Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menkopolhukam dan Ketua MPR Tak Boleh Intervensi KPK

13 Maret 2018, 19.29.33

Menkopolhukam dan Ketua MPR Tak Boleh Intervensi KPK

Jakarta, sentananews.com

Semangat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas segala bentuk tindakan korupsi seolah tidak didukung oleh pemerintah pusat. Bahkan statement terakhir yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto untuk menunda penyelidikan dan penyidikan terhadap para calon kepala daerah merupakan intervensi yang akan melemahkan langkah KPK.

"Permintaan pemerintah ini begitu menciderai semangat pemberantasan korupsi setelah sebelumnya muncul statetment yang disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Zulkifli Hasan agar KPK tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung," kata Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman kepada Sentananews.com di Jakarta, Selasa (13/3).

Ia menilai, ada yang tidak beres dengan cara berpikir para pejabat tersebut. Pasalnya, jika terkait dengan pemberantasan korupsi maka KPK tidak boleh sampai diintervensi.

"Ranah tupoksi KPK tidak mengurusi masalah Pilkada. Ini lembaga independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apapun dan dari pihak manapun juga," ketusnya.

Untuk itu, pihaknya mendukung KPK agar tetap pada tupoksinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip "Equality before the law". Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945. "Semua orang sama di depan hukum termasuk para calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuataannya," tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, Menkopolhukam dan Ketua MPR seharusnya ikut khawatir, melihat fakta banyaknya calon kepala daerah begitu berani melakukan tindakan korupsi demi merebut kekuasaan. "Pejabat-pejabat model seperti ini seharusnya diberikan sanksi hukum dan moral seberat-beratnya bukan malah dibela," kata Jajang.

Terakhir, lanjut dia, tidak ada salahnya Wiranto dan Zulkifli Hasan belajar banyak dari pejabat di Denmark, yang menjadikan semangat antikorupsi sebagai hal yang mainstream. "Di sana tidak ada toleransi sama sekali terhadap segala bentuk tindakan korup, bukan malah khawatir bahkan takut serta curiga dengan lembaga yang lagi fokus memberantas korupsi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2018 diwarnai dengan tindakan hina segelintir calon Kepala Daerah, di mana sedikitnya yang sudah ketahuan ada 4 calon kepala Daerah yakni Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun berikut putranya Adriatma yang tidak lain adalah Wali Kota Kendari.

Kemudian Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, calon Bupati Subang Imas Aryumningsih, serta sebelumnya Calon Bupati Jombang Nyono Suharli juga dicokok KPK.

Keempat Calon Kepala Daerah ini ditangkap KPK karena ketahuan menerima uang haram berupa suap dari pihak lain termasuk swasta, modusnya hampir sama dengan memanfaatkan kekuasaan yang diembannya untuk kongkalikong, baik terkait proyek pengadaan barang dan jasa, atau konstruksi, sampai urusan perizinan. Dari keempat orang ini saja total nilai suap yang sudah ketahuan mencapai Rp 8,5 miliar lebih.

Beruntung negara ini masih memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang konsisten menindak para pejabat rakus, hal ini wajib didukung sepenuhnya oleh semua pihak jangan malah dilemahkan.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kolaborasi Relawan Minta Jokowi Pecat Rini Soemarno
News
Kolaborasi relawan jokowi yang terdiri dari Relawan PADAMU NEGERI (RPN), Barisan Jokowi NKRI (Badjo NKRI), LSM LPI TIPIKOR dan ...
​Akhir Mei Venue Kano Slalom Majalengka Rampung
News
Daerah Irigasi Rentang di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka akan menjadi salah satu venue Asian Games 2018 untuk cabang ...
Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Depok Stabil
News
Depok. Sentananews.com Jelang bulan Ramadan, harga bahan pokok di Kota Depok masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. ...
​Sinyal Jokowi-Muhaimin Tersirat di Disnatalies 60TH FH-UKI
News
Sinyal pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019 ters...
Cak Imin: ​Indonesia Jangan Sampai Seperti Yugoslavia
News
WAKIL Ketua MPR RI, Dr (CH) Muhaimin Iskandar, M.Si mengatakan Negara Kesatuan Relublik Indonesia (NKRI) jangan sampai bernasib...
Pembangunan Titik Nol Peradaban Islam di Barus Ditunggu
News
Bupati Tapanuli Tengah (Tamteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani mengatakan pasca kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Barus...
Delapan Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat
News
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin apel penerimaan laporan korps kenaikan pangkat 28 perwira tinggi TNI. Salah s...
​Soal 200 Penceramah, PBNU: Kemenag Jangan Buat Gaduh
News
Langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang merilis 200 penceramah terus menuai komentar di masyarakat. Terlebih, rilis yang direk...
Pengamat: Pendirian ​Koopssusgab Karena Situasi Mendesak
News
Pengamat Pertahanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai, penanggulangan terorisme di Indonesia masuk ranah pidana yak...