Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pemerintah Harus Ingat Jasa Pahlawan

9 Nov. 2017, 17.12.53

Pemerintah Harus Ingat Jasa Pahlawan

Jakarta, sentananews.com

Pemerintah Harus ingat Jasa Ormas dalam membangun NKRI, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 10 November.

Peringatan Hari Pahlawan pada setiap tanggal 10 November ini merujuk pada peristiwa pertempuran Surabaya, yang merupakan pertempuran heroik pertama hanya berjarak tiga bulan sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

"Pemerintah harus mengenang peran ormas islam dalam pertempuran Surabaya, bahkan ormas islam berperan besar dalam memupuk nasionalisme jauh sebelum republik ini dibentuk," ungkap Ketua DPP LDII Prasetyo Soenaryo, dalam acara dialog kebangsaan dengan tema Pahlawan dan Pembangunan Karakter Bangsa, di Jakarta Kamis (9/11).

Menurut Prasetyo Soenaryo, kesadaran nasionalisme lndonesia, dibangun oleh ormas-ormas yang bersentuhan langsung permasalahan bumiputera saat itu. Mereka mewakili berbagai golongan untuk mendapatkan persamaan hak dan akses terhadap ekonomi yang dikuasai asing. "Lalu muncullah Sarekat Dagang Islam (1905), Budi Utomo (1908), dan Sarekat Islam (1911). Organisasi-organisasi inilah yang mendorong tumbuhnya bibit-bibit nasionalisme dan menyemai munculnya partai-partai politik," tuturnya.

Ia mengatakan, bahwa pergerakan mereka inilah yang mendorong bangsa Indonesia, menyuarakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, indonesia.

"Perasaan nasionalisme yang menguat ini pada puncaknya, menciptakan kemampuan untuk merebut kemerdekaan dan membentuk sebuah negara. Maka pemerintah tidak bisa mengabaikan jasa ormas di hari pahlawan ini," imbuh Prasetyo.

Pertempuran Surabaya dan pertempuran-pertempuran lain pasca Proklamasi Kemerdekaan Rl, untuk melawan kedatangan tentara sekutu, tidak bisa lepas dari Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh Rais Am PBNU KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945, yang memberi semangat jihad bagi para santri dan warga Surabaya melawan tentara Inggris dan Belanda. Resolusi jihad ini juga menjadi semangat rakyat di berbagai daerah untuk melawan penjajahan pascakemerdekaan indonesia.

"Di era modern, peran serta ormas dalam membangun negara juga tak boleh dinafikkan. Mereka mengisi ceruk-ceruk sempit yang tak mampu dijangkau pemerintah. Baik dalam membangun ekonomi masyarakat maupun pembentukan karakter," papar Prasetyo yang juga pendiri Paradigma institute suatu lembaga yang mengkaji masalah-masalah ekonomi dan politik.

Melihat jasa ormas, Prasetyo menyarankan pemerintah agar bijak dalam penerapan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang (UU).

Menurut Prasetyo, peraturan ini memungkinkan pemerintah melakukan apa saja, kapan saja, dan di mana saja untuk membubarkan ormas yang dianggap berbahaya dan mengganggu ketertiban serta keamanan. Membubarkan ormas tanpa pengadilan adalah kemunduran berdemokrasi.

"Pemerintah harus mampu mengoreksi dirinya, berpikir matang dan bijaksana dalam membubarkan ormas, tidak subyektif dan tentu saja lebih lagi bila melibatkan pengadilan, meski dalam Perppu No 2 Tahun 2017 tak diatur dengan jelas," kata Prasetyo.

Sementara itu Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam mengatakan, hari pahlawan ini merupakan penghormatan bagi mereka yang dengan harta, benda, jiwa, dan raganya berjuang melawan penjajahan.

"Mereka bersatu padu tanpa memandang sekat suku, agama, dan ras untuk bersama-sama mendirikan sebuah bangsa yang merdeka," tutur Abdullah Syam.(rif)

Penulis: Marsudi Yudi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Polri Kawal Pilkada Demi Indonesia yang Lebih Baik
News
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 kemarin berjalan dengan aman dan lancar. Hampir ...
​BUMN Konstruksi Diminta Tak Kerjakan Proyek di Bawah Rp 100 M
News
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya tidak me...
​Sidang Korupsi Dana Pensiun Pertamina, Yusril: Saksi Aneh
News
Tim kuasa hukum terkait sidang perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) dengan terdakwa Edward Seky Soer...
Petugas Gabungan Datangi Apartemen Maple Park Sunter
News
Jakarta, sentananews.com Petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Kependudukan, Satpol PP, Dishub mendatangi Apartemen Maple P...
Penyelesaian Pekerjaan Fasade Gedung Kemenaker Diperkirakan Molor
News
Proyek pekerjaan Fasade Gedung A dan B Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan volume pekerjaan 11.373,22 M2 yang pekerjaann...
SP PLN Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi di PLN
News
Serikat Pekerja (SP) PLN mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus suap yang terkait dengan proyek PLT...
​30 Finalis Miss Grand Indonesia.Kunjungi Lanud Halim Perdanakusuma
News
Ketua PIA Ardya Garini, Ayu Yuyu Sutisna menerima kunjungan Ketua yayasan Dharma Gatari Ibu Dikma Paradiba, beserta ke 30 Final...
Kerjasama KPUPR-TNI Rawat Sungai dan Situ di Jabodetabek
News
Pemeliharaan sungai dan situ sebagai bagian pengendalian banjir di kawasan Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Be...
Presiden Resmikan 5 Venues Asian Games di Jakabaring Palembang
News
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemu...