Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

11 Mei 2017, 23.54.33

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

Jakarta, Sentananews.com

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (MA/KY) Republik Indonesia, diminta untuk segera melakukan pemeriksaan serta memberikan tindakan tegas terhadap majelis hakim yang mengadili dan memeriksa berkas perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasalnya, independensi serta wewenang hakim yang menghukum dan mengeluarkan surat penetapan penahanan Ahok telah melampaui batas kewenangan, serta bernuansa politik, dorongan massa yang tidak senang dengan ketegasan anti korupsi yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Hakim terindikasi melanggar Undang-undang dalam menahan Ahok sehingga harus diperiksa seluruh hakim perkara Ahok," kata pimpinan Nasional Advokasi Indonesia, Sandi Ebenezer Situngkir didampingi Sekjen Fernando Silalahi, kepada Sentana di Jakarta, Kamis (11/5).

Menurut Sandi, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara sudah kehilangan kewenangan apapun dalam pembacaan putusan perkara Ahok dan beralih ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi yang juga Ketua PN Jakarta Utara ini, putusannya melampaui tuntutan Jaksa sehingga jelas melanggar Azas Ultra Petita. "Dimana, dalam suatu perkara pidana 99,99 % putusan didasari atas Tuntutan Jaksa, sebagaimana fakta Jurisprudensi. Dengan kenyataan, sebelumnya Jaksa menuntut 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan, hakim justru memutuskan 2 tahun penjara dan perintah ditahan," ketusnya.

Hakim jelas tidak independen, tapi tunduk terhadap massa anti Ahok yang berulang-ulang demonstrasi serta melalukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung. "Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Negara hukum. Untuk itu pembangkangan terhadap prinsip Negara Hukum harus segera dihentikan, serta para hakim selaku penegak hukum yang memplesetkan hukum harus diberikan sanksi yang tegas," ujarSandi.

Menyikapi tindakan hakim yang semenamena menahan Ahok, Advokasi Indonesia menyampaikan sikap, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menindak setiap kelompok masyarakat khususnya kelompok anti Ahok yang melakukan intervensi terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan.

Pihaknya juga meminta Presiden RI Jokowi untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap posisi Jaksa Agung, yang apabila tidak sanggup menjadi guardian constitution harus iklas menyerahkan jabatannya kepada pihak lain. "Kita minta Presiden melakukan konsolidasi terhadap Lembaga Negara, supaya berperilaku negarawan, profesional dan bertindak sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Undang-undang," tukasnya.

Pihaknya juga mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk segera meriksa secara intensif serta menindak Ketua PN Jakarta Utara yang juga Ketua Majelis Hakim, berikut anggota majelis perkara Ahok. Sandi juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia terus berjuang menegakkan hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan melawan kelompok radikalisme serta khilafah yang menolak Pancasila. "Karena putusan hakim dinilai bernuansa sarat politik. Untuk itu hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menangani perkara Ahok diminta segera membebaskan Ahok dari tuntutan hukum," kata Sandi menegaskan.@(rif)

Penulis: P.Sianturi.



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Jelang AG, Kementerian PUPR Terus Perbaiki Fasilitas Wisma Atlet
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melengkapi dan memperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan para atlet dan o...
Libur Imlek, 60 Ribu Kendaraan Lintasi GT Cikarang Utama
News
Puncak arus mudik libur panjang Imlek 2018, pada Kamis 15/2, tercatat 60 ribu lebih kendaraan, atau menurun 2,4% dari lalu lint...
​Antisipasi Kepadatan, Jasa Marga Berlakukan Contraflow
News
Masih dalam rangka arus mudik libur panjang Hari Raya Imlek Tahun 2018, volume lalu lintas di Jalan Tol Cikampek arah Cikampek ...
Pangkoopsau I : Hujan Bukan Halangan Menuju Sehat
News
Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I (Pangkoopsau I) Marsekal Muda TNI Nanang Santoso disela-sela kesibukannya, mengajak w...
Pangdam Jaya Lantik 153 Siswa Calon Bintara Baru
News
Panglima Kodam Jaya /Jayakarta Mayjen TNI Jaswandi menutup Pendidikan Pertama Bintara TNI AD Tahun Anggaran 2017, dalam sebuah ...
558 Siswa Dapat Penyuluhan Wawasan Kebangsaan
News
Tidak kurang dari 558 Siswa/siswi STM SoedirmanI, mendapat pengarahan/penyuluhan wawasan kebangsaan oleh Babinsa kelurahan Cija...
DWP Bakamla RI Peduli Cegah Difteri
News
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bakamla RI menggelar Bakti Sosial Imunisasi di Ruang Rapat Gedung Bakamla RI, Jl. Pemuda Kav. 52,...
 Presiden Tinjau Program Padat Karya Tunai di Seram Bagian Barat
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT) irigasi di Desa Gemba Waimi...
Program Kotaku, Kementerian PUPR dan Warga Atasi Kumuh
News
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Prog...