Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​31 Pekerja Proyek di Papua Dibantai, OPM Diminta Menyerah

5 Des. 2018, 0.23.22

​31 Pekerja Proyek di Papua Dibantai, OPM Diminta Menyerah

Jakarta, sentananews.com

Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membantai 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua, Minggu 2 Desember 2018 adalah kelompok pemberontak.

Kelompok ini juga bisa dianggap teroris. Pasalnya, pembantaian terhadap para buruh bangunan dari PT Istaka Karya sudah menebarkan rasa takut yang sistemik.

Artinya mereka yang membantai para buruh bangunan dari PT Istaka Karya itu bukan kelompok kriminal. "Mereka itu bukan kelompok kriminal, tapi pemberontak," ujar Menteri Pertahanan, Jenderal (Purn).Ryamizard Ryacudu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Sebab, kata dia, kelompok bersenjata itu ingin memisahkan Papua dari Indonesia. "Itu kan memberontak, bukan kriminal lagi. Penanganannya harus TNI, kalau kriminal iya polisi," ujarnya.

Karena, kata dia, tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dan menjaga keselamatan bangsa. "Ya itu-itu juga orangnya (Kelompok bersenjatanya, red)," imbuhnya.

Ryamizard pun berpendapat, tidak perlu negosiasi untuk menyelesaikan kelompok bersenjata di Papua tersebut. "Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan, itu saja," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menilai kejadian pembantaian tersebut sudah masuk

"Kejadian pembantaian 31 pekerja di Papua oleh OPM, sudah masuk definisi terorisme, menebarkan rasa takut yang sistemik," ujar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Sehingga, menurut dia, TNI perlu ikut terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme bersama Polri di Papua. "Dikarenakan densitas hutan yang perlu penanggulangan khusus dimana TNI infanteri yang saat ini memiliki teknik Jungle Warfare," ujar Politikus Partai Golkar ini.

Kemudian, dia menyarankan agar pembangunan jalan di Papua ke depannya melibatkan TNI. Karena, kata dia, komponen biaya pembangunan jalan yang terbesar di Papua adalah biaya keamanan. "Apabila TNI diikut sertakan, tentu akan efektif dan efisien," ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, sudah dibuktikan dalam pembangunan jalan sebelumnya. "Support dari TNI sangat efektif dalam memenuhi tenggat waktu penyelesaian," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Princess Meganondo Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2019
News
Jakarta, sentananews.comMiss Jambi, Princess Meganondo dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2019. Kemenangan Princess ini otomatis...
​Pertamina Energi Negeri Edukasi Bencana Sejak Dini
News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara memperingatkan Sumut sebagai daerah rawan bencana. Hingga 14...
Alsyami: Pemilu Harus Damai dan Bebas Hoaks
News
ADA dan beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya ...
​Rektor Unhan Buka Rakornis Unhan Tahun Anggaran 2019
News
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP ,secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordina...
​Bawaslu Jaktim Hentikan Kasus Caleg Gerindra
News
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalend...
​Bantu Perjuangan Prabowo-Sandi, Relawan Luncurkan Toko PAS
News
Sebagai upaya membantu perjuangan politik paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan platf...
​Jokowi: Pilih Pemimpin yang Sudah Punya Pengalaman
News
Ribuan alumni Universitas Trisaksi menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI peri...
​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers
News
Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaa...
​Jelang Pemilu, Website KPU Jadi Sasaran Ancaman Serius
News
Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran ancaman yang serius menjelang Pemilu 2019 mendatang. Bahkan ancaman tersebu...