Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Anggota DPR: Reklamasi Teluk Jakarta Harus Sepenuhnya Berhenti

18 April 2016, 12.20.48

Anggota DPR: Reklamasi Teluk Jakarta Harus Sepenuhnya Berhenti

Jakarta, Sentananews.com

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI untuk menghentikan sepenuhnya proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

Menurut dia, meskipun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mendukung penghentian reklamasi di pantai utara Jakarta, namun masih ada kemungkinan proyek tersebut diteruskan setelah memenuhi aturan prosedural dan hak publik.

"Saya pribadi di Komisi IV, tidak mengakui istilah 'too big to fall' bagi reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi teluk Jakarta ini terlalu kotor sehingga untuk mengambil keputusan sederhana yang benar saja masih bertele-tele," ujar Andi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (18/4).

Politikus PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu menyarankan pemerintah agar teguh pada pendirian demi kemaslahatan masyarakat dengan tidak memberikan peluang sekecil apapun untuk meloloskan proyek besar reklamasi Teluk Jakarta.

"Pemerintah pusat harus menutup pintu serapatnya sehingga reklamasi teluk Jakarta berhenti secara permanen," kata dia.

Masyarakat kecil di wilayah pesisir utara Jakarta, kata dia, hanya tidak berdaya dengan segala keputusan pemerintah jika mereka tidak ada yang membela.

Banyak pihak sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Mulai dari penjelasan cacat hukum, kajian kelayakan lingkungan, rekomendasi menteri terhadap penghentian, kesiapan infrastruktur penyangga akibat reklamasi yang nihil hingga jeritan penderitaan masyarakat pesisir. Sudah tidak ada alasan untuk meneruskan reklamasi ini, ungkap Andi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta terlebih dahulu sampai memenuhi aturan perundangan yang telah disyaratkan.

"Reklamasi dilakukan tanpa adanya rekomendasi serta tidak ada perda zonasi wilayah pesisir," kata Susi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/4).

Susi mengingatkan bahwa bila DKI ingin mereklamasi pantai, maka itu harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat. Baru setelah itu bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir di setiap daerah.

Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Presiden Joko Widodo tidak menentang reklamasi, asal tidak merusak lingkungan.

"Saya kira secara prinsip presiden pernah jadi gubernur, bagi presiden reklamasi tidak ada yang salah, seluruh dunia ada reklamasi yang penting jangan merusak lingkungan kata presiden," kata Basuki.

Editor: Aditya Pratomo


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

TKN Sebut Tuduhan TSM Cuma Isapan Jempol
News
Jakarta, sentananews.comMengamati secara seksama para saksi yang dihadirkan Tim Hukum 02, sungguh kesaksiannya jauh dari opini ...
Kupas Tuntas Pelaksanaan Mudik Bareng Tahun 2019
News
Jakarta, sentannews.comPemerintah melalui Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mengklaim program Mudik ...
​Menhub Minta AP II Menata Bandara Kertajati
News
PT Angkasa Pura II sebagai operator pengelola Bandara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Bandara Husein Sast...
Irjend Pol. Ike Edwin, Figur Calon Komisioner KPK
News
Kapolri Jenderal Tito Karnavian berjanji akan mengirimkan perwira-perwira tinggi Polri terbaik untuk dicalonkan sebagai pimpina...
Sukses Raih WTP, LPP TVRI Dapat Tambahan Anggaran Rp 224 M
News
Jakarta, sentananews.comSetelah tiga tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Lembaga Penyiaran Pub...
TNI AD Gelar Festival Musik Jalanan di Serpong
News
Salah satu bukti kemanunggalan dengan rakyat, TNI AD menggelar Festival Musik Jalanan di Mall Living World Alam Sutera, Pakulon...
HUT Hidrografi Dunia 2019, Pushidrosal Gelar Saresehan
News
Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) gelar Saresehan dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Duni...
​Wiranto: Aksi Massa di MK Bukan dari Prabowo
News
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, memastikan, aksi massa dalam sida...
​PMJ Dalami Dugaan Penggelapan Dirut PT KBN
News
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji kasus dugaan penggelapan yang menye...