Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Isu TKA Sudah Ada Sebelum Perpres No.20 Keluar

13 Mei 2018, 21.44.16

Isu TKA Sudah Ada Sebelum Perpres No.20 Keluar

Jakarta, sentananews.com

TERKAIT isu adanya jutaan Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya asal China masuk ke Indonesia dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor.20 Tahun 2018, Presidem Kofederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mudhofir Khamid mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi "Gorengan Isu Politisi" sebelum Perpres tersebut keluar.

"Isu basi ada 10 juta TKA diangkat lagi. Perpres 20 'digoreng' oleh politisi menyongsong Pilpres. Saat Pilkada DKI Jakarta isu ini juga sudah digoreng," kata Mudhofir dalam paparannya sebagai narasumber di acara Forum diskusi CERDAS (Cerita Dibalik Asumsi & Solusi) di The Acacia Hotel & Resort, Jl. Kramat Raya No.73-81, Jakarta Pusat, Jumat (11/5) sore.

Menurut Mudhofir, Perpres No.20 Tahun 2018 lebih baik dalam hal mengantisipasi kencangnya TKA masuk ke Indonesia. "Perpres ini lebih ketat terhadap TKA dari Perpres sebelumnya Nomor.13 Tahun 2013," sambungnya.

Ditegaskan Mudhofir, tidak ada satu pasal pun dalam Perpres No.20 Tahun 2018 aturan tentang kuli atau Unskill (tenaga kerja tidak ahli) TKA masuk ke Indonesia.

"Saya sudah baca seluruh isi Perpres tersebut, tidak ada diatur tentang TKA kuli atau unskill. Kalaupun ada kuli asing di Indonesia itu pasti illegal dan itu ada di Negara manapun, TKI kita aja banyak yang ilegal di Negara lain. Jadi sekali lagi, ini politisasi isu," jelasnya.

Turut hadir sebagai narasumber di diskusi bertajuk; "Menyikapi Polemik dan Meluruskan Pro-Kontra Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing", kerja sama Rumah Kajian dan Advokasi Kerakyatan (RAYA) Indonesia dengan Harian Sinar Pagi Baru tersebut, Perwakilan Internasional Labour Oranitation (ILO) untuk Indonesia, Dirjen Binapenta Kemenaker, Kementerian Perindustrian, Dirjend Imigrasi dan Anggota Komisi IX DPR RI Irmayani Suryani Chaniago.

Dalam pandangannya, Perwakilan ILO-Indonesia, Irham Ali Saifuddin mengatakan ILO sebagai organisasi buruh dunia di bawah naungan PBB, yang komposisi kepengurusannya terdiri dari unsure Pemerintah, Pengusaha dan Buruh telah mengeluarkan standar perburuhan internasional dari 108 Konvensi dan 205 rekomendasi dimana seluruhnya telah diterapkan oleh Indonesia.

"Indonesia berada pada urutan 5 dunia yang mengimplementasikan standarisasi perburuhan, salah satunya konvensi terbaru pada Tahun 1990 tentang perlindungan bagi buruh atau pekerja migrant dan keluarganya oleh pemerintah setempat.

Menurut Irham, tidak mungkin suatu Negara menutup diri, bahkan menolak adanya TKA termasuk Indonesia. "Tinggal seperti apa kita (Indonesia) memperlakukan TKA," ujarnya. "Lagipula, yang namanya TKA illegal itu ada di seluruh dunia, bukan cuman di Indonesia," sambungnya.

Mewakili ILO Irham mengimbau agar organisasi buruh tidak bersikap primodial atau mengdiskreditkan sesame organisasi buruh. Buruh hendaknya tidak membeda-bedakan buruh asing dengan buruh local karena berpotensi munculnya kerja paksa dan diskriminasi.

