Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Mahfud MD: Payung Hukum Holding Mengundang Kontroversi

23 Nov. 2017, 19.19.08

​Mahfud MD: Payung Hukum Holding Mengundang Kontroversi

​​Jakarta, sentananews.com

Sejumlah pihak mendesak pemerintah mengkaji ulang landasan hukum yang dipakai dalam pelaksanaan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ha ini mengingat Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum pelaksanaan holding BUMN masih mengundang kontroversi dan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Holding BUMN itu kebijakan pemerintah. Cuma yang menjadi catatan ialah landasan hukumnya. Ini karena PP 72/2016 masih mendapat banyak penolakan khususnya dari DPR," ujar Mahfud MD, Pakar Hukum Tata Negara di Jakarta, Kamis (24/11).

Lantaran masih mengundang kontroversi dan penolakan, kata Mahfud, tidak ada salahnya pihak-pihak yang mengaku dirugikan atas keberadaan PP 72/2016 untuk kembali melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Ini dilakukan untuk kembali membuktikan terkait keabsahan landasan hukum pembentukkan holding BUMN.

"DPR punya hak politik untuk judicial review dan silakan saja. Dulu teman-teman KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) juga pernah mengajukan judical review di mana saya tanda-tangan di sana," imbuh Ketua MK periode 2008-2013 ini.

Sebelumnya, penolakan terhadap pembentukkan holding BUMN juga diutarakan beberapa anggota Komisi VI DPR yang sedianya menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi kinerja BUMN.

Sementara anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo mengungkapkan, penolakan terhadap landasan holding BUMN dikarenakan PP 72/2016 dinilai akan mengkebiri fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN-BUMN yang nantinya akan menjadi swasta pasca pelaksanaan holding. Di mana BUMN yang nantinya akan menjadi anak usaha BUMN (swasta) ialah PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan lain-lain.

"Di dalam PP 72/2016 itu dikatakan bahwa perubahan daripada aset ataupun penambahan kekayaan pemindahan dan sebagainya, itu tidak perlu melalui mekanisme pelaporan kepada DPR. Padahal BUMN kan perusahaan negara yang tentu semua perubahan daripada aset, ataupun penjualan saham dan lain-lain itu harus sepengetahuan atau seizin masyarakat yang diwakili oleh DPR," cetus Bambang.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Presiden Instruksikan Panglima TNI Tangani Wilayah Gempa Terisolir
News
Presiden Joko Widodo mengakui hingga saat ini masih terdapat beberapa wilayah di Lombok yang belum dapat dijangkau dan mendapat...
Gempa Lombok, Kerugian Ekenomi Sementara Capai Rp 5,04 T
News
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan lalu menimb...
Menteri Basuki Suntik Motivasi 9 Ribuan Mahasiswa Baru UGM
News
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan suntikan motivasi bagi ribuan mahasiswa baru U...
​Aksi Pertamina Peduli Untuk Gempa Lombok
News
Guratan letih yang terlihat di wajah Lalu Fikri perlahan memudar ketika tempat pengungsiannya bersama keluarga dan masyarakat D...
Pertamina - RS TNI AL Kupang Gelar Bakti Sosial Bersama
News
Sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat serta dalam rangka menyambut HUT Proklamasi RI' ke ...
GPNN Desak KPK Tangkap Menteri BUMN
News
Pelanggaran Hukum pada pelelangan terbatas pekerjaan pembangunan Bandar udara Baru Kulon Progo (New Yogyakarta International ai...
Kementrian PUPR Fungsikan 15 Sumut Bor Untuk Pengngsi Lombok
News
Sebanyak 15 sumur bor dan pompa air tanah (PAT) dengan kapasitas 15 - 20 liter/detik yang tersebar di sembilan desa di Kabupate...
Posko Pertamina Terus Salurkan Bantuan Korban Lombok
News
PT Pertamina (Persero) terus memberikan beragam bantuan kepada korban gempa Lombok. Hingga Kamis, (9/8), Pertamina telah menyal...
​JC Bertekad Total Dukung Jokowi-Amin Hingga Akar Rumput
News
KETUA Harian Koordinator Nasional Jokowi Centre (JC), Sahat Lumbanraja menegaskan bahwa pihaknya sebagai relawan akan total ber...