Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Bawaslu Usul Nama Caleg Koruptor Dipampang di TPS

23 Sep. 2018, 16.37.45

Bawaslu Usul Nama Caleg Koruptor Dipampang di TPS

Jakarta, SENTANA

BUNTUT dari keputusan Bawaslu RI meloloskan eks napi koruptor menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD I dan II, DPR RI dan DPD dianggap tidak peduli akan pemberantasan korupsi oleh masyarakat.

"Padahal kita menerapkan keadilan dan berpijak pada konstitusi. Hak politik seseorang dicabut jangan selamanya tetapi ada jangka waktunya. Dalam jangka waktu itu dilakukan pembinaan agar berperilaku baik tidak lagi koruptif misalnya. Beri kesempatan seseorang bertobat dan berbuat baik," kata Komisioner Bawaslu RI, Dwi Putra dalam paparannya di acara Diskusi Publik yang digelar oleh Perkumpulan Ikatan Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (IKA MIH UKI) bekerjasama dengan program Magister Hukum UKI di Aula Kampus Program Magister Hukum UKI, Jalan Diponegoro No.84-86, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018).

Dalam Diskusi Publik bertajuk "Kedudukan Caleg Eks Napi Setelah Putusan Mahkamah Agung (MA) Sebagai Suatu Tinjauan Yuridis" itu Dwi Putro mengungkapkan bahwa pihaknya sangat peduli akan upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu ia mengusulkan agar nama-nama Caleg eks napi koruptor dipampang di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Ya agar masyarakat tahu. Biarlah masyarakat yang menentukan dan memilih," katanya.

Lagipula, kata dia, tentang adanya eks napi koruptor menjadi Caleg bukanlah kesalahan pada proses calon tetapi pencalonannya. "Ya jadi Partai Politik-lah yang harus menseleksi seseorang bakal calon legislatif saat pencalonan. Saya tidak tahu syarat dan ketentuan apa yang ditetapkan parpol," ungkapnya.

Untuk diketahui, melalui peratutannya (PKPU) KPU mengeluarkan ketentuan bahwa seseorang eks napi Korupsi, pledofil (kejahatah seks anak) dan pelaku narkoba dilarang menjadi Caleg. Khusus soal eks napi koruptorm sejumlah caleg melakukan gugatan di MA dan dimenangkan.

Meski dimenangkan MA, pencalonan eks napi koruptor masih menjadi polemik di sejumlah masyarakat. Pasalnya, saat ini juga tengah diajukan gugatan terhadap UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). UU Pemilu adalah landasan KPU membuat aturan larang eks napi korupotor menjadi caleg tersebut. (ARP)


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Satria Zulkarnain Tarigan Berburu Hingga New Zealand
News
Jakarta, sentananews.comSatria Zulkarnain Tarigan, lawyer dan konsultan hukum ini mengungkapkan, taman wisata berburu perlu dik...
Saluran Air Jl. Puri Lingkar Luar Jakarta Dikuras
News
Jakarta, sentananews.comGuna mengantisipasi terjadinya genangan air saat hujan deras, petugas Sudis Sumber Daya Air (SDA) Jakar...
Jokowi-Ma'ruf Pemenang,  Indonesia  Milik Bersama
News
Jakarta, sentananews.comIndonesia adalah negara besar yang membutuhkan peran semua pihak untuk bersama-sama memajukannya menjad...
​Aksi Demo Tak Puas Pasca Hasil Perhitungan Hal Biasa
News
Aksi demo yang dilakukan oleh rakyat yang tidak puas dengan penyelenggaraan Pilpres merupakan hal yang biasa.Hal ini disampaika...
Mudik 2019,  Diharapkan  Berjalan  Aman dan Lancar
News
Jakarta, sentananews.comMenteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, mudik 2019 akan menjadi mudik yang aman dan...
Syukuri Kemengangan, Tanggung Jawab Bagi Kemajuan Negeri
News
Jakarta, sentananews.comHasil akhir rekapitulasi penghitungan secara berjenjang dari bawah, akhirnya menetapkan Jokowi-KH Ma'ru...
​Panglima TNI Safari Ramadhan ke Polda Banten
News
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Wakapolri, Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H. mengunjungi Banten...
​Polisi Perketat Penjagaan Gedung KPU dan Bawaslu
News
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan, bahwa menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang ...
Satpol PP Meruya Utara Gelar Operasi Miras
News
Jakarta, sentananews.comPetugas gabungan Satpol PP Kel.Meruya Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat menggelar operasi minuman keras...