Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menhub: Proyek Kereta Cepat Tunggu Izin Amdal

13 Jan. 2016, 15.23.10

Menhub: Proyek Kereta Cepat Tunggu Izin Amdal

Jakarta, Sentananews.com

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diawali dengan pemancangan batu pertama atau "groundbreaking" tinggal menunggu hasil analisis dampak lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (13/1) mengatakan apabila amdalnya belum keluar, maka izin pembangunannya tidak akan terbit.

"Yang penting kami tunggu hasil amdal. Kalau desainnya sudah, tinggal tunggu amdalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ucapnya.

Jonan mengatakan pihaknya telah menandatangani izin trase kepada Kereta Api Cepat Indonesia China (PT KCIC) dan tahap selanjutnya, yakni mengurus izin badan usaha penyelenggara prasarana, surat pernyataan bahwa modal disetor tidak bisa ditarik kembali dan surat izin pembangunan.

"Jadi kalau menyelenggarakan prasarana saya kira sebentar lagi ditandatangani, mungkin hari ini atau besok," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan prakiraan pemancangan baru pertama di Walini.

Hermanto meminta PT KCIC untuk menentukan titik-titik sepanjang 1-2 kilometer untuk persiapan pemancangan batu pertama. "Buat 'groundbreaking' saya minta duluan," katanya.

Dia mengatakan lintasan KA cepat tidak akan mengganggu jalur LRT (light rapid transit) karena KA cepat dialihkan ke bagian Selatan tol, sementara LRT di Utara tol.

Izin trase tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung Lintas Halim-Tegalluar.

Trase jalur KA Cepat Jakarta-Bandung memiliki panjang 142,3 kilometer, dengan empat stasiun dan satu dipo, di antaranya Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Fasilitas operasi berupa dipo berada di Tegalluar.

PT KCIC juga telah memgajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan penetapan sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah modal setor sekurang-kurangnya Rp1 triliun yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Aroma Korupsi Menyeruak dari Tiga Kementrian
News
Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut potensi kerugian negara sebesar Rp ...
Bawaslu Usul Nama Caleg Koruptor Dipampang di TPS
News
BUNTUT dari keputusan Bawaslu RI meloloskan eks napi koruptor menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD I dan II, DPR RI dan DPD di...
​Pameran Seni Printmaking 2018 hadir di Plaza Indonesia
News
Sampai saat ini seni Printmaking and Paper Art di Indonesia masih kurang diminati dan dikenal oleh sebagian masyarakat luas dib...
​Perludem: Hoaks Jadi Ancaman Serius di Pemilu 2019
News
Peredaran berita bohong alias hoaks di media sosial dinilai menjadi ancaman serius bagi jalannya Pemilu 2019. Pembuatan hoaks b...
​Gelaran Pertamina Budaya, Jaga Kelestarian Tari Topeng
News
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (Pertamina Internasional EP) beker...
​Resmi Cawapres, Ma'ruf Mundur dari Rais Aam PBNU
News
Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi mundur sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), setelah resmi menjadi cal...
​Pertamina Run For Charity 6,1 KM Bantu Pendidikan di Belawan
News
Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap sesama, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I menyelenggarakan ...
Jakut Prioritaskan Perbaikan Saluran
News
Jakarta, sentananewsMemasuki musim penghujan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memprioritaskan program penanggulangan...
​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif
News
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 'berseteru' dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita karena polemik impor...