Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

YLKI Sebut Pemerintah Tak Punya Visi Kesehatan Publik

3 Nov. 2018, 23.29.05

YLKI Sebut Pemerintah Tak Punya Visi Kesehatan Publik

Jakarta, sentananews.com

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kebijakan pembatalan kenaikan cukai rokok membuktikan bahwa pemerintah terlalu dominan dikooptasi dan diintervensi oleh kepentingan industri rokok, terutama industri rokok besar.

Menurut Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, kebijakan pembatalan ini membuktikan juga bahwa pemerintah tidak mempunyai visi terhadap kesehatan publik. Pembatalan kenaikan cukai mengakibatkan produksi rokok meningkat dan makin terjangkau oleh anak-anak, remaja, dan rumah tangga miskin.

"Itu artinya pemerintah menjerumuskan mereka dalam ketergantungan konsumsi rokok. Dan menjerumuskan mereka dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam," kata Tulus dalam keterangan persnya yang diterima Sentana di Jakarta, Sabtu (0311).

Ia mengatakan, pembatalan ini juga akan mengakibatkan kinerja BPJS Kesehatan semakin bleeding dari sisi finansial. Data menunjukkan dengan sangat kuat bahwa dominannya konsumsi rokok di tengah masyarakat (lebih dari 35 persen dari total populasi), menjadi salah satu pemicu utama berbagai penyakit katastropik. Dan jenis penyakit inilah yang mengakibatkan kinerja finansial BPJS Kesehatan berdarah-darah," paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, pembatalan kenaikan cukai juga bukti bahwa pemerintah bertindak abai terhadap perlindungan konsumen. "Sebab cukai adalah instrumen kuat untuk melindungi konsumen, agar tidak semakin terjerumus oleh bahaya rokok, baik bagi kesehatan tubuhnya bahkan kesehatan finansialnya," tukasnya.

"Pembatalan ini pada akhirnya hanya dijadikan kepentingan politik jangka pendek (pilpres). Pemerintah telah mengorbankan kepentingan perlindungan konsumen dan kesehatan publik demi kepentingan jangka pendek," tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah lewat Rapat Kabinet Jum'at (2/11) memutuskan bahwa pada 2019 tidak ada kenaikan tarif cukai rokok. Pada konteks regulasi pembatalan ini adalah bentuk anti regulasi, karena UU Cukai mengamanatkan kenaikan cukai sampai 57 persen.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tokoh Pemuda Kembangan Bagikan Santunan
News
Jakarta, sentananews.comRatusan janda dan anak yatim piatu mendapat santunan dari tokoh pemuda Kecamatan Kembangan, Jakarta Bar...
TKN Jokowi-Amin Bertandang ke MK
News
Jakarta, sentananews.comTim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma'ruf Amin akan bertandang ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kita akan kon...
Sampah Bekas Kerusuhan di Jakbar Dibersihkan
News
Jakarta, Sentananews.comSampah bekas kerusuhan 22 Mei di sejumlah jalan, yakni Jalan KS Tubun, Jalan Brigjen Katamso, Fly Over ...
TKN: Pernyataan BW Tidak Etis Terhadap MK
News
Jakarta, sentananews.comTim Kampanye Nasional (TKN) Capres-Cawapres Jokowi- Ma'ruf, menanggapi pernyataan Ketua Tim Hukum Prabo...
​PLN Peduli Pendidikan Beri 1000 Al-Quran untuk Aceh
News
Sepanjang Bulan Ramadan ini PT PLN (persero) terus membagikan kebahagiaan bersama, kali ini melalui Program PLN Peduli dalam ra...
Yusril Sambut Baik Pendaftaran Sengketa Pilpres Kubu 02 Ke MK
News
Jakarta, sentananews.comYusril Ihza Mahendra, selaku Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma'ruf Amin menyampaikan, menyambut baik pendaft...
Normalisasi Medsos, Menkominfo Ajak Warganet Jaga Dunia Maya
News
Terhitung mulai, Sabtu (25/05/2019) pukul 13.00 WIB, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan normalisasi pembata...
​Jokowi dan Sandi Dijadwalkan Hadir di Silatnas HIPMI
News
Presiden terpilih Joko Widodo dan Cawapres Sandiaga S.Uno dijadwalkan akan menghadiri Silaturahmi Nasional (Silatnas) HIPMI set...
Alumni 212: Manfaatkan Sisa Bulan Puasa untuk Rekonsiliasi
News
Keputusan calon presiden (capres) Prabowo Subianto menggugat hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) d...