Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menkopolhukam dan Ketua MPR Tak Boleh Intervensi KPK

13 Maret 2018, 19.29.33

Menkopolhukam dan Ketua MPR Tak Boleh Intervensi KPK

Jakarta, sentananews.com

Semangat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas segala bentuk tindakan korupsi seolah tidak didukung oleh pemerintah pusat. Bahkan statement terakhir yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto untuk menunda penyelidikan dan penyidikan terhadap para calon kepala daerah merupakan intervensi yang akan melemahkan langkah KPK.

"Permintaan pemerintah ini begitu menciderai semangat pemberantasan korupsi setelah sebelumnya muncul statetment yang disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Zulkifli Hasan agar KPK tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung," kata Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman kepada Sentananews.com di Jakarta, Selasa (13/3).

Ia menilai, ada yang tidak beres dengan cara berpikir para pejabat tersebut. Pasalnya, jika terkait dengan pemberantasan korupsi maka KPK tidak boleh sampai diintervensi.

"Ranah tupoksi KPK tidak mengurusi masalah Pilkada. Ini lembaga independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apapun dan dari pihak manapun juga," ketusnya.

Untuk itu, pihaknya mendukung KPK agar tetap pada tupoksinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip "Equality before the law". Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945. "Semua orang sama di depan hukum termasuk para calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuataannya," tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, Menkopolhukam dan Ketua MPR seharusnya ikut khawatir, melihat fakta banyaknya calon kepala daerah begitu berani melakukan tindakan korupsi demi merebut kekuasaan. "Pejabat-pejabat model seperti ini seharusnya diberikan sanksi hukum dan moral seberat-beratnya bukan malah dibela," kata Jajang.

Terakhir, lanjut dia, tidak ada salahnya Wiranto dan Zulkifli Hasan belajar banyak dari pejabat di Denmark, yang menjadikan semangat antikorupsi sebagai hal yang mainstream. "Di sana tidak ada toleransi sama sekali terhadap segala bentuk tindakan korup, bukan malah khawatir bahkan takut serta curiga dengan lembaga yang lagi fokus memberantas korupsi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2018 diwarnai dengan tindakan hina segelintir calon Kepala Daerah, di mana sedikitnya yang sudah ketahuan ada 4 calon kepala Daerah yakni Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun berikut putranya Adriatma yang tidak lain adalah Wali Kota Kendari.

Kemudian Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, calon Bupati Subang Imas Aryumningsih, serta sebelumnya Calon Bupati Jombang Nyono Suharli juga dicokok KPK.

Keempat Calon Kepala Daerah ini ditangkap KPK karena ketahuan menerima uang haram berupa suap dari pihak lain termasuk swasta, modusnya hampir sama dengan memanfaatkan kekuasaan yang diembannya untuk kongkalikong, baik terkait proyek pengadaan barang dan jasa, atau konstruksi, sampai urusan perizinan. Dari keempat orang ini saja total nilai suap yang sudah ketahuan mencapai Rp 8,5 miliar lebih.

Beruntung negara ini masih memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang konsisten menindak para pejabat rakus, hal ini wajib didukung sepenuhnya oleh semua pihak jangan malah dilemahkan.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pameran Seni Printmaking 2018 hadir di Plaza Indonesia
News
Sampai saat ini seni Printmaking and Paper Art di Indonesia masih kurang diminati dan dikenal oleh sebagian masyarakat luas dib...
​Perludem: Hoaks Jadi Ancaman Serius di Pemilu 2019
News
Peredaran berita bohong alias hoaks di media sosial dinilai menjadi ancaman serius bagi jalannya Pemilu 2019. Pembuatan hoaks b...
​Gelaran Pertamina Budaya, Jaga Kelestarian Tari Topeng
News
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (Pertamina Internasional EP) beker...
​Resmi Cawapres, Ma'ruf Mundur dari Rais Aam PBNU
News
Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi mundur sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), setelah resmi menjadi cal...
​Pertamina Run For Charity 6,1 KM Bantu Pendidikan di Belawan
News
Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap sesama, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I menyelenggarakan ...
Jakut Prioritaskan Perbaikan Saluran
News
Jakarta, sentananewsMemasuki musim penghujan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memprioritaskan program penanggulangan...
​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif
News
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 'berseteru' dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita karena polemik impor...
Ketua DPR Minta BPJS Kesehatan Perhatikan Keluhan PDGI
News
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memperhatikan keluhan dari Persatuan Dokter Gig...
Danpusterad Buka Penataran Pelatihan Latnister TA 2018
News
Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Hartomo, buka Penataran Pelatihan Teknis Teritorial ( Latnister ), ...