Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

KPK: Kondisi Lembaga Penegakan Hukum Bermasalah

25 Mei 2016, 14.37.00

KPK: Kondisi Lembaga Penegakan Hukum Bermasalah

Jakarta, Sentananews.com

KPK menegaskan bahwa kondisi lembaga penegakan hukum di Indonesia bermasalah karena ada sejumlah aparat penegak hukum yang ditangkap KPK akhir-akhir ini.

"Ada beberapa yang ditangkap akhir-akhir ini itu menunjukan bahwa lembaga penegakan hukum kita itu masih bermasalah," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Rabu (25/5).

Pada Senin (23/5) KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang sekaligus hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Janner Purba bersama dua rekannya hakim ad hoc PN Bengkulu Toton dan panitera PN Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy di beberapa tempat di Bengkulu.

Sebelumnya, KPK juga menangkap tangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Syamsir Yusfan.

"Salah satu fungsi dan tugas KPK dalam undang-undang adalah satunya memperbaiki tata kelola termasuk korupsi di sektor penegak hukum. Itu salah satu yang dikerjakan KPK sekarang. KPK ingin bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian dan Mahkamah Agung dan berupaya keras untuk memperbaiki situasi ini agar lebih baik di masa yang akan datang," ungkap Laode.

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari pun sudah menemui pimpinan KPK pada Selasa (24/5) untuk membahas perbaikan tersebut.

"Kemarin misalnya teman-teman dari KY datang ke KPK untuk membicarakan kira-kira program tindakan yang akan dilakukan antara KPK, KY dan MA agar hal yang seperti kemarin tidak terjadi di masa yang akan datang," jelas Laode.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan lima orang tersangka yaitu Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sekaligus hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Janner Purba, hakim ad hoc PN kota Bengkulu Toton, panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy, mantan Kepala Bagian Keuangan rumah sakit Muhammad Yunus Syafri Syafii, mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RS Muhammad Yunus Edi Santroni.

Dalam OTT, KPK menyita uang sebesar Rp150 juta yang diberikan oleh Syafri kepada Janner.

Janner pada 17 Mei 2016 juga sudah menerima uang Rp500 juta dari Edi, sehingga total uang yang Janner terima adalah Rp650 juta.

Uang tersebut diberikan agar majelis hakim yang dipimpin oleh Janner Purba dengan anggota majjelis Toton dan Siti Ansyiria membebaskan Edi dan Syafri selaku terdakwa yang masing-masing dituntut 3,5 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Muhammad Yunus. Vonis kasus itu rencananya akan dibacakan pada Selasa (24/5).

KPK menyangkakan Janner dan Toton berdasarkan pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Badaruddin Amsori Bachsin disangkakan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP sehingga ia diduga sebagai penerima sekaligus pemberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara Syafri Syafii dan Yunus Edi disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 huruf a atau b dan atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

Editor: Aditya Pratomo


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

lagi, Mantan Ketua Komisi II DPR Dipanggil KPK
News
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan, hari ini pihaknya akan kembali memanggil mantan K...
​Pakar: Becak Sudah Tak Cocok Beroperasi di Jakarta
News
Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menghidupkan kembali transportasi becak di Kota Jakarta adalah langkah mu...
Pertamina Bantu Korban KLB Campak di Papua
News
General Manager PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII – Maluku Papua, Tengku Fernanda menyerahkan bantuan unt...
​Kasus BLBI, KPK Didesak Tangkap Sjamsul Nur Salim
News
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bongkar Kasus BLBI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap dan menyita aset mi...
Presiden Resmikan Renovasi SUGBK Jelang Asian Games 2018
News
Presiden Joko Widodo, Minggu (14/1/2018) sore meresmikan hasil renovasi besar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di kawasa...
Rahmayadi Serahkan Tongkat Komando Ke Pejabat Baru
News
Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Letjen TNI Edy Rahmayadi memimpin tradisi penerimaan Pangkostrad yang baru, Letjen T...
Perludem: Jangan Jadikan Politik Sebagai Panglima
News
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan kepada para penegak hukum bahwa politik tidak boleh menjadi pang...
​Bakamla dan India Jajaki Framework Kerjasama
News
Delegasi Indonesia dipimpin Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto melakukan kunjungan kerja The First Indonesia-India Secur...
​Mulai Besok Pendaftaran SNMPTN Dibuka
News
Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau berdasarkan nilai rapor dan portofolio akademik siswa ...