Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Lawan Liberalisasi Pendidikan

4 Mei 2015, 11.40.08

​Lawan Liberalisasi Pendidikan

Padang, sentananews.com

Forum Mahasiswa Peduli Pendidikan yang terdiri dari LAM&PK FHUA, UKM PHP Unand, KAKI LIMA, dan HIMASOS UNAND melakukan aksi di bundaran POS INDONESIA,Sabtu, 2 Mei pada pukul 15.00 WIB. Massa aksi berjumlah 40 orang. Aksi yang dilakukan pada hari pendidikan nasional ini merupakan momen relfeksi terhadap permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Demikian siaran pers Forum Mahasiswa Peduli Pendidikan yang diterima redaksi sentananews, kemarin.

Dikatakannya, Permasalahan itu diantaranya adalah ketimpangan akses pendidikan yang tidak merata, sarana dan prasarana serta kapasitas guru yang sangat timpang antara di daerah dengan daerah kota, kurikulum yang berganti setiap pergantian pemerintahan yang seolah-olah menggambarkan bahwa pemerintah tidak mempunyai rencana strategis dan berkelanjutan di bidang pendidikan, kemudian permasalahan terbaru adalah penggabungan antara kementrian ristek dan pendidikan tinggi, dimana dari latar belakang lahirnya kementrian ini untuk meningkatkan produktifitas penelitian perguruan tinggi yang diaktulisasikan dalam dunia praksis, justru berimplikasi negatif karena masuknya dunia usaha (korporasi) kedalam penelitian mengakibatkan penelitian bertujuan untuk kepentingan komersil yang jauh dari makna "kebenaran" akademik yang sejatinya menjadi tujuan dari penelitian.

Lebih lanjut dikemukakan, jika kita analisa lebih dalam, permasalahan ini berakar dari kebijakan pemerintah yang membuka keran liberalisasi terhadap pendidikan sehingga seluruh kebijakan pemerintah harus menyesuaikan dengan kebijakan internasional sebagai mana yang tertuang dalam GATS (General Agreement on Trade in Service) yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas dalam perjanjian tersebut.

Selanjutnya diungkapkan,keseluruhan permasalahan kebijakan dan penyelenggaraan di bidang pendidikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas sangat bertentangan dengan amanat konstitusi, salah satunya Pasal 31 ayat 3 "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang" dan tujuan bernegara yakni "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa".

Penulis : Helfansyah


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pelukan YBM PLN untuk Pengungsi Dusun Wombo
News
Petang itu, jumat (28/9) Masliani (25) masih terkulai lemas di salah satu ruangan Puskesmas Pantoloan, Palu. Dirinya masih mela...
Tanggap Darurat Bencana Harus Sediakan Fasum dan Fasos
News
Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya mengatakan, pemerintah telah berupaya keras untuk dap...
​Pemerintah Bersatu Pulihkan Wilayah Terkena Bencana
News
Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletu...
Suap Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Lippo Group
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Op...
​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat
News
Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingg...
3,6 Juta Pelamar Bersaing di Seleksi CPNS 2018
News
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan total pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil...
Satu Bola Lampu, Sejuta Harapan Kota Palu
News
"Satu bola lampu yang menyala memberi harapan sejuta pedagang di kota Palu"Kalimat di atas meluncur dari Simpra Tajang (51), pe...
Orasi Ilmiah di Lustrum XIII UKI, Jokowi Tantang Bikin Prodi Baru
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat UKI dalam rangka Lustrum ke-XIII atau Dies Nat...
Kepatuhan Pembangunan Sesuai Zonasi Tata Ruang Perlu Ditegakkan
News
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pentingnya masyarakat untuk bisa hidup harmonis dengan bencana. T...