Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Tentukan Kerugian Negara pada Tipikor Butuh Pedoman

13 Maret 2018, 16.36.38

​Tentukan Kerugian Negara pada Tipikor Butuh Pedoman

Jakarta, sentananews.com

GUNA menjawab isu adanya perdebatan diantara penegak hukum terkait ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dan menentukan besaran jumlah rill kerugian negara yang dikorupsi serta standar vonis hukuman yang diterima oleh pelaku korupsi, Fakultas Hukum (FH) Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerjasama dengan Hans Seidel Foundation (HSF) dari Jerman, menggelar seminar hukum tahunan bertajuk; "Problematika Kerugian Keuangan Negara dan Metode Perhitungan Dalam Tindak Pidana Korupsi", Senin (12/3).

Dekan FH UKI, Hulman Panjaitan, S.H, M.H mengatakan tidak adanya pedoman yang pasti terkait hal tersebut mendorong FH UKI mengangkat tema itu guna memberikan masukan kepada pemerintah menemukan pedoman pasti tentang adany tindak pidana korupsi, besaran kerugian negara yang ditimbulkan dan besaran hukuman yang dikenakan kepada pelaku korupsi dengan kajian yang dibahas secara ilmiah.

"Melalui seminar ini diharapkan dapat membantu pemerintah memberikan masukan positif dalam rangka upaya mencapai target kita bersama memberantas korupsi," kata Hulman dalam sambutannya di Grha William Soeryawidjaja, kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, Senin (12/3).

Menurut Hulman, Seminar tersebut adalah seminar tahunan yang keempat kalinya yang digelar FH UKI bekerjasama dengan HSF yang juga difasilitasi oleh Kemenkumham, sejak Tahun 2015.

"Ini sebagai bentuk sumbangsi UKI sebagai lembaga pendidikan kepada negara. UKI sebagai kampus KASIH sudah mendeklarasikan diri sebagai kampus Anti Korupsi, Anti Narkoba dan Anti Radikalisme, " tandasnya.

Hadir sebagai pemateri dalam seminar yang terbagi dalam dua session tersebut; Prof, Eman Rajagukguk, S.H, LLm, Ph.D (dosen UI), Hakim Agung RI Prof, Dr, Surya jaya, S.H, M.H, mantan Rektor UKI yang juga mantan Hakim MK Dr, Maruarar Siahaan, S.H, M.H, M.Ba, Theodorus M Tuanakota, S.E, Akt (Dosen FE-UI) dan pejabat kantor Pusat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dalam paparannya bertajuk; "Keuangan Negara di Dalam BUMN: Suatu Catatan Kritis".Erman Rajagukguk mengkhawatirkan adanya pemahaman bila bukan keuangan negara, tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi, sementara aset di BUMN tidak dianggap sebagai kekayaan negara. Hal itu tertuang dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi tu berkenaan dengan Keuangan Negara saja.

"Menurut saya ini perlu segera diperbaharui. Indonesia dengan UU No.7 Tahun 2006 telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption pada 18 April 2003, dimana menurut convensi ini korupsi adalah penyakahgunaan keuangan siapa saja. perubahan UU tersebut bisa dilakukan dengan Perppu agar lebih cepat," papar Erman,

Menurut Erman, bila kekayaan BUMN bukanlah kekayaan negara, tindak pidana korupsi tetap dapat diterapkan kepada BUMN berdasarkan convensi tadi yang telah diatifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006, dimana dinyatakan bahwa korupsi berlaku terhadap keuangan siapa saja, termasuk keuangan swasta. "Jadi KPK, Kejaksaan dan Kepolisian tetap mempunyai wewenang untuk menyelidiki menyelidiki korupsi di BUMN," katanya.

Sementara, Maruarar Siahaan berpandangan bahwa untuk menjaga dan mengawasi keuangan Negara sesuai dengan tujuannya maka sebaiknya BPKP dan BPK diasatukan saja agar tidak terlalu banyak lembaga yang memeriksa keuangan Negara yang justru kemungkinan menyebabkan lebih banyak kewajiban yang harus dipikul terperiksa terkait pengelolaan uang Negara.

Menurut Maruarar, pelaku korupsi, selain hukuman penjara, harus diancam dengan hukuman pemiskinan sehingga membuat tindakan korupsi menjadi tidak menarik lagi.

"Untuk secara efektif mengembalikan kerugian Negara yang dikorupsi, harus disita juga harta pelaku yang ada dikuasi oleh anak dan istrinya. Harus disita secara tepat waktu, jangan ketika divonis baru harta disita , keburu disembunyikan. Selama ini, ganti rugi oleh koruptor yang divonis hakim, nilainya selalu lebih rendah dari jumlah yang dikorupsi," jelasnya.

Sejurus dengan Maruarar, Theodorus Tuanakotta berpendapat agar dalam penuntutan, pelaku tindak pidana korupsi bukan Cuma mengganti kerugian Negara dengan jumlah nilai yang dikorupsi, tetapi harus lebih dari itu gna efek jera. "Karena khan pemerintah mengeluarkan cost (biaya) mulai dari pengintaian, penangkapan, proses penuntutan hingga putusan," terangnya.

Turut hadir dalam seminar tersebut, perwakilan Kemenkumham, para rektor atau pimpinan perguruan tinggi lainnya, Direktur eksekutif HSF dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Penulis: Agus R.Panjaitan


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Sudin Pendidikan I Jakbar  Sosialisasikan Kesadaran Hukum di  Sekolah
News
Jakarta, sentananews.com Suku Dinas Pendidikan wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Lembaga Bantuan Hukum Tosa, me...
Tokoh Lintas Agama Minta Tragedi Kemanusiaan New Zealand Jangan Dipolitisasi
News
BERTEMPAT di aula gedung Kementerian Agama RI, sejumlah Tokoh-tokoh agama dan kepercayaan serta masyarakat sipil Indonesia bers...
Ratusan Satpol PP Jakbar Kerja Bakti di Lokasi Kebakaran
News
Jakarta, sentananews.com Petugas Satpol PP Jakarta Barat didukung petugas PPSU, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan TNI, mela...
​Suvey Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Menurun
News
Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin atau TKN Jokowi - Ma'ruf membantah pihaknya tidak bekerja untuk memenangkan pet...
​Penetapan Tersangka Pembajak Truk Tanki Sudah Sesuai KUHAP
News
Pengacara dan Pendiri Law Office LSS Jakarta, Lonna Lengkong menegaskan, bahwa dengan ditetapkannya 5 orang tersangka pembajaka...
Diminta Pemerintah Urus  Lahan Fasos-Fasum TSI Semanan
News
Jakarta, sentananews.comKondisi lahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos/Fasum) di RT.016/12,Taman Semanan Indah (TSI) ...
Terkait Aliran Dana, KPK Dalami Delapan Anggota DPRD Jambi
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami terhadap delapan anggota DPRD Provinsi Jambi soal aliran dana dalam penyidikan kas...
​KPK Dorong Revisi UU Pemberantasan Tipikor
News
Komisi Pemilihan AmomPK mendorong revisi Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemb...
Ekonom Konstitusi: Penangkapan Mantan AMT Sudah Tepat
News
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengaku heran dengan munculnya pernyataan menyayangkan penangkapan mantan sopir mobil tangki at...