Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat

16 Okt. 2018, 23.58.36

​Terjerembap di 'Tanah Basah' Meikarta, Neneng Dipecat

Jakarta, sentananews.com

Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingga dua periode di kursi Bupati Bekasi sebelum usianya menginjak kepala empat. Namun langkahnya terjerembap di 'tanah basah' megaproyek yang masih dalam pengerjaan: Meikarta.

Atas apa yang dialaminya itu, Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah berkomunikasi dengan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf wilayah Jawa Barat terkait nasib Bupati Bekasi Neneng Hasanah di TKD Jawa Barat. Hasilnya, TKD Jawa Barat yang dipimpin Dedi Mulyadi akan segera mengganti posisi Neneng di TKD Jawa Barat.

Diketahui Bupati Bekasi Neneng Hasanah yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi ini baru saja tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi tersangka dugaan korupsi proyek Meikarta.

"Beliau (Dedi Mulyadi) bilang akan segera diganti dari kepengurusan tim di TKD Jawa Barat. Jadi kepengurusan dia sebagai tim kampanye daerah di Jawa Barat pun juga sudah harus digantikan," ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily di Media Center Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/10).

Ace belum mengetahui siapa yang akan menggantikan Neneng. Menurut Ace, Neneng sendiri memiliki tugas sebagai dewan pengarah teritorial untuk wilayah Bekasi dan Jawa Barat bagian utara. "Posisinya kalau tidak salah sebagai dewan pengarah untuk wilayah bekasi, Jawa Barat bagian utara," jelas Ace.

KPK telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Selain Nenang dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Princess Meganondo Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2019
News
Jakarta, sentananews.comMiss Jambi, Princess Meganondo dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2019. Kemenangan Princess ini otomatis...
​Pertamina Energi Negeri Edukasi Bencana Sejak Dini
News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara memperingatkan Sumut sebagai daerah rawan bencana. Hingga 14...
Alsyami: Pemilu Harus Damai dan Bebas Hoaks
News
ADA dan beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya ...
​Rektor Unhan Buka Rakornis Unhan Tahun Anggaran 2019
News
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP ,secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordina...
​Bawaslu Jaktim Hentikan Kasus Caleg Gerindra
News
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalend...
​Bantu Perjuangan Prabowo-Sandi, Relawan Luncurkan Toko PAS
News
Sebagai upaya membantu perjuangan politik paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan platf...
​Jokowi: Pilih Pemimpin yang Sudah Punya Pengalaman
News
Ribuan alumni Universitas Trisaksi menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI peri...
​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers
News
Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaa...
​Jelang Pemilu, Website KPU Jadi Sasaran Ancaman Serius
News
Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran ancaman yang serius menjelang Pemilu 2019 mendatang. Bahkan ancaman tersebu...