Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Tujuh Penjual Obat Ilegal Dibekuk Polisi

8 Feb. 2019, 8.45.35

​Tujuh Penjual Obat Ilegal Dibekuk Polisi

Jakarta, sentananews.com

TUJUH penjuat obat ilegal dibekuk jajaran Subdit Industri Perdagangan (Indag) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, tujuh orang tersebut yakni MY (19), MA (28), HS (29), MS (29), SF (29), ML (29) dan MD (18). Ketujuhnya ditangkap di lokasi yang berbeda.

"Ada yang ditangkap di Bekasi Kota, Jakarta Timur, Tangerang dan Jakarta Barat. Kebanyakan lokasinya itu di toko kosmetik dan ada juga di toko obat," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (7/2).

Argo menegaskan, para pelaku ditangkap lantaran menjual atau mengedarkan obat-obatan dengan tidak sesuai mekanisme dan aturan yang semestinya. "Obat-obatan yang dijual merk Tramadol, Hexymer, Trihexyphenidly, Alprazolam dan Double LL. Tersangka menjual obat-obatan itu tanpa resep dokter dan tersangka tak dapat menunjukkan dokumen perizinan apotek dan izin apoteker," papar Argo.

Dikatakan Argo, para konsumen dari obat-obatan tersebut didominasi oleh kalangan remaja dan kalangan pelajar SMP dan SMA. "Mereka mengonsumsi itu sebelum melakukan aksi tawuran biasanya. Karena supaya tak berasa saat terkena benda atau senjata tajam," ujarnya.

Obat-obatan yang dijual para tersangka terhadap para konsumen dengan harga mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 25.000 per paket dengan plastik klip kecil. "Dari sales 1 butirnya ini satu begini isi 5 itu antara Rp 10.000 sampai Rp 25.000 dengan isi 3-5 butir, seperti ini dijualnya ya per paket," ucapnya.

Sementara itu, perwakilan dari BPOM DKI Zulfikar menerangkan obat-obatan yang dijual para pelaku tersebut memiliki efek yang dapat menyebabkan halusinasi.

"Dosisnya peningkatan dosis 5 sampai 10 kali itulah menimbulkan efek halusinasi tadi. Kalau pada dosis terapi dia tidak ada masalah itulah pengobatannya. Mungkin ya dampaknya kalau dipergunakannya jadi obat penenang kan ini lama-lama kecanduan juga bisa berbahaya. Tapi kalau pada dosis terapi untuk orang anti Parkinson tremor biasanya dipergunakan pada kasus kizuvreniya di rumah sakit jiwa, kalau kasarnya begitulah," pungkasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dipidana paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. (rif)

Penulis: Sahat Amos Dio


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Sudin Pendidikan I Jakbar  Sosialisasikan Kesadaran Hukum di  Sekolah
News
Jakarta, sentananews.com Suku Dinas Pendidikan wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Lembaga Bantuan Hukum Tosa, me...
Tokoh Lintas Agama Minta Tragedi Kemanusiaan New Zealand Jangan Dipolitisasi
News
BERTEMPAT di aula gedung Kementerian Agama RI, sejumlah Tokoh-tokoh agama dan kepercayaan serta masyarakat sipil Indonesia bers...
Ratusan Satpol PP Jakbar Kerja Bakti di Lokasi Kebakaran
News
Jakarta, sentananews.com Petugas Satpol PP Jakarta Barat didukung petugas PPSU, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan TNI, mela...
​Suvey Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Menurun
News
Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin atau TKN Jokowi - Ma'ruf membantah pihaknya tidak bekerja untuk memenangkan pet...
​Penetapan Tersangka Pembajak Truk Tanki Sudah Sesuai KUHAP
News
Pengacara dan Pendiri Law Office LSS Jakarta, Lonna Lengkong menegaskan, bahwa dengan ditetapkannya 5 orang tersangka pembajaka...
Diminta Pemerintah Urus  Lahan Fasos-Fasum TSI Semanan
News
Jakarta, sentananews.comKondisi lahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos/Fasum) di RT.016/12,Taman Semanan Indah (TSI) ...
Terkait Aliran Dana, KPK Dalami Delapan Anggota DPRD Jambi
News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami terhadap delapan anggota DPRD Provinsi Jambi soal aliran dana dalam penyidikan kas...
​KPK Dorong Revisi UU Pemberantasan Tipikor
News
Komisi Pemilihan AmomPK mendorong revisi Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemb...
Ekonom Konstitusi: Penangkapan Mantan AMT Sudah Tepat
News
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengaku heran dengan munculnya pernyataan menyayangkan penangkapan mantan sopir mobil tangki at...