Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​BBM Satu Harga, Untuk Keadilan dan Kesetaraan

16 Feb. 2018, 10.47.41

​BBM Satu Harga, Untuk Keadilan dan Kesetaraan

Oleh: Sofyano Zakaria

Jika saya berhak mengatasnamakan rakyat yang ada di di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau 3T di negeri ini , maka saya perlu dan harus memberi acungan 2 jempol dan penghargaan kepada mereka yang telah berfikir dan berbuat mewujudkan BBM satu Harga di seluruh negeri.

72 tahun negeri ini merdeka, dan selama itu mereka belum bisa setara dalam memperoleh keadilan atas harga BBM yang sama dengan saudara-saudara mereka yang ada di Pulau Jawa dan lain-lain di NKRI.

72 tahun merdeka, mereka yang ada di wilayah 3T itu, yang pada dasarnya adalah masyarakat yang hidup pas-pasan, terpaksa harus terbebani dengan harga BBM yang sangat mahal dibanding harga sebenarnya yang selama ini ditetapkan Pemerintah.

Saya tidak akan berkecil hati jika dengan menyatakan pengakuan penghargaan atas BBM satu harga ini akan disinisi atau bahkan di"bully" oleh siapapun, karena saya dianggap tidak tepat memberikan pujian itu kepada Pemerintah saat ini.

Saya yang sempat hidup di bawah pimpinan 7 presiden, hidup dalam 3 orde, orde lama, orde baru dan "orde" reformasi, sangat sadar bahwa pada 72 tahun negeri dan bangsa ini merdeka, barulah negara bisa memberikan rasa keadilan yang setara kepada saudara-saudara kita yang ada di wilayah 3T, sehingga mereka bisa mendapat harga bbm yang sama dengan saudara saudaranya di daerah lain. Inilah pula makna dari Kemerdekaan itu, yang baru kini mereka rasakan setelah 72 tahun bangsanya merdeka.

Saya mencoba memahami bahwa akibat melaksanakan program BBM Satu Harga membuat rugi Pertamina yang ditugaskan mewujudkan itu.

BBM satu harga itu memang rugi, tapi mengutip ucapan mantan Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang itu merupakan marketing rahmatan lil 'alamiin yang diambilkan dari 2.5% gross profit marketing sebagai zakat. Dan saya sangat sependapat dengan hal ini.

Buat saya, jika ada BUMN yang terpaksa, ingat, kata kuncinya , terpaksa rugi, akibat mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi rakyat di wilayah 3T, yang menjadi tujuan dari merdekanya bangsa ini, apakah kerugian ini pantas dan harus dipermasalahkan.

Namun tentu saja, kita harus bijak dan patuh hukum, tidaklah sehat jika BUMN Pertamina dipaksa dan terpaksa harus menanggung beban itu. Pertamina adalah BUMN yang terikat dengan UU BUMN. Pertamina adalah Persero yang juga memiliki peraturan yang terkait dengan posisinya sebagai sebuah badan usaha yang profit oriented.

Membiarkan Pertamina harus menanggung beban sendirian, ini juga bisa dimaknai sebagai ketidak adilan, yang bisa pula dikatakan tidak sejalan dengan keadilan yang menjadi dasar pada Pancasila sebagai pijakan moral bangsa ini.

Pemerintah dan tentunya DPR juga, sangat perlu mewujudkan keadilan terkait BBM Satu Harga. Rakyat di wilayah 3T harus bisa dipenuhi kebutuhan BBM-nya dengan harga yang sama di wilayah NKRI lainnya. Namun Pertamina memperoleh pula keadilan dengan setidaknya mendapat dukungan konsiten dalam penetapan harga BBM sesuai formula yang sudah ditetapkan pemerintah selama ini.

Pada dasarnya kebutuhan BBM untuk wilayah 3T adalah sekitar 200.000 KL per tahun. Dan ini tidaklah berarti bagi pemerintah dibanding dengan manfaat besar yang diterima rakyat di wilayah tersebut.

Dan terwujudnya program BBM Satu Harga tersebut, adalah menjadi salah satu bukti capaian keberhasilan pemerintah yang mampu mewujudkan keadilan bagi rakyat dalam memperoleh BBM dengan harga yang sama dengan wilayah NKRI lainnya. Hal yang belum pernah dilakukan selama 72 tahun bangsa ini merdeka.

Karenanya perlu dan wajib Pertamina untuk terus menjalankan program ini dan di sisi lain Pemerintah serta DPR RI selalu konsisten mendukung Pertamina sehingga BUMN ini tidak sendirian terbebani.

Penulis adalah Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) dan Pengamat Kebijakan Energi


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Kemelut PPDB  2018
Suara Kita
Penulis: Pangihutan Simatupang (Kepala SJI PWI DKI Jakarta, Red Sentana) Setiap tahun, salah satu kesibukan orangtua murid a...
Tolak Kesepakatan Kontrak Freeport yang Merugikan Negara!
Suara Kita
Indonesian Resources Studies (IRESS) menolak keras rencana pemerintah menyelesaikan negosiasi kontrak tambang Freeport bulan in...
Menelusuri Jejak Sejarah Pancasila
Suara Kita
Menjelang 73 tahun lahirnya Pancasila, dengan bantuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), saya dituntun untuk bertem...
Merekatkan Serpihan Indonesia Hebat
Suara Kita
Kesejahteraan adalah impian seluruh rakyat Indonesia.Negara melalui pemerintahan lah, yang bertugas membikin impian rakyat jadi...
Batalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018
Suara Kita
Presiden Joko Widodo perlu segera membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhi...
Kendala  Kecil   Pencegahan   Kekerasan  Terhadap  Anak
Suara Kita
Oleh Pangihutan Simatupang (Kepala SJI PWI DKI Jakarta/Red Sentana). TINDAKAN para "predator" anak sudah keterlaluan, sudah ...
Nilai-Nilai Pancasila di Pundak Jurnalis
Suara Kita
Oleh Pangihutan S (Red Sentana) PANCASILA sebagai ideologi bangsa telah melewati perjalanan panjang, beribu rintangan dan pe...
Ratapan Dibalik Tol Ambruk
Suara Kita
Oleh Pangihutan Simatupang (Red Sentana)Ketika sebagian penduduk kota tertidur, para pekerja proyek infrastruktur tengah berjua...
​Pilkada dan Energy Untuk Rakyatnya
Suara Kita
Setelah 72 tahun negeri ini merdeka, saya harus berani jujur berkata, bahwa, barulah sekarang ini ada program BBM Satu Harga ya...