Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Anggota DPR: Reklamasi Teluk Jakarta Harus Sepenuhnya Berhenti

18 April 2016, 12.20.48

Anggota DPR: Reklamasi Teluk Jakarta Harus Sepenuhnya Berhenti

Jakarta, Sentananews.com

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI untuk menghentikan sepenuhnya proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

Menurut dia, meskipun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mendukung penghentian reklamasi di pantai utara Jakarta, namun masih ada kemungkinan proyek tersebut diteruskan setelah memenuhi aturan prosedural dan hak publik.

"Saya pribadi di Komisi IV, tidak mengakui istilah 'too big to fall' bagi reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi teluk Jakarta ini terlalu kotor sehingga untuk mengambil keputusan sederhana yang benar saja masih bertele-tele," ujar Andi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (18/4).

Politikus PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu menyarankan pemerintah agar teguh pada pendirian demi kemaslahatan masyarakat dengan tidak memberikan peluang sekecil apapun untuk meloloskan proyek besar reklamasi Teluk Jakarta.

"Pemerintah pusat harus menutup pintu serapatnya sehingga reklamasi teluk Jakarta berhenti secara permanen," kata dia.

Masyarakat kecil di wilayah pesisir utara Jakarta, kata dia, hanya tidak berdaya dengan segala keputusan pemerintah jika mereka tidak ada yang membela.

Banyak pihak sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Mulai dari penjelasan cacat hukum, kajian kelayakan lingkungan, rekomendasi menteri terhadap penghentian, kesiapan infrastruktur penyangga akibat reklamasi yang nihil hingga jeritan penderitaan masyarakat pesisir. Sudah tidak ada alasan untuk meneruskan reklamasi ini, ungkap Andi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta terlebih dahulu sampai memenuhi aturan perundangan yang telah disyaratkan.

"Reklamasi dilakukan tanpa adanya rekomendasi serta tidak ada perda zonasi wilayah pesisir," kata Susi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/4).

Susi mengingatkan bahwa bila DKI ingin mereklamasi pantai, maka itu harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat. Baru setelah itu bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir di setiap daerah.

Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Presiden Joko Widodo tidak menentang reklamasi, asal tidak merusak lingkungan.

"Saya kira secara prinsip presiden pernah jadi gubernur, bagi presiden reklamasi tidak ada yang salah, seluruh dunia ada reklamasi yang penting jangan merusak lingkungan kata presiden," kata Basuki.

Editor: Aditya Pratomo


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Sudin Pendidikan I Jakbar  Sosialisasikan Kesadaran Hukum di  Sekolah
News
Jakarta, sentananews.com Suku Dinas Pendidikan wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Lembaga Bantuan Hukum Tosa, me...
Tokoh Lintas Agama Minta Tragedi Kemanusiaan New Zealand Jangan Dipolitisasi
News
BERTEMPAT di aula gedung Kementerian Agama RI, sejumlah Tokoh-tokoh agama dan kepercayaan serta masyarakat sipil Indonesia bers...
Ratusan Satpol PP Jakbar Kerja Bakti di Lokasi Kebakaran
News
Jakarta, sentananews.com Petugas Satpol PP Jakarta Barat didukung petugas PPSU, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan TNI, mela...
​Suvey Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Menurun
News
Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin atau TKN Jokowi - Ma'ruf membantah pihaknya tidak bekerja untuk memenangkan pet...
​Penetapan Tersangka Pembajak Truk Tanki Sudah Sesuai KUHAP
News
Pengacara dan Pendiri Law Office LSS Jakarta, Lonna Lengkong menegaskan, bahwa dengan ditetapkannya 5 orang tersangka pembajaka...
Diminta Pemerintah Urus  Lahan Fasos-Fasum TSI Semanan
News
Jakarta, sentananews.comKondisi lahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos/Fasum) di RT.016/12,Taman Semanan Indah (TSI) ...
Terkait Aliran Dana, KPK Dalami Delapan Anggota DPRD Jambi
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami terhadap delapan anggota DPRD Provinsi Jambi soal aliran dana dalam penyidikan kas...
​KPK Dorong Revisi UU Pemberantasan Tipikor
News
Komisi Pemilihan AmomPK mendorong revisi Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemb...
Ekonom Konstitusi: Penangkapan Mantan AMT Sudah Tepat
News
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengaku heran dengan munculnya pernyataan menyayangkan penangkapan mantan sopir mobil tangki at...