Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

GPPN Desak KPK Usut Kasus KKN di Proyek Bandara Kulon Progo

2 Agu 2018, 17.49.27

GPPN Desak KPK Usut Kasus KKN di Proyek Bandara Kulon Progo

Jakarta, sentananews.com

Sekitar 100an warga masyarakat dan elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Pemudi Nusantara (GPPN), Kamis (2/8) siang tadi melakukan aksi demo di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta dan di depan Istana Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Aksi demo warga dan mahasiswa ini menuntut KPK agar segera mengusut tuntas kasus korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN) pada Pelaksanaan Lelang Proyek Bandara Baru Kulon Progo, Yogyakarta senilai Rp 6,1 triliun yang melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno, Oknum Pejabat Kementerian BUMN dan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)

Menurut koordinator aksi GPPN, Muhammad Yahya, Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi aktor utama dalam dugaan KKN pada proses penetapan pemenang lelang Proyek Bandara Baru Kulon Progo, Yogyakarta. Keterlibatan Rini Soemarno dikatakan Yahya adalah sebagai penentu pemenang lelang ulang yaitu PT. PP KSO, di mana PP KSO ini hanya merupakan perusahaan kedok dari BUMN PT Pembangunan Perumahan (Pesero) yang sudah dicoret (black list) dari daftar perusahaan yang akan diundang dalam lelang ulang karena sebagai pemenang lelang awal 27 Juni 2017 PT Pembangunan Perumahan (persero) gagal melaksanakan kewajibannnya membangun Bandara Baru Kulon Progo.

Karena kegagalan PT PP tersebut maka tidak berhak ikut lelanf ulang. Namun, dengan akal-akalan, PT PP mengajukan anak perusahaannya yakni PT PP KSO untuk ikut lelang ulang dan kembali dimenangkan atas canpur tangan atau arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno kepada PT Angkasa Pura I selaku pemilik proyek dan pelaksana lelang.

Yahya juga memaparkan, terdapat dua perusahaan besar BUMN yang terlibat dalam praktek korupsi pada pembangunan Bandara Kulon Progo yakni PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Pembangunan Perumahan Tbk (Persero).

"KPK kami minta segera menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam pembangunan Bandara Kulon Progo dan juga membongkar kasus KKN yang terjadi di PT Angkasa Pura I (Persero). KKN ini hanyalah puncak gunung es dari sekian banyak korupsi yang terjadi di BUMN sejak Rini Soemarno menjabat Menteri BUMN," teriak Yahya di depan Kantor KPK.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya sudah menyerahkan berkas adanya dugaan KKN kepada KPK pada bulan juli 2018 dan penyalahgunaan Kewenangan juga kepada Presiden RI. "Kami harap KPK memproses penyelesaian berkas yang sudah kami masukan ke KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Rini Soemarno dalam kasus tersebut dengan cepat, dan tepat hingga masyarakat nggak lagi di bohongi

Selain itu, masa GPPN juga mendesak presiden Joko Widodo segera mereshuffle menteri BUMN Rini Soemarno yang juga diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Banda Kulon Progo dan berbagai kasus korupsi lain di lingkungan BUMN,

"Kami mendesak agar presiden tidak memelihara menteri di kabinet kerjanya yang banyak terlibat dalam korupsi, seperti Rini Soemarno" pungkas Yahya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Princess Meganondo Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2019
News
Jakarta, sentananews.comMiss Jambi, Princess Meganondo dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2019. Kemenangan Princess ini otomatis...
​Pertamina Energi Negeri Edukasi Bencana Sejak Dini
News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara memperingatkan Sumut sebagai daerah rawan bencana. Hingga 14...
Alsyami: Pemilu Harus Damai dan Bebas Hoaks
News
ADA dan beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya ...
​Rektor Unhan Buka Rakornis Unhan Tahun Anggaran 2019
News
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP ,secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordina...
​Bawaslu Jaktim Hentikan Kasus Caleg Gerindra
News
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalend...
​Bantu Perjuangan Prabowo-Sandi, Relawan Luncurkan Toko PAS
News
Sebagai upaya membantu perjuangan politik paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan platf...
​Jokowi: Pilih Pemimpin yang Sudah Punya Pengalaman
News
Ribuan alumni Universitas Trisaksi menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI peri...
​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers
News
Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaa...
​Jelang Pemilu, Website KPU Jadi Sasaran Ancaman Serius
News
Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran ancaman yang serius menjelang Pemilu 2019 mendatang. Bahkan ancaman tersebu...