Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Aroma Korupsi Menyeruak dari Tiga Kementrian

24 Sep. 2018, 13.22.18

​Aroma Korupsi Menyeruak dari Tiga Kementrian

Jakarta, sentananews.com

Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut potensi kerugian negara sebesar Rp 422,1 juta yang terjadi di Kementrian Perhubungan terkait proyek perbaikan atap/dek membran museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 2 miliar.

"Pada tahun 2018, di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ditemukan adanya potensi kerugian sebesar Rp 422.1 juta dari proyek perbaikan atap/dek membran museum Transportasi TMII dengan Harga Prakiraan Sendiri sebesar Rp 2 miliar," ungkap Direktur Eksekutif SBA, Uchok Sky Khadafi dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Senin (24/9).

Menurutnya, modus dari potensi kerugian negara yang terjadi pada proyek ini adalah karena pihak Kementerian Perhubungan "bermain" dalam pengadan lelang. "Hal ini karena perusahaan pemenang lelang diambil dari perusahaan yang menawarkan harga yang mahal dan tinggi sekali," ujarnya.

Ia juga menyoroti penyimpangan anggaran yang terjadi di Kementrian BUMN terkait pengadaan proyek alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 965.4 juta dan pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi dengan alokasi anggaran Rp 2,9 miliar.

"Dari dua proyek ini selain melakukan pemborosan anggaran, juga ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 1 miliar. Dimana potensi kerugian negara untuk pengadaan proyek alat tulis kantor sebesar Rp 171.1 juta, dan potensi kerugian negara untuk pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi sebesar Rp 854.6 juta," ungkap Uchok.

"Munculnya potensi kerugian negara disebabkan pihak Kementerian BUMN memilih perusahaan pemenang lelang dari perusahaan yang menawarkan harga yang tinggi dan mahal sehingga menggerus uang pajak rakyat," tambah Uchok.

Selain di kedua Kementrian tersebut, potensi kerugian negara juga terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan terkait penyimpangan belanja perjalanan dinas dan pengadaan bahan bakar minyak (BBM).

"Pada tahun 2017 di Kementerian yang dipimpin oleh Hanif Dhaikiri ini, ditemukan dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp 340.1 juta untuk belanja perjalanan dinas, dan pengadaan BBM," kata Uchok Sky.

"Untuk penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 106.5 juta ini disebabkan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi rill sebenarnya," tambah Uchok.

Potensi kerugian negara di Kementrian tersebut, kata Uchok, juga ditemukan pada pengadaan BBM yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 233.6 juta. "Hal ini disebabkan sistem dan prosedur pengadaan BBM tidak tertib atau kacau, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak lengkap," tukasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta dan mendesak KPK untuk mengusut proyek-proyek seperti di tiga kementerian tersebut. "Hal ini dilakukan agar tiga kementerian dimaksud bisa bersih dan dugaan anggaran haram tidak masuk ke pesta demokrasi, atau Pilpres 2019," ketusnya.

Menurut dia, para oknum yang bertanggung jawab terhadap proyek-proyek tersebut harus segera diperkisa. "Dari Kementerian BUMN, panggil saja orang yang bertanggungjawab seperti Imam Apriyanto Putro yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, dan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Hambra," katanya.

"Dua orang ini terlalu sibuk dengan jabatannya sebagai komisaris (Imam Apriyanto Putro, Komisaris di Bank Mandiri) dan Hambra (Komisaris PT Semen Indonesia) sehingga pekerjaan utama mereka jadi terlupakan dan menimbulkan potensi kerugian negara di Kementerian BUMN," beber Uchok.

Sedangkan di Kementerian Perhubungan, KPK bisa segera memanggil Mentari Budi Karya Sumadi. "Sehingga sekaligus beliau juga diperiksa dalam kasus Dirjen Hubla, Antonius Tonny Budiono yang sudah divonis pengadilan," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Irjend Pol. Ike Edwin, Figur Calon Komisioner KPK
News
Kapolri Jenderal Tito Karnavian berjanji akan mengirimkan perwira-perwira tinggi Polri terbaik untuk dicalonkan sebagai pimpina...
Sukses Raih WTP, LPP TVRI Dapat Tambahan Anggaran Rp 224 M
News
Jakarta, sentananews.comSetelah tiga tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Lembaga Penyiaran Pub...
TNI AD Gelar Festival Musik Jalanan di Serpong
News
Salah satu bukti kemanunggalan dengan rakyat, TNI AD menggelar Festival Musik Jalanan di Mall Living World Alam Sutera, Pakulon...
HUT Hidrografi Dunia 2019, Pushidrosal Gelar Saresehan
News
Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) gelar Saresehan dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Duni...
​Wiranto: Aksi Massa di MK Bukan dari Prabowo
News
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, memastikan, aksi massa dalam sida...
​PMJ Dalami Dugaan Penggelapan Dirut PT KBN
News
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji kasus dugaan penggelapan yang menye...
​Demi Rekonsiliasi, PKB Tak Masalah Oposisi Merapat ke Jokowi
News
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tak keberatan jika partai oposisi bergabung dan mendapat j...
HUT Jakarta ke-492, Terminal Kalideres Dipercantik
News
Jakarta, sentananews.comUntuk memeriahkan HUT Jakarta yang ke-492, Terminal Kalideres Jakarta Barat akan dipercantik. Seluruh s...
Beri Waktu Panjang Tim 02 Revisi Gugatan, TKN: MK Tak Adil
News
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menganggap ada 'ketidakadilan' dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PHPU P...