Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

11 Mei 2017, 23.54.33

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

Jakarta, Sentananews.com

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (MA/KY) Republik Indonesia, diminta untuk segera melakukan pemeriksaan serta memberikan tindakan tegas terhadap majelis hakim yang mengadili dan memeriksa berkas perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasalnya, independensi serta wewenang hakim yang menghukum dan mengeluarkan surat penetapan penahanan Ahok telah melampaui batas kewenangan, serta bernuansa politik, dorongan massa yang tidak senang dengan ketegasan anti korupsi yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Hakim terindikasi melanggar Undang-undang dalam menahan Ahok sehingga harus diperiksa seluruh hakim perkara Ahok," kata pimpinan Nasional Advokasi Indonesia, Sandi Ebenezer Situngkir didampingi Sekjen Fernando Silalahi, kepada Sentana di Jakarta, Kamis (11/5).

Menurut Sandi, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara sudah kehilangan kewenangan apapun dalam pembacaan putusan perkara Ahok dan beralih ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi yang juga Ketua PN Jakarta Utara ini, putusannya melampaui tuntutan Jaksa sehingga jelas melanggar Azas Ultra Petita. "Dimana, dalam suatu perkara pidana 99,99 % putusan didasari atas Tuntutan Jaksa, sebagaimana fakta Jurisprudensi. Dengan kenyataan, sebelumnya Jaksa menuntut 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan, hakim justru memutuskan 2 tahun penjara dan perintah ditahan," ketusnya.

Hakim jelas tidak independen, tapi tunduk terhadap massa anti Ahok yang berulang-ulang demonstrasi serta melalukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung. "Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Negara hukum. Untuk itu pembangkangan terhadap prinsip Negara Hukum harus segera dihentikan, serta para hakim selaku penegak hukum yang memplesetkan hukum harus diberikan sanksi yang tegas," ujarSandi.

Menyikapi tindakan hakim yang semenamena menahan Ahok, Advokasi Indonesia menyampaikan sikap, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menindak setiap kelompok masyarakat khususnya kelompok anti Ahok yang melakukan intervensi terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan.

Pihaknya juga meminta Presiden RI Jokowi untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap posisi Jaksa Agung, yang apabila tidak sanggup menjadi guardian constitution harus iklas menyerahkan jabatannya kepada pihak lain. "Kita minta Presiden melakukan konsolidasi terhadap Lembaga Negara, supaya berperilaku negarawan, profesional dan bertindak sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Undang-undang," tukasnya.

Pihaknya juga mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk segera meriksa secara intensif serta menindak Ketua PN Jakarta Utara yang juga Ketua Majelis Hakim, berikut anggota majelis perkara Ahok. Sandi juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia terus berjuang menegakkan hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan melawan kelompok radikalisme serta khilafah yang menolak Pancasila. "Karena putusan hakim dinilai bernuansa sarat politik. Untuk itu hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menangani perkara Ahok diminta segera membebaskan Ahok dari tuntutan hukum," kata Sandi menegaskan.@(rif)

Penulis: P.Sianturi.



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Meriahkan HUT Ke-3, Bakamla RI Luncurkan Jingle
News
Jingle Bakamla RI akan segera ditayangkan pertama kalinya pada acara puncak Perayaan HUT ke-3 Bakamla RI pada 15 Desember menda...
​Dandim 0503/JB Perintahkan Danramil Berdayakan LVRI Jakbar
News
Dandim 0503/Jakarta Barat (JB), Letkol Kav Andre Henry Masengi menghadiri Upacara Pelantikan Enam Dewan Pimpinan Ranting LVRI w...
​Letusan Gunung Agung, Masyarakat Diminta Tetap Tenang
News
Pasca letusan Gunung Agung yang terjadi pada hari Selasa (21/11), pukul 17.05 WITA, masyarakat diharapkan tetap tenang dan meng...
​Helikopter S-58 T Twin Pac Lengkapi Museum Pusat TNI AU
News
Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala Kembali mendapat koleksi baru pesawat jenis Helikopter S-58 T Twin Pac dari ...
Setnov Akhirnya Masuk Tahanan KPK
News
Wakil ketua KPK Laode Syarif menegaskan bahwa Ketua DPR Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi E-...
Wapres: Budaya Melayu Budaya Persatuan
News
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, budaya Melayu memiliki peran penting dan andil yang besar bagi bangsa Indonesia.Hal ini ...
​Ikuti Air Force Run 2017, Ribuan Masyarakat Padati Halim
News
Ribuan masyarakat menyaksikan lomba lari Air Force Run 2017 di Halim Perdanakusuma. Air Force Run 2017 adalah lomba lari tahuna...
Bangun Opini Publik Strategis Hadapi Perang Informasi
News
Kapendam Jaya/Jayakarta Letnan Kolonel Inf Kristomei Sianturi melakukan gebrakan dengan mengumpulkan seluruh Admin website jaja...
​Kasal: KRI Bima Suci Hadir Sebagai Penerus KRI Dewaruci
News
Setelah melaksanakan pelayaran dari Vigo Spanyol sejak 18 September 2017, Kapal Latih terbaru milik TNI Angkatan Laut yakni KRI...