Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

YLKI Sebut Pemerintah Tak Punya Visi Kesehatan Publik

3 Nov. 2018, 23.29.05

YLKI Sebut Pemerintah Tak Punya Visi Kesehatan Publik

Jakarta, sentananews.com

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kebijakan pembatalan kenaikan cukai rokok membuktikan bahwa pemerintah terlalu dominan dikooptasi dan diintervensi oleh kepentingan industri rokok, terutama industri rokok besar.

Menurut Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, kebijakan pembatalan ini membuktikan juga bahwa pemerintah tidak mempunyai visi terhadap kesehatan publik. Pembatalan kenaikan cukai mengakibatkan produksi rokok meningkat dan makin terjangkau oleh anak-anak, remaja, dan rumah tangga miskin.

"Itu artinya pemerintah menjerumuskan mereka dalam ketergantungan konsumsi rokok. Dan menjerumuskan mereka dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam," kata Tulus dalam keterangan persnya yang diterima Sentana di Jakarta, Sabtu (0311).

Ia mengatakan, pembatalan ini juga akan mengakibatkan kinerja BPJS Kesehatan semakin bleeding dari sisi finansial. Data menunjukkan dengan sangat kuat bahwa dominannya konsumsi rokok di tengah masyarakat (lebih dari 35 persen dari total populasi), menjadi salah satu pemicu utama berbagai penyakit katastropik. Dan jenis penyakit inilah yang mengakibatkan kinerja finansial BPJS Kesehatan berdarah-darah," paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, pembatalan kenaikan cukai juga bukti bahwa pemerintah bertindak abai terhadap perlindungan konsumen. "Sebab cukai adalah instrumen kuat untuk melindungi konsumen, agar tidak semakin terjerumus oleh bahaya rokok, baik bagi kesehatan tubuhnya bahkan kesehatan finansialnya," tukasnya.

"Pembatalan ini pada akhirnya hanya dijadikan kepentingan politik jangka pendek (pilpres). Pemerintah telah mengorbankan kepentingan perlindungan konsumen dan kesehatan publik demi kepentingan jangka pendek," tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah lewat Rapat Kabinet Jum'at (2/11) memutuskan bahwa pada 2019 tidak ada kenaikan tarif cukai rokok. Pada konteks regulasi pembatalan ini adalah bentuk anti regulasi, karena UU Cukai mengamanatkan kenaikan cukai sampai 57 persen.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Wisuda Ke 66 Unindra Prof Gautam Kumar Lakukan Orasi Ilmiah
News
Jakarta, sentananews. comAda yang menarik dalam pelaksanaan wisuda ke 66 Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI yang di laksana...
​Monumen Kapsul Waktu di Merauke Siap Diresmikan Presiden
News
Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua, yang menyimpan Impian Indonesia 2015-2085, telah rampung dibangun. Rencananya, Presiden...
Pulau Seribu Resmikan Gerai Dekranasda
News
Jakarta, sentananews.comPemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu resmikan gerai Dekranasda dan pameran produk unggulan Us...
Belasan Bangli di Bantaran Kali Mati Angke Ditertibkan
News
Jakarta, sentana news. comDalam upaya mengatasi banjir saat musim hujan, belasan bangunan liar yang berada di bantaran Kali Ite...
​Pertamina Sumbagsel Serahkan Ambulans untuk Warga
News
Masih dalam suasana Hari Pahlawan, Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel menyerahkan dua (2) unit mobil ambulans ke...
Pelebaran Alur Tano Ponggol, Tingkatkan Pariwisata di Danau Toba
News
Untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang bertaraf internasiona...
Pertamina Lubricants Dukung Pembangunan RPTRA
News
PT Pertamina Lubricants melalui Production Unit Jakarta turut peduli terhadap pendidikan dan kemajuan anak bangsa melalui progr...
​Dijanji Jadi Pegawai PT KAI, 128 Orang Terpedaya Oknum Penipu
News
Kasus penipuan terhadap 128 orang dengan modus rekrutmen penerimaan pegawai PT KAI yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung ja...
​Presiden Kembali Ungkit Soal Politik Genderuwo
News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkit soal politik genderuwo dengan menyebut ada pihak di dalam negeri yang mencoba ...