Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

11 Mei 2017, 23.54.33

​Advokasi Indonesia Desak MA dan KY Periksa Hakim Perkara Ahok

Jakarta, Sentananews.com

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (MA/KY) Republik Indonesia, diminta untuk segera melakukan pemeriksaan serta memberikan tindakan tegas terhadap majelis hakim yang mengadili dan memeriksa berkas perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasalnya, independensi serta wewenang hakim yang menghukum dan mengeluarkan surat penetapan penahanan Ahok telah melampaui batas kewenangan, serta bernuansa politik, dorongan massa yang tidak senang dengan ketegasan anti korupsi yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Hakim terindikasi melanggar Undang-undang dalam menahan Ahok sehingga harus diperiksa seluruh hakim perkara Ahok," kata pimpinan Nasional Advokasi Indonesia, Sandi Ebenezer Situngkir didampingi Sekjen Fernando Silalahi, kepada Sentana di Jakarta, Kamis (11/5).

Menurut Sandi, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara sudah kehilangan kewenangan apapun dalam pembacaan putusan perkara Ahok dan beralih ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi yang juga Ketua PN Jakarta Utara ini, putusannya melampaui tuntutan Jaksa sehingga jelas melanggar Azas Ultra Petita. "Dimana, dalam suatu perkara pidana 99,99 % putusan didasari atas Tuntutan Jaksa, sebagaimana fakta Jurisprudensi. Dengan kenyataan, sebelumnya Jaksa menuntut 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan, hakim justru memutuskan 2 tahun penjara dan perintah ditahan," ketusnya.

Hakim jelas tidak independen, tapi tunduk terhadap massa anti Ahok yang berulang-ulang demonstrasi serta melalukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung. "Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Negara hukum. Untuk itu pembangkangan terhadap prinsip Negara Hukum harus segera dihentikan, serta para hakim selaku penegak hukum yang memplesetkan hukum harus diberikan sanksi yang tegas," ujarSandi.

Menyikapi tindakan hakim yang semenamena menahan Ahok, Advokasi Indonesia menyampaikan sikap, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menindak setiap kelompok masyarakat khususnya kelompok anti Ahok yang melakukan intervensi terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan.

Pihaknya juga meminta Presiden RI Jokowi untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap posisi Jaksa Agung, yang apabila tidak sanggup menjadi guardian constitution harus iklas menyerahkan jabatannya kepada pihak lain. "Kita minta Presiden melakukan konsolidasi terhadap Lembaga Negara, supaya berperilaku negarawan, profesional dan bertindak sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Undang-undang," tukasnya.

Pihaknya juga mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk segera meriksa secara intensif serta menindak Ketua PN Jakarta Utara yang juga Ketua Majelis Hakim, berikut anggota majelis perkara Ahok. Sandi juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia terus berjuang menegakkan hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan melawan kelompok radikalisme serta khilafah yang menolak Pancasila. "Karena putusan hakim dinilai bernuansa sarat politik. Untuk itu hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menangani perkara Ahok diminta segera membebaskan Ahok dari tuntutan hukum," kata Sandi menegaskan.@(rif)

Penulis: P.Sianturi.



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pertamina Sumbagsel Serahkan Ambulans untuk Warga
News
Masih dalam suasana Hari Pahlawan, Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel menyerahkan dua (2) unit mobil ambulans ke...
Pelebaran Alur Tano Ponggol, Tingkatkan Pariwisata di Danau Toba
News
Untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang bertaraf internasiona...
Pertamina Lubricants Dukung Pembangunan RPTRA
News
PT Pertamina Lubricants melalui Production Unit Jakarta turut peduli terhadap pendidikan dan kemajuan anak bangsa melalui progr...
​Dijanji Jadi Pegawai PT KAI, 128 Orang Terpedaya Oknum Penipu
News
Kasus penipuan terhadap 128 orang dengan modus rekrutmen penerimaan pegawai PT KAI yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung ja...
​Presiden Kembali Ungkit Soal Politik Genderuwo
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkit soal politik genderuwo dengan menyebut ada pihak di dalam negeri yang mencoba ...
​PBB Minta Gerindra Tak Ikut Campur Urusan Partainya
News
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan Partai Gerindra jangan ikut campur men...
​Sengketa Lahan Batu Bara, PT SSP Lakukan PK
News
PT Senyiur Sukses Pratama (SSP), perusahaan batu bara di Kalimantan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding untuk ...
​25.000 Peserta Bersama Presiden Ramaikan Gowes
News
Sebanyak kurang lebih 25.000 peserta turut meramaikan acara gowes sepeda santai bersama Presiden Joko Widodo yang digelar di ha...
​Basarnas Stop Operasi Pencarian Korban Lion Air
News
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya akhirnya memutuskan untuk menghentikan ...