Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

DPR Setujui RUU Tapera

2 Feb. 2016, 16.31.58

DPR Setujui RUU Tapera

Mukhammad Misbakhun

Jakarta, Sentananews.com

DPR RI akan segera menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) menjadi UU untuk memberikan kemudahan rakyat memiliki rumah tinggal.

"RUU Tapera, hingga saat ini masih dalam proses pembahasan dan sudah sekitar 85 persen selesai," kata Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Tapera, Mukhammad Misbakhun, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (02/02).

Menurut Misbakhun, substansi utama materi RUU dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) sudah diselesaikan, tinggal menunggu kerja Tim Perumus (Timus) draf akhir RUU Tapera.

Pembahasan RUU Tapera yang berlangsung cepat, kata dia, menjadi bukti sejarah perihal keberanian Presiden Joko Widodo dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan rakyat akan perumahan.

"RUU Tapera ini sebelumnya pernah dibahas oleh DPR RI periode sebelumnya, tapi tidak selesai sampai periode anggota DPR RI berakhir," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pada DPR RI periode 2014-2019 saat ini kondisinya berbeda dan pembahasannya lebih lancar.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, kata dia, pembahasan RUU Tapera optimistis dapat diselesaikan.

"Ini menjadi komitman pemerintah untuk membantu rakyat memiliki rumah," katanya.

Menurut Misbakhun, DPR RI menargetkan RUU Tapera dapat pembahasannya diselesaikan pada akhir akhir Januari.

Dia menambahkan, RUU Tapera nantinya akan menjamin peningkatan akses masyarakat dalam pemilikan rumah.

"RUU Tapera ini akan memberikan landasan hukum dalam upaya menghimpun dana dan menyediakan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat," katanya.

Menurut Misbakhun, jika nantinya RUU Tapera diterbitkan ⿿UU, akan sejalan dengan visi Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Di poin Nawacita, kata dia, ditegaskan bahwa program itu akan dilaksanakan dengan program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

"Apa yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan rumah murah, sebentar lagi terwujud. Dan, ini akan menjadi sejarah baru bangsa Indonesia," tandas Misbakhun.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

SophiaLame

SophiaLame

Semoga cepet selesaaaaai

report
Setnov Akhirnya Masuk Tahanan KPK
News
Wakil ketua KPK Laode Syarif menegaskan bahwa Ketua DPR Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi E-...
Wapres: Budaya Melayu Budaya Persatuan
News
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, budaya Melayu memiliki peran penting dan andil yang besar bagi bangsa Indonesia.Hal ini ...
​Ikuti Air Force Run 2017, Ribuan Masyarakat Padati Halim
News
Ribuan masyarakat menyaksikan lomba lari Air Force Run 2017 di Halim Perdanakusuma. Air Force Run 2017 adalah lomba lari tahuna...
Bangun Opini Publik Strategis Hadapi Perang Informasi
News
Kapendam Jaya/Jayakarta Letnan Kolonel Inf Kristomei Sianturi melakukan gebrakan dengan mengumpulkan seluruh Admin website jaja...
​Kasal: KRI Bima Suci Hadir Sebagai Penerus KRI Dewaruci
News
Setelah melaksanakan pelayaran dari Vigo Spanyol sejak 18 September 2017, Kapal Latih terbaru milik TNI Angkatan Laut yakni KRI...
KPK Datangi Rumah Seya Novanto
News
KPK Jemput Paksa SetnovTim penyidik KPK, Rabu (15/11) malam mendatangi rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jaka...
​Kasal Pimpin Upacara Hut ke-72 Korp Marinir
News
Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, SE,MAP bertindak selaku Inspektur Upacara dalam peringati HUT ke - 72 Kor...
Hindari Perbedaan, Sensus 2020 BPS Libatkan Kemendagri
News
Indonesia hingga saat ini masih ada permasalahan dalam data kependudukan. Data kependudukan masih berasal dari dua sumber yaitu...
Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata
News
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaskan bahwa, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada ...