Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif

19 Sep. 2018, 23.41.57

​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif

Jakarta, sentananews.com

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 'berseteru' dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita karena polemik impor beras.

Urusan Perum Bulog menyewa gudang demi menyimpang cadangan beras jadi pangkal persoalan. Mendag dianggap tidak mau berkoordinasi karena menyebut urusan gudang beras bukan urusan pemerintah.

"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," ujar Buwas di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9).

Buwas ingin Kemendag dan Bulog bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras. Saat ini pasokan beras Bulog jumlahnya mencapai 2,4 juta ton.

Dengan jumlah tersebut, Buwas menegaskan tidak diperlukan impor beras lagi tahun ini. Tapi Bulog harus menggelontorkan Rp 45 miliar untuk menyewa gudang di beberapa daerah.

"Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," kata Buwas.

Presiden Jokowi disebut harus turun tangan terkait kegaduhan ini. Kegaduhan di Kabinet Kerja dinilai kontraproduktif dengan kerja keras Jokowi.

Jokowi dinilai perlu mengambil langkah cepat menyelesaikan perdebatan antar-pejabat eksekutif soal impor bahan pangan.

"Jokowi harus ambil alih dan segera reshuffle pihak yang bersalah," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, kepada wartawan kemarin.

Rico memantau perkembangan isu perihal impor bahan pangan ini dari awal. "Masalah ini kan dipicu oleh impor beras yang menurut Rizal Ramli berlebihan dan juga menyulut NasDem melakukan somasi dan melaporkan mantan menteri era Gus Dur ke polisi," kata Rico.

Momentum kegaduhan saat ini bisa dijawab Jokowi dengan membuka tuntas problem mafia bahan pokok ini. Menurut Rico, ini bukan hanya masalah manajerial internal kabinet, tapi juga sejauh mana Jokowi berpihak kepada petani dan rakyat.

"Buwas sudah sampaikan stok beras cukup, jadi kenapa harus impor lagi. Melihat rekam jejak Buwas dulu di BNN, apalagi beliau sekarang di Bulog, apa yang disampaikan tentu bukan sembarangan dan Buwas tidak ada afiliasi politik apa pun," imbuhnya.

Nah, kini semua menanti turun tangannya Jokowi menuntaskan gesekan yang sudah membawa-bawa kosakata 'matamu' di tengah perdebatan soal impor ini. Jika Jokowi salah ambil sikap, bisa jadi pilpres taruhannya. "Kita tunggu karena ini juga mempertaruhkan elektabilitas Jokowi," pungkasnya.

Tapi NasDem tak sependapat bila Jokowi harus turun tangan. Sekjen NasDem Johnny G Plate menyebut hal ini hanya kesalahpahaman.

"Nggak usah Pak Jokowi (turun tangan). Kan ada Menko Perekonomian (Darmin Nasution). Kalau soal data dan sebagainya, kan tugas Menko itu. Kita minta Menko untuk menyelesaikan," ujar Johnny.

Dia mengamini pernyataan Enggartiasto yang mengatakan persoalan gudang bahan pangan bukan urusan pemerintah. Sebab Mendag menurutnya hanya punya kewenangan memberikan izin impor sesuai keputusan pemerintah lewat rapat koordinasi Menko Perekonomian. Sedangkan impor sepenuhnya dijalankan Bulog.

"Ini manajemennya ada di Bulog. Jangan ke Mendag. Mendag nggak ada urusan gudang-gudang itu. Urusan dia (Mendag) adalah tersedia suplai stok pangan yang cukup di dalam negeri agar harga-harga pangan tidak melonjak. Itu urusan Mendag untuk menjaga harga-harga tidak melonjak. Itu tugas Mendag yang kaitannya dengan impor pangan. Jangan diputar-diputar," papar Johnny.

Sementara Enggartiasto menanggapi dingin saat ditanya mengenai respons Buwas. Enggartiasto tak mau meladeni penyebutan 'matamu' yang dilontarkan Buwas.

Sedangkan soal pengelolaan gudang Bulog ditegaskan Enggar sepenuhnya tanggung jawab manajemen. Pihak Kemendag tak bisa melakukan intervensi.

"Sebagian itu dari (total kapasitas ) gudang itu di komersialkan (disewakan). Bagaimana kebutuhannya (pengelolan gudang) Itu urusan korporasi, ada bagiannya," kata dia usai melakukan kunjungan ke pengusaha tahu dan tempe di kawasan Kalideres Jakarta Barat, Rabu (19/9).

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Banyak Bermain Proyek, KPK Harus Periksa Kemenkes
News
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui satuan kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di tahun anggaran 2016 menj...
HUT Golkar ke 54, Presiden: Indonesia Terus Menanti Karyamu
News
Puncak peringatan HUT Partai Golkar yang ke-54, Minggu (21/10) sore berlangsung meriah. Dengan mengangkat tema "Bersama Rakyat,...
Terkait Penyegelan 3 Gereja di Jambi, GMKI Se-Indonesia Serentak Gelar Aksi
News
BUNTUT adanya penyegelan terhadap tiga Gereja di Kota Jambi pada tanggal 27 September 2018 yakni; Gereja GSJA, GMI, dan HKI ber...
​Pelukan YBM PLN untuk Pengungsi Dusun Wombo
News
Petang itu, jumat (28/9) Masliani (25) masih terkulai lemas di salah satu ruangan Puskesmas Pantoloan, Palu. Dirinya masih mela...
Tanggap Darurat Bencana Harus Sediakan Fasum dan Fasos
News
Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya mengatakan, pemerintah telah berupaya keras untuk dap...
​Pemerintah Bersatu Pulihkan Wilayah Terkena Bencana
News
Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletu...
Suap Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Lippo Group
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Op...
​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat
News
Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingg...
3,6 Juta Pelamar Bersaing di Seleksi CPNS 2018
News
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan total pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil...