Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

PPAT Kini Punya MP3

2 Nov. 2018, 17.54.49

PPAT Kini Punya MP3

Jakarta, SENTANA

DALAM rangka Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Nasional 2018 dan Hari Ulang Tahun (HUT)-nya yang Ke-31, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggelar Seminar Nasional tentang "Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MP3)" di Grand Sahid Hotel, Jalan Jend. Soedirman, Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Ketua Pengurus Pusat IPPAT, Julius Punarwan, S.H, M.Kn mengatakan, seminar tersebut digelar sebagai perkenalan dan sosialisasi tentang telah dibentuknya MP3 sebagai badan yang mengawasi dan membina PPAT yang ada di Indonesia.

"Termasuk dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi PPAT yang tersangkut masalah hukum," kata Julius saat memberikan kata sambutannya.

Dijelaskan Julius, dengan adanya MP3, yang akan dibentuk hingga ke tingkat daerah nantinya, maka saat PPAT ingin disidik oleh penyidik, khususnya soal pengambilan berkas-berkas pendukyng perkara dari kantor PPAT maka harus sepengetahuan atau izin dari MP3.

"Karena akta adalah rahasia negara yang sembarang orang boleh mengetahuinya. MP3 juga memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada PPAT yang tersangkut hukum," jelasnya.

Terkait hal itu, mewakili Menteri ATR & BPN, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Jamaludin mengatakan MP3 dibentuk melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor.2 Tahun 2018. Tujuannya untuk melakukan pembinaan kepada PPAT dan Pengawasan terhadap kinerja PPAT dalam melaksanakan kode etiknya.

"Jadi MP3 ini dibentuk tujuannya selain membantu PPAT yang tersangkut masalah hukum juga dapat memberikan sanksi kepada PPAT yang melanggar kode etiknya. Sanksi bisa sampai pada pemecatan dan pencabutan izin sebagai PPAT," kata Jamaludin dalam paparannya sebagai keynote speaker di seminar tersebut.

Dikatakan Jamaludin, saat ini ada 37.000 PPAT di Infonesia. Namun sayangnya penyebarannya tidak merata hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah saja, khususnya di kota-kota besar. "Oleh karena itu, dalam kesempatan jni saya meminta kerja sama Ketua PP IPPAT mengatur hal ini. Sebagai contoh kasus yang kami (Kemen ATR-BPN) ada PPAT yang minta pindah daerah tugas padahal dia baru saja di tempatkan di daerah itu, bahkan belum melakukan apa-apa. Kalau begini, kasihan masyarakat di daerah-daerah yang tidak ada PPAT-nya tidak terlayani," ungkapnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Jamaludin, saat ini baru 51 juta bidang tanah yang memiliki akta se-Indonesia, masih ada ratusan juta bidang tanah lagi yang belum diaktakan.

"Jadi bagaimana bidang tanah warga mau diaktakan kalau PPAT-nya tidak ada atau sulit ditemukan kalau penyebarannya tidak merata, menumpuk di wilayah-wilayah tertentu saja," pungkasnya.

Mengenai keanggotaan MP3, kata Jamaludin, akan diisi dari perwakilan dari Kementerian dan anggota IPPAT sesuai tingkatannya di seluruh wilayah di Indonesia.

"Jumlahnya sebaiknya ganjil; misal, 2 dari Kementerian, 2 dari IPPAT dan 1 dari di lyar itu. Tujuannya agar dalam mengambil keputusan ada 1 suara penentu jika masing-masing kelompok (Kementerian dan IPPAT) bersikukuh atas pendapatnya," terangnya.

Sesuai pesan Menteri, Jamaludin berharap agar IPPAT yang duduk di badan MP3 adalah orang yang pakar, menguasai betul soal pertanahan bukan karena faktor senioritas.

"PPPAT senior belum tentu paham atau pakar karena keadaan dan aturan pertanahan terus berubah. Jadi PPAT harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan dan pemahamannya," imbaunya. (ARP)


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Princess Meganondo Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2019
News
Jakarta, sentananews.comMiss Jambi, Princess Meganondo dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2019. Kemenangan Princess ini otomatis...
​Pertamina Energi Negeri Edukasi Bencana Sejak Dini
News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara memperingatkan Sumut sebagai daerah rawan bencana. Hingga 14...
Alsyami: Pemilu Harus Damai dan Bebas Hoaks
News
ADA dan beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya ...
​Rektor Unhan Buka Rakornis Unhan Tahun Anggaran 2019
News
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP ,secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordina...
​Bawaslu Jaktim Hentikan Kasus Caleg Gerindra
News
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalend...
​Bantu Perjuangan Prabowo-Sandi, Relawan Luncurkan Toko PAS
News
Sebagai upaya membantu perjuangan politik paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan platf...
​Jokowi: Pilih Pemimpin yang Sudah Punya Pengalaman
News
Ribuan alumni Universitas Trisaksi menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI peri...
​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers
News
Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaa...
​Jelang Pemilu, Website KPU Jadi Sasaran Ancaman Serius
News
Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran ancaman yang serius menjelang Pemilu 2019 mendatang. Bahkan ancaman tersebu...