Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Di Australia, Pemilih Golput Diadili Dan Didenda Hingga 1,7 Juta

12 Des. 2015, 15.26.46

​Di Australia, Pemilih Golput Diadili Dan Didenda Hingga 1,7 Juta

Jakarta, Sentananews.com

Adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mempunyai berbagai alasan. Dari mulai sibuk, ngak perduli, muak dengan sitem pemilu yang berjalan yang hanya menampung aspirasi partai politik, hingga calon yang ditawarkan tidak ada yang masuk dalam kriteria masyarakat.

Upaya jor-joran lewat sosialisasi yang menghabiskan banyak dana dan daya guna menghimbau warga agar menggunakan hak pilihnya, hingga fasilitas libur pada saat pencoblosan oleh pemerintah, tidak juga menggugah pemilih menggunakan hak pilihnya, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2015 khususnya sangat anjlok.

Di negeri Kangguru, Australia, bagi warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya saat Pemilu, akan disidang dan didenda.

Manager negara bagian di Komisi Pemilihan Australia (AEC), Marie Neilson, mengatakan, 964 golput yang dinyatakan bersalah dibawa ke pengadilan tinggi tahun ini, setelah gagal untuk memberikan alasan yang sah kepada AEC untuk tidak memilih dalam Pemilu Senat April 2014.

Jumlah itu dibandingkan dengan 354 kasus golput lainnya dalam Pemilu Federal 2013, yang diselenggarakan bulan September.

"Itu adalah jumlah yang tinggi karena rendahnya jumlah pemilih di Pemilihan Senat," kata Marie.

Ia menjelaskan, denda karena tidak memilih bervariasi mulai dari 20-170 dolar (atau setara Rp 200 ribu- Rp 1,7 juta), dengan alasan yang berkaitan dengan agama termasuk yang dibolehkan bagi pemilih untuk absen dalam sistem pemungutan suara wajib tersebut.

Hanya 88,5% pemilih yang berhak berpartisipasi dalam Pemilihan baru, dibandingkan dengan 92,1% dalam Pemilu sebelumnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate Ridha Adjam mengatakan, penyebab rendahnya paritisipasi pemilih pada Pilkada di delapan kabupaten/kota di Maluku Utara 9 Desember 2015 adalah karena kejenuhan.

"Masyarakat dalam dua tahun terakhir menghadapi empat kali pelaksanaan pemilu yakni pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan terakhir pemilihan bupati/wali kota, jadi tampaknya masyarakat sudah jenuh untuk menggunakan hak pilihnya," katanya di Ternate, Sabtu (12/12).

Penulis: Agus Panjaitan


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

FSB Kamiparho Jakarta-Depok Tolak Perpecahan Karena Pilpres
Pilkada
MENJELANG Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 Apri 2019 situasi kondisi di masyarakat saat ini bisa dibilang kurang cukup baik...
Presiden Jokowi Apresiasi Peranan PGI Sambut Pemilu 2019
Pilkada
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyam...
LBP Imbau Gereja Jangan Golput dan Waspadai Bahaya Hoax
Pilkada
MENTERI Koordinator (Menko) Maritim dan ESDM, Jenderal (Purn) TNI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan gereja harus mewaspadai efe...
Buka Sidang MPL PGI 2019, Menag Singgung Peran Agama Dalam Demokrasi
Pilkada
MENTERI Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saefudin mengemukakan pentingnya peran agama dalam membangun demokrasi yang berkualitas....
Buya Syafii Berharap Pemilu 2019 Hasilkan Pemimpin Yang Waras
Pilkada
MANTAN Ketua Umum PP Muhamadiyah, Prof, Dr, Ahmad Syafii Maarif yang akrab disapa Buya Syafii berharap Pemilu 2019 menghasilkan...
H.Badar Tawarkan Program Kerja dari Rumah ke Rumah ​
Pilkada
Badar (50) dinilai telah melakukan tindakan nyata dengan turun langsung dan bersosialisasi dan memperkenalkan diri kepada masya...
Berharap Materi Debat Capres Bahas Soal Kebebasan Beribadah
Pilkada
DEBAT Capres perdana hari Kamis (17/2018) malam, akan menjadi sorotan seluruh masyarakat Inddonesia. Dalam debat ini akan terli...
Jaring Milea: Jangan Pilih Partai Akomodir Koruptor dan Pelanggar HAM
Pilkada
PERINGATAN Hari Anti Korupsi (HAK) dan Hari HAM Internasional tahun ini cukup meriah karena banyak lembaga pemerintah maupun no...
Buruh Bhinneka Tunggal Ika Deklarasi Dukung Jokowi-Amin
Pilkada
BERDASARKAN Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ke-I Forum Nasional (Fornas) Bhinneka Tunggal Ika dan juga kesepakantan bersam...