Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menkumham: Hukuman Kebiri Yang Menentukan Adalah Hakim

26 Mei 2016, 19.08.29

Menkumham: Hukuman Kebiri Yang Menentukan Adalah Hakim

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

​Jakarta, Sentananews.com

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak menjadi kewenangan mutlak hakim yang menyidangkan perkara tersebut di pengadilan.

"Hakim di pengadilan yang menentukan. Itu hukuman tambahan. Jadi terserah hakim," katanya ditemui seusai acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (26/05).

Menurut dia, hakim tentu akan mempertimbangkan tingkat keparahan korban dan berulangnya kasus tersebut sebelum memutuskan seorang terdakwa kasus kejahatan seksual layak mendapatkan hukuman kebiri.

Hukuman kebiri itu, jelas Yasonna, akan dilakukan dengan cara memberikan suntikan cairan kimia, seperti halnya hukuman mati yang berlaku di beberapa negara.

"Tentunya pula hakim tidak akan mudah memutuskan hukuman kebiri. Pasti hakim akan meminta pendapat para ahli," ujarnya menambahkan.

Terkait adanya penolakan sejumlah dokter atas hukuman kebiri tersebut, Menkumham berkomentar, "memang tugas dokter menyembuhkan, bukan menyakiti pasien.

Namun di beberapa negara dokter melakukan eksekusi terpidana mati dengan memberikan suntikan." Kalau soal perintah hukum, lanjut dia, maka dokter tidak boleh menolak atau mengelaknya.

Sebelumnya dia juga mengatakan bahwa Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang yang mengatur soal hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak masih berada di tangan Menteri Sekretaris Negara dan akan segera disampaikan kepada DPR.

Yasonna menyampaikan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu lebih bertujuan untuk melindungi anak.

Khusus terkait hukuman tambahan berupa kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak yang diatur dalam Perppu, Yasonna menekankan implementasinya akan sangat selektif dan berdasarkan kajian.

Editor: Khoerul kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Meriahkan HUT Ke-3, Bakamla RI Luncurkan Jingle
News
Jingle Bakamla RI akan segera ditayangkan pertama kalinya pada acara puncak Perayaan HUT ke-3 Bakamla RI pada 15 Desember menda...
​Dandim 0503/JB Perintahkan Danramil Berdayakan LVRI Jakbar
News
Dandim 0503/Jakarta Barat (JB), Letkol Kav Andre Henry Masengi menghadiri Upacara Pelantikan Enam Dewan Pimpinan Ranting LVRI w...
​Letusan Gunung Agung, Masyarakat Diminta Tetap Tenang
News
Pasca letusan Gunung Agung yang terjadi pada hari Selasa (21/11), pukul 17.05 WITA, masyarakat diharapkan tetap tenang dan meng...
​Helikopter S-58 T Twin Pac Lengkapi Museum Pusat TNI AU
News
Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala Kembali mendapat koleksi baru pesawat jenis Helikopter S-58 T Twin Pac dari ...
Setnov Akhirnya Masuk Tahanan KPK
News
Wakil ketua KPK Laode Syarif menegaskan bahwa Ketua DPR Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi E-...
Wapres: Budaya Melayu Budaya Persatuan
News
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, budaya Melayu memiliki peran penting dan andil yang besar bagi bangsa Indonesia.Hal ini ...
​Ikuti Air Force Run 2017, Ribuan Masyarakat Padati Halim
News
Ribuan masyarakat menyaksikan lomba lari Air Force Run 2017 di Halim Perdanakusuma. Air Force Run 2017 adalah lomba lari tahuna...
Bangun Opini Publik Strategis Hadapi Perang Informasi
News
Kapendam Jaya/Jayakarta Letnan Kolonel Inf Kristomei Sianturi melakukan gebrakan dengan mengumpulkan seluruh Admin website jaja...
​Kasal: KRI Bima Suci Hadir Sebagai Penerus KRI Dewaruci
News
Setelah melaksanakan pelayaran dari Vigo Spanyol sejak 18 September 2017, Kapal Latih terbaru milik TNI Angkatan Laut yakni KRI...