Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pakar: Kemenhub Dan Bappenas Buat Kajian Tersendiri Terkait Kerta Cepat

5 Feb. 2016, 18.57.39

Pakar: Kemenhub Dan Bappenas Buat Kajian Tersendiri Terkait Kerta Cepat

Ilustrasi

​Jakarta, Sentananews.com

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menilai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) membuat kajian tersendiri terkait kereta cepat Jakarta-Bandung.

Seusai diskusi yang bertajuk "Menyoroti Kebijakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung" di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (05/02)

Danang menilai hal itu perlu dilakukan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang bertanggung jawab dan mengetahui dalam bidang transportasi bisa menentukan kelaikan dan kereta cepat tersebut.


"Kemenhub sebagai pihak yang mengetahui di bidang transportasi ini seharusnya juga membuat kajian agar bisa menilai laik tidak kereta ini," ucapnya.

Ia juga menilai kajian tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) agar ada perbandingan kajian.

"Kemenhub dan Bappenas seharuanya berperan sebagai 'wasit', apabila kajian yang dibuat oleh PT Kereta Cepat Indonesia China tidak laik, maka harus bisa membuat keputusan bisa tetap berjalan atau dirvaluasi kembali," ujarnya.

Pasalnya, menurut Danang, sejauh ini tidak ada transparansi dari pihak konsorsium, yakni PT KCIC terkait dokumen-dokumen hasil kajian kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Rincian hitung-hitungan keekonomianya mereka tidak pernah menunjukan, seharusnya kalau memang ini proyek yang berdampak luas kepada masyarakat, harus transparan," tukasnya.

Menurut dia, meskipun proyek tersebut sepenuhnya dibiayai oleh swasta, pemerintah harus mengetahui detil terkait dampak keekonomian, investasi dan sebagainya apabila menganggap proyek tersebut memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia.

"Karena ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol swasta, bagaimana dia bisa menata ruang daerah, untuk pengadaan tanah dan sebagainya," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas menyampaikan hal senada bahwa pemerintah juga harus membuat kajian, seperti prakiraan permintaan, dampak terhadap biaya investasi dan sebagainya.

Menurut dia, meskipun proyek tersebut sepenuhnya dibiayai swasta, tetapi konsorsium tersebut terdiri dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau proyek itu ambruk, BUMN dananya dari siapa, dari pemerintah juga?" katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai seharusnya Kementerian Perhubungan memimpin proyek tersebut dan berhak menentukan konsorsiumnya.

"Kalau memang ini proyek stategis nasional yang tertera dalam Perpres 107 Tahun 2015, seharusnya Kemenhub yang menentukan bukan Kementerian BUMN," jelasnya.

Pengamat Transportasi Institut Teknologi Bandung Harun Al Rasyid juga berpendapat sama, Kemenhub memiliki kendali dalam proyek tersebut.

"Seharusnya Kemenhub tidak mengataman begitu saja kalau ini proyek BUMN," katanya.

Editor: Khoerul Kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pelukan YBM PLN untuk Pengungsi Dusun Wombo
News
Petang itu, jumat (28/9) Masliani (25) masih terkulai lemas di salah satu ruangan Puskesmas Pantoloan, Palu. Dirinya masih mela...
Tanggap Darurat Bencana Harus Sediakan Fasum dan Fasos
News
Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya mengatakan, pemerintah telah berupaya keras untuk dap...
​Pemerintah Bersatu Pulihkan Wilayah Terkena Bencana
News
Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletu...
Suap Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Lippo Group
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Op...
​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat
News
Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingg...
3,6 Juta Pelamar Bersaing di Seleksi CPNS 2018
News
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan total pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil...
Satu Bola Lampu, Sejuta Harapan Kota Palu
News
"Satu bola lampu yang menyala memberi harapan sejuta pedagang di kota Palu"Kalimat di atas meluncur dari Simpra Tajang (51), pe...
Orasi Ilmiah di Lustrum XIII UKI, Jokowi Tantang Bikin Prodi Baru
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat UKI dalam rangka Lustrum ke-XIII atau Dies Nat...
Kepatuhan Pembangunan Sesuai Zonasi Tata Ruang Perlu Ditegakkan
News
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pentingnya masyarakat untuk bisa hidup harmonis dengan bencana. T...