Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Tentukan Kerugian Negara pada Tipikor Butuh Pedoman

13 Maret 2018, 16.36.38

​Tentukan Kerugian Negara pada Tipikor Butuh Pedoman

Jakarta, sentananews.com

GUNA menjawab isu adanya perdebatan diantara penegak hukum terkait ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dan menentukan besaran jumlah rill kerugian negara yang dikorupsi serta standar vonis hukuman yang diterima oleh pelaku korupsi, Fakultas Hukum (FH) Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerjasama dengan Hans Seidel Foundation (HSF) dari Jerman, menggelar seminar hukum tahunan bertajuk; "Problematika Kerugian Keuangan Negara dan Metode Perhitungan Dalam Tindak Pidana Korupsi", Senin (12/3).

Dekan FH UKI, Hulman Panjaitan, S.H, M.H mengatakan tidak adanya pedoman yang pasti terkait hal tersebut mendorong FH UKI mengangkat tema itu guna memberikan masukan kepada pemerintah menemukan pedoman pasti tentang adany tindak pidana korupsi, besaran kerugian negara yang ditimbulkan dan besaran hukuman yang dikenakan kepada pelaku korupsi dengan kajian yang dibahas secara ilmiah.

"Melalui seminar ini diharapkan dapat membantu pemerintah memberikan masukan positif dalam rangka upaya mencapai target kita bersama memberantas korupsi," kata Hulman dalam sambutannya di Grha William Soeryawidjaja, kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, Senin (12/3).

Menurut Hulman, Seminar tersebut adalah seminar tahunan yang keempat kalinya yang digelar FH UKI bekerjasama dengan HSF yang juga difasilitasi oleh Kemenkumham, sejak Tahun 2015.

"Ini sebagai bentuk sumbangsi UKI sebagai lembaga pendidikan kepada negara. UKI sebagai kampus KASIH sudah mendeklarasikan diri sebagai kampus Anti Korupsi, Anti Narkoba dan Anti Radikalisme, " tandasnya.

Hadir sebagai pemateri dalam seminar yang terbagi dalam dua session tersebut; Prof, Eman Rajagukguk, S.H, LLm, Ph.D (dosen UI), Hakim Agung RI Prof, Dr, Surya jaya, S.H, M.H, mantan Rektor UKI yang juga mantan Hakim MK Dr, Maruarar Siahaan, S.H, M.H, M.Ba, Theodorus M Tuanakota, S.E, Akt (Dosen FE-UI) dan pejabat kantor Pusat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dalam paparannya bertajuk; "Keuangan Negara di Dalam BUMN: Suatu Catatan Kritis".Erman Rajagukguk mengkhawatirkan adanya pemahaman bila bukan keuangan negara, tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi, sementara aset di BUMN tidak dianggap sebagai kekayaan negara. Hal itu tertuang dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi tu berkenaan dengan Keuangan Negara saja.

"Menurut saya ini perlu segera diperbaharui. Indonesia dengan UU No.7 Tahun 2006 telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption pada 18 April 2003, dimana menurut convensi ini korupsi adalah penyakahgunaan keuangan siapa saja. perubahan UU tersebut bisa dilakukan dengan Perppu agar lebih cepat," papar Erman,

Menurut Erman, bila kekayaan BUMN bukanlah kekayaan negara, tindak pidana korupsi tetap dapat diterapkan kepada BUMN berdasarkan convensi tadi yang telah diatifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006, dimana dinyatakan bahwa korupsi berlaku terhadap keuangan siapa saja, termasuk keuangan swasta. "Jadi KPK, Kejaksaan dan Kepolisian tetap mempunyai wewenang untuk menyelidiki menyelidiki korupsi di BUMN," katanya.

Sementara, Maruarar Siahaan berpandangan bahwa untuk menjaga dan mengawasi keuangan Negara sesuai dengan tujuannya maka sebaiknya BPKP dan BPK diasatukan saja agar tidak terlalu banyak lembaga yang memeriksa keuangan Negara yang justru kemungkinan menyebabkan lebih banyak kewajiban yang harus dipikul terperiksa terkait pengelolaan uang Negara.

Menurut Maruarar, pelaku korupsi, selain hukuman penjara, harus diancam dengan hukuman pemiskinan sehingga membuat tindakan korupsi menjadi tidak menarik lagi.

"Untuk secara efektif mengembalikan kerugian Negara yang dikorupsi, harus disita juga harta pelaku yang ada dikuasi oleh anak dan istrinya. Harus disita secara tepat waktu, jangan ketika divonis baru harta disita , keburu disembunyikan. Selama ini, ganti rugi oleh koruptor yang divonis hakim, nilainya selalu lebih rendah dari jumlah yang dikorupsi," jelasnya.

Sejurus dengan Maruarar, Theodorus Tuanakotta berpendapat agar dalam penuntutan, pelaku tindak pidana korupsi bukan Cuma mengganti kerugian Negara dengan jumlah nilai yang dikorupsi, tetapi harus lebih dari itu gna efek jera. "Karena khan pemerintah mengeluarkan cost (biaya) mulai dari pengintaian, penangkapan, proses penuntutan hingga putusan," terangnya.

Turut hadir dalam seminar tersebut, perwakilan Kemenkumham, para rektor atau pimpinan perguruan tinggi lainnya, Direktur eksekutif HSF dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Penulis: Agus R.Panjaitan


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Jasa Marga Berlakukan _Contraflow_ di Km 47 Hingga Km 41 Jalan Tol Japek
News
Untuk mengurai kepadatan lalu lintas arus balik / arah Jakarta, Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas _contraflow_ dari...
H2 Lebaran, Volume Lalin di GT Cileunyi dan GT Ciawi Meningkat
News
Pada hari kedua Lebaran, tepatnya Sabtu (16/6) terpantau adanya peningkatan lalu lintas yang cukup signifikan di sejumlah Gerba...
​Gugatan Ambang Batas Presiden ke MK Didukung Jimly
News
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai harusnya tak ada ambang batas pencalonan presiden pada 2019 men...
Menteri dan Pejabat Negara Hadiri Open House Jokowi
News
Sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pejabat negara menghadiri acara open house yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ist...
Menteri Basuki dan Keluarga ShalatIed di Masjid Kementrian PUPR
News
Pada hari kemenangan 1 Syawal 1439 Hijriah yang bertepatan dengan Jumat, 15 Juni 2018 ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan...
​Venue Layar Ditargetkan Rampung Akhir Juni 2018
News
Pembangunan Venue Layar di Pantai Barat Ancol untuk digunakan pada Asian Games ke-18 ditargetkan selesai akhir Juni 2018. Selur...
​Mudik Bareng Para Pekerja Konstruksi di Kompleks GBK
News
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan mudik ...
​GK Ladies Jokowi Gelar Sembako Murah
News
DALAM rangka Bulan Ramadhan, Galang Kesatuan (GK) Ladies kembali menggelar "Sembako Murah". Kali ini Sembako Murah GK Ladies di...
​Usai Diperiksa, Bupati Tulungagung Langsung Ditahan KPK
News
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan pihaknya akan menahan Bupati Tulungagung nonaktif Sya...