Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Mahfud MD: Payung Hukum Holding Mengundang Kontroversi

23 Nov. 2017, 19.19.08

​Mahfud MD: Payung Hukum Holding Mengundang Kontroversi

​​Jakarta, sentananews.com

Sejumlah pihak mendesak pemerintah mengkaji ulang landasan hukum yang dipakai dalam pelaksanaan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ha ini mengingat Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum pelaksanaan holding BUMN masih mengundang kontroversi dan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Holding BUMN itu kebijakan pemerintah. Cuma yang menjadi catatan ialah landasan hukumnya. Ini karena PP 72/2016 masih mendapat banyak penolakan khususnya dari DPR," ujar Mahfud MD, Pakar Hukum Tata Negara di Jakarta, Kamis (24/11).

Lantaran masih mengundang kontroversi dan penolakan, kata Mahfud, tidak ada salahnya pihak-pihak yang mengaku dirugikan atas keberadaan PP 72/2016 untuk kembali melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Ini dilakukan untuk kembali membuktikan terkait keabsahan landasan hukum pembentukkan holding BUMN.

"DPR punya hak politik untuk judicial review dan silakan saja. Dulu teman-teman KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) juga pernah mengajukan judical review di mana saya tanda-tangan di sana," imbuh Ketua MK periode 2008-2013 ini.

Sebelumnya, penolakan terhadap pembentukkan holding BUMN juga diutarakan beberapa anggota Komisi VI DPR yang sedianya menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi kinerja BUMN.

Sementara anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo mengungkapkan, penolakan terhadap landasan holding BUMN dikarenakan PP 72/2016 dinilai akan mengkebiri fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN-BUMN yang nantinya akan menjadi swasta pasca pelaksanaan holding. Di mana BUMN yang nantinya akan menjadi anak usaha BUMN (swasta) ialah PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan lain-lain.

"Di dalam PP 72/2016 itu dikatakan bahwa perubahan daripada aset ataupun penambahan kekayaan pemindahan dan sebagainya, itu tidak perlu melalui mekanisme pelaporan kepada DPR. Padahal BUMN kan perusahaan negara yang tentu semua perubahan daripada aset, ataupun penjualan saham dan lain-lain itu harus sepengetahuan atau seizin masyarakat yang diwakili oleh DPR," cetus Bambang.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

KOWANI Usulkan Roehana Koedoes Jadi Pahlawan Nasional
News
Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) akan mengusulkan jurnalis perempuan (Wartawati) pertama Indonesia, Roehana Koedoes menjadi Pa...
 Sosialisasikan Asian Games, Jasa Marga Bagi-bagi Takjil Gratis
News
Dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan Asian Games 2018 yang akan dilaksanakan pada Agustus 2018 mendatang dan sebagai keg...
​Kolaborasi Relawan Minta Jokowi Pecat Rini Soemarno
News
Kolaborasi relawan jokowi yang terdiri dari Relawan PADAMU NEGERI (RPN), Barisan Jokowi NKRI (Badjo NKRI), LSM LPI TIPIKOR dan ...
​Akhir Mei Venue Kano Slalom Majalengka Rampung
News
Daerah Irigasi Rentang di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka akan menjadi salah satu venue Asian Games 2018 untuk cabang ...
Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Depok Stabil
News
Depok. Sentananews.com Jelang bulan Ramadan, harga bahan pokok di Kota Depok masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. ...
​Sinyal Jokowi-Muhaimin Tersirat di Disnatalies 60TH FH-UKI
News
Sinyal pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019 ters...
Cak Imin: ​Indonesia Jangan Sampai Seperti Yugoslavia
News
WAKIL Ketua MPR RI, Dr (CH) Muhaimin Iskandar, M.Si mengatakan Negara Kesatuan Relublik Indonesia (NKRI) jangan sampai bernasib...
Pembangunan Titik Nol Peradaban Islam di Barus Ditunggu
News
Bupati Tapanuli Tengah (Tamteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani mengatakan pasca kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Barus...
Delapan Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat
News
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin apel penerimaan laporan korps kenaikan pangkat 28 perwira tinggi TNI. Salah s...