Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Persulit Korban Kasus Terorisme, DPR Kritik LPSK

31 Mei 2016, 15.08.26

Persulit Korban Kasus Terorisme, DPR Kritik LPSK

Jakarta, Sentananews.com

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak mempersulit pemenuhan hak korban terorisme khususnya bantuan medis dan psikososial.

"Sebagai lembaga terdepan dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seharusnya LPSK tidak mempersulit korban dengan mengkambinghitamkan alasan birokrasi," kata Nasir di Jakarta, Selasa (31/5).

Nasir mengatakan dirinya selama ini aktif mengkaji setiap dokumen perjanjian perlindungan dan pengajuan permohonan korban yang belum ditindaklanjuti oleh LPSK.

Menurut dia, para korban mengeluhkan mekanisme pengajuan permohonan bantuan medis, psikososial, dan kompensasi pada LPSK yang justru membuat korban menderita untuk kedua kalinya.

Dia menjelaskan, beberapa keluhan korban terorisme terhadap LPSK tersebut, di antaranya, pertama, LPSK memerlukan surat keterangan terlapor dari pihak kepolisian atau berwenang sebagai korban terorisme.

"Jika tidak ada surat keterangan tersebut, maka korban yang namanya tidak tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat memperoleh bantuan LPSK," ujarnya.

Dia mengatakan, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Karena itu menurut dia, sebenarnya, tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme baru dapat diberikan bantuan berdasarkan keputusan LPSK, setelah mendapatkan keterangan dari kepolisian atau pihak berwenang.

Kedua menurut dia, dalam memberikan bantuan medis dan psikososial, dirinya menilai LPSK terkesan lambat dalam memberikan pelayanan.

"Langkah LPSK terlalu bertele-tele, mulai dari syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi sendiri oleh korban, sampai pada proses verifikasi dan 'assesment' yang justru memakan waktu lama sehingga korban tidak tertangani secara cepat dan efisien," katanya.

Di sisi lain menurut Nasir, DPR telah memperjuangkan penguatan kelembagaan LPSK melalui pengesahan UU nomor 31 Tahun 2014. Namun dia menilai, LPSK justru telah mempersulit dirinya dalam mengimplementasikan UU dan para saksi dan korban yang menjadi korbannya.

"Saya meminta langkah evaluasi menyeluruh harus dilakukan terhadap kinerja LPSK yang dinilai kian menurun setiap tahun," ujarnya.

Dia menilai perlu ada langkah evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan dan kinerja LPSK selama ini, sejak diberikan kewenangan lebih, kinerja LPSK terkesan kian buruk.

Nasir tidak ingin undang-undang yang telah disusun oleh DPR secara baik itu tidak diimplementasikan dengan baik, terlebih pada pemenuhan hak korban terorisme.

"Sebaik apapun UU yang dibuat, jika implementasinya buruk maka sampai kapanpun hak korban teroris tak akan terpenuhi," katanya.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Princess Meganondo Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2019
News
Jakarta, sentananews.comMiss Jambi, Princess Meganondo dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2019. Kemenangan Princess ini otomatis...
​Pertamina Energi Negeri Edukasi Bencana Sejak Dini
News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara memperingatkan Sumut sebagai daerah rawan bencana. Hingga 14...
Alsyami: Pemilu Harus Damai dan Bebas Hoaks
News
ADA dan beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya ...
​Rektor Unhan Buka Rakornis Unhan Tahun Anggaran 2019
News
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP ,secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordina...
​Bawaslu Jaktim Hentikan Kasus Caleg Gerindra
News
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalend...
​Bantu Perjuangan Prabowo-Sandi, Relawan Luncurkan Toko PAS
News
Sebagai upaya membantu perjuangan politik paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan platf...
​Jokowi: Pilih Pemimpin yang Sudah Punya Pengalaman
News
Ribuan alumni Universitas Trisaksi menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI peri...
​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers
News
Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaa...
​Jelang Pemilu, Website KPU Jadi Sasaran Ancaman Serius
News
Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran ancaman yang serius menjelang Pemilu 2019 mendatang. Bahkan ancaman tersebu...