Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​BPK: Lebih Cocok PGN Akuisisi Pertagas

7 Des. 2017, 17.45.48

​BPK: Lebih Cocok PGN Akuisisi Pertagas

Achsanul Qasasi

Jakarta, sentananews.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai bahwa jika langkah Pertamina yang berniat mengakuisisi Perusahaan Gas Negara (PGN) tidak tepat. Menurut anggota BPK Achsanul Qasasi, lebih cocok PGN jika mengakuisisi Pertagas karena sama-sama perusahaan yang mengelola gas.

"Sebaiknya kita memisahkan kelompok usaha sesuai core bisnis yang dikuasai. Sehingga Pertagas lebih pas diakusisi PGN. Dan sebagai perusahaan Publik, itu bisa membantu saham PGN agar naik drastis," ungkap Achsanul.

Untuk itu tegas Achsanul menekankan bahwa, gas memang seharusnya diurus PGN, dan minyak diurus oleh Pertamina. Sangat tidak sesuai jika Pertamina yang mengakuisisi PGN, karena core bisnisnya yang berbeda.

Achsanul juga mengungkapkan, jika PGN dan Pertagas saling bersinergi, maka akan mengurangi investasi ganda yang menyebabkan anggaran perusahaan sia-sia.

"Saat ini seringkali ada investasi ganda. PGN membangun pipa, pertagas juga membangun pipa dilokasi yang sebetulnya beritisan. Jika mereka saling sinergi dan bersatu mungkin hal ini tidak akan terjadi, dan terjadi pemborosan keuangan," paparnya.

Seperti diketahui, BPK menemukan adanya potensi kerugian ratusan miliar yang dialami PT Pertamina Gas (Pertagas), pasca tidak efektivifnya sejumlah proyek yang dikerjakan anak usaha PT Pertamina tersebut.

Mengacu Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017, potensi kerugian Pertagas bersumber dari tidak optimalnya bisnis niaga dan transportasi gas perusaaan di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur dalam periode 2014 hingga semester I 2016.

"Pada kegiatan niaga gas, Pertagas menanggung kehilangan pendapatan senilai USD16,57 juta dan timbulnya piutang macet senilai USD11,86 juta akibat penyusunan nominasi, skema niaga, dan operasi pemanfaatan gas Pondok Tengah yang tidak mempertimbangkan kondisi operasi, serta pengalihan alokasi gas untuk kebutuhan Compressed Natural Gas (CNG) kepada PT Mutiara Energy (PT ME)," ujar Ketua BPK, Moermahadi Soerja dalam IHPS I 2017, beberapa waktu lalu.

Selain kerugian di atas, Moermahadi menambahkan, Pertagas juga berpotensi mengalami kerugian dalam pengerjaan proyek pipanisasi Belawan yang menghubungkan Kawasan Industri Medan (KIM) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dari proyek senilai Rp 183 miliar itu, Pertagas diyakini bakal menanggung kerugian dalam jangka waktu yang panjang lantaran hingga kini proyek pipanisasi Belawan belum juga rampung.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​PT MOS Bisa Gagal Penuhi Kontrak Pengadaan Kapal Tanker
News
Permohonan Sidang PKPU (Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang) oleh Excellift Sdn.Bhd. asal Malaysia dan PT Kawasan Dinamika...
Bangli di Bantaran Kali Kresek Ditertibkan
News
Jakarta, sentananews Sebanyak 300 personel gabungan diterjunkan guna melakukan penertiban bangunan liar (Bangli) yang berdiri ...
​550 Anggota Saka Dirgantara Dilantik di Halim Perdanakusuma
News
Komandan Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Kolonel Pnb Bambang Gunarto, S.E., M.M. memimpin upacara pelantikan Badge Saka ...
Di Hadapan Jokowi, GMKI Minta Tempat Bersejarahnya Dikembalikan
News
DI hadapan Presiden Ir, H, Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sahat Philips Sinurat m...
Aplikasi Transportasi Daring Dimatangkan Kemenhub
News
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan inisiasi pembuatan aplikasi transportasi dalam jaringan (daring) oleh pemerin...
​Pertamina dan Warga Bersihkan Pantai Nyampung Ragas
News
Gelombang Tinggi di sekitar pantai Karimun Jawa selalu menyisakan masalah sampah di sepanjang pantai Karimun Jawa. Sampah-sampa...
​Pertamina Sosialisasikan Pengelolaan Sampah di Karimun Jawa
News
Satu hari jelang pelaksanaan World Clean Up Day 2018, Pertamina melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada pelajar dan mas...
Delapan Buku Koleksi Zaman Belanda Dipamerkan di IIBF 2018
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut berpartisipasi dalam Indonesia International Book Fair (IIBF) 2018 ...
​Bahas Putusan MA Soal Napi Korupsi, KPU Gelar Pleno
News
Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk m...