Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Dana Hibah LMK Kelurahan di JakTim Perlu Diaudit

16 Juni 2015, 18.32.28

​Dana Hibah LMK Kelurahan di JakTim Perlu Diaudit

Jakarta, sentananews.com

Pemprov DKI Jakarta mulai mengucurkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) untuk tahun anggaran 2014 di wilayah Jakarta Timur. Dana yang jumlahnya mencapai Rp 20 miliar akan dikelola oleh Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) di 65 kelurahan yang ada di Jakarta Timur, namun tidak semua kelurahan yang mendapat kucuran dana tersebut.

Kepala Seksi Bina Kemasyarakatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (KPMPKB) Jakarta Timur, Muwardi, mengatakan dana PPMK yang dikucurkan dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan bina fisik dan bina sosial tahun 2014, rencananya dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat RT dan RW.
Sesuai dengan SK Kepala KPMPKB Nomor 445 Tahun 2014 rincian jenis dan bentuk kegiatan fisik lingkungan dan bina sosial anggaran PPMK akan digunakan untuk 8 kegiatan yaitu Prasarana perhubungan, sarana sanitasi, sarana kebersihan, fasilitas umum, fasilitas pendukung kegiatan posyandu dan BKB/PAUD, fasilitas Olahraga, Peralatan kesenian dan Budaya dan Fasilitas Lingkungan, serta 13 kegiatan sosial melalui pelatihan keterampilan.

"Kegiatan harus sesuai dengan SK Kepala KPMPKB Nomor 445 Tahun 2014 terkait kegiatan fisik lingkungan dan bina sosial anggaran PPMK tahun 2014″ tuturnya.

Dari pantauan SENTANA, penyaluran dana hibah yang dimaksud tidak sesuai peruntukan seperti yang terjadi di Kecamatan Ciracas yang terdiri dari 5 kelurahan dan Kecamatan Cipayung 5 Kelurahan, dimana penyerapan dari anggaran tersebut dikuatirkan tidak terserap dengan baik susuai dengan peruntukan disetiap kelurahan tersebut.

Mantan Ketua RT.02/04, Kelurahan Cibubur Buti (50) mengaku saat membangun jembatan diatas saluran air dilingkungan dan membangun posyandu tidak pernah mendapatkan bantuan dana dari LMK yang ada di Kelurahan Cibubur.

" Kami bangun jembatan diatas saluran air tahun 2014 dan bangun posyandu tahun 2015 dibangun dari anggaran warga dan gaji RT " ucapnya kepada SENTANA.

Salah satu Mahasiswa Swasta Sabar (27) mengatakan seharusnya dana hibah tersebut harus diaudit agar tidak digelapkan oknum. " Seharusnya pengawasan dan audit perlu dilakukan, masalah duit bisa orang gelap mata " katanya.

Penulis : Haholongan Pakpahan


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Princess Meganondo Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2019
News
Jakarta, sentananews.comMiss Jambi, Princess Meganondo dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2019. Kemenangan Princess ini otomatis...
​Pertamina Energi Negeri Edukasi Bencana Sejak Dini
News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara memperingatkan Sumut sebagai daerah rawan bencana. Hingga 14...
Alsyami: Pemilu Harus Damai dan Bebas Hoaks
News
ADA dan beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya ...
​Rektor Unhan Buka Rakornis Unhan Tahun Anggaran 2019
News
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP ,secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordina...
​Bawaslu Jaktim Hentikan Kasus Caleg Gerindra
News
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalend...
​Bantu Perjuangan Prabowo-Sandi, Relawan Luncurkan Toko PAS
News
Sebagai upaya membantu perjuangan politik paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan platf...
​Jokowi: Pilih Pemimpin yang Sudah Punya Pengalaman
News
Ribuan alumni Universitas Trisaksi menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI peri...
​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers
News
Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaa...
​Jelang Pemilu, Website KPU Jadi Sasaran Ancaman Serius
News
Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran ancaman yang serius menjelang Pemilu 2019 mendatang. Bahkan ancaman tersebu...