Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Disahkan Pemerintah

4 Juli 2018, 23.31.05

PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Disahkan Pemerintah

Jakarta, sentananews.com

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 akhirnya disahkan Oleh Kementrian Hukum dan HAM meski ada perubahan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan larangan eks koruptor maju sebagai caleg sudah berlaku setelah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan. Arief berharap penolakan terhadap peraturan itu tak lagi muncul di muka publik.

"Cuma saya berharap perbedaaan itu tidak boleh diperdebatkan di luar, kalau ada yang berbeda, tidak setuju, ruangnya ada di Mahkamah Agung," ujar Arief setelah menghadiri acara halal bi halal di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (4/7).

Arief mengaku tidak mempersoalkan penolakan sejumlah pihak atas penerbitan peraturan tersebut. Namun ia meminta mereka yang menolak aturan itu tidak memutuskan sendiri.

"Nanti semua orang ada yang setuju dan tidak setuju berdebat terus. Biarkan saja ruang yang disediakan UU ini menentukan benar atau tidak," imbuhnya.

PKPU No. 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sah berlaku untuk Pemilu 2019. PKPU tersebut sah karena telah diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM dalam berita negara.

Sejumlah pihak mulai dari DPR, Kemenkumham,dan Bawaslu diketahui menentang PKPU ini lantaran dianggap menyunat hak seseorang dalam berpolitik juga dinilai tidak ada dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun Arief menyatakan pihaknya siap menerima gugatan di MA. Ia pun bersyukur ada beberapa pihak yang membela kebijakan tersebut.

"Kami bersyukur Muhammadiyah menjadi bagian yang setuju atas ide KPU dan tadi malam Kemenkumham bisa menyetujui dan mengundangkan peraturan KPU itu ke dalam berita negara," ujar Arief.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif
News
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 'berseteru' dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita karena polemik impor...
Ketua DPR Minta BPJS Kesehatan Perhatikan Keluhan PDGI
News
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memperhatikan keluhan dari Persatuan Dokter Gig...
Danpusterad Buka Penataran Pelatihan Latnister TA 2018
News
Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Hartomo, buka Penataran Pelatihan Teknis Teritorial ( Latnister ), ...
Tak Ingin Terkonstelasai Politik, GBI Tunda Sidang Sinode
News
TAK ingin terkonstelasi politik, sinode Gereja Bethel Indonesia (GBI) menunda pagelaran siding sinodenya hingga usai perhelatan...
​PT MOS Bisa Gagal Penuhi Kontrak Pengadaan Kapal Tanker
News
Permohonan Sidang PKPU (Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang) oleh Excellift Sdn.Bhd. asal Malaysia dan PT Kawasan Dinamika...
Bangli di Bantaran Kali Kresek Ditertibkan
News
Jakarta, sentananews Sebanyak 300 personel gabungan diterjunkan guna melakukan penertiban bangunan liar (Bangli) yang berdiri ...
​550 Anggota Saka Dirgantara Dilantik di Halim Perdanakusuma
News
Komandan Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Kolonel Pnb Bambang Gunarto, S.E., M.M. memimpin upacara pelantikan Badge Saka ...
Di Hadapan Jokowi, GMKI Minta Tempat Bersejarahnya Dikembalikan
News
DI hadapan Presiden Ir, H, Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sahat Philips Sinurat m...
Aplikasi Transportasi Daring Dimatangkan Kemenhub
News
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan inisiasi pembuatan aplikasi transportasi dalam jaringan (daring) oleh pemerin...