Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

PPAT Kini Punya MP3

2 Nov. 2018, 17.54.49

PPAT Kini Punya MP3

Jakarta, SENTANA

DALAM rangka Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Nasional 2018 dan Hari Ulang Tahun (HUT)-nya yang Ke-31, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggelar Seminar Nasional tentang "Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MP3)" di Grand Sahid Hotel, Jalan Jend. Soedirman, Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Ketua Pengurus Pusat IPPAT, Julius Punarwan, S.H, M.Kn mengatakan, seminar tersebut digelar sebagai perkenalan dan sosialisasi tentang telah dibentuknya MP3 sebagai badan yang mengawasi dan membina PPAT yang ada di Indonesia.

"Termasuk dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi PPAT yang tersangkut masalah hukum," kata Julius saat memberikan kata sambutannya.

Dijelaskan Julius, dengan adanya MP3, yang akan dibentuk hingga ke tingkat daerah nantinya, maka saat PPAT ingin disidik oleh penyidik, khususnya soal pengambilan berkas-berkas pendukyng perkara dari kantor PPAT maka harus sepengetahuan atau izin dari MP3.

"Karena akta adalah rahasia negara yang sembarang orang boleh mengetahuinya. MP3 juga memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada PPAT yang tersangkut hukum," jelasnya.

Terkait hal itu, mewakili Menteri ATR & BPN, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Jamaludin mengatakan MP3 dibentuk melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor.2 Tahun 2018. Tujuannya untuk melakukan pembinaan kepada PPAT dan Pengawasan terhadap kinerja PPAT dalam melaksanakan kode etiknya.

"Jadi MP3 ini dibentuk tujuannya selain membantu PPAT yang tersangkut masalah hukum juga dapat memberikan sanksi kepada PPAT yang melanggar kode etiknya. Sanksi bisa sampai pada pemecatan dan pencabutan izin sebagai PPAT," kata Jamaludin dalam paparannya sebagai keynote speaker di seminar tersebut.

Dikatakan Jamaludin, saat ini ada 37.000 PPAT di Infonesia. Namun sayangnya penyebarannya tidak merata hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah saja, khususnya di kota-kota besar. "Oleh karena itu, dalam kesempatan jni saya meminta kerja sama Ketua PP IPPAT mengatur hal ini. Sebagai contoh kasus yang kami (Kemen ATR-BPN) ada PPAT yang minta pindah daerah tugas padahal dia baru saja di tempatkan di daerah itu, bahkan belum melakukan apa-apa. Kalau begini, kasihan masyarakat di daerah-daerah yang tidak ada PPAT-nya tidak terlayani," ungkapnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Jamaludin, saat ini baru 51 juta bidang tanah yang memiliki akta se-Indonesia, masih ada ratusan juta bidang tanah lagi yang belum diaktakan.

"Jadi bagaimana bidang tanah warga mau diaktakan kalau PPAT-nya tidak ada atau sulit ditemukan kalau penyebarannya tidak merata, menumpuk di wilayah-wilayah tertentu saja," pungkasnya.

Mengenai keanggotaan MP3, kata Jamaludin, akan diisi dari perwakilan dari Kementerian dan anggota IPPAT sesuai tingkatannya di seluruh wilayah di Indonesia.

"Jumlahnya sebaiknya ganjil; misal, 2 dari Kementerian, 2 dari IPPAT dan 1 dari di lyar itu. Tujuannya agar dalam mengambil keputusan ada 1 suara penentu jika masing-masing kelompok (Kementerian dan IPPAT) bersikukuh atas pendapatnya," terangnya.

Sesuai pesan Menteri, Jamaludin berharap agar IPPAT yang duduk di badan MP3 adalah orang yang pakar, menguasai betul soal pertanahan bukan karena faktor senioritas.

"PPPAT senior belum tentu paham atau pakar karena keadaan dan aturan pertanahan terus berubah. Jadi PPAT harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan dan pemahamannya," imbaunya. (ARP)


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Wisuda Ke 66 Unindra Prof Gautam Kumar Lakukan Orasi Ilmiah
News
Jakarta, sentananews. comAda yang menarik dalam pelaksanaan wisuda ke 66 Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI yang di laksana...
​Monumen Kapsul Waktu di Merauke Siap Diresmikan Presiden
News
Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua, yang menyimpan Impian Indonesia 2015-2085, telah rampung dibangun. Rencananya, Presiden...
Pulau Seribu Resmikan Gerai Dekranasda
News
Jakarta, sentananews.comPemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu resmikan gerai Dekranasda dan pameran produk unggulan Us...
Belasan Bangli di Bantaran Kali Mati Angke Ditertibkan
News
Jakarta, sentana news. comDalam upaya mengatasi banjir saat musim hujan, belasan bangunan liar yang berada di bantaran Kali Ite...
​Pertamina Sumbagsel Serahkan Ambulans untuk Warga
News
Masih dalam suasana Hari Pahlawan, Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel menyerahkan dua (2) unit mobil ambulans ke...
Pelebaran Alur Tano Ponggol, Tingkatkan Pariwisata di Danau Toba
News
Untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang bertaraf internasiona...
Pertamina Lubricants Dukung Pembangunan RPTRA
News
PT Pertamina Lubricants melalui Production Unit Jakarta turut peduli terhadap pendidikan dan kemajuan anak bangsa melalui progr...
​Dijanji Jadi Pegawai PT KAI, 128 Orang Terpedaya Oknum Penipu
News
Kasus penipuan terhadap 128 orang dengan modus rekrutmen penerimaan pegawai PT KAI yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung ja...
​Presiden Kembali Ungkit Soal Politik Genderuwo
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkit soal politik genderuwo dengan menyebut ada pihak di dalam negeri yang mencoba ...