Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Ongkos Jadi Anggota DPR Bisa Capai Rp 43 M

5 Des. 2018, 0.26.43

Ongkos Jadi Anggota DPR Bisa Capai Rp 43 M

Jakarta, sentananews.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui ongkos politik untuk menuju Senayan memang mahal. Tjahjo membeberkan hal itu berdasarkan pengalamannya menjadi pengurus partai.

"Saya pengalaman sekjen partai, ada yang cukup Rp300 juta untuk menjadi anggota DPR, ada yang butuh Rp43 miliar untuk mendapat satu kursi," kata Tjahjo dalam konferensi pers Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Selasa (4/12).

Tjahjo mengaku angka-angka itulah yang menjadi taksiran para calon anggota legislatif harus merogoh koceknya. Terlepas dari itu, Tjahjo mengaku tangan pemerintah terbatas untuk memberantas racun demokrasi.

Ia menjelaskan, racun demokrasi yang dimaksud adalah politik uang dalam proses pemilihan pejabat daerah, anggota DPR, hingga presiden dan wakil presiden.

"Tangan pemerintah seperti saya ini terbatas menyangkut politik uang dalam proses memilih seorang kepala daerah, DPR, DPD, sampai capres cawapres," ucap Tjahjo.

Ia mengatakan kewenangan penuh untuk memberantas racun demokrasi itu adalah milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, ucap Tjahjo, langkah-langkah untuk memerangi racun demokrasi diinisiasi oleh KPK.

Menteri dari PDIP ini menjelaskan dengan memberantas racun demokrasi niscaya konsolidasi demokrasi dan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dapat terwujud.

"Kita menganut sistem pemerintahan presidensil yanh multipartai untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi dan sistem pemerintah yang efektif efisien. Salah satu langkah-langkah inilah yang diinisiasi KPK: memangkas, memerangi, racun demokrasi," ucapnya.

Selain itu, untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang ideal, benalu demokrasi juga perlu untuk diberantas. Menurutnya partai politik lah yang mempunyai kewenangan penuh untuk memberantas hal tersebut.

"Dari tahap benalu politiknya itu kewenangan parpol yang pemerintah dan KPK tidak bisa ikut campur, rekrutmennya kaderisasi masing-masing partai punya anggaran dasar anggaran rumah tangga," papar Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan, masih terdapatnya racun dan benalu demokrasi ini lantaran politik di Indonesia masih berbiaya tinggi.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Princess Meganondo Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2019
News
Jakarta, sentananews.comMiss Jambi, Princess Meganondo dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2019. Kemenangan Princess ini otomatis...
​Pertamina Energi Negeri Edukasi Bencana Sejak Dini
News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara memperingatkan Sumut sebagai daerah rawan bencana. Hingga 14...
Alsyami: Pemilu Harus Damai dan Bebas Hoaks
News
ADA dan beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya ...
​Rektor Unhan Buka Rakornis Unhan Tahun Anggaran 2019
News
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP ,secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordina...
​Bawaslu Jaktim Hentikan Kasus Caleg Gerindra
News
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalend...
​Bantu Perjuangan Prabowo-Sandi, Relawan Luncurkan Toko PAS
News
Sebagai upaya membantu perjuangan politik paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan platf...
​Jokowi: Pilih Pemimpin yang Sudah Punya Pengalaman
News
Ribuan alumni Universitas Trisaksi menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI peri...
​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers
News
Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaa...
​Jelang Pemilu, Website KPU Jadi Sasaran Ancaman Serius
News
Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran ancaman yang serius menjelang Pemilu 2019 mendatang. Bahkan ancaman tersebu...