Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Praktik Korupsi Masih Terjadi di Pemda DKI

24 Maret 2017, 19.35.37

​Praktik Korupsi Masih Terjadi di Pemda DKI

Jakarta, Sentananews.com

Upaya pemberantasan praktik KKN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ternyata belum membuahkan hasil maksimal. Pasalnya praktik kotor tersebut masih berlangsung mulus, bahkan muncul korupsi gaya baru.

Koordinator Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu menyebutkan, korupsi gaya baru tersebut terendus dalam materi pembangunan sistem polder aliran barat. Angkanya pun cukup fantastis, yaitu sebesar Rp39,9 miliar.

"Kuat dugaan praktik kongkalikong ini bisa berlangsung mulus karena kerjasama yang rapi antara Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), Dinas Tata Air DKI dan pihak swasta," kata Victor melalui siaran elektroniknya, Kamis (23/3).

Victor menuturkan, dugaan korupsi gaya baru ini berawal dari jawaban Kepala Dinas Tata Air, Teguh Hendrawan pada 11 Agustus 2016 lalu yang menyebutkan keseluruhan administrasi PT Asiana Technologi Lestary (ATL), selaku pemenang tender, sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

Padahal, berdasarkan penelusuran LP2AD, administrasi PT ATL diketahui cacat demi hukum. Hal tersebut terlihat di administrasi STP Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri per 30 Juni 2016, tidak sesuai dengan keterangan domisili perusahaan.

"Padahal di tanggal tersebut proses lelang ulang sedang berjalan. Kedua, yang paling miris menurut saya, STP Distributor Tunggal terbit per 30 Juni 2016 oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Fetnayeti. Namun Nota Dinas Pokja BK.J Nomor 1426/BK.J/-1.793.2 tanggal 12 Juli 2016 terbit pula," papar Victor.

"Hal inii mengindikasikan seakan-akan Ketua Pokja BK.J dan oknum Dinas Tata Air mengarahkan kegiatan dimaksud untuk PT ATL dengan mengabaikan peserta lain seperti PT Indobara Bahana dan PT. Penata Karya Keluarga Utama," lanjut dia

Persoalan lain yang dipertanyakan adalah, penetapan PT ATL dengan domisili yang berbeda dikabulkan BPPBJ. "Dari beberapa kesalahan administrasi tersebut, kami menduga PT ATL ada persekongkolan dengan Kepala BPPBJ dan Kadis Tata Air DKI," tegas Victor.

Melihat dugaan kasus pembangunan polder senilai Rp 39,9 miliar ini, Victor mengaku sudah melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI.

"Awalnya, keberadaan PT ATL di Intercon sesuai dokumen perusahaan saat pendaftaran. Pada proses evalusi ternyata domisilinya beruban di Taman Aries sesuai penetapan BPPBJ. Inilah bentuk korupsi gaya baru di DKI yang saya maksud," pungkas Victor. (rif)

Penulis: Haholongan Pakpahan


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Banyak Bermain Proyek, KPK Harus Periksa Kemenkes
News
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui satuan kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di tahun anggaran 2016 menj...
HUT Golkar ke 54, Presiden: Indonesia Terus Menanti Karyamu
News
Puncak peringatan HUT Partai Golkar yang ke-54, Minggu (21/10) sore berlangsung meriah. Dengan mengangkat tema "Bersama Rakyat,...
Terkait Penyegelan 3 Gereja di Jambi, GMKI Se-Indonesia Serentak Gelar Aksi
News
BUNTUT adanya penyegelan terhadap tiga Gereja di Kota Jambi pada tanggal 27 September 2018 yakni; Gereja GSJA, GMI, dan HKI ber...
​Pelukan YBM PLN untuk Pengungsi Dusun Wombo
News
Petang itu, jumat (28/9) Masliani (25) masih terkulai lemas di salah satu ruangan Puskesmas Pantoloan, Palu. Dirinya masih mela...
Tanggap Darurat Bencana Harus Sediakan Fasum dan Fasos
News
Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya mengatakan, pemerintah telah berupaya keras untuk dap...
​Pemerintah Bersatu Pulihkan Wilayah Terkena Bencana
News
Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletu...
Suap Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Lippo Group
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Op...
​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat
News
Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingg...
3,6 Juta Pelamar Bersaing di Seleksi CPNS 2018
News
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan total pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil...