Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Dirjen Polpum Akui Kelalaian Dalam Pengiriman Surat ke KPK

9 Juni 2016, 19.08.09

Dirjen Polpum Akui Kelalaian Dalam Pengiriman Surat ke KPK

Ilustrasi

​Jakarta, Sentananews.com

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengakui adanya kekeliruan dalam pengiriman surat lembaga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

"Ini kesalahan saya yang tidak memberikan kontrol, khususnya nama instansi yang tidak dilihat lagi. Ini otomatis menjadi tanggung jawab saya yang seharusnya memberikan arahan dan pembinaan di jajaran Ditjen Polpum," kata Soedarmo, di Jakarta, Kamis (09/06).

Dia menyatakan tidak ada unsur kesengajaan dalam menuliskan nama instansi antirasuah tersebut, sehingga dugaan sabotase sebagaimana dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo adalah tidak benar.

Label surat yang berisi informasi dan laporan resmi dari Kemendagri kepada KPK tersebut ditulis oleh pegawai honorer yang baru tiga bulan bekerja di lingkungan Ditjen Polpum Kemendagri.

Surat tersebut rupanya tidak diteliti kembali oleh pegawai negeri sipil bagian administrasi di Ditjen Polpum, sehingga kesalahan penulisan oleh karyawan "outsourcing" tersebut lolos hingga diterima KPK.

"Itu staf 'outsourcing' atau honorer yang menulis. Staf kami ini memang belum paham betul terkait masalah KPK, sehingga terjadi kesalahan yang seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Komisi Perlindungan Korupsi," kata Soedarmo pula.

Surat dari Mendagri yang diterima KPK pada 7 Juni 2016 tersebut, berisikan laporan terkait isu-isu aktual yang setiap pekan selalu dikirimkan Kemendagri kepada beberapa instansi pemerintahan.

Akibat kelalaian itu, staf honorer tersebut mendapat sanksi pemberhentian dari Kemendagri supaya menjadi pembelajaran bagi staf lain.

"Yang bersangkutan kami periksa karena sudah lalai. Itu risiko karena sudah melakukan kesalahan, sehingga perlu ada sanksi pemecatan," katanya lagi.

Terkait akan hal itu, Mendagri Tjahjo Kumolo langsung menyatakan bahwa kesalahan penulisan nama instansi itu merupakan aksi "sabotase" yang dilakukan untuk memperburuk citra lembaga.

"Jelas ini sabotase yang sudah disiapkan, selama ini tidak pernah ada surat ditujukan kepada siapa pun yang terdapat kesalahan, dan ini ada kesalahan yang fatal," kata Mendagri.

Editor: Khoerul Kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Suap Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Lippo Group
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Op...
​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat
News
Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingg...
3,6 Juta Pelamar Bersaing di Seleksi CPNS 2018
News
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan total pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil...
Satu Bola Lampu, Sejuta Harapan Kota Palu
News
"Satu bola lampu yang menyala memberi harapan sejuta pedagang di kota Palu"Kalimat di atas meluncur dari Simpra Tajang (51), pe...
Orasi Ilmiah di Lustrum XIII UKI, Jokowi Tantang Bikin Prodi Baru
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat UKI dalam rangka Lustrum ke-XIII atau Dies Nat...
Kepatuhan Pembangunan Sesuai Zonasi Tata Ruang Perlu Ditegakkan
News
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pentingnya masyarakat untuk bisa hidup harmonis dengan bencana. T...
Film Keira, Kisah Gadis Dengan Tujuh Kepribadian
News
Jakarta, sentananews.comFilm bergenre thriller psyhcology memang sangat jarang di Indonesia, hanya satu film yang pernah mengam...
​Ahmad Bambang Terpilih Sebagai Wakil Ketua Senat Unsuri
News
Rektor Universitas Sunan Giri (Unsuri) Surabaya, Dr.Ir.Gunawan Adji MT mengungkapkan, bahwa penunjukan Deputi Bidang Usaha Kons...
​Belum Tersangka, SP PLN: Sofyan Basir Pemain Tulen​
News
Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda mengaku heran dengan status Direktur Utama PLN, Sofyan Basir dalam kasus PLTU Riau...