Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Dirjen Polpum Akui Kelalaian Dalam Pengiriman Surat ke KPK

9 Juni 2016, 19.08.09

Dirjen Polpum Akui Kelalaian Dalam Pengiriman Surat ke KPK

Ilustrasi

​Jakarta, Sentananews.com

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengakui adanya kekeliruan dalam pengiriman surat lembaga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

"Ini kesalahan saya yang tidak memberikan kontrol, khususnya nama instansi yang tidak dilihat lagi. Ini otomatis menjadi tanggung jawab saya yang seharusnya memberikan arahan dan pembinaan di jajaran Ditjen Polpum," kata Soedarmo, di Jakarta, Kamis (09/06).

Dia menyatakan tidak ada unsur kesengajaan dalam menuliskan nama instansi antirasuah tersebut, sehingga dugaan sabotase sebagaimana dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo adalah tidak benar.

Label surat yang berisi informasi dan laporan resmi dari Kemendagri kepada KPK tersebut ditulis oleh pegawai honorer yang baru tiga bulan bekerja di lingkungan Ditjen Polpum Kemendagri.

Surat tersebut rupanya tidak diteliti kembali oleh pegawai negeri sipil bagian administrasi di Ditjen Polpum, sehingga kesalahan penulisan oleh karyawan "outsourcing" tersebut lolos hingga diterima KPK.

"Itu staf 'outsourcing' atau honorer yang menulis. Staf kami ini memang belum paham betul terkait masalah KPK, sehingga terjadi kesalahan yang seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Komisi Perlindungan Korupsi," kata Soedarmo pula.

Surat dari Mendagri yang diterima KPK pada 7 Juni 2016 tersebut, berisikan laporan terkait isu-isu aktual yang setiap pekan selalu dikirimkan Kemendagri kepada beberapa instansi pemerintahan.

Akibat kelalaian itu, staf honorer tersebut mendapat sanksi pemberhentian dari Kemendagri supaya menjadi pembelajaran bagi staf lain.

"Yang bersangkutan kami periksa karena sudah lalai. Itu risiko karena sudah melakukan kesalahan, sehingga perlu ada sanksi pemecatan," katanya lagi.

Terkait akan hal itu, Mendagri Tjahjo Kumolo langsung menyatakan bahwa kesalahan penulisan nama instansi itu merupakan aksi "sabotase" yang dilakukan untuk memperburuk citra lembaga.

"Jelas ini sabotase yang sudah disiapkan, selama ini tidak pernah ada surat ditujukan kepada siapa pun yang terdapat kesalahan, dan ini ada kesalahan yang fatal," kata Mendagri.

Editor: Khoerul Kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Di Depan Ojol, Prabowo Sindir Berita Pelintiran
News
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bercerita atau 'curhat' bahwa pernyataannya kerap kali dibelokkan oleh banyak pih...
​Dinilai Bagian Orba, Eks Aktivis 98 Tolak Prabowo
News
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Rumah Gerakan 98 mendeklarasikan gerakan melawan kembali ke zaman Orde Baru melalui ta...
Soal Perusak Bendera Demokrat, SBY Klaim Punya Bukti Kuat
News
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut pihaknya telah mengantongi bukti kuat di balik aksi perusak...
​Presiden Bagikan 6.000 Sertifikat Tanah di Jambi
News
Presiden Joko Widodo membagikan 6.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Jambi sebagai bukti hukum kepemilikan lahan."Saya liha...
Presiden: Jelang Pilpres Semua Pihak Harus Jaga Ketenangan
News
Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menjaga ketenangan dan kesejukan menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019....
Pangdam Jaya Pimpin Upacara Hari Juang Kartika TNI AD 2018
News
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Joni Supriyanto pimpin upacara, dalam Rangka memperingati Hari Juang Kartika TNI AD Tahun 201...
​Hiruk Pikuk Panggung Politik, Elektabilitas Mandeg
News
Hiruk-pikuk panggung politik nasional dua bulan terahir belum memberikan efek yang signifikan terhadap elektabilitas kedua pasa...
Pemkab Kepulauan Seribu Galakkan Jumat Bersih
News
Jakarta, sentanews.comGuna menanggulangi sampah di Kepulauan Seribu, Pemerintah Kabupaten galakkan Jumat bersih. Jumat bersih s...
​Kementerian PUPR Terima Medali Emas Simpul Jaringan Geospasial
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan Bhumandala Kanaka Tahun 2018 atau Medali Emas untuk...