Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

GPNN Desak KPK Tangkap Menteri BUMN

11 Agu 2018, 11.38.28

GPNN Desak KPK Tangkap Menteri BUMN

Jakarta, sentananews.com

Pelanggaran Hukum pada pelelangan terbatas pekerjaan pembangunan Bandar udara Baru Kulon Progo (New Yogyakarta International airport/NYIA) oleh PT Angkasa Pura I yang dilaksanakan sejak 2 Februari 2018 sampai 29 juni 2018 terus menuai Krisman. Pelelangan terbatas tahun 2018 ini merupakan pelelangan ulang oleh Angkasa pura I ,dimana sebelumnya pada 2017 pekerjaan yang sama sudah pernah dilelang/ditenderkan dengan pemenang lelang adalah PT Pembangunan Perumahan berdasarkan surat : PT Angkasa Pura I nomor : AP I.3376/LB.05.01.2017/ DU- 8 tanggal 22 juni 2017.

"Walau sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang, pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur Bandara baru NYIA Kulon Progo tidak pernah dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan dengan anggaran Rp 10 triliun," kata Koordinator Aksi GPPN, Muhammad Yahya kepada media, Jumat (10/8).

Ironisnya kata Yahya, tidak pernah ada penjelasan kepada publik alasan mangkraknya proyek pembangunan bandara baru itu baik dari pihak PT Angkasa Pura I maupun Oleh PT Pembangunan Perumahan. "Angkasa Pura I sebagai BUMN pemilik proyek tidak pernah melakukan tindakan apapun sesuai ketentuan perundang-undangan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pelaksanaan pelelangan ulang terbatas oleh PT Angkasa Pura I yang berlangsung sejak Februari 2018 sampai Juli 2018 dari 10 perusahaan BUMN yang diundang sebagai peserta kemudian terbentuk tiga kemitraan/kerja sama operasi yang bersedia mengikuti proses pelelangan dan mengajukan penawaran harga yaitu PT PP KSO, PT Waskita - Adhy - Abipraya KSO dan PT Wika - Hutama - Karya.

"Namun pada faktanya, PT. Angkasa Pura 1 membatalkan penetapan pemenangan lelang dan melakukan pelelangan ulang atas objek lelang yang sama. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lelang pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh negara termasuk dan BUMN, pemenang lelang sebelumnya yang telah terbukti ingkar janji atau tidak mampu melaksanakan kewajiban selaku pemenangan lelang," paparnya.

Menurutnya, PT Pembangunan Perumahan (persero) yang gagal melaksanakan kewajibannya membangun Bandara Baru Kulom Progo, dan sudah dicoret (black list) dari daftar perusahaan ternyata diundang dalam lelang ulang karena sebagai pemenang lelang awal 27 Juni 2017.

Akan tetapi pada lelang ulang oleh PT. Angkasa Pura 1 (persero), PT. Pembangunan perumahan (persero) tetap diundang kembali menjadi peserta lelang. Untuk menutupi pelanggaran hukum, namun dengan akal- akalan, PT. PP mengajukan anak perusahaannya yakni PT. PP KSO walau alamat dan Personilnya yang terlibat lelang tetap sama.

Alhasil, PT. Angakasa pura 1 kembali menetapkan PT PP KSO sebagai pemenang lelang ulang atas campur tangan atau arahan dari mentri BUMN Rini Soemarno kepada Angakasa Pura 1 selaku pemilik proyek dan pelaksana lelang. Padahal harga penawaran yang mereka ajukan lebih tinggi dibanding peserta lelang lain.

Tak tanggung - tanggung bahkan telah terjadi praktek KKN dalam pelelangan ulang pengadaan pembangunan Bandara NYIA Kulon Progo keterlibatan Menteri BUMN yang melakukan intervensi kepada Dirut Angkasa Pura I agar secepatnya memuluskan konspirasi busuk memenangkan pelelangan kepada PT Pembangunan Perumahan (persero).

Untuk itu, pihaknya mendesak KPK agar segera mengusut KKN dalam lelang ulang Bandara Kulon Progo. Pihaknya juga meminta KPK agar segera memanggil dan memeriksa Rini Soemarno yang terindikasi terlibat dalam kasus lelang ulang Bandara Kulon Progo.

"Kita juga meminta KPK untuk segera membongkar semua kasus KKN yang terjadi di Angkasa Pura l dan Kementerian BUMN. KPK juga kita minta segera memanggil Dirut PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk yang terindikasi terlibat KKN dalam pelelangan ulang bandara NYIA Kulon Progo. Pecat Rini Soemarno dari BUMN karena tidak pantas memimpin Kementerian tersebut," tegasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Aroma Korupsi Menyeruak dari Tiga Kementrian
News
Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut potensi kerugian negara sebesar Rp ...
Bawaslu Usul Nama Caleg Koruptor Dipampang di TPS
News
BUNTUT dari keputusan Bawaslu RI meloloskan eks napi koruptor menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD I dan II, DPR RI dan DPD di...
​Pameran Seni Printmaking 2018 hadir di Plaza Indonesia
News
Sampai saat ini seni Printmaking and Paper Art di Indonesia masih kurang diminati dan dikenal oleh sebagian masyarakat luas dib...
​Perludem: Hoaks Jadi Ancaman Serius di Pemilu 2019
News
Peredaran berita bohong alias hoaks di media sosial dinilai menjadi ancaman serius bagi jalannya Pemilu 2019. Pembuatan hoaks b...
​Gelaran Pertamina Budaya, Jaga Kelestarian Tari Topeng
News
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (Pertamina Internasional EP) beker...
​Resmi Cawapres, Ma'ruf Mundur dari Rais Aam PBNU
News
Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi mundur sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), setelah resmi menjadi cal...
​Pertamina Run For Charity 6,1 KM Bantu Pendidikan di Belawan
News
Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap sesama, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I menyelenggarakan ...
Jakut Prioritaskan Perbaikan Saluran
News
Jakarta, sentananewsMemasuki musim penghujan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memprioritaskan program penanggulangan...
​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif
News
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 'berseteru' dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita karena polemik impor...