Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata

15 Nov. 2017, 1.23.46

Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata

Jakarta, sentananews.com

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaskan bahwa, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada Separatis Bersenjata yang dibiarkan. Apabila ada Gerakan Separatis Bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa.

Hal tersebut ditegaskan kepada wartawan usai acara Penyerahan Tanah yang berasal dari kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, di Aula Prona, lantai 7 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

Panglima TNI menjelaskan bahwa berdasarkan video yang telah beredar, dengan adanya korban penyiksaan warga sampai meninggal yang terjadi di Papua, itu dilakukan oleh Gerakan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). "TNI dan Kepolisian berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan persuasif, dan menyiapkan langkah-langkah untuk tindakan emergency," ujarnya.

TNI dan Kepolisian sudah menghimbau Gerakan Separatis Bersenjata di Papua, untuk menyerahkan diri, tapi sampai sekarang belum ada yang menyerahkan diri, dan kita akan tetap berusaha terus sampai berhasil," tutur Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena TNI telah menerima Sertifikat Tanah terlantar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Panglima TNI menjelaskan bahwa tanah tersebut akan dijadikan daerah-daerah latihan TNI dan harus disyukuri bersama, walaupun yang diberikan tanah terlantar, tetapi ini sangat bermanfaat. "Permasalahan TNI adalah tempat-tempat latihan, dimana tanah semakin hari semakin menyempit dikarenakan pertumbuhan penduduk di bumi yang semakin besar jumlahnya," ungkapnya.

"TNI selalu menggunakan tempat latihan di daerah-daerah yang kosong. Tidak ada tanah masyarakat yang dijadikan tempat latihan. Setelah dibuat markas tempat latihan, daerah tersebut menjadi berkembang menjadi pusat perekonomian baru," tutur Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Lebih lanjut Panglima menyampaikan bahwa bekas Markas-Markas Belanda yang saat ini menjadi Markas-Markas TNI adalah tempat-tempat jalur logistik. "Dalam waktu dekat, kami akan laporkan kepada Menteri ATR / BPN Dr. Sofyan Djalil dan Presiden RI Ir. Joko Widodo tentang gelar Markas TNI yang disesuaikan dengan program pemerintah, untuk memajukan sentra-sentra ekonomi baru di seluruh Indonesia," katanya.

Dalam acara tersebut, TNI menerima Sertifikat Hak Pakai Hasil Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Latihan Perang seluas 40 Ha diserahkan kepada TNI AD, untuk keperluan pembangunan Batalyon Armed 76 MM/Tarik Kodam III/Slw, untuk latihan perang di Desa Seuseupan, Desa Cikembang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.(rif)

Penulis: Marsudi Yudi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

SP PLN Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi di PLN
News
Serikat Pekerja (SP) PLN mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus suap yang terkait dengan proyek PLT...
​30 Finalis Miss Grand Indonesia.Kunjungi Lanud Halim Perdanakusuma
News
Ketua PIA Ardya Garini, Ayu Yuyu Sutisna menerima kunjungan Ketua yayasan Dharma Gatari Ibu Dikma Paradiba, beserta ke 30 Final...
Kerjasama KPUPR-TNI Rawat Sungai dan Situ di Jabodetabek
News
Pemeliharaan sungai dan situ sebagai bagian pengendalian banjir di kawasan Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Be...
Presiden Resmikan 5 Venues Asian Games di Jakabaring Palembang
News
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemu...
Pemerintah akan Renovasi dan Bangun Rumah Baru Untuk Zohri
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan renovasi rumah keluarga Lalu Muhammad Zohri dan membangun...
​SP FKPPA: Stop Distribusi Avtur Jadi Opsi Terakhir
News
Sekretaris Jenderal SP FKPPA, Capt Marcelius Hakeng J mengatakan, upaya aksi industrialisasi berupa mogok kerja yang dilakukan ...
​Anggota DPR Ditangkap KPK di Rumdin Idrus Marhan
News
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan, ada satu orang yang ditangkap di rumah dinas seorang menteri dalam operasi tangkap...
​Menteri Basuki Tindaklanjuti Perintah Presiden Renovasi Rumah Zohri
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan ren...
​Pemprov DKI Jakarta Fasilitasi Konas HKBP
News
Ketua Panitia "Konsultasi Nasional" Huria Kristen Batak Protestan, Pdt, Midian K.H Sirait mengucapkan terima kasih kepada Pemer...