Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Praktik Korupsi Masih Terjadi di Pemda DKI

24 Maret 2017, 19.35.37

​Praktik Korupsi Masih Terjadi di Pemda DKI

Jakarta, Sentananews.com

Upaya pemberantasan praktik KKN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ternyata belum membuahkan hasil maksimal. Pasalnya praktik kotor tersebut masih berlangsung mulus, bahkan muncul korupsi gaya baru.

Koordinator Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu menyebutkan, korupsi gaya baru tersebut terendus dalam materi pembangunan sistem polder aliran barat. Angkanya pun cukup fantastis, yaitu sebesar Rp39,9 miliar.

"Kuat dugaan praktik kongkalikong ini bisa berlangsung mulus karena kerjasama yang rapi antara Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), Dinas Tata Air DKI dan pihak swasta," kata Victor melalui siaran elektroniknya, Kamis (23/3).

Victor menuturkan, dugaan korupsi gaya baru ini berawal dari jawaban Kepala Dinas Tata Air, Teguh Hendrawan pada 11 Agustus 2016 lalu yang menyebutkan keseluruhan administrasi PT Asiana Technologi Lestary (ATL), selaku pemenang tender, sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

Padahal, berdasarkan penelusuran LP2AD, administrasi PT ATL diketahui cacat demi hukum. Hal tersebut terlihat di administrasi STP Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri per 30 Juni 2016, tidak sesuai dengan keterangan domisili perusahaan.

"Padahal di tanggal tersebut proses lelang ulang sedang berjalan. Kedua, yang paling miris menurut saya, STP Distributor Tunggal terbit per 30 Juni 2016 oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Fetnayeti. Namun Nota Dinas Pokja BK.J Nomor 1426/BK.J/-1.793.2 tanggal 12 Juli 2016 terbit pula," papar Victor.

"Hal inii mengindikasikan seakan-akan Ketua Pokja BK.J dan oknum Dinas Tata Air mengarahkan kegiatan dimaksud untuk PT ATL dengan mengabaikan peserta lain seperti PT Indobara Bahana dan PT. Penata Karya Keluarga Utama," lanjut dia

Persoalan lain yang dipertanyakan adalah, penetapan PT ATL dengan domisili yang berbeda dikabulkan BPPBJ. "Dari beberapa kesalahan administrasi tersebut, kami menduga PT ATL ada persekongkolan dengan Kepala BPPBJ dan Kadis Tata Air DKI," tegas Victor.

Melihat dugaan kasus pembangunan polder senilai Rp 39,9 miliar ini, Victor mengaku sudah melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI.

"Awalnya, keberadaan PT ATL di Intercon sesuai dokumen perusahaan saat pendaftaran. Pada proses evalusi ternyata domisilinya beruban di Taman Aries sesuai penetapan BPPBJ. Inilah bentuk korupsi gaya baru di DKI yang saya maksud," pungkas Victor. (rif)

Penulis: Haholongan Pakpahan


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

SP PLN Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi di PLN
News
Serikat Pekerja (SP) PLN mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus suap yang terkait dengan proyek PLT...
​30 Finalis Miss Grand Indonesia.Kunjungi Lanud Halim Perdanakusuma
News
Ketua PIA Ardya Garini, Ayu Yuyu Sutisna menerima kunjungan Ketua yayasan Dharma Gatari Ibu Dikma Paradiba, beserta ke 30 Final...
Kerjasama KPUPR-TNI Rawat Sungai dan Situ di Jabodetabek
News
Pemeliharaan sungai dan situ sebagai bagian pengendalian banjir di kawasan Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Be...
Presiden Resmikan 5 Venues Asian Games di Jakabaring Palembang
News
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemu...
Pemerintah akan Renovasi dan Bangun Rumah Baru Untuk Zohri
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan renovasi rumah keluarga Lalu Muhammad Zohri dan membangun...
​SP FKPPA: Stop Distribusi Avtur Jadi Opsi Terakhir
News
Sekretaris Jenderal SP FKPPA, Capt Marcelius Hakeng J mengatakan, upaya aksi industrialisasi berupa mogok kerja yang dilakukan ...
​Anggota DPR Ditangkap KPK di Rumdin Idrus Marhan
News
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan, ada satu orang yang ditangkap di rumah dinas seorang menteri dalam operasi tangkap...
​Menteri Basuki Tindaklanjuti Perintah Presiden Renovasi Rumah Zohri
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan ren...
​Pemprov DKI Jakarta Fasilitasi Konas HKBP
News
Ketua Panitia "Konsultasi Nasional" Huria Kristen Batak Protestan, Pdt, Midian K.H Sirait mengucapkan terima kasih kepada Pemer...