Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Persulit Korban Kasus Terorisme, DPR Kritik LPSK

31 Mei 2016, 15.08.26

Persulit Korban Kasus Terorisme, DPR Kritik LPSK

Jakarta, Sentananews.com

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak mempersulit pemenuhan hak korban terorisme khususnya bantuan medis dan psikososial.

"Sebagai lembaga terdepan dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seharusnya LPSK tidak mempersulit korban dengan mengkambinghitamkan alasan birokrasi," kata Nasir di Jakarta, Selasa (31/5).

Nasir mengatakan dirinya selama ini aktif mengkaji setiap dokumen perjanjian perlindungan dan pengajuan permohonan korban yang belum ditindaklanjuti oleh LPSK.

Menurut dia, para korban mengeluhkan mekanisme pengajuan permohonan bantuan medis, psikososial, dan kompensasi pada LPSK yang justru membuat korban menderita untuk kedua kalinya.

Dia menjelaskan, beberapa keluhan korban terorisme terhadap LPSK tersebut, di antaranya, pertama, LPSK memerlukan surat keterangan terlapor dari pihak kepolisian atau berwenang sebagai korban terorisme.

"Jika tidak ada surat keterangan tersebut, maka korban yang namanya tidak tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat memperoleh bantuan LPSK," ujarnya.

Dia mengatakan, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Karena itu menurut dia, sebenarnya, tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme baru dapat diberikan bantuan berdasarkan keputusan LPSK, setelah mendapatkan keterangan dari kepolisian atau pihak berwenang.

Kedua menurut dia, dalam memberikan bantuan medis dan psikososial, dirinya menilai LPSK terkesan lambat dalam memberikan pelayanan.

"Langkah LPSK terlalu bertele-tele, mulai dari syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi sendiri oleh korban, sampai pada proses verifikasi dan 'assesment' yang justru memakan waktu lama sehingga korban tidak tertangani secara cepat dan efisien," katanya.

Di sisi lain menurut Nasir, DPR telah memperjuangkan penguatan kelembagaan LPSK melalui pengesahan UU nomor 31 Tahun 2014. Namun dia menilai, LPSK justru telah mempersulit dirinya dalam mengimplementasikan UU dan para saksi dan korban yang menjadi korbannya.

"Saya meminta langkah evaluasi menyeluruh harus dilakukan terhadap kinerja LPSK yang dinilai kian menurun setiap tahun," ujarnya.

Dia menilai perlu ada langkah evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan dan kinerja LPSK selama ini, sejak diberikan kewenangan lebih, kinerja LPSK terkesan kian buruk.

Nasir tidak ingin undang-undang yang telah disusun oleh DPR secara baik itu tidak diimplementasikan dengan baik, terlebih pada pemenuhan hak korban terorisme.

"Sebaik apapun UU yang dibuat, jika implementasinya buruk maka sampai kapanpun hak korban teroris tak akan terpenuhi," katanya.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tanggap Darurat Bencana Harus Sediakan Fasum dan Fasos
News
Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya mengatakan, pemerintah telah berupaya keras untuk dap...
​Pemerintah Bersatu Pulihkan Wilayah Terkena Bencana
News
Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletu...
Suap Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Lippo Group
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Op...
​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat
News
Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingg...
3,6 Juta Pelamar Bersaing di Seleksi CPNS 2018
News
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan total pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil...
Satu Bola Lampu, Sejuta Harapan Kota Palu
News
"Satu bola lampu yang menyala memberi harapan sejuta pedagang di kota Palu"Kalimat di atas meluncur dari Simpra Tajang (51), pe...
Orasi Ilmiah di Lustrum XIII UKI, Jokowi Tantang Bikin Prodi Baru
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat UKI dalam rangka Lustrum ke-XIII atau Dies Nat...
Kepatuhan Pembangunan Sesuai Zonasi Tata Ruang Perlu Ditegakkan
News
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pentingnya masyarakat untuk bisa hidup harmonis dengan bencana. T...
Film Keira, Kisah Gadis Dengan Tujuh Kepribadian
News
Jakarta, sentananews.comFilm bergenre thriller psyhcology memang sangat jarang di Indonesia, hanya satu film yang pernah mengam...