Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menhub Tak Ambil Pusing Soal Uber Motor

13 April 2016, 14.06.13

Menhub Tak Ambil Pusing Soal Uber Motor

Uber Motor

Jakarta, Sentananews.com

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tak mempermasalahkan soal aplikasi yang diluncurkan "Uber Technology Indonesia", yaitu Uber Motor pada Rabu.

"Enggak masalah," kata Jonan saat ditemui usai peluncuran penerbitan lisensi personel operasi pesawat udara di Kemenhub, Jakarta, Rabu (13/4).

Terkait larangan berkspansi untuk aplikasi Uber dalam jangka waktu untuk mengurus kelengkapan persyaratan kerja sama dengan perusahaan transportasi resmi, Jonan mengatakan larangan berekspansi hanya untuk kendaraan roda empat.

"Larangan berekspansi berlaku untuk kendaraan roda empat," ucapnya.

Berdasarkan hasil keputusan Menkopolhukam, Menhub dan Menkominfo, Uber Taksi dan Grab Car diberi waktu hingga 31 Juni 2016 untuk mengurus perizinan atau bekerja sama dengan perusahaan angkutan resmi.

Jonan juga bersikeras tidak akan merevisi peraturan untuk sepeda motor agar menjadi angkutan umum.

Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda motor tidak termasuk dalam angkutan umum.

"Pemerintah membuat aturan landasannya undang-undang, di UU LLAJ tidak ada kendaraan roda dua sebagai transportasi publik," ujarnya.

Dia mencotohkan dulu memang bisa diterbitkan Keputusan Presiden Independen, namun sekarang sudah tidak dikeluarkan lagi.

Jonan sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya sudah memerintahkan Uber dan Grab untuk mengurus izin transportasi secara resmi, namun instruksi tersebut tidak digubris hingga akhirnya menimbulkan polemik antaroperator transportasi dan di masyarakat.

Dia menilai Uber dan Grab masih bisa beroperasi karena aplikasinya tetap berjalan, jadi tak menghalangi bisnisnya untuk tetap bergerak.

Jonan juga tidak menyetujui apabila sepeda motor dijadikan angkutan umum karena tingkat risiko yang tinggi bagi keselamatan penumpang dan pengemudi.

"Secara pribadi, saya tidak setuju karena angka kecelakaan transportasi berbasis jalan raya 80-90 persen melibatkan kendaraan roda dua," imbuhnya.

Jonan menuturkan, perusahaan seperti Taksi Uber dan Grab Car melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Rinciannya dalam Pasal 139 Ayat 4, perusahaan transportasinya tidak berbadan hukum, Pasal 173 Ayat 1 tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan, Pasal 53 Ayat 1 tidak melakukan pengujian kendaraan, Pasal 23 Ayat 3 tidak menggunakan tanda nomor tanda kendaraan umum dan Pasal 77, pengemudi tidak memiliki sim A umum.

Editor: Aditya Pratomo


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Princess Meganondo Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2019
News
Jakarta, sentananews.comMiss Jambi, Princess Meganondo dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2019. Kemenangan Princess ini otomatis...
​Pertamina Energi Negeri Edukasi Bencana Sejak Dini
News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara memperingatkan Sumut sebagai daerah rawan bencana. Hingga 14...
Alsyami: Pemilu Harus Damai dan Bebas Hoaks
News
ADA dan beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya ...
​Rektor Unhan Buka Rakornis Unhan Tahun Anggaran 2019
News
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP ,secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordina...
​Bawaslu Jaktim Hentikan Kasus Caleg Gerindra
News
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalend...
​Bantu Perjuangan Prabowo-Sandi, Relawan Luncurkan Toko PAS
News
Sebagai upaya membantu perjuangan politik paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan platf...
​Jokowi: Pilih Pemimpin yang Sudah Punya Pengalaman
News
Ribuan alumni Universitas Trisaksi menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI peri...
​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers
News
Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaa...
​Jelang Pemilu, Website KPU Jadi Sasaran Ancaman Serius
News
Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran ancaman yang serius menjelang Pemilu 2019 mendatang. Bahkan ancaman tersebu...