Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Belum Ganti Rugi Proyek DDT, PT.KAI Ukur Lahan Warga

3 Mei 2017, 20.15.15

​Belum Ganti Rugi Proyek DDT, PT.KAI Ukur Lahan Warga

Jakarta, Sentananews.com

Proyek Nasional Double Double Track (DDT) yang berimbas pada rencana penggusuran lahan pemukiman warga Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pemberian ganti rugi lahan tempat tinggal warga.

Walau demikian, PT.Kereta API Indonesia (PT.KAI) telah melakukan pengukuran bidang lahan yang terkena pengembangan dua jalur Rel Kereta Api yang sering disebut DDT.

Terkait hal ini, Lurah Menteng Agus Sulaiman mengatakan, lokasi yang terkena dampak pembangunan rel DDT Manggarai, Jatinegara jurusan Cikarang meliputi RW 08 (RT 09, 010, 013,

014, 015 dan RT 016) serta RW 09 (RT 01,02,03). Nanti pembebasannya dilakukan Kementerian Perhubungan RI, yang membidangi Dirjen Perhubungan Darat, yakni PT.KAI. "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri tidak punya andil dalam rencana penggusuran lokasi warga, namun hanya sebatas inventarisasi lahan yang merupakan fasilitas umum, fasilitas sosial, seperti jalan, saliran, taman serta pohon," ujarnya.

Sementara guna memvalidasi luas lahan, pihak Kemeterina Perhubungan Darat, Rabu (3/5) melakukan pengukuran, sekaligus pendataan tempat tinggal warga. "Tapi belum ada pembicaraan terkait pemberian ganti rugi," kata Agus.

Sementara menurut Camat Menyeng Paris Limbong, sebanyak 120 bidang tanah yang ditempati warga, 1 bidang memiliki Sertifikat, sementara 43 bidang dinyatakan milik PT.KAI dan selebihnya merupakan tanah negara dimana telah dijadikan warga sebagai tempat tinggal," ujar Camat.

Berkaitan ganti rugi lahan warga manurut Paris, pengukuran yang dilakukan PT.KAI merupakan kejelasan berjalannya proyek DDT Kementerian Perhubungan, untuk penyelesaian antara PT.KAI dengan warga. Sebagaimana surat SK Dirut PT.KAI, merupakan penjelesasan bidang tanah asset Kereta Api dan milik warga, tentunya nantinya diharapkan adanya kompensasi terhadap warga. "Demikian juga pihak Pemda DKI Jakarta, kini sedang menginvetarisasi yang merupakan aset Pemda seperti jalan, pohon, taman, saluran dan sudah dirapatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," kata Paris.@(rif)

Penulis: P.Sianturi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Penyelesaian Pekerjaan Fasade Gedung Kemenaker Diperkirakan Molor
News
Proyek pekerjaan Fasade Gedung A dan B Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan volume pekerjaan 11.373,22 M2 yang pekerjaann...
SP PLN Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi di PLN
News
Serikat Pekerja (SP) PLN mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus suap yang terkait dengan proyek PLT...
​30 Finalis Miss Grand Indonesia.Kunjungi Lanud Halim Perdanakusuma
News
Ketua PIA Ardya Garini, Ayu Yuyu Sutisna menerima kunjungan Ketua yayasan Dharma Gatari Ibu Dikma Paradiba, beserta ke 30 Final...
Kerjasama KPUPR-TNI Rawat Sungai dan Situ di Jabodetabek
News
Pemeliharaan sungai dan situ sebagai bagian pengendalian banjir di kawasan Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Be...
Presiden Resmikan 5 Venues Asian Games di Jakabaring Palembang
News
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemu...
Pemerintah akan Renovasi dan Bangun Rumah Baru Untuk Zohri
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan renovasi rumah keluarga Lalu Muhammad Zohri dan membangun...
​SP FKPPA: Stop Distribusi Avtur Jadi Opsi Terakhir
News
Sekretaris Jenderal SP FKPPA, Capt Marcelius Hakeng J mengatakan, upaya aksi industrialisasi berupa mogok kerja yang dilakukan ...
​Anggota DPR Ditangkap KPK di Rumdin Idrus Marhan
News
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan, ada satu orang yang ditangkap di rumah dinas seorang menteri dalam operasi tangkap...
​Menteri Basuki Tindaklanjuti Perintah Presiden Renovasi Rumah Zohri
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan ren...