Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Tentukan Kerugian Negara pada Tipikor Butuh Pedoman

13 Maret 2018, 16.36.38

​Tentukan Kerugian Negara pada Tipikor Butuh Pedoman

Jakarta, sentananews.com

GUNA menjawab isu adanya perdebatan diantara penegak hukum terkait ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dan menentukan besaran jumlah rill kerugian negara yang dikorupsi serta standar vonis hukuman yang diterima oleh pelaku korupsi, Fakultas Hukum (FH) Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerjasama dengan Hans Seidel Foundation (HSF) dari Jerman, menggelar seminar hukum tahunan bertajuk; "Problematika Kerugian Keuangan Negara dan Metode Perhitungan Dalam Tindak Pidana Korupsi", Senin (12/3).

Dekan FH UKI, Hulman Panjaitan, S.H, M.H mengatakan tidak adanya pedoman yang pasti terkait hal tersebut mendorong FH UKI mengangkat tema itu guna memberikan masukan kepada pemerintah menemukan pedoman pasti tentang adany tindak pidana korupsi, besaran kerugian negara yang ditimbulkan dan besaran hukuman yang dikenakan kepada pelaku korupsi dengan kajian yang dibahas secara ilmiah.

"Melalui seminar ini diharapkan dapat membantu pemerintah memberikan masukan positif dalam rangka upaya mencapai target kita bersama memberantas korupsi," kata Hulman dalam sambutannya di Grha William Soeryawidjaja, kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, Senin (12/3).

Menurut Hulman, Seminar tersebut adalah seminar tahunan yang keempat kalinya yang digelar FH UKI bekerjasama dengan HSF yang juga difasilitasi oleh Kemenkumham, sejak Tahun 2015.

"Ini sebagai bentuk sumbangsi UKI sebagai lembaga pendidikan kepada negara. UKI sebagai kampus KASIH sudah mendeklarasikan diri sebagai kampus Anti Korupsi, Anti Narkoba dan Anti Radikalisme, " tandasnya.

Hadir sebagai pemateri dalam seminar yang terbagi dalam dua session tersebut; Prof, Eman Rajagukguk, S.H, LLm, Ph.D (dosen UI), Hakim Agung RI Prof, Dr, Surya jaya, S.H, M.H, mantan Rektor UKI yang juga mantan Hakim MK Dr, Maruarar Siahaan, S.H, M.H, M.Ba, Theodorus M Tuanakota, S.E, Akt (Dosen FE-UI) dan pejabat kantor Pusat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dalam paparannya bertajuk; "Keuangan Negara di Dalam BUMN: Suatu Catatan Kritis".Erman Rajagukguk mengkhawatirkan adanya pemahaman bila bukan keuangan negara, tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi, sementara aset di BUMN tidak dianggap sebagai kekayaan negara. Hal itu tertuang dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi tu berkenaan dengan Keuangan Negara saja.

"Menurut saya ini perlu segera diperbaharui. Indonesia dengan UU No.7 Tahun 2006 telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption pada 18 April 2003, dimana menurut convensi ini korupsi adalah penyakahgunaan keuangan siapa saja. perubahan UU tersebut bisa dilakukan dengan Perppu agar lebih cepat," papar Erman,

Menurut Erman, bila kekayaan BUMN bukanlah kekayaan negara, tindak pidana korupsi tetap dapat diterapkan kepada BUMN berdasarkan convensi tadi yang telah diatifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006, dimana dinyatakan bahwa korupsi berlaku terhadap keuangan siapa saja, termasuk keuangan swasta. "Jadi KPK, Kejaksaan dan Kepolisian tetap mempunyai wewenang untuk menyelidiki menyelidiki korupsi di BUMN," katanya.

Sementara, Maruarar Siahaan berpandangan bahwa untuk menjaga dan mengawasi keuangan Negara sesuai dengan tujuannya maka sebaiknya BPKP dan BPK diasatukan saja agar tidak terlalu banyak lembaga yang memeriksa keuangan Negara yang justru kemungkinan menyebabkan lebih banyak kewajiban yang harus dipikul terperiksa terkait pengelolaan uang Negara.

Menurut Maruarar, pelaku korupsi, selain hukuman penjara, harus diancam dengan hukuman pemiskinan sehingga membuat tindakan korupsi menjadi tidak menarik lagi.

"Untuk secara efektif mengembalikan kerugian Negara yang dikorupsi, harus disita juga harta pelaku yang ada dikuasi oleh anak dan istrinya. Harus disita secara tepat waktu, jangan ketika divonis baru harta disita , keburu disembunyikan. Selama ini, ganti rugi oleh koruptor yang divonis hakim, nilainya selalu lebih rendah dari jumlah yang dikorupsi," jelasnya.

Sejurus dengan Maruarar, Theodorus Tuanakotta berpendapat agar dalam penuntutan, pelaku tindak pidana korupsi bukan Cuma mengganti kerugian Negara dengan jumlah nilai yang dikorupsi, tetapi harus lebih dari itu gna efek jera. "Karena khan pemerintah mengeluarkan cost (biaya) mulai dari pengintaian, penangkapan, proses penuntutan hingga putusan," terangnya.

Turut hadir dalam seminar tersebut, perwakilan Kemenkumham, para rektor atau pimpinan perguruan tinggi lainnya, Direktur eksekutif HSF dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Penulis: Agus R.Panjaitan


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Pemkab Kepulauan Seribu Galakkan Jumat Bersih
News
Jakarta, sentanews.comGuna menanggulangi sampah di Kepulauan Seribu, Pemerintah Kabupaten galakkan Jumat bersih. Jumat bersih s...
​Kementerian PUPR Terima Medali Emas Simpul Jaringan Geospasial
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan Bhumandala Kanaka Tahun 2018 atau Medali Emas untuk...
 Fokan Dan Dinas Pendidikan  Ajak Pelajar Jakarta Berperan Dalam P4GN
News
Jakarta, sentananews. comSaat ini bangsa Indonesia dalam fase bencana Narkoba, wajib hukumnya bagi seluruh komponen bangsa ambi...
Lurah Sunter Agung Tak akan Ajukan Permohonan Izin Loksem
News
Jakarta, sentananews.comTerkait perizinan lokasi sementara (Loksem) di jalur hijau yang terletak di RW 10, Kelurahan Sunter Agu...
Lingkungan Bersih, Masyarakat Berdaya Melalui Bank Sampah
News
Dalam upaya mewujudkan komitmen dan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan, PT Pertamina Lubricants m...
 Harbolnas 2018, TCL Bersama Lazada Gelar Diskon Besar Besaran
News
Jakarta, Sentana news. comHari belanja online nasional (Harbolnas) menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat lu...
PKT Kecamatan  Koja Peduli UMKM
News
Jakarta, sentana news. comSebanyak 58 pelaku usaha mikro kecil menegah (UMKM) di wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara, mengiku...
Nikmati Promo Smart Android TV
News
Jakarta, sentananews. comProdusen televisi asal China, yakni TCL akan mengadakan Grand Year and Sale di Lazada pada hari Senin ...
Minim Dukungan DPP, Deklarasi GBB Dukung Jokowi-Amin Ditunda​
News
KETUA Panitia Deklarasi Gerakan Batak Bersatu (GBB) dukung pemenangan Pasangan Capres dan Cawapes Jokowi - Maruf Amin, Bangun S...