Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menkumham: Hukuman Kebiri Yang Menentukan Adalah Hakim

26 Mei 2016, 19.08.29

Menkumham: Hukuman Kebiri Yang Menentukan Adalah Hakim

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

​Jakarta, Sentananews.com

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak menjadi kewenangan mutlak hakim yang menyidangkan perkara tersebut di pengadilan.

"Hakim di pengadilan yang menentukan. Itu hukuman tambahan. Jadi terserah hakim," katanya ditemui seusai acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (26/05).

Menurut dia, hakim tentu akan mempertimbangkan tingkat keparahan korban dan berulangnya kasus tersebut sebelum memutuskan seorang terdakwa kasus kejahatan seksual layak mendapatkan hukuman kebiri.

Hukuman kebiri itu, jelas Yasonna, akan dilakukan dengan cara memberikan suntikan cairan kimia, seperti halnya hukuman mati yang berlaku di beberapa negara.

"Tentunya pula hakim tidak akan mudah memutuskan hukuman kebiri. Pasti hakim akan meminta pendapat para ahli," ujarnya menambahkan.

Terkait adanya penolakan sejumlah dokter atas hukuman kebiri tersebut, Menkumham berkomentar, "memang tugas dokter menyembuhkan, bukan menyakiti pasien.

Namun di beberapa negara dokter melakukan eksekusi terpidana mati dengan memberikan suntikan." Kalau soal perintah hukum, lanjut dia, maka dokter tidak boleh menolak atau mengelaknya.

Sebelumnya dia juga mengatakan bahwa Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang yang mengatur soal hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak masih berada di tangan Menteri Sekretaris Negara dan akan segera disampaikan kepada DPR.

Yasonna menyampaikan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu lebih bertujuan untuk melindungi anak.

Khusus terkait hukuman tambahan berupa kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak yang diatur dalam Perppu, Yasonna menekankan implementasinya akan sangat selektif dan berdasarkan kajian.

Editor: Khoerul kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

PDIP: Saat Ini Baru Jokowi yang Capres
News
Hingga saat ini hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah memenuhi syarat dukungan sebagai calon presiden (Capres) 2019. P...
Hendrajit: Hilangnya Satelit Telkom-1 Berbahaya bagi Negara
News
Pengkaji Geopolitik Global Future Institute, Hendrajit menilai, rusaknya satelit Telkom yang sempat mati beberapa waktu lalu pa...
Lagi, TNI Evakuasi Tiga Guru Korban KKSB
News
TNI AD kembali mengevakuasi sebanyak tiga guru SD dari Kampung Aroanop, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, Sabtu pukul 08.34 W...
Yahya Terpilih  Ketua  Pokja Wartawan Polres  Jakut
News
Jakarta, sentananews.com Musyawarah pemilihan ketua POKJA Wartawan Jakarta Utara, yang dilaksanakan di balai wartawan Polres J...
Gempa Banjarnegara,  PLN Terjunkan Personil Amankan Listrik
News
PT PLN Area Purwokerto melakukan respon cepat amankan jaringan listrik pasca terjadinya gempa berkekuatan 4,4 Skala Richter (SR...
​Mensos: Penuhi Kebutuhan Dasar Korban Gempa Banjarnegara
News
Menteri Sosial Idrus Marham meminta semua unsur dalam penanggulangan bencana di Kementerian Sosial untuk all out memenuhi selur...
​Muhammadiyah Desak Presiden Ganti Dirut Telkom
News
Persoalan dana CSR yang dibagikan oleh PT Telkom Indonesia Tbk mendapat protes keras dari ormas Islam. Jika sebelumnya PBNU, ka...
​FSTM: Tolak Politisasi Masjid dan Kembalikan Fungsinya
News
Forum Silaturrahim Takmir Masjid (FSTM) mengajak para takmir Masjid Se-Jakarta pusat untuk mengkampanyekan fungsi Masjid sesuai...
LIPI Gelar Pameran ​Tiga Tinta Emas Abad 20
News
Dalam rangka memperingati 63 tahun Konferensi Asia Afrika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar Pameran "Tiga Ti...