Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Bawaslu Usul Nama Caleg Koruptor Dipampang di TPS

23 Sep. 2018, 16.37.45

Bawaslu Usul Nama Caleg Koruptor Dipampang di TPS

Jakarta, SENTANA

BUNTUT dari keputusan Bawaslu RI meloloskan eks napi koruptor menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD I dan II, DPR RI dan DPD dianggap tidak peduli akan pemberantasan korupsi oleh masyarakat.

"Padahal kita menerapkan keadilan dan berpijak pada konstitusi. Hak politik seseorang dicabut jangan selamanya tetapi ada jangka waktunya. Dalam jangka waktu itu dilakukan pembinaan agar berperilaku baik tidak lagi koruptif misalnya. Beri kesempatan seseorang bertobat dan berbuat baik," kata Komisioner Bawaslu RI, Dwi Putra dalam paparannya di acara Diskusi Publik yang digelar oleh Perkumpulan Ikatan Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (IKA MIH UKI) bekerjasama dengan program Magister Hukum UKI di Aula Kampus Program Magister Hukum UKI, Jalan Diponegoro No.84-86, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018).

Dalam Diskusi Publik bertajuk "Kedudukan Caleg Eks Napi Setelah Putusan Mahkamah Agung (MA) Sebagai Suatu Tinjauan Yuridis" itu Dwi Putro mengungkapkan bahwa pihaknya sangat peduli akan upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu ia mengusulkan agar nama-nama Caleg eks napi koruptor dipampang di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Ya agar masyarakat tahu. Biarlah masyarakat yang menentukan dan memilih," katanya.

Lagipula, kata dia, tentang adanya eks napi koruptor menjadi Caleg bukanlah kesalahan pada proses calon tetapi pencalonannya. "Ya jadi Partai Politik-lah yang harus menseleksi seseorang bakal calon legislatif saat pencalonan. Saya tidak tahu syarat dan ketentuan apa yang ditetapkan parpol," ungkapnya.

Untuk diketahui, melalui peratutannya (PKPU) KPU mengeluarkan ketentuan bahwa seseorang eks napi Korupsi, pledofil (kejahatah seks anak) dan pelaku narkoba dilarang menjadi Caleg. Khusus soal eks napi koruptorm sejumlah caleg melakukan gugatan di MA dan dimenangkan.

Meski dimenangkan MA, pencalonan eks napi koruptor masih menjadi polemik di sejumlah masyarakat. Pasalnya, saat ini juga tengah diajukan gugatan terhadap UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). UU Pemilu adalah landasan KPU membuat aturan larang eks napi korupotor menjadi caleg tersebut. (ARP)


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Banyak Bermain Proyek, KPK Harus Periksa Kemenkes
News
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui satuan kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di tahun anggaran 2016 menj...
HUT Golkar ke 54, Presiden: Indonesia Terus Menanti Karyamu
News
Puncak peringatan HUT Partai Golkar yang ke-54, Minggu (21/10) sore berlangsung meriah. Dengan mengangkat tema "Bersama Rakyat,...
Terkait Penyegelan 3 Gereja di Jambi, GMKI Se-Indonesia Serentak Gelar Aksi
News
BUNTUT adanya penyegelan terhadap tiga Gereja di Kota Jambi pada tanggal 27 September 2018 yakni; Gereja GSJA, GMI, dan HKI ber...
​Pelukan YBM PLN untuk Pengungsi Dusun Wombo
News
Petang itu, jumat (28/9) Masliani (25) masih terkulai lemas di salah satu ruangan Puskesmas Pantoloan, Palu. Dirinya masih mela...
Tanggap Darurat Bencana Harus Sediakan Fasum dan Fasos
News
Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya mengatakan, pemerintah telah berupaya keras untuk dap...
​Pemerintah Bersatu Pulihkan Wilayah Terkena Bencana
News
Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletu...
Suap Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Lippo Group
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Op...
​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat
News
Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingg...
3,6 Juta Pelamar Bersaing di Seleksi CPNS 2018
News
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan total pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil...