Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​BUMN Konstruksi Diminta Tak Kerjakan Proyek di Bawah Rp 100 M

20 Juli 2018, 0.19.24

​BUMN Konstruksi Diminta Tak Kerjakan Proyek di Bawah Rp 100 M

Jakarta, sentananews.com

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya tidak mengerjakan proyek konstruksi dibawah Rp 100 miliar. BUMN Karya merupakan BUMN dibidang konstruksi seperti PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Brantas Abipraya, PT. Hutama Karya, PT. Nindya Karya, dan PT. Pembangunan Perumahan.

"Saya telah berkirim surat kepada Ibu Menteri BUMN meminta agar BUMN konstruksi tidak masuk pada pekerjaan dibawah Rp 100 miliar. Kemudian Ibu Menteri BUMN telah berkirim surat kepada BUMN Karya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyampaikan sambutan pembukaan Rapimnas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta, Rabu.

Menteri Basuki menambahkan permintaan tersebut merupakan bagian dari pembinaan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan konstruksi nasional. Sifatnya adalah himbauan karena dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah beberapa kali mengalami perubahan, tidak ada larangan BUMN mengerjakan proyek konstruksi antara > Rp 50 miliar-Rp 100 miliar.

"Di Kementerian PUPR dengan total belanja modal Rp 90 triliun, sebagian besar paket dikerjakan oleh kontraktor swasta nasional. Namun saya minta dikecualikan untuk BUMN konstruksi PT. Istaka Karya karena merupakan BUMN yang masih memerlukan pengembangan usaha," kata Menteri Basuki dihadapan Ketua Gapensi Iskandar Z. Hartawi dan para perwakilan pengurus daerah Gapensi dari 34 provinsi.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur di bawah kewenangan Kementerian PUPR sebagian menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti pembangunan jalan tol dan penyediaan air minum sehingga dalam pemilihan kontraktornya menjadi kewenangan investor.

Pembinaan kontraktor swasta nasional agar berdaya saing dan profesional juga dilakukan mulai dari pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR. Pada tahun 2017 untuk belanja modal sebesar Rp 77,86 triliun yang terbagi menjadi 3.935 paket pekerjaan, 3650 paket (93%) diantaranya memiliki nilai paket dibawah Rp 50 miliar dengan anggaran keseluruhan Rp32,2 triliun yang dikerjakan seluruhnya oleh kontraktor swasta nasional.

Sebanyak 166 paket (4%) paket pekerjaan dengan nilai antara RP 50 miliar hingga Rp 100 miliar, dikerjakan 90% oleh swasta nasional. Sementara untuk paket diatas Rp 100 miliar terdapat 119 paket yang dikerjakan 65% oleh BUMN Karya dan 35% oleh kontraktor swasta nasional.

Demikian halnya dengan pemaketan tahun anggaram 2018 hingga awal Juni, hampir 99% merupakan paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp 100 miliar sebesar Rp 39 triliun dari total Rp 59,9 triliun.

"Untuk proyek konstruksi diatas Rp 100 miliar seperti bendungan, kami juga telah melarang BUMN konstruksi untuk melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan sesama BUMN konstruksi, kecuali PT. Adhi Karya karena koefisien dasar (KD) nya masih rendah. KSO harus dilakukan dengan kontraktor swasta nasional. Nantinya apabila pekerjaan sudah selesai, kontraktor tersebut akan memiliki KD yang dipersyaratkan untuk mengerjakan sendiri pembangunan bendungan," papar Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga menyampaikan peran penting Gapensi sebagai mitra dan pilar pembangunan. "Tidak ada keraguan bagi kami sebagai pembina sekaligus pengguna jasa para kontraktor yang terhimpun sebagai anggota Gapensi berperan besar dalam pembangunan karena telah membuka lapangan kerja," jelasnya.

Gapensi diharapkan dapat membina dan mengarahkan anggotanya menjadi kontraktor spesialis dan bukan lagi kontraktor generalis. Saat ini Indonesia masih mengalami defisit kontraktor spesialis seperti jasa pengelasan pipa bawah laut dan lainnya.

Hal ini sesuai rencana Pemerintah untuk melakukan pengaturan tatanan yang lebih adil antara kontraktor besar, menengah dan kecil. Tatanan tersebut antara lain mendorong kontraktor besar menjadi kontraktor general yang menangani kualitas konstruksi, proyek, manajemen dengan permodalan yang besar. Sedangkan badan usaha menengah dan kecil didorong menjadi kontraktor spesialis dalam bidang tertentu.

Melalui Rapimnas ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat jasa konstruksi untuk meningkatkan profesionalisme dan menghindari praktik-praktik tidak terpuji melalui pelaksanaan kode etik yang termaktub dalam Dasa Brata Gapensi. Menteri Basuki juga mengharapkan melalui Rapimnas akan muncul rekomendasi dari pelaku jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi nasional.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Bina Konstruksi Syarief Burhanuddin dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Di Depan Ojol, Prabowo Sindir Berita Pelintiran
News
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bercerita atau 'curhat' bahwa pernyataannya kerap kali dibelokkan oleh banyak pih...
​Dinilai Bagian Orba, Eks Aktivis 98 Tolak Prabowo
News
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Rumah Gerakan 98 mendeklarasikan gerakan melawan kembali ke zaman Orde Baru melalui ta...
Soal Perusak Bendera Demokrat, SBY Klaim Punya Bukti Kuat
News
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut pihaknya telah mengantongi bukti kuat di balik aksi perusak...
​Presiden Bagikan 6.000 Sertifikat Tanah di Jambi
News
Presiden Joko Widodo membagikan 6.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Jambi sebagai bukti hukum kepemilikan lahan."Saya liha...
Presiden: Jelang Pilpres Semua Pihak Harus Jaga Ketenangan
News
Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menjaga ketenangan dan kesejukan menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019....
Pangdam Jaya Pimpin Upacara Hari Juang Kartika TNI AD 2018
News
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Joni Supriyanto pimpin upacara, dalam Rangka memperingati Hari Juang Kartika TNI AD Tahun 201...
​Hiruk Pikuk Panggung Politik, Elektabilitas Mandeg
News
Hiruk-pikuk panggung politik nasional dua bulan terahir belum memberikan efek yang signifikan terhadap elektabilitas kedua pasa...
Pemkab Kepulauan Seribu Galakkan Jumat Bersih
News
Jakarta, sentanews.comGuna menanggulangi sampah di Kepulauan Seribu, Pemerintah Kabupaten galakkan Jumat bersih. Jumat bersih s...
​Kementerian PUPR Terima Medali Emas Simpul Jaringan Geospasial
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan Bhumandala Kanaka Tahun 2018 atau Medali Emas untuk...