Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

11 Mei 2017, 23.54.33

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

Jakarta, Sentananews.com

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (MA/KY) Republik Indonesia, diminta untuk segera melakukan pemeriksaan serta memberikan tindakan tegas terhadap majelis hakim yang mengadili dan memeriksa berkas perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasalnya, independensi serta wewenang hakim yang menghukum dan mengeluarkan surat penetapan penahanan Ahok telah melampaui batas kewenangan, serta bernuansa politik, dorongan massa yang tidak senang dengan ketegasan anti korupsi yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Hakim terindikasi melanggar Undang-undang dalam menahan Ahok sehingga harus diperiksa seluruh hakim perkara Ahok," kata pimpinan Nasional Advokasi Indonesia, Sandi Ebenezer Situngkir didampingi Sekjen Fernando Silalahi, kepada Sentana di Jakarta, Kamis (11/5).

Menurut Sandi, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara sudah kehilangan kewenangan apapun dalam pembacaan putusan perkara Ahok dan beralih ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi yang juga Ketua PN Jakarta Utara ini, putusannya melampaui tuntutan Jaksa sehingga jelas melanggar Azas Ultra Petita. "Dimana, dalam suatu perkara pidana 99,99 % putusan didasari atas Tuntutan Jaksa, sebagaimana fakta Jurisprudensi. Dengan kenyataan, sebelumnya Jaksa menuntut 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan, hakim justru memutuskan 2 tahun penjara dan perintah ditahan," ketusnya.

Hakim jelas tidak independen, tapi tunduk terhadap massa anti Ahok yang berulang-ulang demonstrasi serta melalukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung. "Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Negara hukum. Untuk itu pembangkangan terhadap prinsip Negara Hukum harus segera dihentikan, serta para hakim selaku penegak hukum yang memplesetkan hukum harus diberikan sanksi yang tegas," ujarSandi.

Menyikapi tindakan hakim yang semenamena menahan Ahok, Advokasi Indonesia menyampaikan sikap, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menindak setiap kelompok masyarakat khususnya kelompok anti Ahok yang melakukan intervensi terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan.

Pihaknya juga meminta Presiden RI Jokowi untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap posisi Jaksa Agung, yang apabila tidak sanggup menjadi guardian constitution harus iklas menyerahkan jabatannya kepada pihak lain. "Kita minta Presiden melakukan konsolidasi terhadap Lembaga Negara, supaya berperilaku negarawan, profesional dan bertindak sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Undang-undang," tukasnya.

Pihaknya juga mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk segera meriksa secara intensif serta menindak Ketua PN Jakarta Utara yang juga Ketua Majelis Hakim, berikut anggota majelis perkara Ahok. Sandi juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia terus berjuang menegakkan hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan melawan kelompok radikalisme serta khilafah yang menolak Pancasila. "Karena putusan hakim dinilai bernuansa sarat politik. Untuk itu hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menangani perkara Ahok diminta segera membebaskan Ahok dari tuntutan hukum," kata Sandi menegaskan.@(rif)

Penulis: P.Sianturi.



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Sinyal Jokowi-Muhaimin Tersirat di Disnatalies 60TH FH-UKI
News
Sinyal pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019 ters...
Cak Imin: ​Indonesia Jangan Sampai Seperti Yugoslavia
News
WAKIL Ketua MPR RI, Dr (CH) Muhaimin Iskandar, M.Si mengatakan Negara Kesatuan Relublik Indonesia (NKRI) jangan sampai bernasib...
Pembangunan Titik Nol Peradaban Islam di Barus Ditunggu
News
Bupati Tapanuli Tengah (Tamteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani mengatakan pasca kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Barus...
Delapan Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat
News
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin apel penerimaan laporan korps kenaikan pangkat 28 perwira tinggi TNI. Salah s...
​Soal 200 Penceramah, PBNU: Kemenag Jangan Buat Gaduh
News
Langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang merilis 200 penceramah terus menuai komentar di masyarakat. Terlebih, rilis yang direk...
Pengamat: Pendirian ​Koopssusgab Karena Situasi Mendesak
News
Pengamat Pertahanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai, penanggulangan terorisme di Indonesia masuk ranah pidana yak...
​DPR: RUU Antiterorisme Selesai Pekan Depan
News
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Supiadin Aries Saputra mengatakan, pembahasan pasal-pasal dalam RUU Antit...
Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Air Bersih Masjid di Sumbar
News
Untuk mendukung kualitas ibadah umat muslim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peningkatan kuali...
Pemkot Jakut Gencarkan Gerakan  Jumat  Bersedekah
News
Jakarta, Sentananews.com Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Badan Amil, Zakat dan Sodaqoh (Bazis) terus menge...