Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​31 Pekerja Proyek di Papua Dibantai, OPM Diminta Menyerah

5 Des. 2018, 0.23.22

​31 Pekerja Proyek di Papua Dibantai, OPM Diminta Menyerah

Jakarta, sentananews.com

Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membantai 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua, Minggu 2 Desember 2018 adalah kelompok pemberontak.

Kelompok ini juga bisa dianggap teroris. Pasalnya, pembantaian terhadap para buruh bangunan dari PT Istaka Karya sudah menebarkan rasa takut yang sistemik.

Artinya mereka yang membantai para buruh bangunan dari PT Istaka Karya itu bukan kelompok kriminal. "Mereka itu bukan kelompok kriminal, tapi pemberontak," ujar Menteri Pertahanan, Jenderal (Purn).Ryamizard Ryacudu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Sebab, kata dia, kelompok bersenjata itu ingin memisahkan Papua dari Indonesia. "Itu kan memberontak, bukan kriminal lagi. Penanganannya harus TNI, kalau kriminal iya polisi," ujarnya.

Karena, kata dia, tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dan menjaga keselamatan bangsa. "Ya itu-itu juga orangnya (Kelompok bersenjatanya, red)," imbuhnya.

Ryamizard pun berpendapat, tidak perlu negosiasi untuk menyelesaikan kelompok bersenjata di Papua tersebut. "Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan, itu saja," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menilai kejadian pembantaian tersebut sudah masuk

"Kejadian pembantaian 31 pekerja di Papua oleh OPM, sudah masuk definisi terorisme, menebarkan rasa takut yang sistemik," ujar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Sehingga, menurut dia, TNI perlu ikut terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme bersama Polri di Papua. "Dikarenakan densitas hutan yang perlu penanggulangan khusus dimana TNI infanteri yang saat ini memiliki teknik Jungle Warfare," ujar Politikus Partai Golkar ini.

Kemudian, dia menyarankan agar pembangunan jalan di Papua ke depannya melibatkan TNI. Karena, kata dia, komponen biaya pembangunan jalan yang terbesar di Papua adalah biaya keamanan. "Apabila TNI diikut sertakan, tentu akan efektif dan efisien," ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, sudah dibuktikan dalam pembangunan jalan sebelumnya. "Support dari TNI sangat efektif dalam memenuhi tenggat waktu penyelesaian," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Aksi Demo Tak Puas Pasca Hasil Perhitungan Hal Biasa
News
Aksi demo yang dilakukan oleh rakyat yang tidak puas dengan penyelenggaraan Pilpres merupakan hal yang biasa.Hal ini disampaika...
Mudik 2019,  Diharapkan  Berjalan  Aman dan Lancar
News
Jakarta, sentananews.comMenteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, mudik 2019 akan menjadi mudik yang aman dan...
Syukuri Kemengangan, Tanggung Jawab Bagi Kemajuan Negeri
News
Jakarta, sentananews.comHasil akhir rekapitulasi penghitungan secara berjenjang dari bawah, akhirnya menetapkan Jokowi-KH Ma'ru...
​Panglima TNI Safari Ramadhan ke Polda Banten
News
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Wakapolri, Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H. mengunjungi Banten...
​Polisi Perketat Penjagaan Gedung KPU dan Bawaslu
News
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan, bahwa menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang ...
Satpol PP Meruya Utara Gelar Operasi Miras
News
Jakarta, sentananews.comPetugas gabungan Satpol PP Kel.Meruya Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat menggelar operasi minuman keras...
​TPPU Kasus Narkotika, BNN Sita Aset Rp 10 Miliar
News
Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengungkapkan, pihaknya berhas...
​KSBSI DKI Tegas Tolak People Power
News
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menegaskan sikap untuk tidak melakukan aksi dan kegiatan dala...
PA 212 Cilegon Imbau Masyarakat Tunggu Pengumuman Resmi KPU
News
Jelang pengumuman hasil rekapitulasi resmi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 mendatang, Ketua Pe...