Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Menkumham Tegaskan Pentingnya Penindakan dan Pencegahan Korupsi

30 Nov. 2015, 15.03.03

​Menkumham Tegaskan Pentingnya Penindakan dan Pencegahan Korupsi

Palembang, SENTANAnews.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan penindakan dan pencegahan korupsi memiliki kedudukan sama penting jika bangsa ini ingin mengurangi praktik korupsi secara signifikan.

"Penindakan tanpa pencegahan, seperti saat ini, memasukan orang terus ke penjara. Ternyata setelah dikaji, selama 15 tahun, indeks korupsi Indonesia tetap tidak menjauh dari urutan ke-100," kata Yasonna di Palembang, Senin (30/11).

Ia yang dijumpai seusai membuka Kejuaraan Atletik Antarpenjaga Penjara se-ASEAN di Kompleks Olahraga Jakabaring, mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa harus ada pembenahan dalam penangganan korupsi di Indonesia agar pencegahan dan penindakan dapat berjalan secara simultan.

Pemerintah juga telah mengajukan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke DPR untuk meminta perubahan petunjuk operasional terkait pencegahan dan penindakan korupsi ini.

"Misal berapa kali keluar perpu KPK, ke depan harus ada perencanaannya, tidak bisa asal saja. Intinya agar hukum kita lebih baik lagi," kata dia.

Dalam upaya merevisi UU ini, Yasonna membantah bahwa bertujuan untuk melemahkan KPK sebagai institusi penegakan hukum, karena ada anggapan bahwa KPK hanya akan menjadi lembaga yang fokus pada pencegahan.

"Ini tidak benar, kembali lagi bahwa dalam penanganan korupsi itu penindakan dan pencegahan harus simultan," kata dia.

Ketika ditanya mengapa pemerintah terkesan berupaya mempercepat perevisian UU KPK ini karena sebelumnya pada Oktober 2015 sempat meminta DPR untuk menunda, Yasonna menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah berkeinginan calon pimpinan baru KPK sudah memegang pedoman baru supaya bisa bergerak lebih baik lagi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bukan berarti memperlemah keberadaan lembaga antirasuah tersebut.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM mengajukan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam Proyeksi Legislasi Nasional 2015.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Jasa Marga Berlakukan _Contraflow_ di Km 47 Hingga Km 41 Jalan Tol Japek
News
Untuk mengurai kepadatan lalu lintas arus balik / arah Jakarta, Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas _contraflow_ dari...
H2 Lebaran, Volume Lalin di GT Cileunyi dan GT Ciawi Meningkat
News
Pada hari kedua Lebaran, tepatnya Sabtu (16/6) terpantau adanya peningkatan lalu lintas yang cukup signifikan di sejumlah Gerba...
​Gugatan Ambang Batas Presiden ke MK Didukung Jimly
News
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai harusnya tak ada ambang batas pencalonan presiden pada 2019 men...
Menteri dan Pejabat Negara Hadiri Open House Jokowi
News
Sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pejabat negara menghadiri acara open house yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ist...
Menteri Basuki dan Keluarga ShalatIed di Masjid Kementrian PUPR
News
Pada hari kemenangan 1 Syawal 1439 Hijriah yang bertepatan dengan Jumat, 15 Juni 2018 ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan...
​Venue Layar Ditargetkan Rampung Akhir Juni 2018
News
Pembangunan Venue Layar di Pantai Barat Ancol untuk digunakan pada Asian Games ke-18 ditargetkan selesai akhir Juni 2018. Selur...
​Mudik Bareng Para Pekerja Konstruksi di Kompleks GBK
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan mudik ...
​GK Ladies Jokowi Gelar Sembako Murah
News
DALAM rangka Bulan Ramadhan, Galang Kesatuan (GK) Ladies kembali menggelar "Sembako Murah". Kali ini Sembako Murah GK Ladies di...
​Usai Diperiksa, Bupati Tulungagung Langsung Ditahan KPK
News
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan pihaknya akan menahan Bupati Tulungagung nonaktif Sya...