Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Bawaslu: KPU Melanggar Tata Cara Input Situng

17 Mei 2019, 0.24.52

Bawaslu: KPU Melanggar Tata Cara Input Situng

Jakarta, sentananews.com

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara dalam input data Situng Pemilu 2019. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Abhan saat membacakan putusun sidang pelanggaran Situng di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5).

Majelis Hakim juga memerintahkan KPU untuk membenarkan data Situng. "Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau Situng.

Dua memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam Situng," kata Abhan.

Dalam pertimbangannya, Bawaslu mengatakan bahwa keberadaan Situng hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemilu bagi masyarakat.

"Bahwa meskipun demikian KPU dalam menggunakan aplikasi Situng ini harus tetap memperhatikan ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat," tutur Komisioner Bawaslu Dewi Ratna.

Bawaslu juga mengatakan KPU harus memverifikasi data masukan perbaikan yang telah sesuai dengan data asli yang dimiliki KPU atau pihak-pihak yang telah ditentukan undang-undang.

Kemudian juga KPU harus bertanggung jawab kepada publik jika terjadi kesalahan dalam proses scan atau penginputan hasil pemindaian salinan formulir C1.

"untuk itu KPU berkewajiban untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data ke Situng," kata Dewi.

Sejauh ini, Bawaslu telah menggelar tiga kali sidang lanjutan. Sidang putusan awal, sidang mendengarkan keterangan pelapor dan terlapor serta sidang mendengarkan keterangakan ahli.

Setelah itu rangkaian terakhir dari sidang ini dilanjutkan dengan kesimpulan yang diberikan pelapor dan terlapor ke kantor Bawaslu.

Sebelumnya dugaan pelanggaran Situng ini dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. BPN melaporkan KPU ke Bawaslu dalam dua kasus, yaitu dugaan pelanggaran Situng dan dugaan pelanggaran hasil hitung cepat. Bawaslu memutus untuk melanjutkan laporan itu dalam sidang ajudikasi.

Langgar Aturan soal QC

Tidak hanya soal Situng, Bawaslu juga memutuskan terdapat pelanggaran yang dilakukan KPU terkait lembaga hitung cepat (quick count) Pemilu 2019.

Dalam sidang putusan, Kamis (19/5), Ketua Majelis Hakim Abhan memutuskan bahwa KPU melanggar tata cara terkait pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan quick count.

Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk mengumumkan lembaga hitung cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU. "Mengadili satu menyatakan KPU RI secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara terkait pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan perhitungan hitung cepat," kata Abhan di Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5).

Bawaslu menjabarkan alasan penyebab putusan dalam sidang hari ini. Di antaranya yakni KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait dengan pendaftaran kegiatan perhitungan cepat pemilihan umum anggota DPR, Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Kemudian, komisi KPU juga tidak menyampaikan pemberitaan secara tertulis kepada lembaga yang melakukan quick count mengenai masukan laporan sumber dana, serta metodologi lembaga tersebut usai mengumumkan hasil survei.

"Komisi KPU tidak menyampaikan pemberitaan secara tertulis kepada lembaga yang melakukan hitung cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei," tutur komisioner Bawaslu Rahmat Bagja.

Bawaslu menilai tindakan KPU tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 4 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 29 Ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 1 UU No 10 Tahun 2019 tentang sosialisasi pemilih dan partisipasi masyarakat.

Sejauh ini, Bawaslu telah menggelar tiga kali sidang lanjutan. Sidang putusan awal, sidang mendengarkan keterangan pelapor dan terlapor serta sidang mendengarkan keterangan saksi ahli. Pelapor dalam hal ini adalah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, sedangkan terlapor dalam hal ini KPU. BPN Prabowo-Sandi melaporkan KPU ke Bawaslu dalam dua kasus, yaitu dugaan pelanggaran Situng dan dugaan pelanggaran hasil hitung cepat.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Jokowi-Ma'ruf Pemenang,  Indonesia  Milik Bersama
News
Jakarta, sentananews.comIndonesia adalah negara besar yang membutuhkan peran semua pihak untuk bersama-sama memajukannya menjad...
​Aksi Demo Tak Puas Pasca Hasil Perhitungan Hal Biasa
News
Aksi demo yang dilakukan oleh rakyat yang tidak puas dengan penyelenggaraan Pilpres merupakan hal yang biasa.Hal ini disampaika...
Mudik 2019,  Diharapkan  Berjalan  Aman dan Lancar
News
Jakarta, sentananews.comMenteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, mudik 2019 akan menjadi mudik yang aman dan...
Syukuri Kemengangan, Tanggung Jawab Bagi Kemajuan Negeri
News
Jakarta, sentananews.comHasil akhir rekapitulasi penghitungan secara berjenjang dari bawah, akhirnya menetapkan Jokowi-KH Ma'ru...
​Panglima TNI Safari Ramadhan ke Polda Banten
News
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Wakapolri, Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H. mengunjungi Banten...
​Polisi Perketat Penjagaan Gedung KPU dan Bawaslu
News
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan, bahwa menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang ...
Satpol PP Meruya Utara Gelar Operasi Miras
News
Jakarta, sentananews.comPetugas gabungan Satpol PP Kel.Meruya Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat menggelar operasi minuman keras...
​TPPU Kasus Narkotika, BNN Sita Aset Rp 10 Miliar
News
Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengungkapkan, pihaknya berhas...
​KSBSI DKI Tegas Tolak People Power
News
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menegaskan sikap untuk tidak melakukan aksi dan kegiatan dala...