Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Ongkos Jadi Anggota DPR Bisa Capai Rp 43 M

5 Des. 2018, 0.26.43

Ongkos Jadi Anggota DPR Bisa Capai Rp 43 M

Jakarta, sentananews.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui ongkos politik untuk menuju Senayan memang mahal. Tjahjo membeberkan hal itu berdasarkan pengalamannya menjadi pengurus partai.

"Saya pengalaman sekjen partai, ada yang cukup Rp300 juta untuk menjadi anggota DPR, ada yang butuh Rp43 miliar untuk mendapat satu kursi," kata Tjahjo dalam konferensi pers Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Selasa (4/12).

Tjahjo mengaku angka-angka itulah yang menjadi taksiran para calon anggota legislatif harus merogoh koceknya. Terlepas dari itu, Tjahjo mengaku tangan pemerintah terbatas untuk memberantas racun demokrasi.

Ia menjelaskan, racun demokrasi yang dimaksud adalah politik uang dalam proses pemilihan pejabat daerah, anggota DPR, hingga presiden dan wakil presiden.

"Tangan pemerintah seperti saya ini terbatas menyangkut politik uang dalam proses memilih seorang kepala daerah, DPR, DPD, sampai capres cawapres," ucap Tjahjo.

Ia mengatakan kewenangan penuh untuk memberantas racun demokrasi itu adalah milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, ucap Tjahjo, langkah-langkah untuk memerangi racun demokrasi diinisiasi oleh KPK.

Menteri dari PDIP ini menjelaskan dengan memberantas racun demokrasi niscaya konsolidasi demokrasi dan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dapat terwujud.

"Kita menganut sistem pemerintahan presidensil yanh multipartai untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi dan sistem pemerintah yang efektif efisien. Salah satu langkah-langkah inilah yang diinisiasi KPK: memangkas, memerangi, racun demokrasi," ucapnya.

Selain itu, untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang ideal, benalu demokrasi juga perlu untuk diberantas. Menurutnya partai politik lah yang mempunyai kewenangan penuh untuk memberantas hal tersebut.

"Dari tahap benalu politiknya itu kewenangan parpol yang pemerintah dan KPK tidak bisa ikut campur, rekrutmennya kaderisasi masing-masing partai punya anggaran dasar anggaran rumah tangga," papar Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan, masih terdapatnya racun dan benalu demokrasi ini lantaran politik di Indonesia masih berbiaya tinggi.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Aksi Demo Tak Puas Pasca Hasil Perhitungan Hal Biasa
News
Aksi demo yang dilakukan oleh rakyat yang tidak puas dengan penyelenggaraan Pilpres merupakan hal yang biasa.Hal ini disampaika...
Mudik 2019,  Diharapkan  Berjalan  Aman dan Lancar
News
Jakarta, sentananews.comMenteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, mudik 2019 akan menjadi mudik yang aman dan...
Syukuri Kemengangan, Tanggung Jawab Bagi Kemajuan Negeri
News
Jakarta, sentananews.comHasil akhir rekapitulasi penghitungan secara berjenjang dari bawah, akhirnya menetapkan Jokowi-KH Ma'ru...
​Panglima TNI Safari Ramadhan ke Polda Banten
News
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Wakapolri, Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H. mengunjungi Banten...
​Polisi Perketat Penjagaan Gedung KPU dan Bawaslu
News
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan, bahwa menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang ...
Satpol PP Meruya Utara Gelar Operasi Miras
News
Jakarta, sentananews.comPetugas gabungan Satpol PP Kel.Meruya Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat menggelar operasi minuman keras...
​TPPU Kasus Narkotika, BNN Sita Aset Rp 10 Miliar
News
Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengungkapkan, pihaknya berhas...
​KSBSI DKI Tegas Tolak People Power
News
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menegaskan sikap untuk tidak melakukan aksi dan kegiatan dala...
PA 212 Cilegon Imbau Masyarakat Tunggu Pengumuman Resmi KPU
News
Jelang pengumuman hasil rekapitulasi resmi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 mendatang, Ketua Pe...