Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Persulit Korban Kasus Terorisme, DPR Kritik LPSK

31 Mei 2016, 15.08.26

Persulit Korban Kasus Terorisme, DPR Kritik LPSK

Jakarta, Sentananews.com

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak mempersulit pemenuhan hak korban terorisme khususnya bantuan medis dan psikososial.

"Sebagai lembaga terdepan dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seharusnya LPSK tidak mempersulit korban dengan mengkambinghitamkan alasan birokrasi," kata Nasir di Jakarta, Selasa (31/5).

Nasir mengatakan dirinya selama ini aktif mengkaji setiap dokumen perjanjian perlindungan dan pengajuan permohonan korban yang belum ditindaklanjuti oleh LPSK.

Menurut dia, para korban mengeluhkan mekanisme pengajuan permohonan bantuan medis, psikososial, dan kompensasi pada LPSK yang justru membuat korban menderita untuk kedua kalinya.

Dia menjelaskan, beberapa keluhan korban terorisme terhadap LPSK tersebut, di antaranya, pertama, LPSK memerlukan surat keterangan terlapor dari pihak kepolisian atau berwenang sebagai korban terorisme.

"Jika tidak ada surat keterangan tersebut, maka korban yang namanya tidak tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat memperoleh bantuan LPSK," ujarnya.

Dia mengatakan, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Karena itu menurut dia, sebenarnya, tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme baru dapat diberikan bantuan berdasarkan keputusan LPSK, setelah mendapatkan keterangan dari kepolisian atau pihak berwenang.

Kedua menurut dia, dalam memberikan bantuan medis dan psikososial, dirinya menilai LPSK terkesan lambat dalam memberikan pelayanan.

"Langkah LPSK terlalu bertele-tele, mulai dari syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi sendiri oleh korban, sampai pada proses verifikasi dan 'assesment' yang justru memakan waktu lama sehingga korban tidak tertangani secara cepat dan efisien," katanya.

Di sisi lain menurut Nasir, DPR telah memperjuangkan penguatan kelembagaan LPSK melalui pengesahan UU nomor 31 Tahun 2014. Namun dia menilai, LPSK justru telah mempersulit dirinya dalam mengimplementasikan UU dan para saksi dan korban yang menjadi korbannya.

"Saya meminta langkah evaluasi menyeluruh harus dilakukan terhadap kinerja LPSK yang dinilai kian menurun setiap tahun," ujarnya.

Dia menilai perlu ada langkah evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan dan kinerja LPSK selama ini, sejak diberikan kewenangan lebih, kinerja LPSK terkesan kian buruk.

Nasir tidak ingin undang-undang yang telah disusun oleh DPR secara baik itu tidak diimplementasikan dengan baik, terlebih pada pemenuhan hak korban terorisme.

"Sebaik apapun UU yang dibuat, jika implementasinya buruk maka sampai kapanpun hak korban teroris tak akan terpenuhi," katanya.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Semangat Merah Putih dari Anjungan Lepas Pantai PHE ONWJ
News
PT Pertamina Hulu Energi OffShore North West Java (PHE ONWJ), kontraktor di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas, melaku...
Aksi Heroik, PLN Beri Bantuan Yohanis Beasiswa Hingga S1
News
Tergerak atas aksi heroik yang dilakukan oleh Yohanis siswa SMP di Atambua, NTT, PLN Peduli mengapresiasi tindakan tersebut den...
PLN Meriahkan Tahuna dengan Konser Kemerdekaan HUT RI ke-73
News
Masih dalam rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 73, PLN meriahkan malam di salah satu Kota di Pulau terluar Indonesia, yai...
Menteri Basuki : Kemerdekaani Jembatan Emas Wujudkan Bangsa  Mandiri
News
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 menjadi momentum untuk terus mewujudkan semangat Proklam...
Pertama Kali, Upacara HUT RI Ke-73 di PLBN Entikong Berlangsung Khidmat
News
Masyarakat yang tinggal di perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Hari Ulan...
Meriahkan HUT RI 73, PLN Ajak Warga Pulau Terdepan Pesta Rakyat
News
Masih dalam rangkaian kemeriahan HUT RI ke 73 yang diselenggarakan oleh PLN di Atambua dalam rangka BUMN Hadir untuk Negeri, PL...
Peringati HUT RI ke-73, PLN Upacara di Pulau Terdepan
News
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-73, PLN menyelenggarakan rangkaian kegiatan BUMN Hadir untuk...
Abnonku Jakut Turut Sambut Obor Asian Games
News
Jakarta, sentananews.com Abang None (Abnon) Buku Jakarta Utara turut menyambut datangnya obor asian games 2018 ke Kantor Admin...
KSBSI: Pasangan Jokowi-Ma'aruf Sudah Ideal Dimata Buruh
News
Sejak pasangan Joko Widodo-KH Ma'aruf Amin (Jokowi-Ma'aruf) resmi mendaftarkan peserta Capres-Cawapres di Pilpres 2019, di kant...