Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers

9 Feb. 2019, 21.43.39

​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers

Jakarta, sentananews.com

Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaan dengan aman dan nyaman.

Hal ini disampaikan Sekretaris Labor Institute Indonesia atau Institute Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia, Andy William Sinaga di Jakarta, Sabtu (09/202019). "Perlu ada undang-undang khusus untuk melindungi profesi pekerja media, sejajar dengan UU Pekerja Profesi lainnya seperti UU Guru dan Dosen, Kedokteran, dan Advokat," kata Andy William Sinaga..

Labor Institute Indonesia mengutip Report of Southeast Asia Journalist Unions (SEAJU) tahun 2018 yang menempatkan Indonesia pada urutan ketiga setelah Philipina dan Myanmar dalam hal kerawanan ancaman fisik atau kekerasan dan pembunuhan terhadap pekerja media di Asia Tenggara.

Selain itu, Indonesia menempati urutan 124 dari 180 negara yang tercakup dalam survei Indeks Kebebasan Pers Dunia tahun 2018.

Untuk kata Andy, Labor Institute Indonesia mengusulkan penyusunan Undang-Undang Pekerja Media Indonesia (PMI) Indonesia untuk mengatur antara lain hak dan kewajiban, perlindungan, status kerja, kesejahteraan, jaminan sosial, dan pengupahan pekerja media; juga mengenai hak impunitas dalam profesi pekerja media.

Saat ini, menurut catatan Labor Institute Indonesia, kerja para pekerja media cukup memprihatinkan dengan beban dan risiko kerja cukup tinggi.

"Beberapa kasus yang pernah kami advokasi, kontrak kerja yang tidak jelas, dan upah yang masih di bawah upah minimun, juga pernah kami tangani, bahkan juga terjadi di beberapa media raksasa nasional," kata Andy.

Labor Institute Indonesia mendesak pemerintah menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Media Indonesia guna mencegah kasus kekerasan atau bahkan pembunuhan terhadap pekerja media seperti yang terjadi pada wartawan Bernas bernama Udin tahun 1996 dan jurnalis Radar Bali AA Gede Bagus Prabangsa tahun 2009. "Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan HAM bagi seluruh pekerja media di Indonesia," tutup Andy.

Editor: P Simatupang


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Jokowi-Ma'ruf Pemenang,  Indonesia  Milik Bersama
News
Jakarta, sentananews.comIndonesia adalah negara besar yang membutuhkan peran semua pihak untuk bersama-sama memajukannya menjad...
​Aksi Demo Tak Puas Pasca Hasil Perhitungan Hal Biasa
News
Aksi demo yang dilakukan oleh rakyat yang tidak puas dengan penyelenggaraan Pilpres merupakan hal yang biasa.Hal ini disampaika...
Mudik 2019,  Diharapkan  Berjalan  Aman dan Lancar
News
Jakarta, sentananews.comMenteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, mudik 2019 akan menjadi mudik yang aman dan...
Syukuri Kemengangan, Tanggung Jawab Bagi Kemajuan Negeri
News
Jakarta, sentananews.comHasil akhir rekapitulasi penghitungan secara berjenjang dari bawah, akhirnya menetapkan Jokowi-KH Ma'ru...
​Panglima TNI Safari Ramadhan ke Polda Banten
News
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Wakapolri, Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H. mengunjungi Banten...
​Polisi Perketat Penjagaan Gedung KPU dan Bawaslu
News
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan, bahwa menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang ...
Satpol PP Meruya Utara Gelar Operasi Miras
News
Jakarta, sentananews.comPetugas gabungan Satpol PP Kel.Meruya Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat menggelar operasi minuman keras...
​TPPU Kasus Narkotika, BNN Sita Aset Rp 10 Miliar
News
Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengungkapkan, pihaknya berhas...
​KSBSI DKI Tegas Tolak People Power
News
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menegaskan sikap untuk tidak melakukan aksi dan kegiatan dala...