Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Mahfudz Setuju Revisi UU Tanggulangi Terorisme

18 Jan. 2016, 17.40.38

Mahfudz Setuju Revisi UU Tanggulangi Terorisme

Ilustrasi

​Jakarta, Sentananews.com

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik setuju dengan rencana pemerintah untuk merevisi beberapa undang-undang untuk menanggulangi terorisme, namun harus dilakukan secara objektif.

"Kami tidak masalah (revisi UU untuk tanggulangi terorisme) namun harus objektif, karena revisi itu bukan reaktif namun kebutuhan jangka panjang," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (18/01).

Dia mengatakan, apabila pemerintah berpandangan perlu penguatan dari sisi regulasi sehingga diperlukan revisi maka harus dikaji secara bersama dan komprehensif.

"Misal, perangkat UU yang terkait apa saja, di mana letak celah yang harus diperbaiki serta diperkuat," kata dia.

Politikus PKS itu mencontohkan orang Indonesia pergi ke Suriah lalu bergabung dengan ISIS, dirinya menyarankan agar paspor Indonesia dicabut.

Namun kalau itu dilakukan Indonesia, menurut dia, pemerintah masih menganggap acuan UU masih abu-abu sehingga perlu revisi UU Imigrasi.

"Karena itu revisi jangan dilakukan sektoral, misalnya BIN punya usulan, lalu BNPT punya usulan, sehingga harus secara komprehensif," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengharapkan DPR merespons secara positif rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar penegak hukum bisa melakukan pencegahan aksi teror.

"Sekarang BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sudah melakukan harmonisasi dan kita berharap DPR merespons positif," katanya di Jakarta, Jumat (15/1) malam.

Luhut mengatakan satu poin penting dalam revisi undang-undang terorisme tersebut ialah penambahan kewenangan kepada aparat untuk dapat menangkap dan menahan terduga terorisme sebagai langkah pencegahan.

Dia mengatakan aksi teror bom dan penembakan di Jalan MH Thamrin sudah diketahui sejak menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2016.

"Ini sebenarnya dari mulai Desember kita sudah tahu, tapi karena belum ada alat bukti, ya tidak bisa ditindak," ujarnya.

Dia mengungkapkan BNPT sudah mempersiapkan revisi undang-undang terkait dan hampir selesai. Luhut juga menekankan agar revisi undang-undang terorisme dapat terwujud di tahun 2016.

Editor: Khoerul Kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

FSPPB: Rencana Share Down dan Spin Off Tak Selesaikan Masalah
News
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar mengungkapkan, penjualan aset Pertamina yang diajukan ...
Polri Kawal Pilkada Demi Indonesia yang Lebih Baik
News
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 kemarin berjalan dengan aman dan lancar. Hampir ...
​BUMN Konstruksi Diminta Tak Kerjakan Proyek di Bawah Rp 100 M
News
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya tidak me...
​Sidang Korupsi Dana Pensiun Pertamina, Yusril: Saksi Aneh
News
Tim kuasa hukum terkait sidang perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) dengan terdakwa Edward Seky Soer...
Petugas Gabungan Datangi Apartemen Maple Park Sunter
News
Jakarta, sentananews.com Petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Kependudukan, Satpol PP, Dishub mendatangi Apartemen Maple P...
Penyelesaian Pekerjaan Fasade Gedung Kemenaker Diperkirakan Molor
News
Proyek pekerjaan Fasade Gedung A dan B Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan volume pekerjaan 11.373,22 M2 yang pekerjaann...
SP PLN Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi di PLN
News
Serikat Pekerja (SP) PLN mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus suap yang terkait dengan proyek PLT...
​30 Finalis Miss Grand Indonesia.Kunjungi Lanud Halim Perdanakusuma
News
Ketua PIA Ardya Garini, Ayu Yuyu Sutisna menerima kunjungan Ketua yayasan Dharma Gatari Ibu Dikma Paradiba, beserta ke 30 Final...
Kerjasama KPUPR-TNI Rawat Sungai dan Situ di Jabodetabek
News
Pemeliharaan sungai dan situ sebagai bagian pengendalian banjir di kawasan Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Be...