Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

IPW Kecam Kebijakan Ganjil Genap di Tol Bekasi

9 Maret 2018, 19.52.55

IPW Kecam Kebijakan Ganjil Genap di Tol Bekasi

Jakarta, sentananews.com

Ind Police Watch (IPW) mengecam keras sikap Menteri Perhubungan yang mengeluarkan Permen No PM 18 Tahun 2018, yang menetapkan Genap Ganjil Tol Cikampek Jalur Bekasi Jakarta mulai 12 Maret 2018.

Menurut Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, penerapan sistem Genap Ganjil Tol Cikampek adalah sebuah penghinaan bagi masyarakat Bekasi. "Seharusnya warga dan Pemko Bekasi memprotes dan menolak penerapan Peraturan Genap Ganjil Jalan Tol Cikampek Jalur Bekasi Jakarta itu. Sebab peraturan tersebut sangat mendiskriminasi warga Bekasi dan bukan solusi untuk mengatasi "neraka" kemacetan Tol Cikampek Jakarta," kata Neta dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Jumat (09/3).

Menurutnya, Permen tersebut dikeluarkan tanpa dasar yang jelas, tanpa kajian matang dan tanpa mau melihat fakta di lapangan. Dan hanya didasarkan pada sikap sok tahu, arogan dan pragmatis.

"Kenapa kami sebut kebijakan itu sarat diskriminasi? Sebab hanya warga Bekasi yang terkena sistem genap ganjil. Sementara warga lain di sisi tol, bebas melintas tanpa terkena peraturan genap ganjil," ketusnya.

"Sistem ini bukan solusi karena warga Bekasi bisa saja masuk dari Pintu Tol Tambun ataupun Pondokgede. Jika itu terjadi "neraka" macet akan berpindah ke dua jalur tersebut. Jadi Peraturan Menteri Perhubungan itu tidak jelas manfaatnya dan menjadi sebuah kesiasian," paparnya.

Seharusnya, kata dia, Menteri Perhubungan berkordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalulintas Tol Cikampek Jakarta. "Sebab munculnya "neraka" kemacetan jalan tol itu adalah akibat sikap seenaknya pemerintah yang menumpuk proyek infrastruktur di pinggir dan tengah jalan tol secara bersamaan," tukasnya.

"Seharusnya pemerintah menyadari bahwa Tol Cikampek Jakarta adalah urat nadi satu satunya Trans Jawa. Sehingga sedapat mungkin dihindari untuk "mengganggunya". Kalaupun ingin membangun jalur kereta dan lainnya seharusnya menggunakan lahan yang lain agar urat nadi Trans Jawa tidak terganggu," paparnya.

Ironisnya, lanjut dia, akibat sikap ngawur pemerintah itu menimbulkan "neraka" kemacetan, Menteri Perhubungan seolah menyalahkan warga Bekasi sebagai biang keroknya dan didiskriminasi dengan sistem genap ganjil. Padahal jika dicermati, kemacetan Tol Cikampek di pagi hari justru lebih parah dari arah Jakarta hingga ke Cibitung.

"Titik kemacetannya mulai dari Pintu Keluar JORR di Cikunir hingga pintu keluar Kawasan Industri Cibitung. Sedangkan kemacetan parah Jalur Bekasi Jakarta umumnya hanya terjadi hari Senin pagi. Itupun dari arah Bandung dan Pantura, yang umumnya orang orang yang habis liburan," jelasnya.

Dengan kondisi ini, pihaknya memastikan bahwa Sistem Genap Ganjil bukan solusi untuk mengatasi kemacetan Tol Cikampek. Tapi sistem itu hanya mengatasi masalah dengan masalah hingga akan menimbulkan masalah baru. Akibat kebijakan itu warga dan Pemko Bekasi harusnya merasa terhina. Sebab mereka seperti dianggap sebagai "warga dari planet lain" yang pantas didiskriminasi oleh Menteri Perhubungan.

"IPW berharap dalam dalam mengatasi "neraka" macet Tol Cikampek, Menteri Perhubungan berkordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalulintas tanpa diskriminasi. Selain itu mendesak pemerintah menata jalan arteri Pulogadung Bekasi dan Jalur Kalimalang sebagai alternatif yang ideal untuk mengurai "neraka" kemacetan Tol Cikampek," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

PKT Kecamatan  Koja Peduli UMKM
News
Jakarta, sentana news. comSebanyak 58 pelaku usaha mikro kecil menegah (UMKM) di wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara, mengiku...
Nikmati Promo Smart Android TV
News
Jakarta, sentananews. comProdusen televisi asal China, yakni TCL akan mengadakan Grand Year and Sale di Lazada pada hari Senin ...
Minim Dukungan DPP, Deklarasi GBB Dukung Jokowi-Amin Ditunda​
News
KETUA Panitia Deklarasi Gerakan Batak Bersatu (GBB) dukung pemenangan Pasangan Capres dan Cawapes Jokowi - Maruf Amin, Bangun S...
Rai Mantra Dinobatkan Sebagai Wali Kota Entrepreneur Award 2018
News
Jakarta, sentanaKomitmen Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra dalam mengelola pariwisata budaya di Kota Denpasar berbu...
​Tingkatkan Akses, Pertamina Bantu Ambulan
News
Berdasarkan data nasional Kementerian Kesehatan, tercatat pada tahun 2017, ada 48 rumah sakit (RS) di Sulawesi Utara. lima dian...
Akan Ditindak Tegas, Panglima TNI: KKB Bukan Kriminal Biasa
News
Penembakan Karyawan PT. Istaka Karya yang dilakukan oleh KKB ini bukan kriminal biasa. Ini adalah perbuatan yang sangat keji, s...
​Bertindak Semborono, SP PLN Desak Jokowi Ganti Direksi PLN
News
Serikat Pekerja (SP) PLN menuding manajemen perseroan bertindak sembrono dalam mengelola perusahaan dan bahkan sudah sampai tah...
Kementerian PUPR Sesalkan Peristiwa Penembakan Pekerja di Papua
News
Di tengah upaya sungguh-sungguh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastrukt...
Ongkos Jadi Anggota DPR Bisa Capai Rp 43 M
News
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui ongkos politik untuk menuju Senayan memang mahal. Tjahjo membeberkan hal...