Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​31 Pekerja Proyek di Papua Dibantai, OPM Diminta Menyerah

5 Des. 2018, 0.23.22

​31 Pekerja Proyek di Papua Dibantai, OPM Diminta Menyerah

Jakarta, sentananews.com

Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membantai 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua, Minggu 2 Desember 2018 adalah kelompok pemberontak.

Kelompok ini juga bisa dianggap teroris. Pasalnya, pembantaian terhadap para buruh bangunan dari PT Istaka Karya sudah menebarkan rasa takut yang sistemik.

Artinya mereka yang membantai para buruh bangunan dari PT Istaka Karya itu bukan kelompok kriminal. "Mereka itu bukan kelompok kriminal, tapi pemberontak," ujar Menteri Pertahanan, Jenderal (Purn).Ryamizard Ryacudu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Sebab, kata dia, kelompok bersenjata itu ingin memisahkan Papua dari Indonesia. "Itu kan memberontak, bukan kriminal lagi. Penanganannya harus TNI, kalau kriminal iya polisi," ujarnya.

Karena, kata dia, tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dan menjaga keselamatan bangsa. "Ya itu-itu juga orangnya (Kelompok bersenjatanya, red)," imbuhnya.

Ryamizard pun berpendapat, tidak perlu negosiasi untuk menyelesaikan kelompok bersenjata di Papua tersebut. "Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan, itu saja," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menilai kejadian pembantaian tersebut sudah masuk

"Kejadian pembantaian 31 pekerja di Papua oleh OPM, sudah masuk definisi terorisme, menebarkan rasa takut yang sistemik," ujar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Sehingga, menurut dia, TNI perlu ikut terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme bersama Polri di Papua. "Dikarenakan densitas hutan yang perlu penanggulangan khusus dimana TNI infanteri yang saat ini memiliki teknik Jungle Warfare," ujar Politikus Partai Golkar ini.

Kemudian, dia menyarankan agar pembangunan jalan di Papua ke depannya melibatkan TNI. Karena, kata dia, komponen biaya pembangunan jalan yang terbesar di Papua adalah biaya keamanan. "Apabila TNI diikut sertakan, tentu akan efektif dan efisien," ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, sudah dibuktikan dalam pembangunan jalan sebelumnya. "Support dari TNI sangat efektif dalam memenuhi tenggat waktu penyelesaian," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Di Depan Ojol, Prabowo Sindir Berita Pelintiran
News
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bercerita atau 'curhat' bahwa pernyataannya kerap kali dibelokkan oleh banyak pih...
​Dinilai Bagian Orba, Eks Aktivis 98 Tolak Prabowo
News
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Rumah Gerakan 98 mendeklarasikan gerakan melawan kembali ke zaman Orde Baru melalui ta...
Soal Perusak Bendera Demokrat, SBY Klaim Punya Bukti Kuat
News
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut pihaknya telah mengantongi bukti kuat di balik aksi perusak...
​Presiden Bagikan 6.000 Sertifikat Tanah di Jambi
News
Presiden Joko Widodo membagikan 6.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Jambi sebagai bukti hukum kepemilikan lahan."Saya liha...
Presiden: Jelang Pilpres Semua Pihak Harus Jaga Ketenangan
News
Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menjaga ketenangan dan kesejukan menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019....
Pangdam Jaya Pimpin Upacara Hari Juang Kartika TNI AD 2018
News
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Joni Supriyanto pimpin upacara, dalam Rangka memperingati Hari Juang Kartika TNI AD Tahun 201...
​Hiruk Pikuk Panggung Politik, Elektabilitas Mandeg
News
Hiruk-pikuk panggung politik nasional dua bulan terahir belum memberikan efek yang signifikan terhadap elektabilitas kedua pasa...
Pemkab Kepulauan Seribu Galakkan Jumat Bersih
News
Jakarta, sentanews.comGuna menanggulangi sampah di Kepulauan Seribu, Pemerintah Kabupaten galakkan Jumat bersih. Jumat bersih s...
​Kementerian PUPR Terima Medali Emas Simpul Jaringan Geospasial
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan Bhumandala Kanaka Tahun 2018 atau Medali Emas untuk...