Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menkopolhukam dan Ketua MPR Tak Boleh Intervensi KPK

13 Maret 2018, 19.29.33

Menkopolhukam dan Ketua MPR Tak Boleh Intervensi KPK

Jakarta, sentananews.com

Semangat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas segala bentuk tindakan korupsi seolah tidak didukung oleh pemerintah pusat. Bahkan statement terakhir yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto untuk menunda penyelidikan dan penyidikan terhadap para calon kepala daerah merupakan intervensi yang akan melemahkan langkah KPK.

"Permintaan pemerintah ini begitu menciderai semangat pemberantasan korupsi setelah sebelumnya muncul statetment yang disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Zulkifli Hasan agar KPK tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung," kata Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman kepada Sentananews.com di Jakarta, Selasa (13/3).

Ia menilai, ada yang tidak beres dengan cara berpikir para pejabat tersebut. Pasalnya, jika terkait dengan pemberantasan korupsi maka KPK tidak boleh sampai diintervensi.

"Ranah tupoksi KPK tidak mengurusi masalah Pilkada. Ini lembaga independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apapun dan dari pihak manapun juga," ketusnya.

Untuk itu, pihaknya mendukung KPK agar tetap pada tupoksinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip "Equality before the law". Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945. "Semua orang sama di depan hukum termasuk para calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuataannya," tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, Menkopolhukam dan Ketua MPR seharusnya ikut khawatir, melihat fakta banyaknya calon kepala daerah begitu berani melakukan tindakan korupsi demi merebut kekuasaan. "Pejabat-pejabat model seperti ini seharusnya diberikan sanksi hukum dan moral seberat-beratnya bukan malah dibela," kata Jajang.

Terakhir, lanjut dia, tidak ada salahnya Wiranto dan Zulkifli Hasan belajar banyak dari pejabat di Denmark, yang menjadikan semangat antikorupsi sebagai hal yang mainstream. "Di sana tidak ada toleransi sama sekali terhadap segala bentuk tindakan korup, bukan malah khawatir bahkan takut serta curiga dengan lembaga yang lagi fokus memberantas korupsi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2018 diwarnai dengan tindakan hina segelintir calon Kepala Daerah, di mana sedikitnya yang sudah ketahuan ada 4 calon kepala Daerah yakni Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun berikut putranya Adriatma yang tidak lain adalah Wali Kota Kendari.

Kemudian Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, calon Bupati Subang Imas Aryumningsih, serta sebelumnya Calon Bupati Jombang Nyono Suharli juga dicokok KPK.

Keempat Calon Kepala Daerah ini ditangkap KPK karena ketahuan menerima uang haram berupa suap dari pihak lain termasuk swasta, modusnya hampir sama dengan memanfaatkan kekuasaan yang diembannya untuk kongkalikong, baik terkait proyek pengadaan barang dan jasa, atau konstruksi, sampai urusan perizinan. Dari keempat orang ini saja total nilai suap yang sudah ketahuan mencapai Rp 8,5 miliar lebih.

Beruntung negara ini masih memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang konsisten menindak para pejabat rakus, hal ini wajib didukung sepenuhnya oleh semua pihak jangan malah dilemahkan.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pertamina Sumbagsel Serahkan Ambulans untuk Warga
News
Masih dalam suasana Hari Pahlawan, Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel menyerahkan dua (2) unit mobil ambulans ke...
Pelebaran Alur Tano Ponggol, Tingkatkan Pariwisata di Danau Toba
News
Untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang bertaraf internasiona...
Pertamina Lubricants Dukung Pembangunan RPTRA
News
PT Pertamina Lubricants melalui Production Unit Jakarta turut peduli terhadap pendidikan dan kemajuan anak bangsa melalui progr...
​Dijanji Jadi Pegawai PT KAI, 128 Orang Terpedaya Oknum Penipu
News
Kasus penipuan terhadap 128 orang dengan modus rekrutmen penerimaan pegawai PT KAI yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung ja...
​Presiden Kembali Ungkit Soal Politik Genderuwo
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkit soal politik genderuwo dengan menyebut ada pihak di dalam negeri yang mencoba ...
​PBB Minta Gerindra Tak Ikut Campur Urusan Partainya
News
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan Partai Gerindra jangan ikut campur men...
​Sengketa Lahan Batu Bara, PT SSP Lakukan PK
News
PT Senyiur Sukses Pratama (SSP), perusahaan batu bara di Kalimantan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding untuk ...
​25.000 Peserta Bersama Presiden Ramaikan Gowes
News
Sebanyak kurang lebih 25.000 peserta turut meramaikan acara gowes sepeda santai bersama Presiden Joko Widodo yang digelar di ha...
​Basarnas Stop Operasi Pencarian Korban Lion Air
News
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya akhirnya memutuskan untuk menghentikan ...