Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pejabat Kerja Tak Maksimal Dicopot

14 Juli 2017, 0.22.30

Pejabat Kerja Tak Maksimal Dicopot

Djarot Berikan penjelasan kepada wartawan

Jakarta, sentananews.com

Sebanyak 221 pejabat dilantik di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kamis (13/7). Namun Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan,akan mencopot dan memutasi terhadap pejabat yang dinilainya tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah, pejabat yang dilantik sebanyak 221 terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 18 orang, eselon III ada 50 orang, dan eselon IV ada 145 orang.

Djarot Saiful Hidayat, menegaskan, pelantikan ini bertujuan untuk penyegaran dan mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal pensiun. "Pejabat yang baru dilantik segera membuat rencana aksi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya," katanya.

Ia menegaskan, pejabat lainnya masih terus dan perlu dievaluasi karena kinerjanya kurang maksimal. "Memaksimalkan kinerja untuk membantunya hingga Oktober nanti," katanya.

Pejabat eselon II yang dilantik seperti Husein Murad sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Wali Kota Jakarta Utara menggantikan Irmansyah yang dilantik menjadi Bupati Kepulauan Seribu menggantikan Budi Utomo yang dilantik menjadi Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

Kemudian Indrastuty Rosari Okita dilantik sebangai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) menggantikan Blessmiyanda yang dilantik menjadi Asisten Deputi bidang Lingkungan Hidup. Jupan Royter Sahala Tua dilantik menjadi Kepala Pelaksana BPBD, sementara posisinya sebagai Kepala Satpol PP digantikan oleh Yani Wahyu P.

Tinia Budiati dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menggantikan Catur Laswanto yang dilantik menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Agustino Darmawan dilantik menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menggantikan Arifin yang dilantik menjadi Wakil Walikota Jakarta Selatan.

Firmansyah menjadi Kepala Biro Umum, menggantikan Agustino Darmawan. Kemudian Junaedi S. dilantik sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Utara. Wahyu Haryadi dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Denny Wahyu dilantik menjadi Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP). Desi Putra dilantik sebagai Sekretaris Kota Jakarta Utara. Rusdiyanto dilantik sebagai Sekretaris Kota Jakarta Timur dan Jayadi dilantik sebagai Sekretaris Kota Jakarta Selatan.

Penulis : Pangihutan Simatupang


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Setnov Akhirnya Masuk Tahanan KPK
News
Wakil ketua KPK Laode Syarif menegaskan bahwa Ketua DPR Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi E-...
Wapres: Budaya Melayu Budaya Persatuan
News
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, budaya Melayu memiliki peran penting dan andil yang besar bagi bangsa Indonesia.Hal ini ...
​Ikuti Air Force Run 2017, Ribuan Masyarakat Padati Halim
News
Ribuan masyarakat menyaksikan lomba lari Air Force Run 2017 di Halim Perdanakusuma. Air Force Run 2017 adalah lomba lari tahuna...
Bangun Opini Publik Strategis Hadapi Perang Informasi
News
Kapendam Jaya/Jayakarta Letnan Kolonel Inf Kristomei Sianturi melakukan gebrakan dengan mengumpulkan seluruh Admin website jaja...
​Kasal: KRI Bima Suci Hadir Sebagai Penerus KRI Dewaruci
News
Setelah melaksanakan pelayaran dari Vigo Spanyol sejak 18 September 2017, Kapal Latih terbaru milik TNI Angkatan Laut yakni KRI...
KPK Datangi Rumah Seya Novanto
News
KPK Jemput Paksa SetnovTim penyidik KPK, Rabu (15/11) malam mendatangi rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jaka...
​Kasal Pimpin Upacara Hut ke-72 Korp Marinir
News
Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, SE,MAP bertindak selaku Inspektur Upacara dalam peringati HUT ke - 72 Kor...
Hindari Perbedaan, Sensus 2020 BPS Libatkan Kemendagri
News
Indonesia hingga saat ini masih ada permasalahan dalam data kependudukan. Data kependudukan masih berasal dari dua sumber yaitu...
Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata
News
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaskan bahwa, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada ...