Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif

19 Sep. 2018, 23.41.57

​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif

Jakarta, sentananews.com

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 'berseteru' dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita karena polemik impor beras.

Urusan Perum Bulog menyewa gudang demi menyimpang cadangan beras jadi pangkal persoalan. Mendag dianggap tidak mau berkoordinasi karena menyebut urusan gudang beras bukan urusan pemerintah.

"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," ujar Buwas di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9).

Buwas ingin Kemendag dan Bulog bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras. Saat ini pasokan beras Bulog jumlahnya mencapai 2,4 juta ton.

Dengan jumlah tersebut, Buwas menegaskan tidak diperlukan impor beras lagi tahun ini. Tapi Bulog harus menggelontorkan Rp 45 miliar untuk menyewa gudang di beberapa daerah.

"Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," kata Buwas.

Presiden Jokowi disebut harus turun tangan terkait kegaduhan ini. Kegaduhan di Kabinet Kerja dinilai kontraproduktif dengan kerja keras Jokowi.

Jokowi dinilai perlu mengambil langkah cepat menyelesaikan perdebatan antar-pejabat eksekutif soal impor bahan pangan.

"Jokowi harus ambil alih dan segera reshuffle pihak yang bersalah," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, kepada wartawan kemarin.

Rico memantau perkembangan isu perihal impor bahan pangan ini dari awal. "Masalah ini kan dipicu oleh impor beras yang menurut Rizal Ramli berlebihan dan juga menyulut NasDem melakukan somasi dan melaporkan mantan menteri era Gus Dur ke polisi," kata Rico.

Momentum kegaduhan saat ini bisa dijawab Jokowi dengan membuka tuntas problem mafia bahan pokok ini. Menurut Rico, ini bukan hanya masalah manajerial internal kabinet, tapi juga sejauh mana Jokowi berpihak kepada petani dan rakyat.

"Buwas sudah sampaikan stok beras cukup, jadi kenapa harus impor lagi. Melihat rekam jejak Buwas dulu di BNN, apalagi beliau sekarang di Bulog, apa yang disampaikan tentu bukan sembarangan dan Buwas tidak ada afiliasi politik apa pun," imbuhnya.

Nah, kini semua menanti turun tangannya Jokowi menuntaskan gesekan yang sudah membawa-bawa kosakata 'matamu' di tengah perdebatan soal impor ini. Jika Jokowi salah ambil sikap, bisa jadi pilpres taruhannya. "Kita tunggu karena ini juga mempertaruhkan elektabilitas Jokowi," pungkasnya.

Tapi NasDem tak sependapat bila Jokowi harus turun tangan. Sekjen NasDem Johnny G Plate menyebut hal ini hanya kesalahpahaman.

"Nggak usah Pak Jokowi (turun tangan). Kan ada Menko Perekonomian (Darmin Nasution). Kalau soal data dan sebagainya, kan tugas Menko itu. Kita minta Menko untuk menyelesaikan," ujar Johnny.

Dia mengamini pernyataan Enggartiasto yang mengatakan persoalan gudang bahan pangan bukan urusan pemerintah. Sebab Mendag menurutnya hanya punya kewenangan memberikan izin impor sesuai keputusan pemerintah lewat rapat koordinasi Menko Perekonomian. Sedangkan impor sepenuhnya dijalankan Bulog.

"Ini manajemennya ada di Bulog. Jangan ke Mendag. Mendag nggak ada urusan gudang-gudang itu. Urusan dia (Mendag) adalah tersedia suplai stok pangan yang cukup di dalam negeri agar harga-harga pangan tidak melonjak. Itu urusan Mendag untuk menjaga harga-harga tidak melonjak. Itu tugas Mendag yang kaitannya dengan impor pangan. Jangan diputar-diputar," papar Johnny.

Sementara Enggartiasto menanggapi dingin saat ditanya mengenai respons Buwas. Enggartiasto tak mau meladeni penyebutan 'matamu' yang dilontarkan Buwas.

Sedangkan soal pengelolaan gudang Bulog ditegaskan Enggar sepenuhnya tanggung jawab manajemen. Pihak Kemendag tak bisa melakukan intervensi.

"Sebagian itu dari (total kapasitas ) gudang itu di komersialkan (disewakan). Bagaimana kebutuhannya (pengelolan gudang) Itu urusan korporasi, ada bagiannya," kata dia usai melakukan kunjungan ke pengusaha tahu dan tempe di kawasan Kalideres Jakarta Barat, Rabu (19/9).

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Irjend Pol. Ike Edwin, Figur Calon Komisioner KPK
News
Kapolri Jenderal Tito Karnavian berjanji akan mengirimkan perwira-perwira tinggi Polri terbaik untuk dicalonkan sebagai pimpina...
Sukses Raih WTP, LPP TVRI Dapat Tambahan Anggaran Rp 224 M
News
Jakarta, sentananews.comSetelah tiga tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Lembaga Penyiaran Pub...
TNI AD Gelar Festival Musik Jalanan di Serpong
News
Salah satu bukti kemanunggalan dengan rakyat, TNI AD menggelar Festival Musik Jalanan di Mall Living World Alam Sutera, Pakulon...
HUT Hidrografi Dunia 2019, Pushidrosal Gelar Saresehan
News
Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) gelar Saresehan dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Duni...
​Wiranto: Aksi Massa di MK Bukan dari Prabowo
News
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, memastikan, aksi massa dalam sida...
​PMJ Dalami Dugaan Penggelapan Dirut PT KBN
News
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji kasus dugaan penggelapan yang menye...
​Demi Rekonsiliasi, PKB Tak Masalah Oposisi Merapat ke Jokowi
News
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tak keberatan jika partai oposisi bergabung dan mendapat j...
HUT Jakarta ke-492, Terminal Kalideres Dipercantik
News
Jakarta, sentananews.comUntuk memeriahkan HUT Jakarta yang ke-492, Terminal Kalideres Jakarta Barat akan dipercantik. Seluruh s...
Beri Waktu Panjang Tim 02 Revisi Gugatan, TKN: MK Tak Adil
News
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menganggap ada 'ketidakadilan' dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PHPU P...