Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Anggota DPR: Pelantikan Komjen Iriawan Langgar UU

18 Juni 2018, 23.15.03

Anggota DPR: Pelantikan Komjen Iriawan Langgar UU

Jakarta, sentananews.com

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Luthfi Andi Mutty menilai dilantiknya Komjen Pol Mochammad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan, melanggar beberapa aturan perundang-undangan.

"Dilantiknya jenderal polisi aktif sebagai penjabat gubernur, paling tidak ada tiga undang-undang yang dilanggar," kata Luthfi Andi Mutty melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Luthfi Andi Mutty mengatakan hal itu menanggapi pelantikan Komjen Pol Mochammad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung, Senin hari ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Komjen Pol Mochammad Iriawan menggantikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang selesai masa jabatannya pada 13 Juni lalu.

Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri ini menjelaskan, paling tidak ada tiga undang-undang yang dilanggar.

Pertama, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 ayat 3 menyebutkan, bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar Kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan Kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. "Jika ditafsirkan secara a contrario, ketentuan itu berarti seorang anggota Polri yang masih aktif dilarang menduduki jabatan di luar Kepolisian," katanya.

Kedua, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada pasal 210 ayat 10 mengatur, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Luthfi Andi Mutty mempertanyakan, apa yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi madya? Menurut dia, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) menyebutkan, bahwa jabatan pimpinan tinggi madya merupakan salah satu jabatan dalam rumpun ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK.

Prajurit TNI dan anggota Polri, kata dia, pada dasarnya dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, tapi berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2015 menentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat selesai pada 13 Juni 2018.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Penyelesaian Pekerjaan Fasade Gedung Kemenaker Diperkirakan Molor
News
Proyek pekerjaan Fasade Gedung A dan B Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan volume pekerjaan 11.373,22 M2 yang pekerjaann...
SP PLN Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi di PLN
News
Serikat Pekerja (SP) PLN mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus suap yang terkait dengan proyek PLT...
​30 Finalis Miss Grand Indonesia.Kunjungi Lanud Halim Perdanakusuma
News
Ketua PIA Ardya Garini, Ayu Yuyu Sutisna menerima kunjungan Ketua yayasan Dharma Gatari Ibu Dikma Paradiba, beserta ke 30 Final...
Kerjasama KPUPR-TNI Rawat Sungai dan Situ di Jabodetabek
News
Pemeliharaan sungai dan situ sebagai bagian pengendalian banjir di kawasan Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Be...
Presiden Resmikan 5 Venues Asian Games di Jakabaring Palembang
News
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemu...
Pemerintah akan Renovasi dan Bangun Rumah Baru Untuk Zohri
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan renovasi rumah keluarga Lalu Muhammad Zohri dan membangun...
​SP FKPPA: Stop Distribusi Avtur Jadi Opsi Terakhir
News
Sekretaris Jenderal SP FKPPA, Capt Marcelius Hakeng J mengatakan, upaya aksi industrialisasi berupa mogok kerja yang dilakukan ...
​Anggota DPR Ditangkap KPK di Rumdin Idrus Marhan
News
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan, ada satu orang yang ditangkap di rumah dinas seorang menteri dalam operasi tangkap...
​Menteri Basuki Tindaklanjuti Perintah Presiden Renovasi Rumah Zohri
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan ren...