Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Soal LHKPN, ICW: Jajaran Menteri KIB Tak Patuh

14 April 2019, 23.36.26

​Soal LHKPN, ICW: Jajaran Menteri KIB Tak Patuh

Jakarta, sentananews.com

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan para menteri era Presiden Joko Widodo tak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan tak ada satu pun menteri yang melaporkan hartanya hingga 31 Maret ini. "Data ini mengecewakan, para menteri tidak patuh lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)," ucap Kurnia di Kantor ICW, Minggu (14/4).

Data itu diperoleh ICW setelah menelusuri laman ACCH-KPK, e-LHKPN, dan Pantau LHKPN pada 8 April. Hanya satu menteri yakni Mendag Enggartiasto Lukita yang melaporkan hartanya pada 2017.

Namun, beberapa menteri seperti Menkeu Sri Mulyani, MenESDM Ignasius Jonan, Menko Polhukan Wiranto, dan Mendes Eko Putro terakhir melaporkan pada 2016.

Sebagian besar menteri melaporkan hartanya terakhir pada 2014, tak lama setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi anak buahnya. Di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi.

Beberapa menteri bahkan tercatat tak pernah melaporkan hartanya setelah menjabat, seperti Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Koperasi AAGN Puspayoga, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menhub Budi Karya, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

ICW menyatakan undang-undang jelas mengatur pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala setiap tahun paling lambat 31 Maret di tahun berikutnya.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh sebab itu, ia menyuarakan revisi UU Tindak Pidana Korupsi untuk mempertegas sanksi pemidanaan bagi penyelenggara yang tak patuh LHKPN.

"Perlu ada sanksi administrasi tegas misalnya penundaan gaji atau promosi jabatan. Bahkan sanksi pemecatan bagi yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN," tuturnya.

Sanksi serupa juga bisa diberikan kepada pejabat yang melaporkan LHKPN tapi tidak seluruhnya benar atau menutupi kekayaan sesungguhnya.

Secara keseluruhan eksekutif berada di posisi pertama atas kepatuhan LHKPN dengan 75, 11 persen wajib lapor sudah melakukan tugasnya. Posisi kedua diisi MPR dengan 75 persen. Yudikatif menempati posisi ketiga dengan 61,06 persen dan DPR di posisi bontot dengan 56,50 persen.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Satpol PP Meruya Utara Gelar Operasi Miras
News
Jakarta, sentananews.comPetugas gabungan Satpol PP Kel.Meruya Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat menggelar operasi minuman keras...
​TPPU Kasus Narkotika, BNN Sita Aset Rp 10 Miliar
News
Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengungkapkan, pihaknya berhas...
​KSBSI DKI Tegas Tolak People Power
News
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menegaskan sikap untuk tidak melakukan aksi dan kegiatan dala...
PA 212 Cilegon Imbau Masyarakat Tunggu Pengumuman Resmi KPU
News
Jelang pengumuman hasil rekapitulasi resmi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 mendatang, Ketua Pe...
Rekapitulasi Suara Perolehan Suara di Wilayah Jakarta Timur
News
Selasai sudah Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kota jakarta timur,digedung KNPI Jl.Balapan Sepeda.Rawamangun,Kamis Pukul 21.10 ...
PT Oval Advertising Umrohkan 8 Karyawannya
News
PT Oval Advertising salah satu perusahaan periklanan reklame di DKI Jakarta, gelar buka puasa bersama dengan insan Media, di Ho...
​Wiranto Minta Aparat Cegah Warga ke Jakarta 22 Mei
News
Menko Polhukam Wiranto meminta pemerintah daerah dan aparat di seluruh daerah menghalau pergerakan masyarakat menuju DKI Jakart...
Prajurit TNI Ikut Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
News
Dalam rangka memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan konstruksi yang dilakukan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan...
​PLN Berbagi Kebahagiaan Bersama 8.000 Anak Yatim
News
Sebagai bentuk rasa syukur dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, PLN Peduli dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN meny...