Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

IPW Kecam Kebijakan Ganjil Genap di Tol Bekasi

9 Maret 2018, 19.52.55

IPW Kecam Kebijakan Ganjil Genap di Tol Bekasi

Jakarta, sentananews.com

Ind Police Watch (IPW) mengecam keras sikap Menteri Perhubungan yang mengeluarkan Permen No PM 18 Tahun 2018, yang menetapkan Genap Ganjil Tol Cikampek Jalur Bekasi Jakarta mulai 12 Maret 2018.

Menurut Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, penerapan sistem Genap Ganjil Tol Cikampek adalah sebuah penghinaan bagi masyarakat Bekasi. "Seharusnya warga dan Pemko Bekasi memprotes dan menolak penerapan Peraturan Genap Ganjil Jalan Tol Cikampek Jalur Bekasi Jakarta itu. Sebab peraturan tersebut sangat mendiskriminasi warga Bekasi dan bukan solusi untuk mengatasi "neraka" kemacetan Tol Cikampek Jakarta," kata Neta dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Jumat (09/3).

Menurutnya, Permen tersebut dikeluarkan tanpa dasar yang jelas, tanpa kajian matang dan tanpa mau melihat fakta di lapangan. Dan hanya didasarkan pada sikap sok tahu, arogan dan pragmatis.

"Kenapa kami sebut kebijakan itu sarat diskriminasi? Sebab hanya warga Bekasi yang terkena sistem genap ganjil. Sementara warga lain di sisi tol, bebas melintas tanpa terkena peraturan genap ganjil," ketusnya.

"Sistem ini bukan solusi karena warga Bekasi bisa saja masuk dari Pintu Tol Tambun ataupun Pondokgede. Jika itu terjadi "neraka" macet akan berpindah ke dua jalur tersebut. Jadi Peraturan Menteri Perhubungan itu tidak jelas manfaatnya dan menjadi sebuah kesiasian," paparnya.

Seharusnya, kata dia, Menteri Perhubungan berkordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalulintas Tol Cikampek Jakarta. "Sebab munculnya "neraka" kemacetan jalan tol itu adalah akibat sikap seenaknya pemerintah yang menumpuk proyek infrastruktur di pinggir dan tengah jalan tol secara bersamaan," tukasnya.

"Seharusnya pemerintah menyadari bahwa Tol Cikampek Jakarta adalah urat nadi satu satunya Trans Jawa. Sehingga sedapat mungkin dihindari untuk "mengganggunya". Kalaupun ingin membangun jalur kereta dan lainnya seharusnya menggunakan lahan yang lain agar urat nadi Trans Jawa tidak terganggu," paparnya.

Ironisnya, lanjut dia, akibat sikap ngawur pemerintah itu menimbulkan "neraka" kemacetan, Menteri Perhubungan seolah menyalahkan warga Bekasi sebagai biang keroknya dan didiskriminasi dengan sistem genap ganjil. Padahal jika dicermati, kemacetan Tol Cikampek di pagi hari justru lebih parah dari arah Jakarta hingga ke Cibitung.

"Titik kemacetannya mulai dari Pintu Keluar JORR di Cikunir hingga pintu keluar Kawasan Industri Cibitung. Sedangkan kemacetan parah Jalur Bekasi Jakarta umumnya hanya terjadi hari Senin pagi. Itupun dari arah Bandung dan Pantura, yang umumnya orang orang yang habis liburan," jelasnya.

Dengan kondisi ini, pihaknya memastikan bahwa Sistem Genap Ganjil bukan solusi untuk mengatasi kemacetan Tol Cikampek. Tapi sistem itu hanya mengatasi masalah dengan masalah hingga akan menimbulkan masalah baru. Akibat kebijakan itu warga dan Pemko Bekasi harusnya merasa terhina. Sebab mereka seperti dianggap sebagai "warga dari planet lain" yang pantas didiskriminasi oleh Menteri Perhubungan.

"IPW berharap dalam dalam mengatasi "neraka" macet Tol Cikampek, Menteri Perhubungan berkordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalulintas tanpa diskriminasi. Selain itu mendesak pemerintah menata jalan arteri Pulogadung Bekasi dan Jalur Kalimalang sebagai alternatif yang ideal untuk mengurai "neraka" kemacetan Tol Cikampek," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Sudin Pendidikan I Jakbar  Sosialisasikan Kesadaran Hukum di  Sekolah
News
Jakarta, sentananews.com Suku Dinas Pendidikan wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Lembaga Bantuan Hukum Tosa, me...
Tokoh Lintas Agama Minta Tragedi Kemanusiaan New Zealand Jangan Dipolitisasi
News
BERTEMPAT di aula gedung Kementerian Agama RI, sejumlah Tokoh-tokoh agama dan kepercayaan serta masyarakat sipil Indonesia bers...
Ratusan Satpol PP Jakbar Kerja Bakti di Lokasi Kebakaran
News
Jakarta, sentananews.com Petugas Satpol PP Jakarta Barat didukung petugas PPSU, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan TNI, mela...
​Suvey Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Menurun
News
Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin atau TKN Jokowi - Ma'ruf membantah pihaknya tidak bekerja untuk memenangkan pet...
​Penetapan Tersangka Pembajak Truk Tanki Sudah Sesuai KUHAP
News
Pengacara dan Pendiri Law Office LSS Jakarta, Lonna Lengkong menegaskan, bahwa dengan ditetapkannya 5 orang tersangka pembajaka...
Diminta Pemerintah Urus  Lahan Fasos-Fasum TSI Semanan
News
Jakarta, sentananews.comKondisi lahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos/Fasum) di RT.016/12,Taman Semanan Indah (TSI) ...
Terkait Aliran Dana, KPK Dalami Delapan Anggota DPRD Jambi
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami terhadap delapan anggota DPRD Provinsi Jambi soal aliran dana dalam penyidikan kas...
​KPK Dorong Revisi UU Pemberantasan Tipikor
News
Komisi Pemilihan AmomPK mendorong revisi Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemb...
Ekonom Konstitusi: Penangkapan Mantan AMT Sudah Tepat
News
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengaku heran dengan munculnya pernyataan menyayangkan penangkapan mantan sopir mobil tangki at...