Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pemerintah Harus Ingat Jasa Pahlawan

9 Nov. 2017, 17.12.53

Pemerintah Harus Ingat Jasa Pahlawan

Jakarta, sentananews.com

Pemerintah Harus ingat Jasa Ormas dalam membangun NKRI, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 10 November.

Peringatan Hari Pahlawan pada setiap tanggal 10 November ini merujuk pada peristiwa pertempuran Surabaya, yang merupakan pertempuran heroik pertama hanya berjarak tiga bulan sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

"Pemerintah harus mengenang peran ormas islam dalam pertempuran Surabaya, bahkan ormas islam berperan besar dalam memupuk nasionalisme jauh sebelum republik ini dibentuk," ungkap Ketua DPP LDII Prasetyo Soenaryo, dalam acara dialog kebangsaan dengan tema Pahlawan dan Pembangunan Karakter Bangsa, di Jakarta Kamis (9/11).

Menurut Prasetyo Soenaryo, kesadaran nasionalisme lndonesia, dibangun oleh ormas-ormas yang bersentuhan langsung permasalahan bumiputera saat itu. Mereka mewakili berbagai golongan untuk mendapatkan persamaan hak dan akses terhadap ekonomi yang dikuasai asing. "Lalu muncullah Sarekat Dagang Islam (1905), Budi Utomo (1908), dan Sarekat Islam (1911). Organisasi-organisasi inilah yang mendorong tumbuhnya bibit-bibit nasionalisme dan menyemai munculnya partai-partai politik," tuturnya.

Ia mengatakan, bahwa pergerakan mereka inilah yang mendorong bangsa Indonesia, menyuarakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, indonesia.

"Perasaan nasionalisme yang menguat ini pada puncaknya, menciptakan kemampuan untuk merebut kemerdekaan dan membentuk sebuah negara. Maka pemerintah tidak bisa mengabaikan jasa ormas di hari pahlawan ini," imbuh Prasetyo.

Pertempuran Surabaya dan pertempuran-pertempuran lain pasca Proklamasi Kemerdekaan Rl, untuk melawan kedatangan tentara sekutu, tidak bisa lepas dari Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh Rais Am PBNU KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945, yang memberi semangat jihad bagi para santri dan warga Surabaya melawan tentara Inggris dan Belanda. Resolusi jihad ini juga menjadi semangat rakyat di berbagai daerah untuk melawan penjajahan pascakemerdekaan indonesia.

"Di era modern, peran serta ormas dalam membangun negara juga tak boleh dinafikkan. Mereka mengisi ceruk-ceruk sempit yang tak mampu dijangkau pemerintah. Baik dalam membangun ekonomi masyarakat maupun pembentukan karakter," papar Prasetyo yang juga pendiri Paradigma institute suatu lembaga yang mengkaji masalah-masalah ekonomi dan politik.

Melihat jasa ormas, Prasetyo menyarankan pemerintah agar bijak dalam penerapan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang (UU).

Menurut Prasetyo, peraturan ini memungkinkan pemerintah melakukan apa saja, kapan saja, dan di mana saja untuk membubarkan ormas yang dianggap berbahaya dan mengganggu ketertiban serta keamanan. Membubarkan ormas tanpa pengadilan adalah kemunduran berdemokrasi.

"Pemerintah harus mampu mengoreksi dirinya, berpikir matang dan bijaksana dalam membubarkan ormas, tidak subyektif dan tentu saja lebih lagi bila melibatkan pengadilan, meski dalam Perppu No 2 Tahun 2017 tak diatur dengan jelas," kata Prasetyo.

Sementara itu Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam mengatakan, hari pahlawan ini merupakan penghormatan bagi mereka yang dengan harta, benda, jiwa, dan raganya berjuang melawan penjajahan.

"Mereka bersatu padu tanpa memandang sekat suku, agama, dan ras untuk bersama-sama mendirikan sebuah bangsa yang merdeka," tutur Abdullah Syam.(rif)

Penulis: Marsudi Yudi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Banyak Bermain Proyek, KPK Harus Periksa Kemenkes
News
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui satuan kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di tahun anggaran 2016 menj...
HUT Golkar ke 54, Presiden: Indonesia Terus Menanti Karyamu
News
Puncak peringatan HUT Partai Golkar yang ke-54, Minggu (21/10) sore berlangsung meriah. Dengan mengangkat tema "Bersama Rakyat,...
Terkait Penyegelan 3 Gereja di Jambi, GMKI Se-Indonesia Serentak Gelar Aksi
News
BUNTUT adanya penyegelan terhadap tiga Gereja di Kota Jambi pada tanggal 27 September 2018 yakni; Gereja GSJA, GMI, dan HKI ber...
​Pelukan YBM PLN untuk Pengungsi Dusun Wombo
News
Petang itu, jumat (28/9) Masliani (25) masih terkulai lemas di salah satu ruangan Puskesmas Pantoloan, Palu. Dirinya masih mela...
Tanggap Darurat Bencana Harus Sediakan Fasum dan Fasos
News
Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya mengatakan, pemerintah telah berupaya keras untuk dap...
​Pemerintah Bersatu Pulihkan Wilayah Terkena Bencana
News
Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletu...
Suap Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Lippo Group
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Op...
​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat
News
Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingg...
3,6 Juta Pelamar Bersaing di Seleksi CPNS 2018
News
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan total pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil...