Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Beri Waktu Panjang Tim 02 Revisi Gugatan, TKN: MK Tak Adil
News

Beri Waktu Panjang Tim 02 Revisi Gugatan, TKN: MK Tak Adil

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menganggap ada 'ketidakadilan' dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PHPU Pilpres 2019. Dalam hal ini, MK memberi w...

​Banjir Konawe, 807 Jiwa Terserang Penyakit
News

​Banjir Konawe, 807 Jiwa Terserang Penyakit

Rumah Sakit Puskesmas Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), merilis data sebanyak 807 jiwa warga pengungsi di Kecamatan Pondida...

​Pengamat: Hakim MK Sidang Gugatan Prabowo Cukup Adil
News

​Pengamat: Hakim MK Sidang Gugatan Prabowo Cukup Adil

Sejumlah pengamat menilai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2019 bersikap cukup adil kepada seluruh pihak, baik pemohon...

DPD Demokrat DKI Jakarta Tolak Desakan KLB
News

DPD Demokrat DKI Jakarta Tolak Desakan KLB

Jakarta, sentananews.comDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta, menolak desakan beberapa senior pendiri partai Demokrat untuk menggelar Kongres Luar B...

​Fasilitasi Aksi Massa 26-28 Juni, BPN: Itu Berita Bohong
News

​Fasilitasi Aksi Massa 26-28 Juni, BPN: Itu Berita Bohong

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade membantah pihaknya memfasilitasi aksi massa tanggal 26-28 Juni 2019 dengan agenda mengawal pr...

TKN Sebut Tim Hukum 02 Cenderung Cari-cari  Kesalahan
News

TKN Sebut Tim Hukum 02 Cenderung Cari-cari Kesalahan

Jakarta, sentananews.comTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf menyebut Tim Hukum 02 cenderung mencari-cari kesalahan dan melupakan substansi pokok, bahwa sengketa y...

 ​TKN: Tak Ada Penggelembungan Suara di Pilpres 2019​
News

​TKN: Tak Ada Penggelembungan Suara di Pilpres 2019​

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah tudingan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hasil Pilpres 2019. Tim hukum Prabowo-Sandi itu ...

Soal Perbaikan Gugatan ke MK, Tim Hukum KPU Sebut 'Ilegal'
News

Soal Perbaikan Gugatan ke MK, Tim Hukum KPU Sebut 'Ilegal'

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin menyebut perbaikan gugatan PHPU Pilpres 2019 yang dilakukan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ilegal. Revisi g...

News
Beri Waktu Panjang Tim 02 Revisi Gugatan, TKN: MK Tak Adil

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menganggap ada 'ketidakadilan' dari Mahkamah Konstitusi...

News
​Banjir Konawe, 807 Jiwa Terserang Penyakit

Rumah Sakit Puskesmas Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), merilis...

News
​Pengamat: Hakim MK Sidang Gugatan Prabowo Cukup Adil

Sejumlah pengamat menilai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres)...

News
DPD Demokrat DKI Jakarta Tolak Desakan KLB

Jakarta, sentananews.comDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta, menolak desakan beberapa s...

News
​Fasilitasi Aksi Massa 26-28 Juni, BPN: Itu Berita Bohong

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade membantah pihaknya memfasilitasi ...

News
TKN Sebut Tim Hukum 02 Cenderung Cari-cari  Kesalahan

Jakarta, sentananews.comTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf menyebut Tim Hukum 02 cenderung mencari-ca...

News
 ​TKN: Tak Ada Penggelembungan Suara di Pilpres 2019​

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah tudingan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga ...

News
Soal Perbaikan Gugatan ke MK, Tim Hukum KPU Sebut 'Ilegal'

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin menyebut perbaikan gugatan PHPU Pilpres 2019 yang dilaku...

Larangan Dicabut, GrabTaxi Akan Upayakan Kerangka Hukum Transportasi Daring
Larangan Dicabut, GrabTaxi Akan Upayakan Kerangka Hukum Transportasi Daring
​Terkait Pimpinan Baru KPK, Presiden Jokowi Minta Jangan Dikomentari Dahulu
​Terkait Pimpinan Baru KPK, Presiden Jokowi Minta Jangan Dikomentari Dahulu
Jokowi Selamatkan Lebih 200 Ribu Pengemudi Gojek
Jokowi Selamatkan Lebih 200 Ribu Pengemudi Gojek
Ahok: Yang Penting Ojek Taati Aturan Yang Berlaku
Ahok: Yang Penting Ojek Taati Aturan Yang Berlaku
​Setelah Dipanggil Presiden, Menhub Cabut Aturan Larangan Ojek "Online"
​Setelah Dipanggil Presiden, Menhub Cabut Aturan Larangan Ojek "Online"
DKI Setuju Keberadaan Ojek Online di Jakarta
DKI Setuju Keberadaan Ojek Online di Jakarta
Pengamat: Kemenhub Berwenang Untuk Melarang Ojek Online Beroperasi
Pengamat: Kemenhub Berwenang Untuk Melarang Ojek Online Beroperasi
Pelarangan Go-Jek Merupakan Kewenangan Kemenhub
Pelarangan Go-Jek Merupakan Kewenangan Kemenhub
Presiden ASPEK Minta Serikat Pekerja Berperan Dalam MEA
Presiden ASPEK Minta Serikat Pekerja Berperan Dalam MEA
Presiden Minta Pimpinana KPK Segara Dilantik
Presiden Minta Pimpinana KPK Segara Dilantik