Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

DKI Diminta Gandeng Swasta Menata Tanah Abang

8 Okt. 2017, 20.55.34

DKI  Diminta  Gandeng Swasta Menata Tanah Abang

Pedagang di Tanah Abang

Jakarta, sentananews.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dinilai tidak memiliki program dan solusi untuk menata kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasalnya, penyelesaian terhadap keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL), hanyalah kegiatan sebatas penertiban, serta mobilisasi petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP) tanpa solusi merelokasi pedagang.

Padahal, Pemprov DKI, baik tingkat Kota atau Kecamatan, Kelurahan, harusnya punya terobosan menggandeng swasta untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar pasar Tanah Abang, sebagai lahan relokasi PKL jalanan, namun Hal itu belum dilaksanakan Pemprov.

Menyikapi PKl Tanah Abang,Camat Dedi Arif mengatakan, Pemda barusaha merelokasi PKL ke pasar Blok G, milik PD.Pasar Jaya, perusahaan Pemda, namun para pedagang tidak betah, karena fasilitasnya kurang layak, dan konsumen enggan belanja, karena fasilitas tersebut. Jika PKL direlokasi ke lahan Kosong milik PT.Kereta Api Indonesia. "Tentunya kita harus berkoordinasi dulu dengan pihak PT.KAI. Lahan tersebut, saat ini dikerjasamakan dengan PT.Adimas, sementara setiap hari Senin- Kamis digunakan pedagang Tasik, dagangan busana Muslim. Pihak Kecamatan mengharapkan relokasi PKL demi penataan kawasan Tanah Abang, tapi terkendala lahan penampungan," ujar
Dedi, (8/10).

Berkaitan tindakan Pemprov yang kerap menertibkan PKL Tanah Abang, menurut Heru, pengurus pedagang Tasik Tanah Abang, kepada Harian Sentana (8/10) mengatakan, Penertiban Pol PP bukanlah solusi menata kawasan bisnis perdagangan busana tersebut. "Bukanlah penyelesaian akhir permasalahan pedagang dengan Pol PP, akan tetapi Pemprov DKI harus menggandeng serta membantu Swasta mencari lahan Kosong, sebagai solusi penampungan para PKL yang selalu mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

Ditambahkan, pihaknya ingin merekrut seluruh pedagang Tanah Abang,supaya direlokasi ke tempat lahan PT.KAI, agartidak lagi mengganggu ketertiban umum. "Akan tetapi harus dengan bantuan Pemprov DKI Jakarta dan bekerja sama dengan pemilik lahan. Sehingga nantinya PKL ditampung di satu tempat relokasi," kata Heru.

Menyikapi penertiban, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Rahmat Efendi mengatakan, sebaiknya jalan penyeberangan orang dibangun dari stasion Tanah Abang ke pasar tiap blok, jadi penumpang kereta tidak turun ke jalan. Pagar pembatas trotoar dibuat dan pagar tengah, jalan di seberang stasiun dibangun pasar yang baru oleh PD.Pasar Jaya, serta angkutan umum dievaluasi kembali, apakah trayeknya atau jumlah armadanya harus disesuaikan. "Hal itu sudah pernah saya sampaikan kepada tim Bapedda, namun tidak ada tindak lanjutnya," ujarnya, (8/10). PS

Penulis : Partahi Sianturi



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

lagi, Mantan Ketua Komisi II DPR Dipanggil KPK
News
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan, hari ini pihaknya akan kembali memanggil mantan K...
​Pakar: Becak Sudah Tak Cocok Beroperasi di Jakarta
News
Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menghidupkan kembali transportasi becak di Kota Jakarta adalah langkah mu...
Pertamina Bantu Korban KLB Campak di Papua
News
General Manager PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII – Maluku Papua, Tengku Fernanda menyerahkan bantuan unt...
​Kasus BLBI, KPK Didesak Tangkap Sjamsul Nur Salim
News
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bongkar Kasus BLBI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap dan menyita aset mi...
Presiden Resmikan Renovasi SUGBK Jelang Asian Games 2018
News
Presiden Joko Widodo, Minggu (14/1/2018) sore meresmikan hasil renovasi besar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di kawasa...
Rahmayadi Serahkan Tongkat Komando Ke Pejabat Baru
News
Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Letjen TNI Edy Rahmayadi memimpin tradisi penerimaan Pangkostrad yang baru, Letjen T...
Perludem: Jangan Jadikan Politik Sebagai Panglima
News
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan kepada para penegak hukum bahwa politik tidak boleh menjadi pang...
​Bakamla dan India Jajaki Framework Kerjasama
News
Delegasi Indonesia dipimpin Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto melakukan kunjungan kerja The First Indonesia-India Secur...
​Mulai Besok Pendaftaran SNMPTN Dibuka
News
Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau berdasarkan nilai rapor dan portofolio akademik siswa ...