Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Mahfud MD: Payung Hukum Holding Mengundang Kontroversi

23 Nov. 2017, 19.19.08

​Mahfud MD: Payung Hukum Holding Mengundang Kontroversi

​​Jakarta, sentananews.com

Sejumlah pihak mendesak pemerintah mengkaji ulang landasan hukum yang dipakai dalam pelaksanaan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ha ini mengingat Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum pelaksanaan holding BUMN masih mengundang kontroversi dan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Holding BUMN itu kebijakan pemerintah. Cuma yang menjadi catatan ialah landasan hukumnya. Ini karena PP 72/2016 masih mendapat banyak penolakan khususnya dari DPR," ujar Mahfud MD, Pakar Hukum Tata Negara di Jakarta, Kamis (24/11).

Lantaran masih mengundang kontroversi dan penolakan, kata Mahfud, tidak ada salahnya pihak-pihak yang mengaku dirugikan atas keberadaan PP 72/2016 untuk kembali melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Ini dilakukan untuk kembali membuktikan terkait keabsahan landasan hukum pembentukkan holding BUMN.

"DPR punya hak politik untuk judicial review dan silakan saja. Dulu teman-teman KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) juga pernah mengajukan judical review di mana saya tanda-tangan di sana," imbuh Ketua MK periode 2008-2013 ini.

Sebelumnya, penolakan terhadap pembentukkan holding BUMN juga diutarakan beberapa anggota Komisi VI DPR yang sedianya menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi kinerja BUMN.

Sementara anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo mengungkapkan, penolakan terhadap landasan holding BUMN dikarenakan PP 72/2016 dinilai akan mengkebiri fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN-BUMN yang nantinya akan menjadi swasta pasca pelaksanaan holding. Di mana BUMN yang nantinya akan menjadi anak usaha BUMN (swasta) ialah PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan lain-lain.

"Di dalam PP 72/2016 itu dikatakan bahwa perubahan daripada aset ataupun penambahan kekayaan pemindahan dan sebagainya, itu tidak perlu melalui mekanisme pelaporan kepada DPR. Padahal BUMN kan perusahaan negara yang tentu semua perubahan daripada aset, ataupun penjualan saham dan lain-lain itu harus sepengetahuan atau seizin masyarakat yang diwakili oleh DPR," cetus Bambang.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Taklukan Selat Sunda, Tim Dayung Marinir Berlatih Keras
News
Lomba Renang dan Dayung Perahu Karet Lintas Selat Sunda 39 Km yang akan di gelar Marinir Indonesia pada 2 dan 3 Maret 2018, men...
BPK: Pembangunan TPK Koja Terindikasi Rugikan Negara
News
Jakarta, sentananews.comBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyelesaikan audit investigatif terhadap proses pembangunan Terminal...
​15 Venue Olahraga di Kompleks GBK Sudah Rampung
News
Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Pengarah Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 atau disebut Pan...
​Letkol Mar.Ali Sumbogo Jabat Kadispen Korps Marinir
News
Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, mengukuhkan Letkol Marinir Ali Sumbogo sebagai Kepala D...
​Panglima TNI : Pramuka Semakin Dibutuhkan di Masa Depan
News
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP menegaskan, bahwa gerakan Pramuka semakin dibutuhkan dalam mendidik dan membentuk...
​Kasau: Netralitas TNI adalah Harga Mati
News
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna mengatakan, bahwa netralitas TNI adalah harga mati yang harus senantiasa d...
Arus Balik Imlek, ​89 Ribu Kendaraan Lewati GT Cikarang Utama
News
Volume lalu lintas (lalin) puncak arus balik libur Tahun Baru Imlek pada hari Minggu, 18 Februari 2018, yang menuju arah Jakart...
Menteri Basuki Nangis Lihat Stadion GBK Dirusak
News
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku sedih melihat Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pa...
​Antisipasi Tawuran, Tiga Pilar di Pasar Rebo Patroli Bersama
News
Guna mengantisipasi aksi tawuran warga serta gangguan ketertiban dan keamanan lainnya, Koramil 03/Pasar Rebo, Kodim 0505/Jakart...