Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Mahfud MD: Payung Hukum Holding Mengundang Kontroversi

23 Nov. 2017, 19.19.08

​Mahfud MD: Payung Hukum Holding Mengundang Kontroversi

​​Jakarta, sentananews.com

Sejumlah pihak mendesak pemerintah mengkaji ulang landasan hukum yang dipakai dalam pelaksanaan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ha ini mengingat Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum pelaksanaan holding BUMN masih mengundang kontroversi dan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Holding BUMN itu kebijakan pemerintah. Cuma yang menjadi catatan ialah landasan hukumnya. Ini karena PP 72/2016 masih mendapat banyak penolakan khususnya dari DPR," ujar Mahfud MD, Pakar Hukum Tata Negara di Jakarta, Kamis (24/11).

Lantaran masih mengundang kontroversi dan penolakan, kata Mahfud, tidak ada salahnya pihak-pihak yang mengaku dirugikan atas keberadaan PP 72/2016 untuk kembali melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Ini dilakukan untuk kembali membuktikan terkait keabsahan landasan hukum pembentukkan holding BUMN.

"DPR punya hak politik untuk judicial review dan silakan saja. Dulu teman-teman KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) juga pernah mengajukan judical review di mana saya tanda-tangan di sana," imbuh Ketua MK periode 2008-2013 ini.

Sebelumnya, penolakan terhadap pembentukkan holding BUMN juga diutarakan beberapa anggota Komisi VI DPR yang sedianya menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi kinerja BUMN.

Sementara anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo mengungkapkan, penolakan terhadap landasan holding BUMN dikarenakan PP 72/2016 dinilai akan mengkebiri fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN-BUMN yang nantinya akan menjadi swasta pasca pelaksanaan holding. Di mana BUMN yang nantinya akan menjadi anak usaha BUMN (swasta) ialah PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan lain-lain.

"Di dalam PP 72/2016 itu dikatakan bahwa perubahan daripada aset ataupun penambahan kekayaan pemindahan dan sebagainya, itu tidak perlu melalui mekanisme pelaporan kepada DPR. Padahal BUMN kan perusahaan negara yang tentu semua perubahan daripada aset, ataupun penjualan saham dan lain-lain itu harus sepengetahuan atau seizin masyarakat yang diwakili oleh DPR," cetus Bambang.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​ICW: Setnov Harus "Teriak" Soal Duit e-KTP
News
Tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) diharapkan bisa kooperatif dan membeberkan pihak-pihak yang terl...
​Pemprov DKI Akan Awasi Pengemudi Angkutan
News
Pemerintah (Pemprov) DKI Jakarta, akan memberikan layanan kenyamanan bagi para penumpang angkutan umum dengan memberikan pengaw...
​HUT ke-60, Pertamina MOR VII Khitan 800 Anak
News
Dalam rangka peringatan dan perayaan HUT ke-60, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII menggelar kegiatan sosial...
Bakamla RI Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan di Laut
News
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Ari Soedewo SE.M.H bertindak sebagai Inspektur upacara dalam acara memperingati HUT-ke 3 Baka...
Cuaca Buruk, Bakamla RI Siagakan Kapal Patroli
News
Menjelang akhir tahun, Bakamla RI bersama mitra maritim terkait telah menyiagakan sejumlah kapal patroli di beberapa wilayah In...
Panglima TNI Hadi Terima Kunjungan Kapolri
News
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima kunjungan Kapolri Jenderal Polisi H.Tito Karnavian beserta jajarannya di Ged...
​BPK: Lebih Cocok PGN Akuisisi Pertagas
News
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai bahwa jika langkah Pertamina yang berniat mengakuisisi Perusahaan Gas Negara (PGN) tidak...
​Marsekal TNI Hadi Tjahjanto Tepat Jadi  Panglima TNI
News
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menilai, Presiden RI Ir. Joko Widodo sangat tepat menunjuk Kepala Staf Angkatan Udara...
Bakamla RI Tangkap Kapal Barang Berdokumen Kadaluarsa
News
KAL PANANA I-9-13 yang merupakan salah satu unsur (kapal patroli) dalam Operasi Bakamla RI di wilayah Timur berhasil menangkap ...