Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

11 Mei 2017, 23.54.33

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

Jakarta, Sentananews.com

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (MA/KY) Republik Indonesia, diminta untuk segera melakukan pemeriksaan serta memberikan tindakan tegas terhadap majelis hakim yang mengadili dan memeriksa berkas perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasalnya, independensi serta wewenang hakim yang menghukum dan mengeluarkan surat penetapan penahanan Ahok telah melampaui batas kewenangan, serta bernuansa politik, dorongan massa yang tidak senang dengan ketegasan anti korupsi yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Hakim terindikasi melanggar Undang-undang dalam menahan Ahok sehingga harus diperiksa seluruh hakim perkara Ahok," kata pimpinan Nasional Advokasi Indonesia, Sandi Ebenezer Situngkir didampingi Sekjen Fernando Silalahi, kepada Sentana di Jakarta, Kamis (11/5).

Menurut Sandi, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara sudah kehilangan kewenangan apapun dalam pembacaan putusan perkara Ahok dan beralih ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi yang juga Ketua PN Jakarta Utara ini, putusannya melampaui tuntutan Jaksa sehingga jelas melanggar Azas Ultra Petita. "Dimana, dalam suatu perkara pidana 99,99 % putusan didasari atas Tuntutan Jaksa, sebagaimana fakta Jurisprudensi. Dengan kenyataan, sebelumnya Jaksa menuntut 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan, hakim justru memutuskan 2 tahun penjara dan perintah ditahan," ketusnya.

Hakim jelas tidak independen, tapi tunduk terhadap massa anti Ahok yang berulang-ulang demonstrasi serta melalukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung. "Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Negara hukum. Untuk itu pembangkangan terhadap prinsip Negara Hukum harus segera dihentikan, serta para hakim selaku penegak hukum yang memplesetkan hukum harus diberikan sanksi yang tegas," ujarSandi.

Menyikapi tindakan hakim yang semenamena menahan Ahok, Advokasi Indonesia menyampaikan sikap, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menindak setiap kelompok masyarakat khususnya kelompok anti Ahok yang melakukan intervensi terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan.

Pihaknya juga meminta Presiden RI Jokowi untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap posisi Jaksa Agung, yang apabila tidak sanggup menjadi guardian constitution harus iklas menyerahkan jabatannya kepada pihak lain. "Kita minta Presiden melakukan konsolidasi terhadap Lembaga Negara, supaya berperilaku negarawan, profesional dan bertindak sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Undang-undang," tukasnya.

Pihaknya juga mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk segera meriksa secara intensif serta menindak Ketua PN Jakarta Utara yang juga Ketua Majelis Hakim, berikut anggota majelis perkara Ahok. Sandi juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia terus berjuang menegakkan hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan melawan kelompok radikalisme serta khilafah yang menolak Pancasila. "Karena putusan hakim dinilai bernuansa sarat politik. Untuk itu hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menangani perkara Ahok diminta segera membebaskan Ahok dari tuntutan hukum," kata Sandi menegaskan.@(rif)

Penulis: P.Sianturi.



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif
News
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 'berseteru' dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita karena polemik impor...
Ketua DPR Minta BPJS Kesehatan Perhatikan Keluhan PDGI
News
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memperhatikan keluhan dari Persatuan Dokter Gig...
Danpusterad Buka Penataran Pelatihan Latnister TA 2018
News
Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Hartomo, buka Penataran Pelatihan Teknis Teritorial ( Latnister ), ...
Tak Ingin Terkonstelasai Politik, GBI Tunda Sidang Sinode
News
TAK ingin terkonstelasi politik, sinode Gereja Bethel Indonesia (GBI) menunda pagelaran siding sinodenya hingga usai perhelatan...
​PT MOS Bisa Gagal Penuhi Kontrak Pengadaan Kapal Tanker
News
Permohonan Sidang PKPU (Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang) oleh Excellift Sdn.Bhd. asal Malaysia dan PT Kawasan Dinamika...
Bangli di Bantaran Kali Kresek Ditertibkan
News
Jakarta, sentananews Sebanyak 300 personel gabungan diterjunkan guna melakukan penertiban bangunan liar (Bangli) yang berdiri ...
​550 Anggota Saka Dirgantara Dilantik di Halim Perdanakusuma
News
Komandan Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Kolonel Pnb Bambang Gunarto, S.E., M.M. memimpin upacara pelantikan Badge Saka ...
Di Hadapan Jokowi, GMKI Minta Tempat Bersejarahnya Dikembalikan
News
DI hadapan Presiden Ir, H, Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sahat Philips Sinurat m...
Aplikasi Transportasi Daring Dimatangkan Kemenhub
News
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan inisiasi pembuatan aplikasi transportasi dalam jaringan (daring) oleh pemerin...