Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Mahfudz Setuju Revisi UU Tanggulangi Terorisme

18 Jan. 2016, 17.40.38

Mahfudz Setuju Revisi UU Tanggulangi Terorisme

Ilustrasi

​Jakarta, Sentananews.com

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik setuju dengan rencana pemerintah untuk merevisi beberapa undang-undang untuk menanggulangi terorisme, namun harus dilakukan secara objektif.

"Kami tidak masalah (revisi UU untuk tanggulangi terorisme) namun harus objektif, karena revisi itu bukan reaktif namun kebutuhan jangka panjang," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (18/01).

Dia mengatakan, apabila pemerintah berpandangan perlu penguatan dari sisi regulasi sehingga diperlukan revisi maka harus dikaji secara bersama dan komprehensif.

"Misal, perangkat UU yang terkait apa saja, di mana letak celah yang harus diperbaiki serta diperkuat," kata dia.

Politikus PKS itu mencontohkan orang Indonesia pergi ke Suriah lalu bergabung dengan ISIS, dirinya menyarankan agar paspor Indonesia dicabut.

Namun kalau itu dilakukan Indonesia, menurut dia, pemerintah masih menganggap acuan UU masih abu-abu sehingga perlu revisi UU Imigrasi.

"Karena itu revisi jangan dilakukan sektoral, misalnya BIN punya usulan, lalu BNPT punya usulan, sehingga harus secara komprehensif," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengharapkan DPR merespons secara positif rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar penegak hukum bisa melakukan pencegahan aksi teror.

"Sekarang BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sudah melakukan harmonisasi dan kita berharap DPR merespons positif," katanya di Jakarta, Jumat (15/1) malam.

Luhut mengatakan satu poin penting dalam revisi undang-undang terorisme tersebut ialah penambahan kewenangan kepada aparat untuk dapat menangkap dan menahan terduga terorisme sebagai langkah pencegahan.

Dia mengatakan aksi teror bom dan penembakan di Jalan MH Thamrin sudah diketahui sejak menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2016.

"Ini sebenarnya dari mulai Desember kita sudah tahu, tapi karena belum ada alat bukti, ya tidak bisa ditindak," ujarnya.

Dia mengungkapkan BNPT sudah mempersiapkan revisi undang-undang terkait dan hampir selesai. Luhut juga menekankan agar revisi undang-undang terorisme dapat terwujud di tahun 2016.

Editor: Khoerul Kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Bawaslu Usul Nama Caleg Koruptor Dipampang di TPS
News
BUNTUT dari keputusan Bawaslu RI meloloskan eks napi koruptor menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD I dan II, DPR RI dan DPD di...
​Pameran Seni Printmaking 2018 hadir di Plaza Indonesia
News
Sampai saat ini seni Printmaking and Paper Art di Indonesia masih kurang diminati dan dikenal oleh sebagian masyarakat luas dib...
​Perludem: Hoaks Jadi Ancaman Serius di Pemilu 2019
News
Peredaran berita bohong alias hoaks di media sosial dinilai menjadi ancaman serius bagi jalannya Pemilu 2019. Pembuatan hoaks b...
​Gelaran Pertamina Budaya, Jaga Kelestarian Tari Topeng
News
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (Pertamina Internasional EP) beker...
​Resmi Cawapres, Ma'ruf Mundur dari Rais Aam PBNU
News
Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi mundur sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), setelah resmi menjadi cal...
​Pertamina Run For Charity 6,1 KM Bantu Pendidikan di Belawan
News
Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap sesama, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I menyelenggarakan ...
Jakut Prioritaskan Perbaikan Saluran
News
Jakarta, sentananewsMemasuki musim penghujan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memprioritaskan program penanggulangan...
​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif
News
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 'berseteru' dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita karena polemik impor...
Ketua DPR Minta BPJS Kesehatan Perhatikan Keluhan PDGI
News
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memperhatikan keluhan dari Persatuan Dokter Gig...