Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menkumham: Hukuman Kebiri Yang Menentukan Adalah Hakim

26 Mei 2016, 19.08.29

Menkumham: Hukuman Kebiri Yang Menentukan Adalah Hakim

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

​Jakarta, Sentananews.com

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak menjadi kewenangan mutlak hakim yang menyidangkan perkara tersebut di pengadilan.

"Hakim di pengadilan yang menentukan. Itu hukuman tambahan. Jadi terserah hakim," katanya ditemui seusai acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (26/05).

Menurut dia, hakim tentu akan mempertimbangkan tingkat keparahan korban dan berulangnya kasus tersebut sebelum memutuskan seorang terdakwa kasus kejahatan seksual layak mendapatkan hukuman kebiri.

Hukuman kebiri itu, jelas Yasonna, akan dilakukan dengan cara memberikan suntikan cairan kimia, seperti halnya hukuman mati yang berlaku di beberapa negara.

"Tentunya pula hakim tidak akan mudah memutuskan hukuman kebiri. Pasti hakim akan meminta pendapat para ahli," ujarnya menambahkan.

Terkait adanya penolakan sejumlah dokter atas hukuman kebiri tersebut, Menkumham berkomentar, "memang tugas dokter menyembuhkan, bukan menyakiti pasien.

Namun di beberapa negara dokter melakukan eksekusi terpidana mati dengan memberikan suntikan." Kalau soal perintah hukum, lanjut dia, maka dokter tidak boleh menolak atau mengelaknya.

Sebelumnya dia juga mengatakan bahwa Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang yang mengatur soal hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak masih berada di tangan Menteri Sekretaris Negara dan akan segera disampaikan kepada DPR.

Yasonna menyampaikan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu lebih bertujuan untuk melindungi anak.

Khusus terkait hukuman tambahan berupa kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak yang diatur dalam Perppu, Yasonna menekankan implementasinya akan sangat selektif dan berdasarkan kajian.

Editor: Khoerul kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

lagi, Mantan Ketua Komisi II DPR Dipanggil KPK
News
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan, hari ini pihaknya akan kembali memanggil mantan K...
​Pakar: Becak Sudah Tak Cocok Beroperasi di Jakarta
News
Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menghidupkan kembali transportasi becak di Kota Jakarta adalah langkah mu...
Pertamina Bantu Korban KLB Campak di Papua
News
General Manager PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII – Maluku Papua, Tengku Fernanda menyerahkan bantuan unt...
​Kasus BLBI, KPK Didesak Tangkap Sjamsul Nur Salim
News
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bongkar Kasus BLBI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap dan menyita aset mi...
Presiden Resmikan Renovasi SUGBK Jelang Asian Games 2018
News
Presiden Joko Widodo, Minggu (14/1/2018) sore meresmikan hasil renovasi besar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di kawasa...
Rahmayadi Serahkan Tongkat Komando Ke Pejabat Baru
News
Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Letjen TNI Edy Rahmayadi memimpin tradisi penerimaan Pangkostrad yang baru, Letjen T...
Perludem: Jangan Jadikan Politik Sebagai Panglima
News
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan kepada para penegak hukum bahwa politik tidak boleh menjadi pang...
​Bakamla dan India Jajaki Framework Kerjasama
News
Delegasi Indonesia dipimpin Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto melakukan kunjungan kerja The First Indonesia-India Secur...
​Mulai Besok Pendaftaran SNMPTN Dibuka
News
Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau berdasarkan nilai rapor dan portofolio akademik siswa ...