Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Draft Perppu Menkumham Antisipasi Calon Boneka

28 Agu 2015, 16.33.40

​Draft Perppu Menkumham Antisipasi Calon Boneka

Yasonna Laoly (Menkumham)

Hong Kong, sentananews.com

Menkumham Yasonna Laoly menegaskan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, sangat tergantung keputusan Presiden Joko Widodo.

"Yang jelas, rancangan Perppu sudah kami siapkan. Jika Presiden meminta kami sudah siap. Kapan pelaksanaannya, bagaimana urgensinya, sangat tergantung pada kajian dan keputusan Presiden," katanya, di Hong Kong, Jumat (28/8).

Yasonna menekankan apa yang diputuskan jangan sampai menghilangkan hak rakyat untuk memilih dan mendapatkan pemimpin terbaik sesuai aspirasi mereka.

"Kalau memang calonnya populer, terbaik bagi rakyat, lalu kita tidak dukung itu kan melanggar hak rakyat, tetapi jika kita hanya dukung calon tunggal padahal ada calon lain yang lebih baik namun karena takut kalah duluan, juga tidak adil. Karena itu, memang harus dikaji matang. Namun kami sudah siap draft-nya," tuturnya.

Yasonna mengemukakan rancangan Perppu diatur mengenai jumlah dukungan. Pasangan calon tak boleh mendapat dukungan lebih dari 50-60 persen suara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya praktik beli suara.

Opsi bumbung kosong, lanjut Menkum HAM, juga dikaji dalam Perppu tersebut antara lain untuk mengantisipasi calon boneka.

"Kalau metode bumbung kosong dilakukan, dan ternyata calon kuat kalah, ya tetap harus menunggu Pilkada 2017, dan diangkat seorang pejabat pelaksana tugas (Plt)," tutur Yasonna.

Tentang kewenangan Plt yang terbatas, terutama untuk memutuskan sebuah ketetapan dan kebijakan di daerah, ia mengatakan, pemerintah dapat mengeluarkan Perpres atau Permendagri, atau aturan lain agar kewenangan Plt dapat sama dengan pejabat definitif, sehingga pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan, semua ada solusi.

Yasonna menyebutkan masih ada sekitar 80-an daerah yang berpotensi memiliki pasangan calon tunggal karena hanya memiliki dua pasangan calon sebelum ditetapkan secara resmi dan kemungkinan digugurkan salah satunya karena tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015, daerah yang memiliki kurang dari dua pasangan calon harus mengikuti Pilkada serentak periode berikutnya, yaitu pada Februari 2017.

Editor : Agus Panjaitan


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Jaring Milea: Jangan Pilih Partai Akomodir Koruptor dan Pelanggar HAM
Pilkada
PERINGATAN Hari Anti Korupsi (HAK) dan Hari HAM Internasional tahun ini cukup meriah karena banyak lembaga pemerintah maupun no...
Buruh Bhinneka Tunggal Ika Deklarasi Dukung Jokowi-Amin
Pilkada
BERDASARKAN Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ke-I Forum Nasional (Fornas) Bhinneka Tunggal Ika dan juga kesepakantan bersam...
Ketua PPK Citeureup Ancam Lapor Balik Saksi Pasangan Jadi
Pilkada
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Citeuteup Kabupaten Bogor, Rafidon Jirus, menolak dengan tegas segala tuduhan...
Siswa Miskin akan Ditanggung  di Depok
Pilkada
Depok, sentananews.com Siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri dikarenakan melampaui kuota penerimaan tidak perlu...
KPUD Jabar Digeruduk Massa Aksi Ijazah Palsu
Pilkada
Pesta Demokrasi Pilkada serentak 27 Juni 2018 tinggal menghitung hari lagi. Namun dinamika politik yang terjadi semakin memanas...
Pertanyakan Dugaan Ijazah Palsu Cabup, KPU Pusat Digeruduk
Pilkada
Puluhan Pemuda Anti Ijazah Palsu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta. Dalam ke...
​Diskominfo Edukasi Pemilih Pemula Mengenai Pemilukada
Pilkada
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor dalam hal ini UPT Radio Tegar Beriman (Teman) lakukan edukasi dem...
Dialog Publik Pemuda Kuningan Hadapi Pilkada 2018
Pilkada
KPUD Kabupaten Kuningan bersama dengan Lembaga Pers Mahasiswa dan PMII Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan dialog publik dan ...
KPUD Kab Bogor Tetapkan Nomor Urut Calon
Pilkada
Komisi Pemilihan Unum (KPU) Kabupaten Bogor mengelar rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon Bupati/wakil Bupati Bogor...