Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

PPAT Kini Punya MP3

2 Nov. 2018, 17.54.49

PPAT Kini Punya MP3

Jakarta, SENTANA

DALAM rangka Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Nasional 2018 dan Hari Ulang Tahun (HUT)-nya yang Ke-31, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggelar Seminar Nasional tentang "Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MP3)" di Grand Sahid Hotel, Jalan Jend. Soedirman, Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Ketua Pengurus Pusat IPPAT, Julius Punarwan, S.H, M.Kn mengatakan, seminar tersebut digelar sebagai perkenalan dan sosialisasi tentang telah dibentuknya MP3 sebagai badan yang mengawasi dan membina PPAT yang ada di Indonesia.

"Termasuk dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi PPAT yang tersangkut masalah hukum," kata Julius saat memberikan kata sambutannya.

Dijelaskan Julius, dengan adanya MP3, yang akan dibentuk hingga ke tingkat daerah nantinya, maka saat PPAT ingin disidik oleh penyidik, khususnya soal pengambilan berkas-berkas pendukyng perkara dari kantor PPAT maka harus sepengetahuan atau izin dari MP3.

"Karena akta adalah rahasia negara yang sembarang orang boleh mengetahuinya. MP3 juga memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada PPAT yang tersangkut hukum," jelasnya.

Terkait hal itu, mewakili Menteri ATR & BPN, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Jamaludin mengatakan MP3 dibentuk melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor.2 Tahun 2018. Tujuannya untuk melakukan pembinaan kepada PPAT dan Pengawasan terhadap kinerja PPAT dalam melaksanakan kode etiknya.

"Jadi MP3 ini dibentuk tujuannya selain membantu PPAT yang tersangkut masalah hukum juga dapat memberikan sanksi kepada PPAT yang melanggar kode etiknya. Sanksi bisa sampai pada pemecatan dan pencabutan izin sebagai PPAT," kata Jamaludin dalam paparannya sebagai keynote speaker di seminar tersebut.

Dikatakan Jamaludin, saat ini ada 37.000 PPAT di Infonesia. Namun sayangnya penyebarannya tidak merata hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah saja, khususnya di kota-kota besar. "Oleh karena itu, dalam kesempatan jni saya meminta kerja sama Ketua PP IPPAT mengatur hal ini. Sebagai contoh kasus yang kami (Kemen ATR-BPN) ada PPAT yang minta pindah daerah tugas padahal dia baru saja di tempatkan di daerah itu, bahkan belum melakukan apa-apa. Kalau begini, kasihan masyarakat di daerah-daerah yang tidak ada PPAT-nya tidak terlayani," ungkapnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Jamaludin, saat ini baru 51 juta bidang tanah yang memiliki akta se-Indonesia, masih ada ratusan juta bidang tanah lagi yang belum diaktakan.

"Jadi bagaimana bidang tanah warga mau diaktakan kalau PPAT-nya tidak ada atau sulit ditemukan kalau penyebarannya tidak merata, menumpuk di wilayah-wilayah tertentu saja," pungkasnya.

Mengenai keanggotaan MP3, kata Jamaludin, akan diisi dari perwakilan dari Kementerian dan anggota IPPAT sesuai tingkatannya di seluruh wilayah di Indonesia.

"Jumlahnya sebaiknya ganjil; misal, 2 dari Kementerian, 2 dari IPPAT dan 1 dari di lyar itu. Tujuannya agar dalam mengambil keputusan ada 1 suara penentu jika masing-masing kelompok (Kementerian dan IPPAT) bersikukuh atas pendapatnya," terangnya.

Sesuai pesan Menteri, Jamaludin berharap agar IPPAT yang duduk di badan MP3 adalah orang yang pakar, menguasai betul soal pertanahan bukan karena faktor senioritas.

"PPPAT senior belum tentu paham atau pakar karena keadaan dan aturan pertanahan terus berubah. Jadi PPAT harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan dan pemahamannya," imbaunya. (ARP)


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tokoh Pemuda Kembangan Bagikan Santunan
News
Jakarta, sentananews.comRatusan janda dan anak yatim piatu mendapat santunan dari tokoh pemuda Kecamatan Kembangan, Jakarta Bar...
TKN Jokowi-Amin Bertandang ke MK
News
Jakarta, sentananews.comTim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma'ruf Amin akan bertandang ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kita akan kon...
Sampah Bekas Kerusuhan di Jakbar Dibersihkan
News
Jakarta, Sentananews.comSampah bekas kerusuhan 22 Mei di sejumlah jalan, yakni Jalan KS Tubun, Jalan Brigjen Katamso, Fly Over ...
TKN: Pernyataan BW Tidak Etis Terhadap MK
News
Jakarta, sentananews.comTim Kampanye Nasional (TKN) Capres-Cawapres Jokowi- Ma'ruf, menanggapi pernyataan Ketua Tim Hukum Prabo...
​PLN Peduli Pendidikan Beri 1000 Al-Quran untuk Aceh
News
Sepanjang Bulan Ramadan ini PT PLN (persero) terus membagikan kebahagiaan bersama, kali ini melalui Program PLN Peduli dalam ra...
Yusril Sambut Baik Pendaftaran Sengketa Pilpres Kubu 02 Ke MK
News
Jakarta, sentananews.comYusril Ihza Mahendra, selaku Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma'ruf Amin menyampaikan, menyambut baik pendaft...
Normalisasi Medsos, Menkominfo Ajak Warganet Jaga Dunia Maya
News
Terhitung mulai, Sabtu (25/05/2019) pukul 13.00 WIB, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan normalisasi pembata...
​Jokowi dan Sandi Dijadwalkan Hadir di Silatnas HIPMI
News
Presiden terpilih Joko Widodo dan Cawapres Sandiaga S.Uno dijadwalkan akan menghadiri Silaturahmi Nasional (Silatnas) HIPMI set...
Alumni 212: Manfaatkan Sisa Bulan Puasa untuk Rekonsiliasi
News
Keputusan calon presiden (capres) Prabowo Subianto menggugat hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) d...