Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

DPR Setujui RUU Tapera

2 Feb. 2016, 16.31.58

DPR Setujui RUU Tapera

Mukhammad Misbakhun

Jakarta, Sentananews.com

DPR RI akan segera menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) menjadi UU untuk memberikan kemudahan rakyat memiliki rumah tinggal.

"RUU Tapera, hingga saat ini masih dalam proses pembahasan dan sudah sekitar 85 persen selesai," kata Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Tapera, Mukhammad Misbakhun, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (02/02).

Menurut Misbakhun, substansi utama materi RUU dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) sudah diselesaikan, tinggal menunggu kerja Tim Perumus (Timus) draf akhir RUU Tapera.

Pembahasan RUU Tapera yang berlangsung cepat, kata dia, menjadi bukti sejarah perihal keberanian Presiden Joko Widodo dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan rakyat akan perumahan.

"RUU Tapera ini sebelumnya pernah dibahas oleh DPR RI periode sebelumnya, tapi tidak selesai sampai periode anggota DPR RI berakhir," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pada DPR RI periode 2014-2019 saat ini kondisinya berbeda dan pembahasannya lebih lancar.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, kata dia, pembahasan RUU Tapera optimistis dapat diselesaikan.

"Ini menjadi komitman pemerintah untuk membantu rakyat memiliki rumah," katanya.

Menurut Misbakhun, DPR RI menargetkan RUU Tapera dapat pembahasannya diselesaikan pada akhir akhir Januari.

Dia menambahkan, RUU Tapera nantinya akan menjamin peningkatan akses masyarakat dalam pemilikan rumah.

"RUU Tapera ini akan memberikan landasan hukum dalam upaya menghimpun dana dan menyediakan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat," katanya.

Menurut Misbakhun, jika nantinya RUU Tapera diterbitkan ⿿UU, akan sejalan dengan visi Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Di poin Nawacita, kata dia, ditegaskan bahwa program itu akan dilaksanakan dengan program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

"Apa yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan rumah murah, sebentar lagi terwujud. Dan, ini akan menjadi sejarah baru bangsa Indonesia," tandas Misbakhun.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

SophiaLame

SophiaLame

Semoga cepet selesaaaaai

report
​Demokrat Tegaskan Belum Merapat ke Gerindra
News
Partai Demokrat membantah telah merapat ke Partai Gerindra untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Sehingga...
Libur Lebaran,  Pelayanan Kesehatan Jakut  Normal
News
Libur Lebaran, Pelayanan Kesehatan Jakut Normal Jakarta, Sentananews.com Guna memastikan pelayanan tetap buka saat libur Hari...
​Mendagri Bantah Pelantikan Iriawan Langgar UU
News
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Drs ...
Anggota DPR: Pelantikan Komjen Iriawan Langgar UU
News
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Luthfi Andi Mutty menilai dilantiknya Komjen Pol Mochammad Iriawan menjadi Penjabat Gu...
​90.000 Kendaraan Arus Balik Lebaran Masuk Tol Japek
News
Hubungan Masyarakat PT Jasa Marga Tol Jakarta-Cikampek, Irwansyah mengungkapkan, sebanyak 90.000 lebih kendaraan arus balik Leb...
H+1 Lebaran, Lalin di GT Cikarut Mulai Alami Peningkatan
News
Pada H+1 perayaan Hari Raya Idulfitri 1439 H, lalu lintas yang melewati GT Cikarang Utama mulai mengalami peningkatan.Terpantau...
​Jasa Marga Berlakukan _Contraflow_ di Km 47 Hingga Km 41 Jalan Tol Japek
News
Untuk mengurai kepadatan lalu lintas arus balik / arah Jakarta, Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas _contraflow_ dari...
H2 Lebaran, Volume Lalin di GT Cileunyi dan GT Ciawi Meningkat
News
Pada hari kedua Lebaran, tepatnya Sabtu (16/6) terpantau adanya peningkatan lalu lintas yang cukup signifikan di sejumlah Gerba...
​Gugatan Ambang Batas Presiden ke MK Didukung Jimly
News
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai harusnya tak ada ambang batas pencalonan presiden pada 2019 men...