Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

DPR Setujui RUU Tapera

2 Feb. 2016, 16.31.58

DPR Setujui RUU Tapera

Mukhammad Misbakhun

Jakarta, Sentananews.com

DPR RI akan segera menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) menjadi UU untuk memberikan kemudahan rakyat memiliki rumah tinggal.

"RUU Tapera, hingga saat ini masih dalam proses pembahasan dan sudah sekitar 85 persen selesai," kata Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Tapera, Mukhammad Misbakhun, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (02/02).

Menurut Misbakhun, substansi utama materi RUU dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) sudah diselesaikan, tinggal menunggu kerja Tim Perumus (Timus) draf akhir RUU Tapera.

Pembahasan RUU Tapera yang berlangsung cepat, kata dia, menjadi bukti sejarah perihal keberanian Presiden Joko Widodo dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan rakyat akan perumahan.

"RUU Tapera ini sebelumnya pernah dibahas oleh DPR RI periode sebelumnya, tapi tidak selesai sampai periode anggota DPR RI berakhir," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pada DPR RI periode 2014-2019 saat ini kondisinya berbeda dan pembahasannya lebih lancar.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, kata dia, pembahasan RUU Tapera optimistis dapat diselesaikan.

"Ini menjadi komitman pemerintah untuk membantu rakyat memiliki rumah," katanya.

Menurut Misbakhun, DPR RI menargetkan RUU Tapera dapat pembahasannya diselesaikan pada akhir akhir Januari.

Dia menambahkan, RUU Tapera nantinya akan menjamin peningkatan akses masyarakat dalam pemilikan rumah.

"RUU Tapera ini akan memberikan landasan hukum dalam upaya menghimpun dana dan menyediakan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat," katanya.

Menurut Misbakhun, jika nantinya RUU Tapera diterbitkan ⿿UU, akan sejalan dengan visi Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Di poin Nawacita, kata dia, ditegaskan bahwa program itu akan dilaksanakan dengan program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

"Apa yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan rumah murah, sebentar lagi terwujud. Dan, ini akan menjadi sejarah baru bangsa Indonesia," tandas Misbakhun.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

SophiaLame

SophiaLame

Semoga cepet selesaaaaai

report
Kawal Pemilu: Banyak Data C1 Palsu
News
Kawal Pemilu mengeluhkan banyak data C1 yang terindikasi palsu yang diunggah ke situs perhitungan penghitungan sejati @KawalPem...
​Dapat Ucapan Selamat dari Masyarakat, Jokowi Senang
News
Calon presiden petahana Joko Widodo mengaku senang disambut dengan antusiasme yang sangat tinggi oleh masyarakat dan diberi uca...
Quick Count Bukan Hasil Akhir Pemilu
News
Ketua Umum Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte mengatakan, quick count (QC) dan exit pol...
Festival Pencak Silat Betawi Dari Tradisi Ke Prestasi
News
Jakarta, sentananews.com Asosiasi Silat Tradisi Betawi Indonesia (ASTRABI) dengan mengandeng Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jak...
​Kongres KAI Nasional Jadi Ajang Konsolidasi Organisasi
News
Kongres Nasional memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban prestasi atas, masa periode kepemimpinan se...
Naila Penerjun Wanita Indonesia,  akan Taklukkan Benua Antartika
News
Jakarta, sentananews.comNaila Novaranti, atlet penerjun payung asal Indonesia ini namanya viral saat menjadi penerjun wanita pe...
Masyarakat Diajak  Jaga Hasil Pemilu Lewat Aplikasi AyoJaga TPS
News
Jakarta, sentananews.com Aplikasi AyoJaga TPS, telah diunduh hampir 107.000 orang yang tersebar di 9847 TPS di seluruh Indones...
​Biar Optimal, Kemenhub Evaluasi LRT Sumsel
News
Menteri Perhubungan, Budi Karya mengumngkapkan, pihaknya terus melakukan evaluasi secara berkala agar kereta Lintas Raya Terpad...
​Waspada Hoaks Exit Poll di Luar Negeri
News
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi khawatir ketiadaan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hitung ce...