Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Aroma Korupsi Menyeruak dari Tiga Kementrian

24 Sep. 2018, 13.22.18

​Aroma Korupsi Menyeruak dari Tiga Kementrian

Jakarta, sentananews.com

Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut potensi kerugian negara sebesar Rp 422,1 juta yang terjadi di Kementrian Perhubungan terkait proyek perbaikan atap/dek membran museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 2 miliar.

"Pada tahun 2018, di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ditemukan adanya potensi kerugian sebesar Rp 422.1 juta dari proyek perbaikan atap/dek membran museum Transportasi TMII dengan Harga Prakiraan Sendiri sebesar Rp 2 miliar," ungkap Direktur Eksekutif SBA, Uchok Sky Khadafi dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Senin (24/9).

Menurutnya, modus dari potensi kerugian negara yang terjadi pada proyek ini adalah karena pihak Kementerian Perhubungan "bermain" dalam pengadan lelang. "Hal ini karena perusahaan pemenang lelang diambil dari perusahaan yang menawarkan harga yang mahal dan tinggi sekali," ujarnya.

Ia juga menyoroti penyimpangan anggaran yang terjadi di Kementrian BUMN terkait pengadaan proyek alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 965.4 juta dan pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi dengan alokasi anggaran Rp 2,9 miliar.

"Dari dua proyek ini selain melakukan pemborosan anggaran, juga ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 1 miliar. Dimana potensi kerugian negara untuk pengadaan proyek alat tulis kantor sebesar Rp 171.1 juta, dan potensi kerugian negara untuk pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi sebesar Rp 854.6 juta," ungkap Uchok.

"Munculnya potensi kerugian negara disebabkan pihak Kementerian BUMN memilih perusahaan pemenang lelang dari perusahaan yang menawarkan harga yang tinggi dan mahal sehingga menggerus uang pajak rakyat," tambah Uchok.

Selain di kedua Kementrian tersebut, potensi kerugian negara juga terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan terkait penyimpangan belanja perjalanan dinas dan pengadaan bahan bakar minyak (BBM).

"Pada tahun 2017 di Kementerian yang dipimpin oleh Hanif Dhaikiri ini, ditemukan dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp 340.1 juta untuk belanja perjalanan dinas, dan pengadaan BBM," kata Uchok Sky.

"Untuk penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 106.5 juta ini disebabkan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi rill sebenarnya," tambah Uchok.

Potensi kerugian negara di Kementrian tersebut, kata Uchok, juga ditemukan pada pengadaan BBM yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 233.6 juta. "Hal ini disebabkan sistem dan prosedur pengadaan BBM tidak tertib atau kacau, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak lengkap," tukasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta dan mendesak KPK untuk mengusut proyek-proyek seperti di tiga kementerian tersebut. "Hal ini dilakukan agar tiga kementerian dimaksud bisa bersih dan dugaan anggaran haram tidak masuk ke pesta demokrasi, atau Pilpres 2019," ketusnya.

Menurut dia, para oknum yang bertanggung jawab terhadap proyek-proyek tersebut harus segera diperkisa. "Dari Kementerian BUMN, panggil saja orang yang bertanggungjawab seperti Imam Apriyanto Putro yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, dan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Hambra," katanya.

"Dua orang ini terlalu sibuk dengan jabatannya sebagai komisaris (Imam Apriyanto Putro, Komisaris di Bank Mandiri) dan Hambra (Komisaris PT Semen Indonesia) sehingga pekerjaan utama mereka jadi terlupakan dan menimbulkan potensi kerugian negara di Kementerian BUMN," beber Uchok.

Sedangkan di Kementerian Perhubungan, KPK bisa segera memanggil Mentari Budi Karya Sumadi. "Sehingga sekaligus beliau juga diperiksa dalam kasus Dirjen Hubla, Antonius Tonny Budiono yang sudah divonis pengadilan," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Banyak Bermain Proyek, KPK Harus Periksa Kemenkes
News
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui satuan kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di tahun anggaran 2016 menj...
HUT Golkar ke 54, Presiden: Indonesia Terus Menanti Karyamu
News
Puncak peringatan HUT Partai Golkar yang ke-54, Minggu (21/10) sore berlangsung meriah. Dengan mengangkat tema "Bersama Rakyat,...
Terkait Penyegelan 3 Gereja di Jambi, GMKI Se-Indonesia Serentak Gelar Aksi
News
BUNTUT adanya penyegelan terhadap tiga Gereja di Kota Jambi pada tanggal 27 September 2018 yakni; Gereja GSJA, GMI, dan HKI ber...
​Pelukan YBM PLN untuk Pengungsi Dusun Wombo
News
Petang itu, jumat (28/9) Masliani (25) masih terkulai lemas di salah satu ruangan Puskesmas Pantoloan, Palu. Dirinya masih mela...
Tanggap Darurat Bencana Harus Sediakan Fasum dan Fasos
News
Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya mengatakan, pemerintah telah berupaya keras untuk dap...
​Pemerintah Bersatu Pulihkan Wilayah Terkena Bencana
News
Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletu...
Suap Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Lippo Group
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Op...
​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat
News
Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingg...
3,6 Juta Pelamar Bersaing di Seleksi CPNS 2018
News
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan total pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil...