Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Persulit Korban Kasus Terorisme, DPR Kritik LPSK

31 Mei 2016, 15.08.26

Persulit Korban Kasus Terorisme, DPR Kritik LPSK

Jakarta, Sentananews.com

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak mempersulit pemenuhan hak korban terorisme khususnya bantuan medis dan psikososial.

"Sebagai lembaga terdepan dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seharusnya LPSK tidak mempersulit korban dengan mengkambinghitamkan alasan birokrasi," kata Nasir di Jakarta, Selasa (31/5).

Nasir mengatakan dirinya selama ini aktif mengkaji setiap dokumen perjanjian perlindungan dan pengajuan permohonan korban yang belum ditindaklanjuti oleh LPSK.

Menurut dia, para korban mengeluhkan mekanisme pengajuan permohonan bantuan medis, psikososial, dan kompensasi pada LPSK yang justru membuat korban menderita untuk kedua kalinya.

Dia menjelaskan, beberapa keluhan korban terorisme terhadap LPSK tersebut, di antaranya, pertama, LPSK memerlukan surat keterangan terlapor dari pihak kepolisian atau berwenang sebagai korban terorisme.

"Jika tidak ada surat keterangan tersebut, maka korban yang namanya tidak tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat memperoleh bantuan LPSK," ujarnya.

Dia mengatakan, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Karena itu menurut dia, sebenarnya, tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme baru dapat diberikan bantuan berdasarkan keputusan LPSK, setelah mendapatkan keterangan dari kepolisian atau pihak berwenang.

Kedua menurut dia, dalam memberikan bantuan medis dan psikososial, dirinya menilai LPSK terkesan lambat dalam memberikan pelayanan.

"Langkah LPSK terlalu bertele-tele, mulai dari syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi sendiri oleh korban, sampai pada proses verifikasi dan 'assesment' yang justru memakan waktu lama sehingga korban tidak tertangani secara cepat dan efisien," katanya.

Di sisi lain menurut Nasir, DPR telah memperjuangkan penguatan kelembagaan LPSK melalui pengesahan UU nomor 31 Tahun 2014. Namun dia menilai, LPSK justru telah mempersulit dirinya dalam mengimplementasikan UU dan para saksi dan korban yang menjadi korbannya.

"Saya meminta langkah evaluasi menyeluruh harus dilakukan terhadap kinerja LPSK yang dinilai kian menurun setiap tahun," ujarnya.

Dia menilai perlu ada langkah evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan dan kinerja LPSK selama ini, sejak diberikan kewenangan lebih, kinerja LPSK terkesan kian buruk.

Nasir tidak ingin undang-undang yang telah disusun oleh DPR secara baik itu tidak diimplementasikan dengan baik, terlebih pada pemenuhan hak korban terorisme.

"Sebaik apapun UU yang dibuat, jika implementasinya buruk maka sampai kapanpun hak korban teroris tak akan terpenuhi," katanya.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

PKT Kecamatan  Koja Peduli UMKM
News
Jakarta, sentana news. comSebanyak 58 pelaku usaha mikro kecil menegah (UMKM) di wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara, mengiku...
Nikmati Promo Smart Android TV
News
Jakarta, sentananews. comProdusen televisi asal China, yakni TCL akan mengadakan Grand Year and Sale di Lazada pada hari Senin ...
Minim Dukungan DPP, Deklarasi GBB Dukung Jokowi-Amin Ditunda​
News
KETUA Panitia Deklarasi Gerakan Batak Bersatu (GBB) dukung pemenangan Pasangan Capres dan Cawapes Jokowi - Maruf Amin, Bangun S...
Rai Mantra Dinobatkan Sebagai Wali Kota Entrepreneur Award 2018
News
Jakarta, sentanaKomitmen Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra dalam mengelola pariwisata budaya di Kota Denpasar berbu...
​Tingkatkan Akses, Pertamina Bantu Ambulan
News
Berdasarkan data nasional Kementerian Kesehatan, tercatat pada tahun 2017, ada 48 rumah sakit (RS) di Sulawesi Utara. lima dian...
Akan Ditindak Tegas, Panglima TNI: KKB Bukan Kriminal Biasa
News
Penembakan Karyawan PT. Istaka Karya yang dilakukan oleh KKB ini bukan kriminal biasa. Ini adalah perbuatan yang sangat keji, s...
​Bertindak Semborono, SP PLN Desak Jokowi Ganti Direksi PLN
News
Serikat Pekerja (SP) PLN menuding manajemen perseroan bertindak sembrono dalam mengelola perusahaan dan bahkan sudah sampai tah...
Kementerian PUPR Sesalkan Peristiwa Penembakan Pekerja di Papua
News
Di tengah upaya sungguh-sungguh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastrukt...
Ongkos Jadi Anggota DPR Bisa Capai Rp 43 M
News
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui ongkos politik untuk menuju Senayan memang mahal. Tjahjo membeberkan hal...