Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Disahkan Pemerintah

4 Juli 2018, 23.31.05

PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Disahkan Pemerintah

Jakarta, sentananews.com

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 akhirnya disahkan Oleh Kementrian Hukum dan HAM meski ada perubahan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan larangan eks koruptor maju sebagai caleg sudah berlaku setelah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan. Arief berharap penolakan terhadap peraturan itu tak lagi muncul di muka publik.

"Cuma saya berharap perbedaaan itu tidak boleh diperdebatkan di luar, kalau ada yang berbeda, tidak setuju, ruangnya ada di Mahkamah Agung," ujar Arief setelah menghadiri acara halal bi halal di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (4/7).

Arief mengaku tidak mempersoalkan penolakan sejumlah pihak atas penerbitan peraturan tersebut. Namun ia meminta mereka yang menolak aturan itu tidak memutuskan sendiri.

"Nanti semua orang ada yang setuju dan tidak setuju berdebat terus. Biarkan saja ruang yang disediakan UU ini menentukan benar atau tidak," imbuhnya.

PKPU No. 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sah berlaku untuk Pemilu 2019. PKPU tersebut sah karena telah diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM dalam berita negara.

Sejumlah pihak mulai dari DPR, Kemenkumham,dan Bawaslu diketahui menentang PKPU ini lantaran dianggap menyunat hak seseorang dalam berpolitik juga dinilai tidak ada dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun Arief menyatakan pihaknya siap menerima gugatan di MA. Ia pun bersyukur ada beberapa pihak yang membela kebijakan tersebut.

"Kami bersyukur Muhammadiyah menjadi bagian yang setuju atas ide KPU dan tadi malam Kemenkumham bisa menyetujui dan mengundangkan peraturan KPU itu ke dalam berita negara," ujar Arief.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Princess Meganondo Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2019
News
Jakarta, sentananews.comMiss Jambi, Princess Meganondo dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2019. Kemenangan Princess ini otomatis...
​Pertamina Energi Negeri Edukasi Bencana Sejak Dini
News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara memperingatkan Sumut sebagai daerah rawan bencana. Hingga 14...
Alsyami: Pemilu Harus Damai dan Bebas Hoaks
News
ADA dan beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya ...
​Rektor Unhan Buka Rakornis Unhan Tahun Anggaran 2019
News
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP ,secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordina...
​Bawaslu Jaktim Hentikan Kasus Caleg Gerindra
News
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalend...
​Bantu Perjuangan Prabowo-Sandi, Relawan Luncurkan Toko PAS
News
Sebagai upaya membantu perjuangan politik paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan platf...
​Jokowi: Pilih Pemimpin yang Sudah Punya Pengalaman
News
Ribuan alumni Universitas Trisaksi menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI peri...
​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers
News
Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaa...
​Jelang Pemilu, Website KPU Jadi Sasaran Ancaman Serius
News
Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran ancaman yang serius menjelang Pemilu 2019 mendatang. Bahkan ancaman tersebu...