Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​KPU Harus Verifikasi Semua Parpol Lama

11 Jan. 2018, 23.59.50

​KPU Harus Verifikasi Semua Parpol Lama

Jakarta, sentananews.com

Peneliti Kode Inisiatif, Adelline Syahda mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu tentang verifikasi partai politik (parpol) sangat tepat.

"Semua parpol baik lama maupun baru harus diverifikasi faktual untuk jadi peserta pemilu. Dan ini sangat dinantikan karena memberi keadilan bagi semua parpol," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Untuk itu, dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memverifikasi lagi parpol-parpol lama untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

"Artinya, untuk menindak lanjuti putusan ini maka KPU harus melakukan kerja tambahan untuk melakukan verifikasi faktual bagi parpol tersebut. KPU melanjutkan verifikasi faktual untuk parpol yang belum ini," tukasnya.

Uji materiil Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu yang diajukan Partai Perindo, Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia yang merasa tidak adil karena hanya parpol baru yang diwajibkan verifikasi sebagai peserta pemilu.

Sebelum putusan ini keluar, terdapat pengecualian tahapan verifikasi terhadap parpol peserta yang sudah ditetapkan sebelumnya atau parpol peserta Pemilu 2014.

Menurut Adelline, dengan ada putusan MK mengenai verifikas parpol ini akan menjadi sebuah bentuk keadilan bagi parpol peserta pemilu.

"Jadi semua parpol diperlakukan sama untuk menjadi peserta pemilu harus lulus verifikasi dengan persyaratan yang sedemikian rupa, sehingga tidak ada pembedaan bagi partai baru dan lama," tuturnya

Selain itu Adelline juga berharap agar KPU dapat menjalankan putusan MK ini dengan melakukan verifikasi terhadap partai peserta pemilu 2014. Sebab putusan MK ini memiliki erga omnes yang mengikat.

"Putusan MK ini kan sifatnya erga omnes mengikat dan sifatnya final dan terakhir. Jadi harus dilaksanakan oleh KPU," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Banyak Bermain Proyek, KPK Harus Periksa Kemenkes
News
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui satuan kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di tahun anggaran 2016 menj...
HUT Golkar ke 54, Presiden: Indonesia Terus Menanti Karyamu
News
Puncak peringatan HUT Partai Golkar yang ke-54, Minggu (21/10) sore berlangsung meriah. Dengan mengangkat tema "Bersama Rakyat,...
Terkait Penyegelan 3 Gereja di Jambi, GMKI Se-Indonesia Serentak Gelar Aksi
News
BUNTUT adanya penyegelan terhadap tiga Gereja di Kota Jambi pada tanggal 27 September 2018 yakni; Gereja GSJA, GMI, dan HKI ber...
​Pelukan YBM PLN untuk Pengungsi Dusun Wombo
News
Petang itu, jumat (28/9) Masliani (25) masih terkulai lemas di salah satu ruangan Puskesmas Pantoloan, Palu. Dirinya masih mela...
Tanggap Darurat Bencana Harus Sediakan Fasum dan Fasos
News
Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya mengatakan, pemerintah telah berupaya keras untuk dap...
​Pemerintah Bersatu Pulihkan Wilayah Terkena Bencana
News
Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletu...
Suap Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Lippo Group
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Op...
​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat
News
Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingg...
3,6 Juta Pelamar Bersaing di Seleksi CPNS 2018
News
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan total pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil...