Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Ketua PBNU: Pembagian CSR Telkom Jangan Diskriminatif

17 April 2018, 11.01.53

​Ketua PBNU: Pembagian CSR Telkom Jangan Diskriminatif

Jakarta, sentananews.com

Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Telkom Indonesia yang diduga diskrimininatif menuai kritikan keras dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). PBNU menyatakan, seharusnya, perusahaan milik negara yang saat ini dikomandoi oleh Alex J. Sinaga dapat bersikap adil.

Demikian disampaikan Ketua PBNU, KH Marsudi Syuhud kepada wartawan, Senin (16/4/2018). Meski secara undang-undang tidak ada larangan, Marsudi menilai, secara moral kebangsaan hal tersebut tidak boleh dibeda-bedakan.

Dia pun menyesalkan sikap Direktur Utama PT Telkom yang diduga melakukan diskriminasi dalam pembagian dana CSR kepada masyarakat Indonesia.

"Tidak boleh ada diskriminasi, mestinya begitu. Memang orang islam tidak ada yang kapabel di bidang-bidang itu, kan juga tidak, pasti banyak. Yang penting jangan melakukan diskriminasi karena golongannya, juga pula karena agamanya," ungkap Marsudi.

Marsudi menyampaikan hal itu sekaligus menyikapi tuntutan dan aspirasi ratusan mahasiswa dan pemuda di depan Gedung PT Telkom. Mahasiswa memprotes sikap Dirut PT Telkom Alex Sinaga yang diduga melakukan penyelewengan dana CSR untuk kepentingan kelompok-kelompoknya.

Mereka menduga, Alex Sinaga pilih kasih dalam menyalurkan bantuan keagamaan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat memicu terjadinya konflik SARA di masyarakat. Atas dasar itu, mereka mendesak agar Menteri BUMN segera mencopot Alex Sinaga sebagai Dirut PT Telkom dan tidak memilih kembali Alex Sinaga dalam RUPS nantinya.

Marsudi merespon positif aspirasi yang disampaikan para mahasiwa tersebut. Terlebih, para `agen perubahan` itu mengkritisi kebijakan yang dinilai janggal.

"Sebagai mahasiswa, tulang punggung pemilik bangsa ke depan itu mahasiswa, apa saja harus kritis," tutur Marsudi.

Dan sangat wajar, kata Marsudi, jika Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap BUMN. Termasuk terhadap PT Telkom yang dikomandoi Alex Sinaga tersebut.

"Pasti itu dan harus dilihat kinerjanya, apalagi kinerja BUMN besar begitu kan harus profesional, tidak boleh lah diskriminasi dalam memberikan CSR atau diskriminasi dalam posisi pekerjaan atau apa saja yang ada disitu, karena bukan milik pribadi, BUMN ini milik negara, milik rakyat," ujar Marsudi.


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Sudin Pendidikan I Jakbar  Sosialisasikan Kesadaran Hukum di  Sekolah
News
Jakarta, sentananews.com Suku Dinas Pendidikan wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Lembaga Bantuan Hukum Tosa, me...
Tokoh Lintas Agama Minta Tragedi Kemanusiaan New Zealand Jangan Dipolitisasi
News
BERTEMPAT di aula gedung Kementerian Agama RI, sejumlah Tokoh-tokoh agama dan kepercayaan serta masyarakat sipil Indonesia bers...
Ratusan Satpol PP Jakbar Kerja Bakti di Lokasi Kebakaran
News
Jakarta, sentananews.com Petugas Satpol PP Jakarta Barat didukung petugas PPSU, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan TNI, mela...
​Suvey Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Menurun
News
Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin atau TKN Jokowi - Ma'ruf membantah pihaknya tidak bekerja untuk memenangkan pet...
​Penetapan Tersangka Pembajak Truk Tanki Sudah Sesuai KUHAP
News
Pengacara dan Pendiri Law Office LSS Jakarta, Lonna Lengkong menegaskan, bahwa dengan ditetapkannya 5 orang tersangka pembajaka...
Diminta Pemerintah Urus  Lahan Fasos-Fasum TSI Semanan
News
Jakarta, sentananews.comKondisi lahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos/Fasum) di RT.016/12,Taman Semanan Indah (TSI) ...
Terkait Aliran Dana, KPK Dalami Delapan Anggota DPRD Jambi
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami terhadap delapan anggota DPRD Provinsi Jambi soal aliran dana dalam penyidikan kas...
​KPK Dorong Revisi UU Pemberantasan Tipikor
News
Komisi Pemilihan AmomPK mendorong revisi Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemb...
Ekonom Konstitusi: Penangkapan Mantan AMT Sudah Tepat
News
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengaku heran dengan munculnya pernyataan menyayangkan penangkapan mantan sopir mobil tangki at...