Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

RI Perlu Terbitkan Kepastian Penegakan Hukum di Laut

14 Sep. 2018, 7.19.39

RI Perlu Terbitkan Kepastian Penegakan Hukum di Laut

Jakarta, sentananews.com

Beberapa media internasional mengatakan bahwa Indonesia masih perlu ditertibkan masalah penegakan hukum di laut. Indonesia dianggap salah satu negara yang kurang memiliki kepastian hukum di laut.

Oleh karena itu Bakamla hadir kedepan akan mensinergikan, mengintegrasikan, semua kekuatan yang mempunyai kepentingan di laut.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama (Deputi inhuker) Bakamla RI, Irjen Pol Dr. Abdul Gofur, Drs.M.H. dalam acara Media Gathering bersama Media Massa di Jakarta Kamis (13/9).

Abdul Gafur mengatakan, Badan Keamanan Laut ( Bakamla) Republik Indonesia merupakan badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Menurutnya, Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

"Kita tau bahwa perbedaan kejahatan di darat dan di laut itu sangat luar biasa bendanya. Pencemaran laut misalnya, sangat sulit untuk membuktikannya, kecuali dengan citra satelit," jelasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dalam sistem pembuktian lanjutnya, di negara Indonesia hanya photo pencemaran laut, pembuangan limbah dilaut, terkadang tidak bisa membuktikan sebagai pelaku kejahatan. "Di laut kita harus mempedomani hukum laut internasional. Karena itu penegakan Bakamla hadir sesuai prosudur dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2014," lanjutnya.

"Setiap harinya tidak kurang dari 6000 kapal melewati lautan kita, untuk itu Bakamla tidak dapat bekerja sendiri, kita terintegrasi ada dari TNI AL, POLRI, KKP, dan Kejaksaan, semua bersinergi sesuai dengan penegakan hukum dilaut dengan sistem Multi Door," tambah dia.

Kejahatan di laut, kata dia, tidak hanya satu pasal tapi bermacam macam pasal, bermacam macam Undang-undang yang tersebar di Stakeholder lain, karena itu perlu adanya suatu badan yang mensinergikan menyatukan.

"Mudah mudahan ke depan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kepastian hukum di laut. Dengan hadirnya Bakamla, bisa mensinergikan bagaimana mengawasi laut yang begitu luas, begitu besar kekayaan kita dilaut yang harus kita jaga untuk anak cucu kita. Oleh karena itu diperlukan RUU keamanan laut," pungkasnya.(rif)

Penulis: Marsudi Yudi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Aroma Korupsi Menyeruak dari Tiga Kementrian
News
Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut potensi kerugian negara sebesar Rp ...
Bawaslu Usul Nama Caleg Koruptor Dipampang di TPS
News
BUNTUT dari keputusan Bawaslu RI meloloskan eks napi koruptor menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD I dan II, DPR RI dan DPD di...
​Pameran Seni Printmaking 2018 hadir di Plaza Indonesia
News
Sampai saat ini seni Printmaking and Paper Art di Indonesia masih kurang diminati dan dikenal oleh sebagian masyarakat luas dib...
​Perludem: Hoaks Jadi Ancaman Serius di Pemilu 2019
News
Peredaran berita bohong alias hoaks di media sosial dinilai menjadi ancaman serius bagi jalannya Pemilu 2019. Pembuatan hoaks b...
​Gelaran Pertamina Budaya, Jaga Kelestarian Tari Topeng
News
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (Pertamina Internasional EP) beker...
​Resmi Cawapres, Ma'ruf Mundur dari Rais Aam PBNU
News
Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi mundur sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), setelah resmi menjadi cal...
​Pertamina Run For Charity 6,1 KM Bantu Pendidikan di Belawan
News
Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap sesama, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I menyelenggarakan ...
Jakut Prioritaskan Perbaikan Saluran
News
Jakarta, sentananewsMemasuki musim penghujan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memprioritaskan program penanggulangan...
​Gaduh Impor Beras Buwas vs Mendag Kontraproduktif
News
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 'berseteru' dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita karena polemik impor...