Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menkumham: Hukuman Kebiri Yang Menentukan Adalah Hakim

26 Mei 2016, 19.08.29

Menkumham: Hukuman Kebiri Yang Menentukan Adalah Hakim

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

​Jakarta, Sentananews.com

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak menjadi kewenangan mutlak hakim yang menyidangkan perkara tersebut di pengadilan.

"Hakim di pengadilan yang menentukan. Itu hukuman tambahan. Jadi terserah hakim," katanya ditemui seusai acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (26/05).

Menurut dia, hakim tentu akan mempertimbangkan tingkat keparahan korban dan berulangnya kasus tersebut sebelum memutuskan seorang terdakwa kasus kejahatan seksual layak mendapatkan hukuman kebiri.

Hukuman kebiri itu, jelas Yasonna, akan dilakukan dengan cara memberikan suntikan cairan kimia, seperti halnya hukuman mati yang berlaku di beberapa negara.

"Tentunya pula hakim tidak akan mudah memutuskan hukuman kebiri. Pasti hakim akan meminta pendapat para ahli," ujarnya menambahkan.

Terkait adanya penolakan sejumlah dokter atas hukuman kebiri tersebut, Menkumham berkomentar, "memang tugas dokter menyembuhkan, bukan menyakiti pasien.

Namun di beberapa negara dokter melakukan eksekusi terpidana mati dengan memberikan suntikan." Kalau soal perintah hukum, lanjut dia, maka dokter tidak boleh menolak atau mengelaknya.

Sebelumnya dia juga mengatakan bahwa Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang yang mengatur soal hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak masih berada di tangan Menteri Sekretaris Negara dan akan segera disampaikan kepada DPR.

Yasonna menyampaikan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu lebih bertujuan untuk melindungi anak.

Khusus terkait hukuman tambahan berupa kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak yang diatur dalam Perppu, Yasonna menekankan implementasinya akan sangat selektif dan berdasarkan kajian.

Editor: Khoerul kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

SP PLN Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi di PLN
News
Serikat Pekerja (SP) PLN mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus suap yang terkait dengan proyek PLT...
​30 Finalis Miss Grand Indonesia.Kunjungi Lanud Halim Perdanakusuma
News
Ketua PIA Ardya Garini, Ayu Yuyu Sutisna menerima kunjungan Ketua yayasan Dharma Gatari Ibu Dikma Paradiba, beserta ke 30 Final...
Kerjasama KPUPR-TNI Rawat Sungai dan Situ di Jabodetabek
News
Pemeliharaan sungai dan situ sebagai bagian pengendalian banjir di kawasan Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Be...
Presiden Resmikan 5 Venues Asian Games di Jakabaring Palembang
News
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemu...
Pemerintah akan Renovasi dan Bangun Rumah Baru Untuk Zohri
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan renovasi rumah keluarga Lalu Muhammad Zohri dan membangun...
​SP FKPPA: Stop Distribusi Avtur Jadi Opsi Terakhir
News
Sekretaris Jenderal SP FKPPA, Capt Marcelius Hakeng J mengatakan, upaya aksi industrialisasi berupa mogok kerja yang dilakukan ...
​Anggota DPR Ditangkap KPK di Rumdin Idrus Marhan
News
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan, ada satu orang yang ditangkap di rumah dinas seorang menteri dalam operasi tangkap...
​Menteri Basuki Tindaklanjuti Perintah Presiden Renovasi Rumah Zohri
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan ren...
​Pemprov DKI Jakarta Fasilitasi Konas HKBP
News
Ketua Panitia "Konsultasi Nasional" Huria Kristen Batak Protestan, Pdt, Midian K.H Sirait mengucapkan terima kasih kepada Pemer...