Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Ketua PBNU: Pembagian CSR Telkom Jangan Diskriminatif

17 April 2018, 11.01.53

​Ketua PBNU: Pembagian CSR Telkom Jangan Diskriminatif

Jakarta, sentananews.com

Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Telkom Indonesia yang diduga diskrimininatif menuai kritikan keras dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). PBNU menyatakan, seharusnya, perusahaan milik negara yang saat ini dikomandoi oleh Alex J. Sinaga dapat bersikap adil.

Demikian disampaikan Ketua PBNU, KH Marsudi Syuhud kepada wartawan, Senin (16/4/2018). Meski secara undang-undang tidak ada larangan, Marsudi menilai, secara moral kebangsaan hal tersebut tidak boleh dibeda-bedakan.

Dia pun menyesalkan sikap Direktur Utama PT Telkom yang diduga melakukan diskriminasi dalam pembagian dana CSR kepada masyarakat Indonesia.

"Tidak boleh ada diskriminasi, mestinya begitu. Memang orang islam tidak ada yang kapabel di bidang-bidang itu, kan juga tidak, pasti banyak. Yang penting jangan melakukan diskriminasi karena golongannya, juga pula karena agamanya," ungkap Marsudi.

Marsudi menyampaikan hal itu sekaligus menyikapi tuntutan dan aspirasi ratusan mahasiswa dan pemuda di depan Gedung PT Telkom. Mahasiswa memprotes sikap Dirut PT Telkom Alex Sinaga yang diduga melakukan penyelewengan dana CSR untuk kepentingan kelompok-kelompoknya.

Mereka menduga, Alex Sinaga pilih kasih dalam menyalurkan bantuan keagamaan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat memicu terjadinya konflik SARA di masyarakat. Atas dasar itu, mereka mendesak agar Menteri BUMN segera mencopot Alex Sinaga sebagai Dirut PT Telkom dan tidak memilih kembali Alex Sinaga dalam RUPS nantinya.

Marsudi merespon positif aspirasi yang disampaikan para mahasiwa tersebut. Terlebih, para `agen perubahan` itu mengkritisi kebijakan yang dinilai janggal.

"Sebagai mahasiswa, tulang punggung pemilik bangsa ke depan itu mahasiswa, apa saja harus kritis," tutur Marsudi.

Dan sangat wajar, kata Marsudi, jika Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap BUMN. Termasuk terhadap PT Telkom yang dikomandoi Alex Sinaga tersebut.

"Pasti itu dan harus dilihat kinerjanya, apalagi kinerja BUMN besar begitu kan harus profesional, tidak boleh lah diskriminasi dalam memberikan CSR atau diskriminasi dalam posisi pekerjaan atau apa saja yang ada disitu, karena bukan milik pribadi, BUMN ini milik negara, milik rakyat," ujar Marsudi.


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​PT MOS Bisa Gagal Penuhi Kontrak Pengadaan Kapal Tanker
News
Permohonan Sidang PKPU (Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang) oleh Excellift Sdn.Bhd. asal Malaysia dan PT Kawasan Dinamika...
Bangli di Bantaran Kali Kresek Ditertibkan
News
Jakarta, sentananews Sebanyak 300 personel gabungan diterjunkan guna melakukan penertiban bangunan liar (Bangli) yang berdiri ...
​550 Anggota Saka Dirgantara Dilantik di Halim Perdanakusuma
News
Komandan Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Kolonel Pnb Bambang Gunarto, S.E., M.M. memimpin upacara pelantikan Badge Saka ...
Di Hadapan Jokowi, GMKI Minta Tempat Bersejarahnya Dikembalikan
News
DI hadapan Presiden Ir, H, Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sahat Philips Sinurat m...
Aplikasi Transportasi Daring Dimatangkan Kemenhub
News
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan inisiasi pembuatan aplikasi transportasi dalam jaringan (daring) oleh pemerin...
​Pertamina dan Warga Bersihkan Pantai Nyampung Ragas
News
Gelombang Tinggi di sekitar pantai Karimun Jawa selalu menyisakan masalah sampah di sepanjang pantai Karimun Jawa. Sampah-sampa...
​Pertamina Sosialisasikan Pengelolaan Sampah di Karimun Jawa
News
Satu hari jelang pelaksanaan World Clean Up Day 2018, Pertamina melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada pelajar dan mas...
Delapan Buku Koleksi Zaman Belanda Dipamerkan di IIBF 2018
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut berpartisipasi dalam Indonesia International Book Fair (IIBF) 2018 ...
​Bahas Putusan MA Soal Napi Korupsi, KPU Gelar Pleno
News
Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk m...