"Organisasi buruh harusnya membangun solideritas buruh bukannya pendukung politik," tegasnya. "Hati-hati pemanfaatan buruh untuk tujuan politik karena jumlah buruh yang sangat besar. sangking besarnya, bias memunculkan Presiden Negara dari buruh," lagi imbaunya.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI, Irmayani Suryani Chaniago berpendapat bahwa ada oknum yang saat ini hendak menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah, ingin mengadu domba pemerintah dengan rakyat.

"Apa aja Peraturan dan Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu dianggap salah dan 'digoreng' jadi isu jelek. Saya imbau Stop HOAX dan isu kotor, karena ini penyesatan dan pembodohan bagi rakyat," tukasnya.

Terkait isu Perpres No.20 Tahun 2018, Irma menyayangkan Kementerian terkait yang tidak melakukan sosialisasi, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait Perpres tersebut.

"Pembantu Presiden (Menteri) terkait tidak terlihat upaya meluruskan isu lewat sosialisasi, berikan penjelasan dan pencerahan sehingga isu Prepres tidak terus 'Digoreng' oleh kelompok yang anti pemerintahan," imbaunya.

Terkait isu masuknya jutaan TKA asal Tiongkok (China) ke Indonesia, menurut Irma hal itu sangat tidak masuk diakal karena semua orang asing, baik turis maupun pekerja, yang masuk ke Indonesia tercatat oleh Dirjend Imigrasi.

"Saya sudah ke Morowali. Itu daerah kecil tidak mungkin ratusan ribu TKA China ada di sana, akan langsung dan mudah terlihat. Ini khan isu pembodohan public. Lagipula, terkait adanya kuli TKA China, di Negara manapun, bahkan Arab Saudi, Invesatasi China selalu dibarengi oleh tenaga kerja dari mereka termasuk untuk kulinya," terangnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Dirjend Imigrasi menjelaskan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia tercatat dan diawasi secara elektronik.

"Khusus TKA, sebelum masuk ke Indonesia berkas tentang mereka sudah masuk terlebih dahulu. Di paspor mereka kita temple barkot sehingga kita tahu dimana keberadaan mereka di Indonesia," jelasnya.(rif)

Penulis: Agus Rianto P

.

To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Presiden Instruksikan Panglima TNI Tangani Wilayah Gempa Terisolir
News
Presiden Joko Widodo mengakui hingga saat ini masih terdapat beberapa wilayah di Lombok yang belum dapat dijangkau dan mendapat...
Gempa Lombok, Kerugian Ekenomi Sementara Capai Rp 5,04 T
News
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan lalu menimb...
Menteri Basuki Suntik Motivasi 9 Ribuan Mahasiswa Baru UGM
News
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan suntikan motivasi bagi ribuan mahasiswa baru U...
​Aksi Pertamina Peduli Untuk Gempa Lombok
News
Guratan letih yang terlihat di wajah Lalu Fikri perlahan memudar ketika tempat pengungsiannya bersama keluarga dan masyarakat D...
Pertamina - RS TNI AL Kupang Gelar Bakti Sosial Bersama
News
Sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat serta dalam rangka menyambut HUT Proklamasi RI' ke ...
GPNN Desak KPK Tangkap Menteri BUMN
News
Pelanggaran Hukum pada pelelangan terbatas pekerjaan pembangunan Bandar udara Baru Kulon Progo (New Yogyakarta International ai...
Kementrian PUPR Fungsikan 15 Sumut Bor Untuk Pengngsi Lombok
News
Sebanyak 15 sumur bor dan pompa air tanah (PAT) dengan kapasitas 15 - 20 liter/detik yang tersebar di sembilan desa di Kabupate...
Posko Pertamina Terus Salurkan Bantuan Korban Lombok
News
PT Pertamina (Persero) terus memberikan beragam bantuan kepada korban gempa Lombok. Hingga Kamis, (9/8), Pertamina telah menyal...
​JC Bertekad Total Dukung Jokowi-Amin Hingga Akar Rumput
News
KETUA Harian Koordinator Nasional Jokowi Centre (JC), Sahat Lumbanraja menegaskan bahwa pihaknya sebagai relawan akan total ber...