Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

YLKI Sebut Pemerintah Tak Punya Visi Kesehatan Publik

3 Nov. 2018, 23.29.05

YLKI Sebut Pemerintah Tak Punya Visi Kesehatan Publik

Jakarta, sentananews.com

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kebijakan pembatalan kenaikan cukai rokok membuktikan bahwa pemerintah terlalu dominan dikooptasi dan diintervensi oleh kepentingan industri rokok, terutama industri rokok besar.

Menurut Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, kebijakan pembatalan ini membuktikan juga bahwa pemerintah tidak mempunyai visi terhadap kesehatan publik. Pembatalan kenaikan cukai mengakibatkan produksi rokok meningkat dan makin terjangkau oleh anak-anak, remaja, dan rumah tangga miskin.

"Itu artinya pemerintah menjerumuskan mereka dalam ketergantungan konsumsi rokok. Dan menjerumuskan mereka dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam," kata Tulus dalam keterangan persnya yang diterima Sentana di Jakarta, Sabtu (0311).

Ia mengatakan, pembatalan ini juga akan mengakibatkan kinerja BPJS Kesehatan semakin bleeding dari sisi finansial. Data menunjukkan dengan sangat kuat bahwa dominannya konsumsi rokok di tengah masyarakat (lebih dari 35 persen dari total populasi), menjadi salah satu pemicu utama berbagai penyakit katastropik. Dan jenis penyakit inilah yang mengakibatkan kinerja finansial BPJS Kesehatan berdarah-darah," paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, pembatalan kenaikan cukai juga bukti bahwa pemerintah bertindak abai terhadap perlindungan konsumen. "Sebab cukai adalah instrumen kuat untuk melindungi konsumen, agar tidak semakin terjerumus oleh bahaya rokok, baik bagi kesehatan tubuhnya bahkan kesehatan finansialnya," tukasnya.

"Pembatalan ini pada akhirnya hanya dijadikan kepentingan politik jangka pendek (pilpres). Pemerintah telah mengorbankan kepentingan perlindungan konsumen dan kesehatan publik demi kepentingan jangka pendek," tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah lewat Rapat Kabinet Jum'at (2/11) memutuskan bahwa pada 2019 tidak ada kenaikan tarif cukai rokok. Pada konteks regulasi pembatalan ini adalah bentuk anti regulasi, karena UU Cukai mengamanatkan kenaikan cukai sampai 57 persen.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Princess Meganondo Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2019
News
Jakarta, sentananews.comMiss Jambi, Princess Meganondo dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2019. Kemenangan Princess ini otomatis...
​Pertamina Energi Negeri Edukasi Bencana Sejak Dini
News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara memperingatkan Sumut sebagai daerah rawan bencana. Hingga 14...
Alsyami: Pemilu Harus Damai dan Bebas Hoaks
News
ADA dan beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya ...
​Rektor Unhan Buka Rakornis Unhan Tahun Anggaran 2019
News
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP ,secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordina...
​Bawaslu Jaktim Hentikan Kasus Caleg Gerindra
News
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalend...
​Bantu Perjuangan Prabowo-Sandi, Relawan Luncurkan Toko PAS
News
Sebagai upaya membantu perjuangan politik paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan platf...
​Jokowi: Pilih Pemimpin yang Sudah Punya Pengalaman
News
Ribuan alumni Universitas Trisaksi menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI peri...
​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers
News
Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaa...
​Jelang Pemilu, Website KPU Jadi Sasaran Ancaman Serius
News
Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran ancaman yang serius menjelang Pemilu 2019 mendatang. Bahkan ancaman tersebu...