Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pakar: Kemenhub Dan Bappenas Buat Kajian Tersendiri Terkait Kerta Cepat

5 Feb. 2016, 18.57.39

Pakar: Kemenhub Dan Bappenas Buat Kajian Tersendiri Terkait Kerta Cepat

Ilustrasi

​Jakarta, Sentananews.com

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menilai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) membuat kajian tersendiri terkait kereta cepat Jakarta-Bandung.

Seusai diskusi yang bertajuk "Menyoroti Kebijakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung" di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (05/02)

Danang menilai hal itu perlu dilakukan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang bertanggung jawab dan mengetahui dalam bidang transportasi bisa menentukan kelaikan dan kereta cepat tersebut.


"Kemenhub sebagai pihak yang mengetahui di bidang transportasi ini seharusnya juga membuat kajian agar bisa menilai laik tidak kereta ini," ucapnya.

Ia juga menilai kajian tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) agar ada perbandingan kajian.

"Kemenhub dan Bappenas seharuanya berperan sebagai 'wasit', apabila kajian yang dibuat oleh PT Kereta Cepat Indonesia China tidak laik, maka harus bisa membuat keputusan bisa tetap berjalan atau dirvaluasi kembali," ujarnya.

Pasalnya, menurut Danang, sejauh ini tidak ada transparansi dari pihak konsorsium, yakni PT KCIC terkait dokumen-dokumen hasil kajian kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Rincian hitung-hitungan keekonomianya mereka tidak pernah menunjukan, seharusnya kalau memang ini proyek yang berdampak luas kepada masyarakat, harus transparan," tukasnya.

Menurut dia, meskipun proyek tersebut sepenuhnya dibiayai oleh swasta, pemerintah harus mengetahui detil terkait dampak keekonomian, investasi dan sebagainya apabila menganggap proyek tersebut memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia.

"Karena ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol swasta, bagaimana dia bisa menata ruang daerah, untuk pengadaan tanah dan sebagainya," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas menyampaikan hal senada bahwa pemerintah juga harus membuat kajian, seperti prakiraan permintaan, dampak terhadap biaya investasi dan sebagainya.

Menurut dia, meskipun proyek tersebut sepenuhnya dibiayai swasta, tetapi konsorsium tersebut terdiri dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau proyek itu ambruk, BUMN dananya dari siapa, dari pemerintah juga?" katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai seharusnya Kementerian Perhubungan memimpin proyek tersebut dan berhak menentukan konsorsiumnya.

"Kalau memang ini proyek stategis nasional yang tertera dalam Perpres 107 Tahun 2015, seharusnya Kemenhub yang menentukan bukan Kementerian BUMN," jelasnya.

Pengamat Transportasi Institut Teknologi Bandung Harun Al Rasyid juga berpendapat sama, Kemenhub memiliki kendali dalam proyek tersebut.

"Seharusnya Kemenhub tidak mengataman begitu saja kalau ini proyek BUMN," katanya.

Editor: Khoerul Kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Presiden Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Bendungan Kuningan
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi ...
Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Kuningan Dapat Rumah Khusus
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan rumah khusus yang diperuntukkan bagi war...
Reses Petra Lumbun, Warga Ingin   Raskin Diadakan Lagi
News
Jakarta, sentananews.com Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. DKI Jakarta Komisi C , H. Petra Lumbun melakuka...
Kementrian PUPR Renovasi 1000 Kamar Penyandang Disabilitas di Wisma Atlit
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan renovasi sebanyak 1.000 kamar bagi penyandang disabilit...
KOWANI Usulkan Roehana Koedoes Jadi Pahlawan Nasional
News
Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) akan mengusulkan jurnalis perempuan (Wartawati) pertama Indonesia, Roehana Koedoes menjadi Pa...
 Sosialisasikan Asian Games, Jasa Marga Bagi-bagi Takjil Gratis
News
Dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan Asian Games 2018 yang akan dilaksanakan pada Agustus 2018 mendatang dan sebagai keg...
​Kolaborasi Relawan Minta Jokowi Pecat Rini Soemarno
News
Kolaborasi relawan jokowi yang terdiri dari Relawan PADAMU NEGERI (RPN), Barisan Jokowi NKRI (Badjo NKRI), LSM LPI TIPIKOR dan ...
​Akhir Mei Venue Kano Slalom Majalengka Rampung
News
Daerah Irigasi Rentang di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka akan menjadi salah satu venue Asian Games 2018 untuk cabang ...
Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Depok Stabil
News
Depok. Sentananews.com Jelang bulan Ramadan, harga bahan pokok di Kota Depok masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. ...