Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menhub: Proyek Kereta Cepat Tunggu Izin Amdal

13 Jan. 2016, 15.23.10

Menhub: Proyek Kereta Cepat Tunggu Izin Amdal

Jakarta, Sentananews.com

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diawali dengan pemancangan batu pertama atau "groundbreaking" tinggal menunggu hasil analisis dampak lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (13/1) mengatakan apabila amdalnya belum keluar, maka izin pembangunannya tidak akan terbit.

"Yang penting kami tunggu hasil amdal. Kalau desainnya sudah, tinggal tunggu amdalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ucapnya.

Jonan mengatakan pihaknya telah menandatangani izin trase kepada Kereta Api Cepat Indonesia China (PT KCIC) dan tahap selanjutnya, yakni mengurus izin badan usaha penyelenggara prasarana, surat pernyataan bahwa modal disetor tidak bisa ditarik kembali dan surat izin pembangunan.

"Jadi kalau menyelenggarakan prasarana saya kira sebentar lagi ditandatangani, mungkin hari ini atau besok," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan prakiraan pemancangan baru pertama di Walini.

Hermanto meminta PT KCIC untuk menentukan titik-titik sepanjang 1-2 kilometer untuk persiapan pemancangan batu pertama. "Buat 'groundbreaking' saya minta duluan," katanya.

Dia mengatakan lintasan KA cepat tidak akan mengganggu jalur LRT (light rapid transit) karena KA cepat dialihkan ke bagian Selatan tol, sementara LRT di Utara tol.

Izin trase tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung Lintas Halim-Tegalluar.

Trase jalur KA Cepat Jakarta-Bandung memiliki panjang 142,3 kilometer, dengan empat stasiun dan satu dipo, di antaranya Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Fasilitas operasi berupa dipo berada di Tegalluar.

PT KCIC juga telah memgajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan penetapan sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah modal setor sekurang-kurangnya Rp1 triliun yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pertamina Sumbagsel Serahkan Ambulans untuk Warga
News
Masih dalam suasana Hari Pahlawan, Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel menyerahkan dua (2) unit mobil ambulans ke...
Pelebaran Alur Tano Ponggol, Tingkatkan Pariwisata di Danau Toba
News
Untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang bertaraf internasiona...
Pertamina Lubricants Dukung Pembangunan RPTRA
News
PT Pertamina Lubricants melalui Production Unit Jakarta turut peduli terhadap pendidikan dan kemajuan anak bangsa melalui progr...
​Dijanji Jadi Pegawai PT KAI, 128 Orang Terpedaya Oknum Penipu
News
Kasus penipuan terhadap 128 orang dengan modus rekrutmen penerimaan pegawai PT KAI yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung ja...
​Presiden Kembali Ungkit Soal Politik Genderuwo
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkit soal politik genderuwo dengan menyebut ada pihak di dalam negeri yang mencoba ...
​PBB Minta Gerindra Tak Ikut Campur Urusan Partainya
News
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan Partai Gerindra jangan ikut campur men...
​Sengketa Lahan Batu Bara, PT SSP Lakukan PK
News
PT Senyiur Sukses Pratama (SSP), perusahaan batu bara di Kalimantan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding untuk ...
​25.000 Peserta Bersama Presiden Ramaikan Gowes
News
Sebanyak kurang lebih 25.000 peserta turut meramaikan acara gowes sepeda santai bersama Presiden Joko Widodo yang digelar di ha...
​Basarnas Stop Operasi Pencarian Korban Lion Air
News
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya akhirnya memutuskan untuk menghentikan ...