Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Menkumham Tegaskan Pentingnya Penindakan dan Pencegahan Korupsi

30 Nov. 2015, 15.03.03

​Menkumham Tegaskan Pentingnya Penindakan dan Pencegahan Korupsi

Palembang, SENTANAnews.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan penindakan dan pencegahan korupsi memiliki kedudukan sama penting jika bangsa ini ingin mengurangi praktik korupsi secara signifikan.

"Penindakan tanpa pencegahan, seperti saat ini, memasukan orang terus ke penjara. Ternyata setelah dikaji, selama 15 tahun, indeks korupsi Indonesia tetap tidak menjauh dari urutan ke-100," kata Yasonna di Palembang, Senin (30/11).

Ia yang dijumpai seusai membuka Kejuaraan Atletik Antarpenjaga Penjara se-ASEAN di Kompleks Olahraga Jakabaring, mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa harus ada pembenahan dalam penangganan korupsi di Indonesia agar pencegahan dan penindakan dapat berjalan secara simultan.

Pemerintah juga telah mengajukan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke DPR untuk meminta perubahan petunjuk operasional terkait pencegahan dan penindakan korupsi ini.

"Misal berapa kali keluar perpu KPK, ke depan harus ada perencanaannya, tidak bisa asal saja. Intinya agar hukum kita lebih baik lagi," kata dia.

Dalam upaya merevisi UU ini, Yasonna membantah bahwa bertujuan untuk melemahkan KPK sebagai institusi penegakan hukum, karena ada anggapan bahwa KPK hanya akan menjadi lembaga yang fokus pada pencegahan.

"Ini tidak benar, kembali lagi bahwa dalam penanganan korupsi itu penindakan dan pencegahan harus simultan," kata dia.

Ketika ditanya mengapa pemerintah terkesan berupaya mempercepat perevisian UU KPK ini karena sebelumnya pada Oktober 2015 sempat meminta DPR untuk menunda, Yasonna menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah berkeinginan calon pimpinan baru KPK sudah memegang pedoman baru supaya bisa bergerak lebih baik lagi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bukan berarti memperlemah keberadaan lembaga antirasuah tersebut.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM mengajukan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam Proyeksi Legislasi Nasional 2015.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Aroma Korupsi Menyeruak dari Tiga Kementrian
News
Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut potensi kerugian negara sebesar Rp ...
Bawaslu Usul Nama Caleg Koruptor Dipampang di TPS
News
BUNTUT dari keputusan Bawaslu RI meloloskan eks napi koruptor menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD I dan II, DPR RI dan DPD di...
​Pameran Seni Printmaking 2018 hadir di Plaza Indonesia
News
Sampai saat ini seni Printmaking and Paper Art di Indonesia masih kurang diminati dan dikenal oleh sebagian masyarakat luas dib...
​Perludem: Hoaks Jadi Ancaman Serius di Pemilu 2019
News
Peredaran berita bohong alias hoaks di media sosial dinilai menjadi ancaman serius bagi jalannya Pemilu 2019. Pembuatan hoaks b...
​Gelaran Pertamina Budaya, Jaga Kelestarian Tari Topeng
News
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (Pertamina Internasional EP) beker...
​Resmi Cawapres, Ma'ruf Mundur dari Rais Aam PBNU
News
Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi mundur sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), setelah resmi menjadi cal...
​Pertamina Run For Charity 6,1 KM Bantu Pendidikan di Belawan
News
Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap sesama, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I menyelenggarakan ...
Jakut Prioritaskan Perbaikan Saluran
News
Jakarta, sentananewsMemasuki musim penghujan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memprioritaskan program penanggulangan...
​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif
News
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 'berseteru' dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita karena polemik impor...