Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

11 Mei 2017, 23.54.33

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

Jakarta, Sentananews.com

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (MA/KY) Republik Indonesia, diminta untuk segera melakukan pemeriksaan serta memberikan tindakan tegas terhadap majelis hakim yang mengadili dan memeriksa berkas perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasalnya, independensi serta wewenang hakim yang menghukum dan mengeluarkan surat penetapan penahanan Ahok telah melampaui batas kewenangan, serta bernuansa politik, dorongan massa yang tidak senang dengan ketegasan anti korupsi yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Hakim terindikasi melanggar Undang-undang dalam menahan Ahok sehingga harus diperiksa seluruh hakim perkara Ahok," kata pimpinan Nasional Advokasi Indonesia, Sandi Ebenezer Situngkir didampingi Sekjen Fernando Silalahi, kepada Sentana di Jakarta, Kamis (11/5).

Menurut Sandi, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara sudah kehilangan kewenangan apapun dalam pembacaan putusan perkara Ahok dan beralih ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi yang juga Ketua PN Jakarta Utara ini, putusannya melampaui tuntutan Jaksa sehingga jelas melanggar Azas Ultra Petita. "Dimana, dalam suatu perkara pidana 99,99 % putusan didasari atas Tuntutan Jaksa, sebagaimana fakta Jurisprudensi. Dengan kenyataan, sebelumnya Jaksa menuntut 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan, hakim justru memutuskan 2 tahun penjara dan perintah ditahan," ketusnya.

Hakim jelas tidak independen, tapi tunduk terhadap massa anti Ahok yang berulang-ulang demonstrasi serta melalukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung. "Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Negara hukum. Untuk itu pembangkangan terhadap prinsip Negara Hukum harus segera dihentikan, serta para hakim selaku penegak hukum yang memplesetkan hukum harus diberikan sanksi yang tegas," ujarSandi.

Menyikapi tindakan hakim yang semenamena menahan Ahok, Advokasi Indonesia menyampaikan sikap, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menindak setiap kelompok masyarakat khususnya kelompok anti Ahok yang melakukan intervensi terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan.

Pihaknya juga meminta Presiden RI Jokowi untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap posisi Jaksa Agung, yang apabila tidak sanggup menjadi guardian constitution harus iklas menyerahkan jabatannya kepada pihak lain. "Kita minta Presiden melakukan konsolidasi terhadap Lembaga Negara, supaya berperilaku negarawan, profesional dan bertindak sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Undang-undang," tukasnya.

Pihaknya juga mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk segera meriksa secara intensif serta menindak Ketua PN Jakarta Utara yang juga Ketua Majelis Hakim, berikut anggota majelis perkara Ahok. Sandi juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia terus berjuang menegakkan hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan melawan kelompok radikalisme serta khilafah yang menolak Pancasila. "Karena putusan hakim dinilai bernuansa sarat politik. Untuk itu hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menangani perkara Ahok diminta segera membebaskan Ahok dari tuntutan hukum," kata Sandi menegaskan.@(rif)

Penulis: P.Sianturi.



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Semangat  Warna-warni Kedoya Utara Sambut Asian Games
News
Jakarta, sentananews.com Semangat menyambut Asian Games 2018 cukup tinggi, dan bermacam cara dilakukan untuk memeriahkan pesta...
FSPPB: Rencana Share Down dan Spin Off Tak Selesaikan Masalah
News
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar mengungkapkan, penjualan aset Pertamina yang diajukan ...
Polri Kawal Pilkada Demi Indonesia yang Lebih Baik
News
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 kemarin berjalan dengan aman dan lancar. Hampir ...
​BUMN Konstruksi Diminta Tak Kerjakan Proyek di Bawah Rp 100 M
News
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya tidak me...
​Sidang Korupsi Dana Pensiun Pertamina, Yusril: Saksi Aneh
News
Tim kuasa hukum terkait sidang perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) dengan terdakwa Edward Seky Soer...
Petugas Gabungan Datangi Apartemen Maple Park Sunter
News
Jakarta, sentananews.com Petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Kependudukan, Satpol PP, Dishub mendatangi Apartemen Maple P...
Penyelesaian Pekerjaan Fasade Gedung Kemenaker Diperkirakan Molor
News
Proyek pekerjaan Fasade Gedung A dan B Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan volume pekerjaan 11.373,22 M2 yang pekerjaann...
SP PLN Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi di PLN
News
Serikat Pekerja (SP) PLN mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus suap yang terkait dengan proyek PLT...
​30 Finalis Miss Grand Indonesia.Kunjungi Lanud Halim Perdanakusuma
News
Ketua PIA Ardya Garini, Ayu Yuyu Sutisna menerima kunjungan Ketua yayasan Dharma Gatari Ibu Dikma Paradiba, beserta ke 30 Final...