Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Mahfudz Setuju Revisi UU Tanggulangi Terorisme

18 Jan. 2016, 17.40.38

Mahfudz Setuju Revisi UU Tanggulangi Terorisme

Ilustrasi

​Jakarta, Sentananews.com

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik setuju dengan rencana pemerintah untuk merevisi beberapa undang-undang untuk menanggulangi terorisme, namun harus dilakukan secara objektif.

"Kami tidak masalah (revisi UU untuk tanggulangi terorisme) namun harus objektif, karena revisi itu bukan reaktif namun kebutuhan jangka panjang," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (18/01).

Dia mengatakan, apabila pemerintah berpandangan perlu penguatan dari sisi regulasi sehingga diperlukan revisi maka harus dikaji secara bersama dan komprehensif.

"Misal, perangkat UU yang terkait apa saja, di mana letak celah yang harus diperbaiki serta diperkuat," kata dia.

Politikus PKS itu mencontohkan orang Indonesia pergi ke Suriah lalu bergabung dengan ISIS, dirinya menyarankan agar paspor Indonesia dicabut.

Namun kalau itu dilakukan Indonesia, menurut dia, pemerintah masih menganggap acuan UU masih abu-abu sehingga perlu revisi UU Imigrasi.

"Karena itu revisi jangan dilakukan sektoral, misalnya BIN punya usulan, lalu BNPT punya usulan, sehingga harus secara komprehensif," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengharapkan DPR merespons secara positif rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar penegak hukum bisa melakukan pencegahan aksi teror.

"Sekarang BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sudah melakukan harmonisasi dan kita berharap DPR merespons positif," katanya di Jakarta, Jumat (15/1) malam.

Luhut mengatakan satu poin penting dalam revisi undang-undang terorisme tersebut ialah penambahan kewenangan kepada aparat untuk dapat menangkap dan menahan terduga terorisme sebagai langkah pencegahan.

Dia mengatakan aksi teror bom dan penembakan di Jalan MH Thamrin sudah diketahui sejak menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2016.

"Ini sebenarnya dari mulai Desember kita sudah tahu, tapi karena belum ada alat bukti, ya tidak bisa ditindak," ujarnya.

Dia mengungkapkan BNPT sudah mempersiapkan revisi undang-undang terkait dan hampir selesai. Luhut juga menekankan agar revisi undang-undang terorisme dapat terwujud di tahun 2016.

Editor: Khoerul Kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pertamina Sumbagsel Serahkan Ambulans untuk Warga
News
Masih dalam suasana Hari Pahlawan, Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel menyerahkan dua (2) unit mobil ambulans ke...
Pelebaran Alur Tano Ponggol, Tingkatkan Pariwisata di Danau Toba
News
Untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang bertaraf internasiona...
Pertamina Lubricants Dukung Pembangunan RPTRA
News
PT Pertamina Lubricants melalui Production Unit Jakarta turut peduli terhadap pendidikan dan kemajuan anak bangsa melalui progr...
​Dijanji Jadi Pegawai PT KAI, 128 Orang Terpedaya Oknum Penipu
News
Kasus penipuan terhadap 128 orang dengan modus rekrutmen penerimaan pegawai PT KAI yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung ja...
​Presiden Kembali Ungkit Soal Politik Genderuwo
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkit soal politik genderuwo dengan menyebut ada pihak di dalam negeri yang mencoba ...
​PBB Minta Gerindra Tak Ikut Campur Urusan Partainya
News
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan Partai Gerindra jangan ikut campur men...
​Sengketa Lahan Batu Bara, PT SSP Lakukan PK
News
PT Senyiur Sukses Pratama (SSP), perusahaan batu bara di Kalimantan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding untuk ...
​25.000 Peserta Bersama Presiden Ramaikan Gowes
News
Sebanyak kurang lebih 25.000 peserta turut meramaikan acara gowes sepeda santai bersama Presiden Joko Widodo yang digelar di ha...
​Basarnas Stop Operasi Pencarian Korban Lion Air
News
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya akhirnya memutuskan untuk menghentikan ...