Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pakar: Kemenhub Dan Bappenas Buat Kajian Tersendiri Terkait Kerta Cepat

5 Feb. 2016, 18.57.39

Pakar: Kemenhub Dan Bappenas Buat Kajian Tersendiri Terkait Kerta Cepat

Ilustrasi

​Jakarta, Sentananews.com

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menilai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) membuat kajian tersendiri terkait kereta cepat Jakarta-Bandung.

Seusai diskusi yang bertajuk "Menyoroti Kebijakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung" di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (05/02)

Danang menilai hal itu perlu dilakukan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang bertanggung jawab dan mengetahui dalam bidang transportasi bisa menentukan kelaikan dan kereta cepat tersebut.


"Kemenhub sebagai pihak yang mengetahui di bidang transportasi ini seharusnya juga membuat kajian agar bisa menilai laik tidak kereta ini," ucapnya.

Ia juga menilai kajian tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) agar ada perbandingan kajian.

"Kemenhub dan Bappenas seharuanya berperan sebagai 'wasit', apabila kajian yang dibuat oleh PT Kereta Cepat Indonesia China tidak laik, maka harus bisa membuat keputusan bisa tetap berjalan atau dirvaluasi kembali," ujarnya.

Pasalnya, menurut Danang, sejauh ini tidak ada transparansi dari pihak konsorsium, yakni PT KCIC terkait dokumen-dokumen hasil kajian kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Rincian hitung-hitungan keekonomianya mereka tidak pernah menunjukan, seharusnya kalau memang ini proyek yang berdampak luas kepada masyarakat, harus transparan," tukasnya.

Menurut dia, meskipun proyek tersebut sepenuhnya dibiayai oleh swasta, pemerintah harus mengetahui detil terkait dampak keekonomian, investasi dan sebagainya apabila menganggap proyek tersebut memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia.

"Karena ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol swasta, bagaimana dia bisa menata ruang daerah, untuk pengadaan tanah dan sebagainya," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas menyampaikan hal senada bahwa pemerintah juga harus membuat kajian, seperti prakiraan permintaan, dampak terhadap biaya investasi dan sebagainya.

Menurut dia, meskipun proyek tersebut sepenuhnya dibiayai swasta, tetapi konsorsium tersebut terdiri dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau proyek itu ambruk, BUMN dananya dari siapa, dari pemerintah juga?" katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai seharusnya Kementerian Perhubungan memimpin proyek tersebut dan berhak menentukan konsorsiumnya.

"Kalau memang ini proyek stategis nasional yang tertera dalam Perpres 107 Tahun 2015, seharusnya Kemenhub yang menentukan bukan Kementerian BUMN," jelasnya.

Pengamat Transportasi Institut Teknologi Bandung Harun Al Rasyid juga berpendapat sama, Kemenhub memiliki kendali dalam proyek tersebut.

"Seharusnya Kemenhub tidak mengataman begitu saja kalau ini proyek BUMN," katanya.

Editor: Khoerul Kahfi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Presiden Instruksikan Panglima TNI Tangani Wilayah Gempa Terisolir
News
Presiden Joko Widodo mengakui hingga saat ini masih terdapat beberapa wilayah di Lombok yang belum dapat dijangkau dan mendapat...
Gempa Lombok, Kerugian Ekenomi Sementara Capai Rp 5,04 T
News
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan lalu menimb...
Menteri Basuki Suntik Motivasi 9 Ribuan Mahasiswa Baru UGM
News
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan suntikan motivasi bagi ribuan mahasiswa baru U...
​Aksi Pertamina Peduli Untuk Gempa Lombok
News
Guratan letih yang terlihat di wajah Lalu Fikri perlahan memudar ketika tempat pengungsiannya bersama keluarga dan masyarakat D...
Pertamina - RS TNI AL Kupang Gelar Bakti Sosial Bersama
News
Sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat serta dalam rangka menyambut HUT Proklamasi RI' ke ...
GPNN Desak KPK Tangkap Menteri BUMN
News
Pelanggaran Hukum pada pelelangan terbatas pekerjaan pembangunan Bandar udara Baru Kulon Progo (New Yogyakarta International ai...
Kementrian PUPR Fungsikan 15 Sumut Bor Untuk Pengngsi Lombok
News
Sebanyak 15 sumur bor dan pompa air tanah (PAT) dengan kapasitas 15 - 20 liter/detik yang tersebar di sembilan desa di Kabupate...
Posko Pertamina Terus Salurkan Bantuan Korban Lombok
News
PT Pertamina (Persero) terus memberikan beragam bantuan kepada korban gempa Lombok. Hingga Kamis, (9/8), Pertamina telah menyal...
​JC Bertekad Total Dukung Jokowi-Amin Hingga Akar Rumput
News
KETUA Harian Koordinator Nasional Jokowi Centre (JC), Sahat Lumbanraja menegaskan bahwa pihaknya sebagai relawan akan total ber...